Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Powered by : SIPD E-walidata

Kode Indikator
2.17.000034
Uraian Indikator
SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Satuan
Orang
Definisi Operasional
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.
Bidang Urusan
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.17.07.1.01.0001

Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

2.17.07.1.01.0002

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

2.17.07.1.01.0003

Pemulihan Usaha-Usaha Kecil

2.17.07.3.03.0001

Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2.17.07.4.03.0001

Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2.17.07.1.01.0004

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.17.07.1.01.0005

Penyusunan Basis Data Usaha Kecil

2.17.07.1.01.0006

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

2.17.07.1.01.0007

Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

2.17.07.1.01.0008

Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil

2.17.07.1.01.0010

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil

2.17.07.1.01.0009

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

2.17.07.1.01.0011

Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha

2.17.07.1.01.0012

Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil

2.17.07.3.02.0001

Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM

2.17.07.4.02.0001

Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM

2.17.07.2.01.0004

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.0002

Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.0003

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.0005

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.0006

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

2.17.07.2.01.0007

Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

2.17.07.2.01.0008

Pemulihan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.0009

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil

2.17.07.2.01.0010

Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro

2.17.07.2.01.0011

Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro

2.17.07.2.01.0012

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.17.07.2.01.0013

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

2.17.07.2.01.0014

Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

2.17.07.2.01.0015

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

2.17.07.3.02.0001

Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM

2.17.07.3.03.0001

Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2.17.07.4.02.0001

Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM

2.17.07.4.03.0001

Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah