{ "sumber": "Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)", "tahun": "2020-2024", "pencarian": null, "total": 4467, "diekspor": "2026-07-26T23:47:54+00:00", "data": [ { "no": 1, "kode_ssd": "1.01.000001", "uraian": "Asrama sekolah", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah asrama sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 20, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2, "kode_ssd": "1.01.000002", "uraian": "Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3, "kode_ssd": "1.01.000003", "uraian": "Asrama sekolah yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah asrama sekolah yang dinilai layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4, "kode_ssd": "1.01.000004", "uraian": "Asrama sekolah yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah keseluruhan asrama sekolah yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 5, "kode_ssd": "1.01.000005", "uraian": "Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang tersusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang tersusun", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 6, "kode_ssd": "1.01.000007", "uraian": "Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang terkonservasi", "satuan": "Bahasa", "definisi": "jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang terkonservasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 7, "kode_ssd": "1.01.000008", "uraian": "Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang terevitalisasi", "satuan": "Bahasa", "definisi": "jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang terevitalisasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 8, "kode_ssd": "1.01.000009", "uraian": "Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang terkaji Vitalitasnya", "satuan": "Bahasa", "definisi": "jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang terkaji Vitalitasnya", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 9, "kode_ssd": "1.01.000013", "uraian": "Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 10, "kode_ssd": "1.01.000014", "uraian": "Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah bangunan gedung pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 11, "kode_ssd": "1.01.000015", "uraian": "Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah keseluruhan bangunan gedung sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 12, "kode_ssd": "1.01.000020", "uraian": "Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten\/Kota yang tersedia dan terdistribusi", "satuan": "Buku", "definisi": "Jumlah Keseluruhan Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten\/Kota yang tersedia dan terdistribusi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 13, "kode_ssd": "1.01.000022", "uraian": "Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal", "satuan": "Buah", "definisi": "Jumlah Keseluruhan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 14, "kode_ssd": "1.01.000023", "uraian": "Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan", "satuan": "Buah", "definisi": "Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 15, "kode_ssd": "1.01.000024", "uraian": "Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia", "satuan": "Buah", "definisi": "Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 16, "kode_ssd": "1.01.000037", "uraian": "Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 17, "kode_ssd": "1.01.000040", "uraian": "Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 18, "kode_ssd": "1.01.000042", "uraian": "Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 19, "kode_ssd": "1.01.000043", "uraian": "Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 20, "kode_ssd": "1.01.000046", "uraian": "Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 21, "kode_ssd": "1.01.000049", "uraian": "fasilitas bermain", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah fasilitas bermain yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 22, "kode_ssd": "1.01.000050", "uraian": "Fasilitas Parkir", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah fasilitas parkir yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 23, "kode_ssd": "1.01.000051", "uraian": "Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah fasilitas parkir yang perlu di rehabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 24, "kode_ssd": "1.01.000052", "uraian": "Gedung Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah gedung pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 25, "kode_ssd": "1.01.000053", "uraian": "Gedung Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah gedung pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 26, "kode_ssd": "1.01.000054", "uraian": "gedung PAUD", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah gedung paud yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 27, "kode_ssd": "1.01.000055", "uraian": "gedung PAUD yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah gedung paud yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 28, "kode_ssd": "1.01.000056", "uraian": "Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah gedung paud yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 29, "kode_ssd": "1.01.000057", "uraian": "gedung PAUD yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah geudng paud yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 30, "kode_ssd": "1.01.000058", "uraian": "Gedung PAUD yang telah direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah gedung paud yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 31, "kode_ssd": "1.01.000059", "uraian": "gedung PKBM", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah gedung pkbm", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 32, "kode_ssd": "1.01.000060", "uraian": "gedung PKBM yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah gedung pkbm yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 33, "kode_ssd": "1.01.000061", "uraian": "gedung PKBM yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah gedung pkbm yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 34, "kode_ssd": "1.01.000062", "uraian": "Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 13, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 35, "kode_ssd": "1.01.000063", "uraian": "Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah gedung sekolah yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 36, "kode_ssd": "1.01.000064", "uraian": "Gudang", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah gudang bada satuan pendidikan yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 37, "kode_ssd": "1.01.000065", "uraian": "Guru yang memiliki rumah dinas", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah guru yang memiliki rumah dinas", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 38, "kode_ssd": "1.01.000067", "uraian": "Kamus Bahasa daerah yang tersusun", "satuan": "Kamus", "definisi": "jumlah kamus bahasa daerah yang tersusun", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 39, "kode_ssd": "1.01.000068", "uraian": "Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah kantin sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 40, "kode_ssd": "1.01.000069", "uraian": "Kantin Sekolah yang telah dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah kantin sekolah yang telah dibangun", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 41, "kode_ssd": "1.01.000070", "uraian": "Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah kantin sekolah yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 42, "kode_ssd": "1.01.000071", "uraian": "Kekurangan pendidik", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah kekurangan pendidik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 43, "kode_ssd": "1.01.000072", "uraian": "Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah kepala sekolah yang memiliki rumah dinas", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 44, "kode_ssd": "1.01.000074", "uraian": "kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 45, "kode_ssd": "1.01.000075", "uraian": "kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 46, "kode_ssd": "1.01.000082", "uraian": "Laboratorium yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah laboratorium yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 47, "kode_ssd": "1.01.000083", "uraian": "Media pendidikan", "satuan": "Paket", "definisi": "jumlah media pendidikan yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 22, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 48, "kode_ssd": "1.01.000084", "uraian": "Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang tersusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota yang tersusun", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 49, "kode_ssd": "1.01.000086", "uraian": "pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 50, "kode_ssd": "1.01.000089", "uraian": "Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 51, "kode_ssd": "1.01.000090", "uraian": "Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 52, "kode_ssd": "1.01.000093", "uraian": "Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 53, "kode_ssd": "1.01.000094", "uraian": "Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 54, "kode_ssd": "1.01.000096", "uraian": "Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat\/golongan", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat\/golongan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 55, "kode_ssd": "1.01.000097", "uraian": "Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 56, "kode_ssd": "1.01.000098", "uraian": "Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 57, "kode_ssd": "1.01.000100", "uraian": "Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 58, "kode_ssd": "1.01.000101", "uraian": "Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 59, "kode_ssd": "1.01.000102", "uraian": "Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 60, "kode_ssd": "1.01.000103", "uraian": "Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal\/Kesetaraanyang didistribusikan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal\/Kesetaraanyang didistribusikan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 61, "kode_ssd": "1.01.000110", "uraian": "Pendidik Non ASN", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah pendidik non asn yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 62, "kode_ssd": "1.01.000111", "uraian": "Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal \/ kesetaraan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 63, "kode_ssd": "1.01.000112", "uraian": "Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 64, "kode_ssd": "1.01.000113", "uraian": "Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 65, "kode_ssd": "1.01.000114", "uraian": "Pendidik pada satuan PAUD", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah pendidik pada satuan paud yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 66, "kode_ssd": "1.01.000115", "uraian": "Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 67, "kode_ssd": "1.01.000116", "uraian": "Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 68, "kode_ssd": "1.01.000117", "uraian": "Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 69, "kode_ssd": "1.01.000119", "uraian": "Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "satuan": "Orang", "definisi": "Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 70, "kode_ssd": "1.01.000120", "uraian": "Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 12, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 71, "kode_ssd": "1.01.000125", "uraian": "Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 72, "kode_ssd": "1.01.000126", "uraian": "Perabot", "satuan": "Paket", "definisi": "jumlah sekolah yang memliki perabot lengkap", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 23, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 73, "kode_ssd": "1.01.000127", "uraian": "Peralatan Pendidikan", "satuan": "Paket", "definisi": "jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan pendidikan yang lengkap", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 74, "kode_ssd": "1.01.000128", "uraian": "Perlengkapan lain", "satuan": "Paket", "definisi": "jumlah perlengkapan lain yang ada pada satuan pendidikan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 75, "kode_ssd": "1.01.000129", "uraian": "Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah perpustakaan sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 76, "kode_ssd": "1.01.000131", "uraian": "Peserta Didik pada pada Sekolah\/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar", "satuan": "Peserta Didik", "definisi": "Jumlah Peserta Didik pada pada Sekolah\/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 77, "kode_ssd": "1.01.000132", "uraian": "Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah", "satuan": "Peserta Didik", "definisi": "Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 78, "kode_ssd": "1.01.000133", "uraian": "Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik", "satuan": "Peserta Didik", "definisi": "Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 79, "kode_ssd": "1.01.000136", "uraian": "Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah", "satuan": "Peserta Didik", "definisi": "Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 80, "kode_ssd": "1.01.000137", "uraian": "Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik", "satuan": "Peserta Didik", "definisi": "Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 81, "kode_ssd": "1.01.000138", "uraian": "Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik", "satuan": "Peserta Didik", "definisi": "Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 82, "kode_ssd": "1.01.000139", "uraian": "Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 83, "kode_ssd": "1.01.000140", "uraian": "Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 84, "kode_ssd": "1.01.000141", "uraian": "Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 85, "kode_ssd": "1.01.000142", "uraian": "Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 86, "kode_ssd": "1.01.000143", "uraian": "Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik", "satuan": "Peserta Didik", "definisi": "Jumlah Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 87, "kode_ssd": "1.01.000144", "uraian": "Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 88, "kode_ssd": "1.01.000145", "uraian": "Prasarana Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 89, "kode_ssd": "1.01.000146", "uraian": "Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 90, "kode_ssd": "1.01.000147", "uraian": "Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 91, "kode_ssd": "1.01.000148", "uraian": "Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 92, "kode_ssd": "1.01.000149", "uraian": "Prasarana Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 93, "kode_ssd": "1.01.000150", "uraian": "Prasarana Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 94, "kode_ssd": "1.01.000151", "uraian": "Prasarana sekolah", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 95, "kode_ssd": "1.01.000152", "uraian": "Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 96, "kode_ssd": "1.01.000153", "uraian": "prasarana Sekolah Nonformal\/Kesetaraan", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah prasarana sekolah nonformal\/kesetaraan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 97, "kode_ssd": "1.01.000154", "uraian": "prasarana Sekolah Nonformal\/Kesetaraan yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah prasarana sekolah nonformal\/kesetaraan yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 98, "kode_ssd": "1.01.000155", "uraian": "prasarana Sekolah Nonformal\/Kesetaraan yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah prasarana sekolah nonformal\/kesetaraan yang rusak sedang\/hebat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 99, "kode_ssd": "1.01.000156", "uraian": "Prasarana sekolah yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah prasarana sekolah yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 100, "kode_ssd": "1.01.000157", "uraian": "Prasarana sekolah yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah prasarana sekolah yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 101, "kode_ssd": "1.01.000158", "uraian": "Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Publikasi", "definisi": "Jumlah Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 102, "kode_ssd": "1.01.000162", "uraian": "rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal\/Kesetaraan", "satuan": "%", "definisi": "jumlah rasio Pendidik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal\/Kesetaraan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 103, "kode_ssd": "1.01.000163", "uraian": "rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal\/Kesetaraan", "satuan": "%", "definisi": "Jumlah rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal\/Kesetaraan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 104, "kode_ssd": "1.01.000190", "uraian": "Ruang Guru", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah Ruang Guru yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 15, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 105, "kode_ssd": "1.01.000191", "uraian": "Ruang Guru Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah Guru Pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 106, "kode_ssd": "1.01.000192", "uraian": "Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 107, "kode_ssd": "1.01.000193", "uraian": "Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang guru paud yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 108, "kode_ssd": "1.01.000194", "uraian": "Ruang Guru Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Guru Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 109, "kode_ssd": "1.01.000196", "uraian": "Ruang Guru yang layak", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah Ruang guru yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 110, "kode_ssd": "1.01.000197", "uraian": "Ruang Guru yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang guru yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 111, "kode_ssd": "1.01.000198", "uraian": "Ruang guru yang telah direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah guru yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 112, "kode_ssd": "1.01.000199", "uraian": "ruang kantor", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kantor yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 113, "kode_ssd": "1.01.000200", "uraian": "ruang kegiatan anak", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kegiatan anak yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 114, "kode_ssd": "1.01.000201", "uraian": "Ruang kelas", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kelas yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 115, "kode_ssd": "1.01.000202", "uraian": "Ruang kelas Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah kelas pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 116, "kode_ssd": "1.01.000203", "uraian": "Ruang kelas baru yang baru ditambahkan", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kelas baru yang baru ditambhakan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 15, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 117, "kode_ssd": "1.01.000204", "uraian": "Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah ruang kelas paud yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 118, "kode_ssd": "1.01.000205", "uraian": "Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kelas paud yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 119, "kode_ssd": "1.01.000206", "uraian": "Ruang Kelas Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 120, "kode_ssd": "1.01.000207", "uraian": "Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 121, "kode_ssd": "1.01.000208", "uraian": "Ruang kelas yang layak", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kelas yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 122, "kode_ssd": "1.01.000209", "uraian": "Ruang kelas yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kelas yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 123, "kode_ssd": "1.01.000210", "uraian": "Ruang Kepala Sekolah", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kepala sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 124, "kode_ssd": "1.01.000211", "uraian": "Ruang Kepala Sekolah yang layak", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kepala sekolah yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 125, "kode_ssd": "1.01.000212", "uraian": "Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 126, "kode_ssd": "1.01.000213", "uraian": "Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 127, "kode_ssd": "1.01.000215", "uraian": "ruang khusus pembelajaran", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang khusus pemnbelajaran yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 128, "kode_ssd": "1.01.000216", "uraian": "Ruang khusus praktik\/bengkel kerja", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang khusus praktik\/bengkel kerja", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 129, "kode_ssd": "1.01.000218", "uraian": "Ruang laboratorium", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang laboratorium yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 130, "kode_ssd": "1.01.000225", "uraian": "Ruang laboratorium yang layak", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang laboratorium yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 131, "kode_ssd": "1.01.000226", "uraian": "Ruang laboratorium yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang laboratorium yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 132, "kode_ssd": "1.01.000241", "uraian": "Ruang laboratorium IPA", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang laboratorium IPA", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 133, "kode_ssd": "1.01.000259", "uraian": "ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 134, "kode_ssd": "1.01.000260", "uraian": "ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabliitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 135, "kode_ssd": "1.01.000261", "uraian": "ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 136, "kode_ssd": "1.01.000262", "uraian": "ruang PAUD yang tidak memliki mebel", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang PAUD yang tidak memiliki mebel", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 137, "kode_ssd": "1.01.000263", "uraian": "ruang pembelejaran", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang pembelajaran yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 138, "kode_ssd": "1.01.000264", "uraian": "ruang Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memliki mebel yang harus diganti", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memiliki mebel yang harus diganti", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 139, "kode_ssd": "1.01.000265", "uraian": "ruang Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jmlah ruang pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitas", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 140, "kode_ssd": "1.01.000266", "uraian": "ruang Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memliki mebel yang masih baik", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang memiliki mebel yang masih baik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 141, "kode_ssd": "1.01.000267", "uraian": "ruang Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang tidak memliki mebel", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang pendidikan nonfformal \/ kesetaraan yang tidak memiliki mebel", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 142, "kode_ssd": "1.01.000268", "uraian": "Ruang perpustakaan", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah perpustakaan yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 143, "kode_ssd": "1.01.000269", "uraian": "Ruang Perpustakaan Sekolah", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 144, "kode_ssd": "1.01.000270", "uraian": "Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 145, "kode_ssd": "1.01.000271", "uraian": "Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 146, "kode_ssd": "1.01.000272", "uraian": "Ruang pimpinan", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang pimpinan yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 147, "kode_ssd": "1.01.000281", "uraian": "ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 148, "kode_ssd": "1.01.000282", "uraian": "Ruang Serba Guna\/Aula", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang serba guna\/aula", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 149, "kode_ssd": "1.01.000283", "uraian": "Ruang serba guna\/aula yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang serba guna \/aula yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 150, "kode_ssd": "1.01.000284", "uraian": "Ruang Serba Guna\/Aula yang layak", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang reba guna\/aula yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 151, "kode_ssd": "1.01.000285", "uraian": "Ruang Serba Guna\/Aula yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah ruang serba guna\/aula yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 152, "kode_ssd": "1.01.000286", "uraian": "Ruang sirkulasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang sirkulasi yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 153, "kode_ssd": "1.01.000288", "uraian": "ruang tenaga pendidik", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang tenaga pendidik yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 154, "kode_ssd": "1.01.000289", "uraian": "Ruang TU", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang TU yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 155, "kode_ssd": "1.01.000295", "uraian": "Ruang TU yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang TU yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 156, "kode_ssd": "1.01.000296", "uraian": "Ruang UKS", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang UKS yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 157, "kode_ssd": "1.01.000297", "uraian": "Ruang Unit Kesehatan Sekolah", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 158, "kode_ssd": "1.01.000298", "uraian": "Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruangunit kesehatan sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 159, "kode_ssd": "1.01.000299", "uraian": "Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 160, "kode_ssd": "1.01.000300", "uraian": "Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang\/berat", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 161, "kode_ssd": "1.01.000301", "uraian": "Ruang yang memliki mebel yang harus diganti", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus diganti", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 162, "kode_ssd": "1.01.000302", "uraian": "Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitais", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 163, "kode_ssd": "1.01.000303", "uraian": "Ruang yang memliki mebel yang masih baik", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang yang memiliki mebel yang masih baik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 23, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 164, "kode_ssd": "1.01.000304", "uraian": "Ruang yang tidak memliki mebel", "satuan": "Ruang", "definisi": "Jumlah ruang yang tidak memiliki mebel", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 165, "kode_ssd": "1.01.000305", "uraian": "Ruang\/Sudut Baca", "satuan": "Ruang", "definisi": "Ruang\/Sudut Baca merupakan ruang atau area yang dilengkapi koleksi buku dan\/atau karya peserta didik yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca peserta didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 21, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 166, "kode_ssd": "1.01.000307", "uraian": "ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruangan sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 167, "kode_ssd": "1.01.000308", "uraian": "Rumah Dinas Guru", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang dinas guru yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 168, "kode_ssd": "1.01.000309", "uraian": "Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang dinas guru yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 169, "kode_ssd": "1.01.000310", "uraian": "Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah dinas giuru sekolah yang memerlukan pemeliharan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 170, "kode_ssd": "1.01.000311", "uraian": "Rumah Dinas guru yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 171, "kode_ssd": "1.01.000312", "uraian": "Rumah Dinas guru yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas guru yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 172, "kode_ssd": "1.01.000313", "uraian": "Rumah Dinas Kepala Sekolah", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang dinas kepala sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 173, "kode_ssd": "1.01.000314", "uraian": "Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 174, "kode_ssd": "1.01.000315", "uraian": "Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 175, "kode_ssd": "1.01.000316", "uraian": "Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 176, "kode_ssd": "1.01.000317", "uraian": "Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 177, "kode_ssd": "1.01.000318", "uraian": "Rumah Dinas Penjaga Sekolah", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 178, "kode_ssd": "1.01.000319", "uraian": "Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 179, "kode_ssd": "1.01.000320", "uraian": "Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang layakj", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 180, "kode_ssd": "1.01.000321", "uraian": "Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeilharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 181, "kode_ssd": "1.01.000322", "uraian": "Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 182, "kode_ssd": "1.01.000323", "uraian": "Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 183, "kode_ssd": "1.01.000325", "uraian": "Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana PAUD yang menentukan memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 184, "kode_ssd": "1.01.000326", "uraian": "Sarana Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang memerlukan pemilharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 185, "kode_ssd": "1.01.000327", "uraian": "Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana PAUD yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 186, "kode_ssd": "1.01.000328", "uraian": "Sarana PAUD yang telah direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah PAUD yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 187, "kode_ssd": "1.01.000329", "uraian": "Sarana Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 188, "kode_ssd": "1.01.000330", "uraian": "Sarana Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang telah direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 189, "kode_ssd": "1.01.000331", "uraian": "Sarana sekolah", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 190, "kode_ssd": "1.01.000332", "uraian": "Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 191, "kode_ssd": "1.01.000333", "uraian": "sarana Sekolah Nonformal\/Kesetaraan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana sekolah nonformal \/ kesetaraan yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 192, "kode_ssd": "1.01.000334", "uraian": "sarana Sekolah Nonformal\/Kesetaraan yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana sekolah nonformal\/kesetaraan yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 193, "kode_ssd": "1.01.000335", "uraian": "Sarana sekolah yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana sekolah yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 194, "kode_ssd": "1.01.000336", "uraian": "Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 195, "kode_ssd": "1.01.000337", "uraian": "Sarana Sekolah yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah saranasekolah yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 196, "kode_ssd": "1.01.000339", "uraian": "satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah satuan pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 197, "kode_ssd": "1.01.000340", "uraian": "satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah satuan pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 198, "kode_ssd": "1.01.000341", "uraian": "satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 199, "kode_ssd": "1.01.000342", "uraian": "satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "Jumlah satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 200, "kode_ssd": "1.01.000343", "uraian": "satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "Jumlah satuan PAUD yang memburuhkan perlengkapan sekolah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 201, "kode_ssd": "1.01.000344", "uraian": "satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 202, "kode_ssd": "1.01.000345", "uraian": "satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 203, "kode_ssd": "1.01.000346", "uraian": "satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 204, "kode_ssd": "1.01.000347", "uraian": "satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 205, "kode_ssd": "1.01.000348", "uraian": "satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah satuan paud yang menerima pembinaan kelembagaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 206, "kode_ssd": "1.01.000349", "uraian": "satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan paud yang menerima perlengkapan sekolah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 207, "kode_ssd": "1.01.000350", "uraian": "satuan PAUD yang mengelola Dana BOP", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah satuan paud yang mengelola dana BOP", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 208, "kode_ssd": "1.01.000351", "uraian": "satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan paud yang menyelenggarakan proses belajar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 209, "kode_ssd": "1.01.000352", "uraian": "satuan PAUD yang siap dievaluasi", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan paud yang siap dievaluasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 210, "kode_ssd": "1.01.000353", "uraian": "satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan paud yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 211, "kode_ssd": "1.01.000354", "uraian": "satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "satuan paud yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 212, "kode_ssd": "1.01.000355", "uraian": "satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 213, "kode_ssd": "1.01.000356", "uraian": "satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan paud yang tidak memiliki peralatan rumah tangga", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 214, "kode_ssd": "1.01.000364", "uraian": "satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 215, "kode_ssd": "1.01.000365", "uraian": "satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 216, "kode_ssd": "1.01.000366", "uraian": "satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 217, "kode_ssd": "1.01.000367", "uraian": "satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 218, "kode_ssd": "1.01.000368", "uraian": "satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 219, "kode_ssd": "1.01.000369", "uraian": "satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 220, "kode_ssd": "1.01.000370", "uraian": "satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 221, "kode_ssd": "1.01.000371", "uraian": "satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang mengelola Dana BOP", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang mengelola Dana BOP", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 222, "kode_ssd": "1.01.000372", "uraian": "satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 223, "kode_ssd": "1.01.000373", "uraian": "satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 224, "kode_ssd": "1.01.000374", "uraian": "satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 225, "kode_ssd": "1.01.000375", "uraian": "satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga", "satuan": "satuan PAUD", "definisi": "jumlah satuan Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 226, "kode_ssd": "1.01.000376", "uraian": "Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 227, "kode_ssd": "1.01.000378", "uraian": "Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 228, "kode_ssd": "1.01.000380", "uraian": "satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 46, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 229, "kode_ssd": "1.01.000383", "uraian": "Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 230, "kode_ssd": "1.01.000384", "uraian": "Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 231, "kode_ssd": "1.01.000386", "uraian": "Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 232, "kode_ssd": "1.01.000387", "uraian": "satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 233, "kode_ssd": "1.01.000388", "uraian": "Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 234, "kode_ssd": "1.01.000389", "uraian": "Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "Jumlah Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 235, "kode_ssd": "1.01.000390", "uraian": "Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "Jumlah Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 236, "kode_ssd": "1.01.000391", "uraian": "Satuan pendidikan yang menerima bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "Jumlah Madrasah, Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi yang menerima bantuan Pembiayaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 237, "kode_ssd": "1.01.000392", "uraian": "Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 18, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 238, "kode_ssd": "1.01.000393", "uraian": "Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "Jumlah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 239, "kode_ssd": "1.01.000394", "uraian": "Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 240, "kode_ssd": "1.01.000395", "uraian": "Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 241, "kode_ssd": "1.01.000396", "uraian": "Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah satuan pendidikan yang siap menyelenggarakan AN", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 242, "kode_ssd": "1.01.000398", "uraian": "Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 243, "kode_ssd": "1.01.000399", "uraian": "Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 244, "kode_ssd": "1.01.000400", "uraian": "Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 245, "kode_ssd": "1.01.000402", "uraian": "Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah satuan pendidikan yang tidak memiliki peralatan rumah tangga", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 246, "kode_ssd": "1.01.000403", "uraian": "Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasi", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah sekolah dasar yang melaksanakan rekomendasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 247, "kode_ssd": "1.01.000404", "uraian": "Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 248, "kode_ssd": "1.01.000405", "uraian": "Sekolah Dasar yang siap dievaluasi", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah sekolah dasar yang siap dievaluasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 249, "kode_ssd": "1.01.000408", "uraian": "Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah sekolah menengah pertama yang melaksanakan rekomendasi dari hasil pelaksanaan akreditasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 250, "kode_ssd": "1.01.000409", "uraian": "Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 251, "kode_ssd": "1.01.000410", "uraian": "Sekolah Nonformal\/Kesetaraan yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah sekolah Nonformal\/Kesetaraan dengan kondisi rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 252, "kode_ssd": "1.01.000415", "uraian": "Sekolah yang memiliki kantin yang memadai", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah sekolah yang memiliki kantin dengan kondisi memadai", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 253, "kode_ssd": "1.01.000416", "uraian": "Sekolah yang memiliki ruang\/sudut baca", "satuan": "Satuan Pendidikan", "definisi": "jumlah sekolah yang memiliki ruang\/sudut baca", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 254, "kode_ssd": "1.01.000417", "uraian": "Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 255, "kode_ssd": "1.01.000418", "uraian": "Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 256, "kode_ssd": "1.01.000421", "uraian": "Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah siswa yang berpotensi putus sekolah pada PAUD", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 257, "kode_ssd": "1.01.000422", "uraian": "Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah siswa PAUD yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 258, "kode_ssd": "1.01.000423", "uraian": "Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 17, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 259, "kode_ssd": "1.01.000424", "uraian": "Siswa Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah siswa Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 260, "kode_ssd": "1.01.000425", "uraian": "Siswa Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah siswa Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 261, "kode_ssd": "1.01.000426", "uraian": "Siswa Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik", "satuan": "Siswa", "definisi": "jumlah siswa Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 262, "kode_ssd": "1.01.000429", "uraian": "siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD", "satuan": "Siswa", "definisi": "Jumlah siswa PAUD yang membutukan perlengkapan PAUD", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 263, "kode_ssd": "1.01.000430", "uraian": "Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik", "satuan": "Siswa", "definisi": "jumlah siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 264, "kode_ssd": "1.01.000431", "uraian": "Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD", "satuan": "Siswa", "definisi": "jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan Siswa", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 265, "kode_ssd": "1.01.000432", "uraian": "Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik", "satuan": "Siswa", "definisi": "jumlah siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 266, "kode_ssd": "1.01.000433", "uraian": "Siswa yang mengikuti ajang kompetisi\/lomba akademik", "satuan": "Peserta Didik", "definisi": "jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi\/lomba akademik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 267, "kode_ssd": "1.01.000434", "uraian": "Siswa yang mengikuti ajang kompetisi\/lomba nonakademik", "satuan": "Peserta Didik", "definisi": "jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi\/lomba nonakademik", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 268, "kode_ssd": "1.01.000435", "uraian": "Tempat beribadah", "satuan": "Ruang", "definisi": "jumlah sekolah yang memiliki tempat beribadah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 269, "kode_ssd": "1.01.000436", "uraian": "Tempat bermain\/berolahraga", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain\/berolahraga", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 270, "kode_ssd": "1.01.000440", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 271, "kode_ssd": "1.01.000441", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 272, "kode_ssd": "1.01.000443", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 273, "kode_ssd": "1.01.000444", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada SSekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar yang telah lulus sertifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 274, "kode_ssd": "1.01.000449", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 275, "kode_ssd": "1.01.000450", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 276, "kode_ssd": "1.01.000451", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 277, "kode_ssd": "1.01.000452", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 278, "kode_ssd": "1.01.000453", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 279, "kode_ssd": "1.01.000456", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 280, "kode_ssd": "1.01.000457", "uraian": "Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1\/DIV", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik S1\/DIV pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 281, "kode_ssd": "1.01.000458", "uraian": "Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat\/golongan", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat\/golongan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 282, "kode_ssd": "1.01.000459", "uraian": "Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 283, "kode_ssd": "1.01.000460", "uraian": "Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 284, "kode_ssd": "1.01.000461", "uraian": "Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 285, "kode_ssd": "1.01.000462", "uraian": "Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 286, "kode_ssd": "1.01.000463", "uraian": "Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 287, "kode_ssd": "1.01.000465", "uraian": "Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 288, "kode_ssd": "1.01.000468", "uraian": "Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 289, "kode_ssd": "1.01.000474", "uraian": "Unit sekolah", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah unit sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 290, "kode_ssd": "1.01.000475", "uraian": "Unit sekolah yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah unit sekolah yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 291, "kode_ssd": "1.01.000476", "uraian": "Unit sekolah yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah unit sekolah yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 292, "kode_ssd": "1.01.000481", "uraian": "Usulan pendirian sekolah baru", "satuan": "Dokumen", "definisi": "jumlah usulan pendirian sekolah baru", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 293, "kode_ssd": "1.01.000483", "uraian": "Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 294, "kode_ssd": "1.01.000484", "uraian": "Utilitas Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah Utilitas Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 295, "kode_ssd": "1.01.000485", "uraian": "utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 296, "kode_ssd": "1.01.000486", "uraian": "utilitas Pendidikan Nonformal \/ Kesetaraan yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas pendidikan nonformal \/ kesetaraan yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 297, "kode_ssd": "1.01.000487", "uraian": "Utilitas sekolah", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas sekolah yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 298, "kode_ssd": "1.01.000488", "uraian": "Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 299, "kode_ssd": "1.01.000489", "uraian": "utilitas Sekolah Nonformal\/Kesetaraan", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas sekolah nonformal\/kesetaraan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 300, "kode_ssd": "1.01.000490", "uraian": "utilitas Sekolah Nonformal\/Kesetaraan yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas sekolah nonformal\/kesetaraan yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 301, "kode_ssd": "1.01.000491", "uraian": "utilitas Sekolah Nonformal\/Kesetaraan yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas sekolah nonformal\/kesetaraan yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 302, "kode_ssd": "1.01.000492", "uraian": "Utilitas sekolah yang layak", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas sekolah yang layak", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 303, "kode_ssd": "1.01.000493", "uraian": "Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas sekolah yang memerlukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 304, "kode_ssd": "1.01.000494", "uraian": "Utilitas sekolah yang rusak sedang\/berat", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah utilitas sekolah yang rusak sedang\/berat", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 305, "kode_ssd": "1.01.000497", "uraian": "Jumlah Sekolah Dasar negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 306, "kode_ssd": "1.01.000498", "uraian": "Jumlah Sekolah Dasar swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 307, "kode_ssd": "1.01.000499", "uraian": "jumlah Sekolah Dasar", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 308, "kode_ssd": "1.01.000500", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 309, "kode_ssd": "1.01.000501", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pihak swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 310, "kode_ssd": "1.01.000502", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 311, "kode_ssd": "1.01.000503", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 312, "kode_ssd": "1.01.000504", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 313, "kode_ssd": "1.01.000505", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 314, "kode_ssd": "1.01.000506", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 315, "kode_ssd": "1.01.000507", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 316, "kode_ssd": "1.01.000508", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 317, "kode_ssd": "1.01.000509", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 318, "kode_ssd": "1.01.000510", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 319, "kode_ssd": "1.01.000511", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 320, "kode_ssd": "1.01.000512", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 321, "kode_ssd": "1.01.000513", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 322, "kode_ssd": "1.01.000514", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 323, "kode_ssd": "1.01.000515", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 324, "kode_ssd": "1.01.000516", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 325, "kode_ssd": "1.01.000517", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 326, "kode_ssd": "1.01.000518", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 327, "kode_ssd": "1.01.000519", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 328, "kode_ssd": "1.01.000520", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 329, "kode_ssd": "1.01.000521", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 330, "kode_ssd": "1.01.000522", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 331, "kode_ssd": "1.01.000523", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 332, "kode_ssd": "1.01.000524", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 333, "kode_ssd": "1.01.000525", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 334, "kode_ssd": "1.01.000526", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 335, "kode_ssd": "1.01.000527", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 336, "kode_ssd": "1.01.000528", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 337, "kode_ssd": "1.01.000529", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 338, "kode_ssd": "1.01.000533", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 339, "kode_ssd": "1.01.000534", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 340, "kode_ssd": "1.01.000535", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 341, "kode_ssd": "1.01.000536", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 342, "kode_ssd": "1.01.000537", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 343, "kode_ssd": "1.01.000538", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 344, "kode_ssd": "1.01.000539", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 345, "kode_ssd": "1.01.000540", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 346, "kode_ssd": "1.01.000541", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Dasar putus", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 347, "kode_ssd": "1.01.000542", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 348, "kode_ssd": "1.01.000543", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 349, "kode_ssd": "1.01.000544", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Dasar & guru", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 350, "kode_ssd": "1.01.000545", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 351, "kode_ssd": "1.01.000546", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 352, "kode_ssd": "1.01.000547", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 353, "kode_ssd": "1.01.000548", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 354, "kode_ssd": "1.01.000549", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 355, "kode_ssd": "1.01.000550", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 356, "kode_ssd": "1.01.000551", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 357, "kode_ssd": "1.01.000552", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 358, "kode_ssd": "1.01.000553", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah dibawah S1 pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 359, "kode_ssd": "1.01.000554", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 360, "kode_ssd": "1.01.000555", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 361, "kode_ssd": "1.01.000556", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 362, "kode_ssd": "1.01.000557", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 363, "kode_ssd": "1.01.000558", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 364, "kode_ssd": "1.01.000559", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 365, "kode_ssd": "1.01.000560", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 366, "kode_ssd": "1.01.000561", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 367, "kode_ssd": "1.01.000562", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 368, "kode_ssd": "1.01.000563", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 369, "kode_ssd": "1.01.000564", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 370, "kode_ssd": "1.01.000565", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 371, "kode_ssd": "1.01.000566", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 372, "kode_ssd": "1.01.000567", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA keatas pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 373, "kode_ssd": "1.01.000568", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 374, "kode_ssd": "1.01.000569", "uraian": "Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 375, "kode_ssd": "1.01.000570", "uraian": "Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 376, "kode_ssd": "1.01.000571", "uraian": "jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 377, "kode_ssd": "1.01.000572", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 378, "kode_ssd": "1.01.000573", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 379, "kode_ssd": "1.01.000574", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Dasar", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 380, "kode_ssd": "1.01.000575", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 381, "kode_ssd": "1.01.000576", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 382, "kode_ssd": "1.01.000577", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 383, "kode_ssd": "1.01.000578", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 384, "kode_ssd": "1.01.000579", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 385, "kode_ssd": "1.01.000580", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 386, "kode_ssd": "1.01.000581", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 387, "kode_ssd": "1.01.000582", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 388, "kode_ssd": "1.01.000583", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 389, "kode_ssd": "1.01.000584", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 390, "kode_ssd": "1.01.000585", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 391, "kode_ssd": "1.01.000586", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 392, "kode_ssd": "1.01.000587", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 393, "kode_ssd": "1.01.000588", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 394, "kode_ssd": "1.01.000589", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 395, "kode_ssd": "1.01.000590", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 396, "kode_ssd": "1.01.000591", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 397, "kode_ssd": "1.01.000592", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 398, "kode_ssd": "1.01.000593", "uraian": "Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 399, "kode_ssd": "1.01.000594", "uraian": "Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 400, "kode_ssd": "1.01.000595", "uraian": "jumlah Sekolah Menengah Pertama", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 401, "kode_ssd": "1.01.000596", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 402, "kode_ssd": "1.01.000597", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 403, "kode_ssd": "1.01.000598", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 404, "kode_ssd": "1.01.000599", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 405, "kode_ssd": "1.01.000600", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 406, "kode_ssd": "1.01.000601", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 407, "kode_ssd": "1.01.000602", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 408, "kode_ssd": "1.01.000603", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 409, "kode_ssd": "1.01.000604", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 410, "kode_ssd": "1.01.000605", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 411, "kode_ssd": "1.01.000606", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 412, "kode_ssd": "1.01.000607", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 atau kelas 7", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 413, "kode_ssd": "1.01.000608", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 414, "kode_ssd": "1.01.000609", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 415, "kode_ssd": "1.01.000610", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 atau kelas 8", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 416, "kode_ssd": "1.01.000611", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 417, "kode_ssd": "1.01.000612", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 418, "kode_ssd": "1.01.000613", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 atau kelas 9", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 419, "kode_ssd": "1.01.000614", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 420, "kode_ssd": "1.01.000615", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 421, "kode_ssd": "1.01.000616", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat ", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 422, "kode_ssd": "1.01.000617", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 423, "kode_ssd": "1.01.000618", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 424, "kode_ssd": "1.01.000619", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat ", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 425, "kode_ssd": "1.01.000620", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 426, "kode_ssd": "1.01.000621", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 427, "kode_ssd": "1.01.000622", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat ", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 428, "kode_ssd": "1.01.000629", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 429, "kode_ssd": "1.01.000630", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 430, "kode_ssd": "1.01.000631", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 431, "kode_ssd": "1.01.000632", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 432, "kode_ssd": "1.01.000633", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 433, "kode_ssd": "1.01.000634", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 434, "kode_ssd": "1.01.000635", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 435, "kode_ssd": "1.01.000636", "uraian": "Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 436, "kode_ssd": "1.01.000637", "uraian": "jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 437, "kode_ssd": "1.01.000638", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 438, "kode_ssd": "1.01.000639", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 439, "kode_ssd": "1.01.000640", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 440, "kode_ssd": "1.01.000641", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 441, "kode_ssd": "1.01.000642", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 442, "kode_ssd": "1.01.000643", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 443, "kode_ssd": "1.01.000644", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 444, "kode_ssd": "1.01.000645", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 445, "kode_ssd": "1.01.000646", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 446, "kode_ssd": "1.01.000647", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 447, "kode_ssd": "1.01.000648", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 448, "kode_ssd": "1.01.000649", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 449, "kode_ssd": "1.01.000650", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 450, "kode_ssd": "1.01.000651", "uraian": "Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 451, "kode_ssd": "1.01.000652", "uraian": "jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 452, "kode_ssd": "1.01.000653", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 453, "kode_ssd": "1.01.000654", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 454, "kode_ssd": "1.01.000655", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 455, "kode_ssd": "1.01.000656", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 456, "kode_ssd": "1.01.000657", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 457, "kode_ssd": "1.01.000658", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 458, "kode_ssd": "1.01.000659", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 459, "kode_ssd": "1.01.000660", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 460, "kode_ssd": "1.01.000661", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 461, "kode_ssd": "1.01.000662", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 462, "kode_ssd": "1.01.000663", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 463, "kode_ssd": "1.01.000664", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 464, "kode_ssd": "1.01.000665", "uraian": "Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 465, "kode_ssd": "1.01.000666", "uraian": "Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 466, "kode_ssd": "1.01.000667", "uraian": "jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 467, "kode_ssd": "1.01.000668", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 468, "kode_ssd": "1.01.000669", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 469, "kode_ssd": "1.01.000670", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 470, "kode_ssd": "1.01.000671", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 471, "kode_ssd": "1.01.000672", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 472, "kode_ssd": "1.01.000673", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 473, "kode_ssd": "1.01.000674", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 474, "kode_ssd": "1.01.000675", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 475, "kode_ssd": "1.01.000676", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 476, "kode_ssd": "1.01.000677", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 477, "kode_ssd": "1.01.000678", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 478, "kode_ssd": "1.01.000679", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 479, "kode_ssd": "1.01.000680", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 480, "kode_ssd": "1.01.000681", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 481, "kode_ssd": "1.01.000682", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 482, "kode_ssd": "1.01.000683", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 483, "kode_ssd": "1.01.000684", "uraian": "Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 484, "kode_ssd": "1.01.000685", "uraian": "jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 485, "kode_ssd": "1.01.000686", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 486, "kode_ssd": "1.01.000687", "uraian": "Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 487, "kode_ssd": "1.01.000688", "uraian": "jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 488, "kode_ssd": "1.01.000883", "uraian": "Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan", "satuan": "Komunitas", "definisi": "Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 489, "kode_ssd": "1.01.000884", "uraian": "Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal", "satuan": "Kurikulum", "definisi": "Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 490, "kode_ssd": "1.01.000888", "uraian": "Infrastruktur TIK", "satuan": "Paket", "definisi": "Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 44, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 491, "kode_ssd": "1.01.000889", "uraian": "layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi", "bidang_urusan": "1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN", "subkegiatan": 24, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 492, "kode_ssd": "1.02.000001", "uraian": "Alat uji dan kalibrasi pada RMC", "satuan": "Unit", "definisi": "Alat kalibrasi adalah sebuah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menyesuaikan ukuran atau parameter suatu alat atau perangkat lainnya agar sesuai dengan standar atau nilai yang telah ditentukan\r\n\r\nJumlah alat kalibrasi dengan kondisi baik", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 493, "kode_ssd": "1.02.000002", "uraian": "Alat\/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting", "satuan": "Unit", "definisi": "Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan.\r\n\r\nJaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet.\r\n\r\nJumlah Alat\/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 494, "kode_ssd": "1.02.000004", "uraian": "Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya", "satuan": "Paket", "definisi": "Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia.\r\n\r\nObat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan.\r\n\r\nBahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan.\r\n\r\nBahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali.\r\n\r\nJumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 495, "kode_ssd": "1.02.000005", "uraian": "Alkes\/alat penunjang medik Fasyankes", "satuan": "Unit", "definisi": "Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien.\r\n\r\nJumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan\/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan\/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 496, "kode_ssd": "1.02.000008", "uraian": "Anak Usia Pendidikan Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. \r\n\r\nJumlah anak usia pendidikan dasar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 497, "kode_ssd": "1.02.000009", "uraian": "Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)", "satuan": "Sarana", "definisi": "Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat.\r\n\r\nToko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. \r\n\r\nToko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan.\r\n\r\nToko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. \r\n\r\nUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu.\r\n\r\nJumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 498, "kode_ssd": "1.02.000010", "uraian": "Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin", "satuan": "Sarana", "definisi": "Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat.\r\n\r\nToko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. \r\n\r\nToko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan.\r\n\r\nToko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. \r\n\r\nUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu.\r\n\r\njumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 499, "kode_ssd": "1.02.000011", "uraian": "Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin\/habis masa izinnya", "satuan": "Sarana", "definisi": "Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat.\r\n\r\nToko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. \r\n\r\nToko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan.\r\n\r\nToko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. \r\n\r\nUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu.\r\n\r\nJumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin\/habis masa izinnya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 500, "kode_ssd": "1.02.000012", "uraian": "Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin", "satuan": "Sarana", "definisi": "Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat.\r\n\r\nToko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. \r\n\r\nToko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan.\r\n\r\nToko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. \r\n\r\nUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu.\r\n\r\nJumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 501, "kode_ssd": "1.02.000014", "uraian": "Balita", "satuan": "Orang", "definisi": "Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik.", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 502, "kode_ssd": "1.02.000015", "uraian": "Barang penunjang operasional RS", "satuan": "Unit", "definisi": "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air\r\n\r\nJumlah barang penunjang operasional RS", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 503, "kode_ssd": "1.02.000016", "uraian": "Bayi baru lahir", "satuan": "Orang", "definisi": "Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari.\r\n\r\nJumlah bayi baru lahir", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 504, "kode_ssd": "1.02.000018", "uraian": "BMHP yang disediakan", "satuan": "Paket", "definisi": "Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten\/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan:\r\nKategori BMHP\r\nAlat Kesehatan\r\nTermometer\r\nStetoskop\r\nAlat pengukur tekanan darah\r\nSediaan Farmasi\r\nObat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin\r\nBahan Medis Habis Pakai\r\nJarum suntik\r\nPlester\r\nSarung tangan medis\r\nPembalut luka\r\nPerlengkapan Kesehatan Lainnya\r\nAlat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen)\r\nAlat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 505, "kode_ssd": "1.02.000021", "uraian": "Data Perizinan Industri Rumah Tangga", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Industri rumah tangga adalah sektor ekonomi yang mencakup produksi berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau individu untuk kebutuhan sehari-hari dan kehidupan pribadi.\r\n\r\nJumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 506, "kode_ssd": "1.02.000022", "uraian": "Dokter Gigi", "satuan": "Orang", "definisi": "Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi.\r\n\r\nJumlah dokter gigi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 507, "kode_ssd": "1.02.000023", "uraian": "Dokter Spesialis Anak", "satuan": "Orang", "definisi": "Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri.\r\n\r\nJumlah Dokter Spesialis Anak", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 508, "kode_ssd": "1.02.000024", "uraian": "Dokter Spesialis Anestesi", "satuan": "Orang", "definisi": "Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi.\r\n\r\nJumlah Dokter Spesialis Anestesi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 509, "kode_ssd": "1.02.000025", "uraian": "Dokter Spesialis Bedah", "satuan": "Orang", "definisi": "Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah.\r\n\r\nJumlah Dokter Spesialis Bedah", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 510, "kode_ssd": "1.02.000026", "uraian": "Dokter Spesialis Jantung", "satuan": "Orang", "definisi": "Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi.\r\n\r\nJumlah Dokter Spesialis Jantung", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 511, "kode_ssd": "1.02.000027", "uraian": "Dokter Spesialis kebidanan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Spesialis kebidanan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 512, "kode_ssd": "1.02.000028", "uraian": "Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 513, "kode_ssd": "1.02.000029", "uraian": "Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 514, "kode_ssd": "1.02.000030", "uraian": "Dokter Spesialis Mata", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Spesialis Mata", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 515, "kode_ssd": "1.02.000031", "uraian": "Dokter Spesialis Paru", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Spesialis Paru", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 516, "kode_ssd": "1.02.000032", "uraian": "Dokter Spesialis Penyakit Dalam", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 517, "kode_ssd": "1.02.000033", "uraian": "Dokter Spesialis Radiologi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Spesialis Radiologi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 518, "kode_ssd": "1.02.000034", "uraian": "Dokter Spesialis THT", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Spesialis THT", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 519, "kode_ssd": "1.02.000035", "uraian": "Dokter Spesialis Urologi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Spesialis Urologi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 520, "kode_ssd": "1.02.000036", "uraian": "Dokter Umum", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Dokter Umum", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 521, "kode_ssd": "1.02.000038", "uraian": "Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 522, "kode_ssd": "1.02.000039", "uraian": "Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 523, "kode_ssd": "1.02.000041", "uraian": "Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Pelayanan Kesehatan Khusus, juga dikenal sebagai pelayanan kesehatan spesialis, merujuk pada layanan medis dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang kesehatan tertentu. Pelayanan ini diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks atau kondisi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan lebih mendalam daripada yang biasanya dapat diberikan oleh dokter umum atau pelayanan kesehatan primer.\r\n\r\nJumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 524, "kode_ssd": "1.02.000044", "uraian": "Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 525, "kode_ssd": "1.02.000045", "uraian": "Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 526, "kode_ssd": "1.02.000047", "uraian": "Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 527, "kode_ssd": "1.02.000049", "uraian": "Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 528, "kode_ssd": "1.02.000053", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 529, "kode_ssd": "1.02.000054", "uraian": "Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 530, "kode_ssd": "1.02.000055", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak.\r\n\r\nJumalah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 531, "kode_ssd": "1.02.000056", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 532, "kode_ssd": "1.02.000057", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 533, "kode_ssd": "1.02.000058", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 534, "kode_ssd": "1.02.000059", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 535, "kode_ssd": "1.02.000060", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 536, "kode_ssd": "1.02.000061", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 537, "kode_ssd": "1.02.000062", "uraian": "Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 538, "kode_ssd": "1.02.000063", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&\r\nPenelitian Kesehatan adalah proses sistematik untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang berbagai aspek kesehatan manusia, penyakit, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta intervensi dan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.\r\n\r\nJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 539, "kode_ssd": "1.02.000064", "uraian": "Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 540, "kode_ssd": "1.02.000065", "uraian": "Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 541, "kode_ssd": "1.02.000066", "uraian": "Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 542, "kode_ssd": "1.02.000067", "uraian": "Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Kit Kesehatan Rumah Tangga atau Rumah Tangga Kit Kesehatan, adalah suatu set alat dan obat-obatan medis dasar yang disediakan dan dijaga di rumah tangga untuk digunakan dalam situasi darurat atau untuk memberikan perawatan kesehatan dasar bagi anggota keluarga.\r\n\r\nPerusahaan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Usaha Mikro Rumah Tangga (UMRT), adalah jenis usaha mikro yang beroperasi di dalam rumah atau lingkungan sekitar rumah.\r\n\r\nJumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 543, "kode_ssd": "1.02.000068", "uraian": "Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 544, "kode_ssd": "1.02.000069", "uraian": "Dokumen hasil Penilaian\/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Penilaian\/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 545, "kode_ssd": "1.02.000070", "uraian": "Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten\/Kota Sehat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten\/Kota Sehat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 546, "kode_ssd": "1.02.000071", "uraian": "Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 547, "kode_ssd": "1.02.000072", "uraian": "Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 548, "kode_ssd": "1.02.000073", "uraian": "Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 549, "kode_ssd": "1.02.000074", "uraian": "Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 550, "kode_ssd": "1.02.000075", "uraian": "Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 551, "kode_ssd": "1.02.000076", "uraian": "Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. \r\n\r\nJumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 552, "kode_ssd": "1.02.000077", "uraian": "Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 553, "kode_ssd": "1.02.000079", "uraian": "Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 554, "kode_ssd": "1.02.000080", "uraian": "Fasilitas Pelayanan Kesehatan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 555, "kode_ssd": "1.02.000081", "uraian": "Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak\/Gugus Pulau", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak\/Gugus Pulau", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 556, "kode_ssd": "1.02.000082", "uraian": "Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 557, "kode_ssd": "1.02.000083", "uraian": "Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki\/habis masa izin operasioanal", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki\/habis masa izin operasional", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 558, "kode_ssd": "1.02.000084", "uraian": "Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 559, "kode_ssd": "1.02.000085", "uraian": "Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 560, "kode_ssd": "1.02.000086", "uraian": "Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 561, "kode_ssd": "1.02.000087", "uraian": "Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 562, "kode_ssd": "1.02.000088", "uraian": "Faskes lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Faskes lainnya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 563, "kode_ssd": "1.02.000089", "uraian": "Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 564, "kode_ssd": "1.02.000090", "uraian": "Fasyankes yang melayani melalui telemedicine", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 565, "kode_ssd": "1.02.000091", "uraian": "Gudang umum", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Gudang umum", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 566, "kode_ssd": "1.02.000092", "uraian": "Handuk", "satuan": "Paket", "definisi": "Jumlah Handuk", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 567, "kode_ssd": "1.02.000093", "uraian": "Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 568, "kode_ssd": "1.02.000094", "uraian": "Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 569, "kode_ssd": "1.02.000095", "uraian": "Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 570, "kode_ssd": "1.02.000096", "uraian": "Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumalah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 571, "kode_ssd": "1.02.000097", "uraian": "Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 572, "kode_ssd": "1.02.000098", "uraian": "HCU", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah HCU", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 573, "kode_ssd": "1.02.000099", "uraian": "Ibu bersalin", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Ibu Bersalin", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 574, "kode_ssd": "1.02.000100", "uraian": "Ibu Hamil", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah ibu hamil", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 575, "kode_ssd": "1.02.000101", "uraian": "ICCU\/ICVCU", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ICCU\/ICVCU", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 576, "kode_ssd": "1.02.000102", "uraian": "ICU", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah ICU", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 577, "kode_ssd": "1.02.000103", "uraian": "Jasa Boga, Rumah Makan\/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan\/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 578, "kode_ssd": "1.02.000104", "uraian": "Kamar mandi\/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Kamar mandi\/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 579, "kode_ssd": "1.02.000105", "uraian": "Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi", "satuan": "Kuantitas", "definisi": "Jumlah Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 580, "kode_ssd": "1.02.000106", "uraian": "kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 581, "kode_ssd": "1.02.000107", "uraian": "kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 582, "kode_ssd": "1.02.000108", "uraian": "kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 583, "kode_ssd": "1.02.000109", "uraian": "Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 584, "kode_ssd": "1.02.000110", "uraian": "keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 585, "kode_ssd": "1.02.000111", "uraian": "Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 586, "kode_ssd": "1.02.000112", "uraian": "layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK):", "satuan": "Layanan", "definisi": "Jumlah layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 587, "kode_ssd": "1.02.000113", "uraian": "NICU", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah NICU", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 588, "kode_ssd": "1.02.000114", "uraian": "obat dan vaksin yang disediakan", "satuan": "Paket", "definisi": "Jumlah obat dan vaksin yang disediakan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 589, "kode_ssd": "1.02.000115", "uraian": "obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan", "satuan": "Paket", "definisi": "Jumlah obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 590, "kode_ssd": "1.02.000116", "uraian": "Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 591, "kode_ssd": "1.02.000117", "uraian": "Orang kecanduan NAPZA", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang kecanduan NAPZA", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 592, "kode_ssd": "1.02.000118", "uraian": "orang terduga menderita HIV", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah orang terduga menderita HIV", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 593, "kode_ssd": "1.02.000119", "uraian": "orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 594, "kode_ssd": "1.02.000120", "uraian": "orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 595, "kode_ssd": "1.02.000121", "uraian": "Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 596, "kode_ssd": "1.02.000122", "uraian": "Organisasi masyarakat bidang kesehatan", "satuan": "Organisasi Masyarakat", "definisi": "Jumlah Organisasi masyarakat bidang kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 597, "kode_ssd": "1.02.000123", "uraian": "Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB", "satuan": "Paket", "definisi": "Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 598, "kode_ssd": "1.02.000140", "uraian": "Pengolahan Limbah", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Pengolahan Limbah", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 13, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 599, "kode_ssd": "1.02.000141", "uraian": "penyalahguna NAPZA", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah penyalahguna NAPZA", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 600, "kode_ssd": "1.02.000142", "uraian": "Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat", "satuan": "kualtitas", "definisi": "Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 601, "kode_ssd": "1.02.000143", "uraian": "Peralatan di laundry", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah alat di laundry", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 602, "kode_ssd": "1.02.000144", "uraian": "Peralatan di ruang CSSD", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang CSSD", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 603, "kode_ssd": "1.02.000145", "uraian": "Peralatan di ruang dapur\/gizi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang dapur\/gizi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 604, "kode_ssd": "1.02.000146", "uraian": "Peralatan di ruang farmasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang farmasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 605, "kode_ssd": "1.02.000147", "uraian": "Peralatan di ruang gawat darurat", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 606, "kode_ssd": "1.02.000148", "uraian": "Peralatan di ruang intensif", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang intensif", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 607, "kode_ssd": "1.02.000149", "uraian": "Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 608, "kode_ssd": "1.02.000150", "uraian": "Peralatan di ruang Laboratorium", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 609, "kode_ssd": "1.02.000151", "uraian": "Peralatan di ruang operasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang operasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 610, "kode_ssd": "1.02.000152", "uraian": "Peralatan di ruang radiologi", "satuan": "Unit", "definisi": "&Ruang Radiologi adalah area khusus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang didedikasikan untuk pemeriksaan dan pengambilan gambar medis menggunakan teknologi radiologi. \r\n\r\nJumlah Peralatan di ruang radiologi&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 611, "kode_ssd": "1.02.000153", "uraian": "Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 612, "kode_ssd": "1.02.000154", "uraian": "Peralatan di ruang rekam medik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan di ruang rekam medik", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 613, "kode_ssd": "1.02.000155", "uraian": "Peralatan penanggulangan kebakaran", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 614, "kode_ssd": "1.02.000156", "uraian": "Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 615, "kode_ssd": "1.02.000157", "uraian": "Perizinan Industri Rumah Tangga", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah perizinan Industri Rumah Tangga", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 616, "kode_ssd": "1.02.000158", "uraian": "PICU", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah PICU", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 617, "kode_ssd": "1.02.000159", "uraian": "Prasarana di Fasyankes", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah Prasarana di Fasyankes", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 618, "kode_ssd": "1.02.000160", "uraian": "Prasarana Fasyankes", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana Fasyankes", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 619, "kode_ssd": "1.02.000161", "uraian": "Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 620, "kode_ssd": "1.02.000162", "uraian": "Public Safety Center (PSC 119)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Public Safety Center (PSC 119)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 621, "kode_ssd": "1.02.000164", "uraian": "Puskesmas", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Puskesmas", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 622, "kode_ssd": "1.02.000165", "uraian": "RICU", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah RICU", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 623, "kode_ssd": "1.02.000166", "uraian": "Ruang administrasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang administrasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 624, "kode_ssd": "1.02.000167", "uraian": "Ruang Administrasi dan Manajemen", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 625, "kode_ssd": "1.02.000168", "uraian": "Ruang ASI", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang ASI", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 626, "kode_ssd": "1.02.000169", "uraian": "Ruang Bank Darah Rumah Sakit", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 627, "kode_ssd": "1.02.000170", "uraian": "Ruang cuci linen", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang cuci linen", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 628, "kode_ssd": "1.02.000171", "uraian": "Ruang dinas Nakes", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang dinas Nakes", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 629, "kode_ssd": "1.02.000172", "uraian": "Ruang Farmasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Farmasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 630, "kode_ssd": "1.02.000173", "uraian": "Ruang Gawat Darurat", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Gawat Darurat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 631, "kode_ssd": "1.02.000174", "uraian": "Ruang Gizi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Gizi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 632, "kode_ssd": "1.02.000175", "uraian": "Ruang jaga petugas", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang jaga petugas", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 633, "kode_ssd": "1.02.000176", "uraian": "Ruang Jenazah", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Jenazah", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 634, "kode_ssd": "1.02.000177", "uraian": "Ruang kantor untuk karyawan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang kantor untuk karyawan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 635, "kode_ssd": "1.02.000178", "uraian": "Ruang Kepala Puskersmas", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Kepala Puskersmas", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 636, "kode_ssd": "1.02.000179", "uraian": "Ruang kesehatan anak dan iminisasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang kesehatan anak dan iminisasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 637, "kode_ssd": "1.02.000180", "uraian": "Ruang kesehatan gigi dan mulut", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 638, "kode_ssd": "1.02.000181", "uraian": "Ruang kesesuhatan ibu dan KB", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 639, "kode_ssd": "1.02.000182", "uraian": "Ruang KIE", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang KIE", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 640, "kode_ssd": "1.02.000183", "uraian": "Ruang Laboraturium", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Laboraturium", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 641, "kode_ssd": "1.02.000184", "uraian": "Ruang Loundry", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Loundry", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 642, "kode_ssd": "1.02.000185", "uraian": "Ruang Operasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Operasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 643, "kode_ssd": "1.02.000186", "uraian": "Ruang Parkir", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Parkir", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 644, "kode_ssd": "1.02.000187", "uraian": "Ruang Pemeliharaan Sarpras", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 645, "kode_ssd": "1.02.000188", "uraian": "Ruang pemeriksanaan khusus", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang pemeriksanaan khusus", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 646, "kode_ssd": "1.02.000189", "uraian": "Ruang pemeriksanaan umum", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang pemeriksanaan umum", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 647, "kode_ssd": "1.02.000190", "uraian": "Ruang Penaggulangan Kebakaran", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Penaggulangan Kebakaran", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 648, "kode_ssd": "1.02.000191", "uraian": "Ruang pendaftaran dan rekam medik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam medik", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 649, "kode_ssd": "1.02.000192", "uraian": "Ruang Pengelolaan Gas Medik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Pengelolaan Gas Medik", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 650, "kode_ssd": "1.02.000193", "uraian": "Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 651, "kode_ssd": "1.02.000194", "uraian": "Ruang penyelenggaraan makanan (dapur\/pantry)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur\/pantry)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 652, "kode_ssd": "1.02.000195", "uraian": "Ruang persalinan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang persalinan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 653, "kode_ssd": "1.02.000196", "uraian": "Ruang Radiologi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Radiologi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 654, "kode_ssd": "1.02.000197", "uraian": "Ruang rapat\/diskusi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang rapat\/diskusi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 655, "kode_ssd": "1.02.000198", "uraian": "Ruang Rawat Inap", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Rawat Inap", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 656, "kode_ssd": "1.02.000199", "uraian": "Ruang Rawat Intentif:", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Rawat Intentif", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 657, "kode_ssd": "1.02.000200", "uraian": "Ruang Rawat Jalan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Rawat Jalan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 658, "kode_ssd": "1.02.000201", "uraian": "Ruang rawat pascaa persalinan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang rawat pascaa persalinan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 659, "kode_ssd": "1.02.000202", "uraian": "Ruang Rehabilitasi Medik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 660, "kode_ssd": "1.02.000203", "uraian": "Ruang Rekam Medis", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Rekam Medis", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 661, "kode_ssd": "1.02.000204", "uraian": "Ruang Sterilisasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang Sterilisasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 662, "kode_ssd": "1.02.000205", "uraian": "Ruang tindakan dan gawat daerurat", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang tindakan dan gawat darurat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 663, "kode_ssd": "1.02.000206", "uraian": "Ruang tunggu", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Ruang tunggu", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 664, "kode_ssd": "1.02.000207", "uraian": "Rumah dinas Nakes", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah dinas Nakes", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 665, "kode_ssd": "1.02.000208", "uraian": "Rumah Sakit", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah sakit kelas A", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 666, "kode_ssd": "1.02.000209", "uraian": "Rumah Sakit kelas B", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit kelas B", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 667, "kode_ssd": "1.02.000210", "uraian": "Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 668, "kode_ssd": "1.02.000211", "uraian": "Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 669, "kode_ssd": "1.02.000212", "uraian": "Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 670, "kode_ssd": "1.02.000213", "uraian": "Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki\/habis masa izin operasioanal", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki\/habis masa izin operasional", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 671, "kode_ssd": "1.02.000214", "uraian": "Rumah Sakit kelas C", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit kelas C", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 672, "kode_ssd": "1.02.000215", "uraian": "Rumah Sakit Kelas C dan D", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 673, "kode_ssd": "1.02.000216", "uraian": "Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 674, "kode_ssd": "1.02.000217", "uraian": "Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 675, "kode_ssd": "1.02.000218", "uraian": "Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 676, "kode_ssd": "1.02.000219", "uraian": "Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki\/habis masa izin operasioanal", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki\/habis masa izin operasional", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 677, "kode_ssd": "1.02.000220", "uraian": "Rumah Sakit kelas D", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Sakit kelas D", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 678, "kode_ssd": "1.02.000221", "uraian": "Sarana di Fasyankes", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sarana di Fasyankes", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 679, "kode_ssd": "1.02.000222", "uraian": "sarana Fasyankes", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana Fasyankes", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 680, "kode_ssd": "1.02.000223", "uraian": "Sarana Fasyankes eksisting", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sarana Fasyankes eksisting", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 681, "kode_ssd": "1.02.000224", "uraian": "sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 682, "kode_ssd": "1.02.000225", "uraian": "Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan\/Nasional yang didistribusikan", "satuan": "Paket", "definisi": "Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan\/Nasional yang didistribusikan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 683, "kode_ssd": "1.02.000226", "uraian": "Sprei", "satuan": "Paket", "definisi": "Jumlah Sprei", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 684, "kode_ssd": "1.02.000227", "uraian": "Telemedicine", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Telemedicine", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 685, "kode_ssd": "1.02.000228", "uraian": "Tempat tidur rumah sakit", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Tempat tidur rumah sakit", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 686, "kode_ssd": "1.02.000229", "uraian": "Tenaga Apotek", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Apotek", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 687, "kode_ssd": "1.02.000230", "uraian": "Tenaga gizi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga gizi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 688, "kode_ssd": "1.02.000231", "uraian": "Tenaga Kebidanan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Kebidanan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 689, "kode_ssd": "1.02.000232", "uraian": "Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 690, "kode_ssd": "1.02.000233", "uraian": "Tenaga Keperawatan", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat.\r\n\r\nJumlah Tenaga Keperawatan&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 691, "kode_ssd": "1.02.000234", "uraian": "Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya disebut &&Perawat Spesialis&&. Perawat Spesialis adalah perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu dalam praktik keperawatan. Mereka telah menyelesaikan pendidikan tambahan dan pelatihan khusus dalam bidang tertentu untuk memperoleh pengetahuan mendalam dan kemampuan khusus dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan tertentu.\r\n\r\nJumlah Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 692, "kode_ssd": "1.02.000235", "uraian": "Tenaga Kesehatan Lainnya", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya.\r\n\r\nJumlah Tenaga Kesehatan Lainnya&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 693, "kode_ssd": "1.02.000236", "uraian": "Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya dapat mencakup berbagai profesional kesehatan yang telah mengambil pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. \r\nSeperti: Perawat Spesialis, Farmasis Klinis, Ahli Gizi Klinis, Ahli Terapi Okupasi Spesialis, Perawat Anestesi, Perawat Pendidik Lanjutan, dan Spesialis Kesehatan Masyarakat\r\n\r\nJumlah Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 694, "kode_ssd": "1.02.000237", "uraian": "Tenaga Kesehatan Lingkungan", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan.\r\n\r\nJumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 695, "kode_ssd": "1.02.000238", "uraian": "Tenaga Kesehatan Masyarakat", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.\r\n\r\nJumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 696, "kode_ssd": "1.02.000239", "uraian": "Tenaga Kesehatan tradisional", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. \r\n\r\nJumlah Tenaga Kesehatan tradisional&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 697, "kode_ssd": "1.02.000240", "uraian": "Tenaga Keteknisan Medis", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien.\r\n\r\nJumlah Tenaga Keteknisan Medis&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 698, "kode_ssd": "1.02.000241", "uraian": "Tenaga keterapian fisik", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Keterapian Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. \r\n\r\nJumlah Tenaga keterapian fisik&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 699, "kode_ssd": "1.02.000242", "uraian": "Tenaga Teknik Biomedika", "satuan": "Orang", "definisi": "&Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien.\r\n\r\nJumlah Tenaga Teknik Biomedika&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 700, "kode_ssd": "1.02.000243", "uraian": "Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC)", "satuan": "Unit", "definisi": "Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (RMC) adalah bagian dari suatu organisasi atau sistem pelayanan kesehatan regional yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat infrastruktur serta fasilitas kesehatan di wilayah tertentu. RMC biasanya terdapat dalam rumah sakit atau kompleks kesehatan regional yang mencakup berbagai fasilitas, seperti gedung, peralatan medis, sistem utilitas (seperti listrik, air, dan pendingin), dan sistem teknologi informasi kesehatan.", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 701, "kode_ssd": "1.02.000244", "uraian": "Usaha Kecil Obat Tradisional", "satuan": "Sarana", "definisi": "Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional.", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 702, "kode_ssd": "1.02.000245", "uraian": "Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin\/habis Masa Izinnya", "satuan": "Sarana", "definisi": "&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional.\r\n\r\nUsaha Kecil Obat Tradisional yang belum memiliki izin atau habis masa izinnya berarti bahwa usaha tersebut belum mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan atau izin yang dimiliki telah kadaluarsa dan perlu diperbaharui.\r\n&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 703, "kode_ssd": "1.02.000246", "uraian": "Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin", "satuan": "Sarana", "definisi": "&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional.\r\n\r\nUsaha Kecil Obat Tradisional yang memiliki izin berarti bahwa usaha tersebut telah mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan setempat untuk memproduksi, mengolah, dan memasarkan produk obat tradisional.\r\n&", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 704, "kode_ssd": "1.02.000257", "uraian": "Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 705, "kode_ssd": "1.02.000258", "uraian": "Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang", "satuan": "Sarana", "definisi": "Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi.\r\n\r\nJumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 706, "kode_ssd": "1.02.000259", "uraian": "Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin\/habis Masa Izinnya", "satuan": "Sarana", "definisi": "Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin\/habis Masa Izinnya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 707, "kode_ssd": "1.02.000260", "uraian": "Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin", "satuan": "Sarana", "definisi": "Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 708, "kode_ssd": "1.02.000261", "uraian": "Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine", "satuan": "Layanan", "definisi": "Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine adalah bentuk layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi, seperti telepon, video conference, atau aplikasi komunikasi online, untuk memberikan konsultasi, diagnosis, dan perawatan jarak jauh kepada pasien. Dalam model telemedicine, pasien dan tenaga kesehatan tidak harus bertemu fisik secara langsung, namun mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui teknologi komunikasi yang telah ada.\r\n\r\nJumlah Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 15, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 709, "kode_ssd": "1.02.000262", "uraian": "Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 710, "kode_ssd": "1.02.000263", "uraian": "Penderita Diabetes Melitus", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penderita Diabetes Melitus", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 711, "kode_ssd": "1.02.000264", "uraian": "Penderita Hipertensi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penderita Hipertensi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 712, "kode_ssd": "1.02.000265", "uraian": "penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen laporan penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 713, "kode_ssd": "1.02.000266", "uraian": "Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 714, "kode_ssd": "1.02.000267", "uraian": "Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB", "satuan": "Orang", "definisi": "Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan.\r\n\r\nJumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 715, "kode_ssd": "1.02.000268", "uraian": "Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan\/atau berPotensi bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan\/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya.\r\n\r\n\r\nJumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan\/atau berPotensi bencana", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 716, "kode_ssd": "1.02.000269", "uraian": "Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan\/atau berpotensi bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan\/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya.\r\n\r\n\r\nJumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan\/atau berpotensi bencana", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 717, "kode_ssd": "1.02.000270", "uraian": "Penduduk Usia Lanjut", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penduduk Usia Lanjut", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 718, "kode_ssd": "1.02.000271", "uraian": "Penduduk Usia Produktif", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penduduk Usia Produktif", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 719, "kode_ssd": "1.02.000272", "uraian": "Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Praktik", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 720, "kode_ssd": "1.02.000273", "uraian": "Pengolahan Limbah", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Pengolahan Limbah", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 13, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 721, "kode_ssd": "1.02.000274", "uraian": "Jumlah Unit Pemeliharaan Regional \/ RMC", "satuan": "Unit", "definisi": "Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (RMC) adalah bagian dari suatu organisasi atau sistem pelayanan kesehatan regional yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat infrastruktur serta fasilitas kesehatan di wilayah tertentu. RMC biasanya terdapat dalam rumah sakit atau kompleks kesehatan regional yang mencakup berbagai fasilitas, seperti gedung, peralatan medis, sistem utilitas (seperti listrik, air, dan pendingin), dan sistem teknologi informasi kesehatan.", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 722, "kode_ssd": "1.02.000275", "uraian": "Alat Kesehatan", "satuan": "Unit", "definisi": "Alat kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 723, "kode_ssd": "1.02.000276", "uraian": "Labkesda", "satuan": "Unit", "definisi": "Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya.", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 724, "kode_ssd": "1.02.000277", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Lapiran Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 725, "kode_ssd": "1.02.000278", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 726, "kode_ssd": "1.02.000279", "uraian": "Kasus penyakit menular dan tidak menular", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Kasus penyakit menular dan tidak menular", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 727, "kode_ssd": "1.02.000280", "uraian": "Kasus Penyakit IMS", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Kasus Penyakit IMS", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 728, "kode_ssd": "1.02.000281", "uraian": "Kasus Penyakit Campak", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Kasus Penyakit Campak", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 729, "kode_ssd": "1.02.000283", "uraian": "Kasus Penyakit Kusta", "satuan": "Kasus", "definisi": "Kasus Penyakit Kusta", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 730, "kode_ssd": "1.02.000286", "uraian": "Kasus Penyakit Filariasis", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Kasus Penyakit Filariasis", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 731, "kode_ssd": "1.02.000287", "uraian": "Kasus Penyakit Kecacingan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Kasus Penyakit Kecacingan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 732, "kode_ssd": "1.02.000288", "uraian": "Kasus Penyakit Frambusia", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Kasus Penyakit Frambusia", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 733, "kode_ssd": "1.02.000291", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 734, "kode_ssd": "1.02.000292", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 735, "kode_ssd": "1.02.000293", "uraian": "Dokumen kebijakan\/regulasi yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen kebijakan\/regulasi yang disusun", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 736, "kode_ssd": "1.02.000294", "uraian": "Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten\/kota Sesuai Standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten\/kota Sesuai Standar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 737, "kode_ssd": "1.02.000295", "uraian": "Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 738, "kode_ssd": "1.02.000296", "uraian": "Perizinan yang diterbitkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Perizinan yang diterbitkan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 739, "kode_ssd": "1.02.000297", "uraian": "Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 740, "kode_ssd": "1.02.000302", "uraian": "Tenaga pengajar ilmu kesehatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga pengajar ilmu kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 741, "kode_ssd": "1.02.000305", "uraian": "Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 742, "kode_ssd": "1.02.000307", "uraian": "Tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 743, "kode_ssd": "1.02.000308", "uraian": "Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 744, "kode_ssd": "1.02.000311", "uraian": "Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 745, "kode_ssd": "1.02.000312", "uraian": "Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 746, "kode_ssd": "1.02.000313", "uraian": "Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten\/ kota yang terakreditasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten\/ kota yang terakreditasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 747, "kode_ssd": "1.02.000317", "uraian": "Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Jumlah keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 748, "kode_ssd": "1.02.000319", "uraian": "penderita Tuberkulosis", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah orang dengan Tuberkulosis", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 749, "kode_ssd": "1.02.000320", "uraian": "penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 750, "kode_ssd": "1.02.000321", "uraian": "Penderita HIV (ODHIV)", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penderita HIV (ODHIV)", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 751, "kode_ssd": "1.02.000322", "uraian": "Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 752, "kode_ssd": "1.02.000323", "uraian": "Orang berisiko terjangkit Malaria", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang berisiko terjangkit Malaria", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 753, "kode_ssd": "1.02.000324", "uraian": "Orang terjangkit (penderita) Malaria", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang terjangkit (penderita) Malaria", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 754, "kode_ssd": "1.02.000325", "uraian": "Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 755, "kode_ssd": "1.02.000326", "uraian": "Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 756, "kode_ssd": "1.02.000327", "uraian": "Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 757, "kode_ssd": "1.02.000328", "uraian": "Sarana Air Minum Komunal", "satuan": "Sarana", "definisi": "Jumlah Sarana Air Minum Komunal", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 758, "kode_ssd": "1.02.000329", "uraian": "Sarana Sanitasi", "satuan": "Sarana", "definisi": "Jumlah Sarana Sanitasi", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 759, "kode_ssd": "1.02.000330", "uraian": "Tatanan kawasan tanpa rokok", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Jumlah Tatanan kawasan tanpa rokok", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 760, "kode_ssd": "1.02.000331", "uraian": "Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Jumlah tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok", "bidang_urusan": "1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 761, "kode_ssd": "1.03.000005", "uraian": "Bangunan dan Lingkungan", "satuan": "Bangunan dan Lingkungan", "definisi": "Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 762, "kode_ssd": "1.03.000006", "uraian": "Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah", "satuan": "Bangunan dan Lingkungan", "definisi": "Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan\/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 763, "kode_ssd": "1.03.000007", "uraian": "Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata", "satuan": "Bangunan dan Lingkungan", "definisi": "Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 764, "kode_ssd": "1.03.000008", "uraian": "Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional", "satuan": "Bangunan dan Lingkungan", "definisi": "Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 765, "kode_ssd": "1.03.000009", "uraian": "Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis", "satuan": "Bangunan dan Lingkungan", "definisi": "Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 766, "kode_ssd": "1.03.000010", "uraian": "Bangunan Gedung", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan\/atau di dalam tanah dan\/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 767, "kode_ssd": "1.03.000011", "uraian": "Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten\/Kota", "satuan": "Bangunan Gedung Cagar Budaya", "definisi": "Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan\/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 768, "kode_ssd": "1.03.000013", "uraian": "Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Bangunan Gedung Cagar Budaya", "definisi": "Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan\/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 769, "kode_ssd": "1.03.000015", "uraian": "Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten\/Kota", "satuan": "Bangunan Gedung Cagar Budaya", "definisi": "Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan\/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 770, "kode_ssd": "1.03.000018", "uraian": "Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Bangunan Gedung Negara", "definisi": "Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 771, "kode_ssd": "1.03.000019", "uraian": "Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Bangunan Gedung Negara", "definisi": "Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 772, "kode_ssd": "1.03.000021", "uraian": "Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 773, "kode_ssd": "1.03.000024", "uraian": "Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten\/Kota", "satuan": "Bantuan Teknis", "definisi": "&Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap:\r\na. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung \r\nb. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau \r\nc. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau \r\nd. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung \r\ne. pendaftaran Bangunan Gedung dan\/atau\r\nf. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 774, "kode_ssd": "1.03.000026", "uraian": "Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Bantuan Teknis", "definisi": "&Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap:\r\na. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung \r\nb. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau \r\nc. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau \r\nd. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung \r\ne. pendaftaran Bangunan Gedung dan\/atau\r\nf. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 775, "kode_ssd": "1.03.000031", "uraian": "Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat\/rekomendasi\/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 776, "kode_ssd": "1.03.000032", "uraian": "Berita acara dengan kabupaten\/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten\/kota lain)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan perbatasan antar wilayah kabupaten\/kota di dalam\/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 777, "kode_ssd": "1.03.000033", "uraian": "Berita acara dengan kabupaten\/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi\/kabupaten\/kota lain)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten\/kota yang berbatasan dengan wilayah di dalam\/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 778, "kode_ssd": "1.03.000035", "uraian": "Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Keputusan Gubernur yang diterbitkan dari hasil forum evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 779, "kode_ssd": "1.03.000037", "uraian": "Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan yang hadir dari setiap pemerintah daerah.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 780, "kode_ssd": "1.03.000038", "uraian": "Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati \/ walikota dengan DPRD kabupaten\/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten\/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati\/Wali Kota dengan DPRD kabupaten\/kota yang ditandatangani oleh Bupati\/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten\/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 781, "kode_ssd": "1.03.000040", "uraian": "Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 782, "kode_ssd": "1.03.000043", "uraian": "Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten\/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten\/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 783, "kode_ssd": "1.03.000044", "uraian": "Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten\/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 784, "kode_ssd": "1.03.000051", "uraian": "Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 785, "kode_ssd": "1.03.000055", "uraian": "Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten\/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perangkat daerah tersebut.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 786, "kode_ssd": "1.03.000067", "uraian": "Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten\/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 787, "kode_ssd": "1.03.000069", "uraian": "Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: \r\n1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi\/Pemeliharaan jalan\r\n2) Survei Profil Memanjang\r\n3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan\r\n4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan\r\n5) Survei Lalu Lintas\r\n6) Survei Lereng Jalan\r\n7) Survei Kondisi Drainase Jalan\r\n8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 788, "kode_ssd": "1.03.000070", "uraian": "Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 789, "kode_ssd": "1.03.000071", "uraian": "Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten\/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten\/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 790, "kode_ssd": "1.03.000075", "uraian": "Dokumen kebijakan PERDA\/PERKADA selaian RTRW Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda\/pergub selain RTRW Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 791, "kode_ssd": "1.03.000076", "uraian": "Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.\r\nPerencanaan teknis jalan minimal memenuhi:\r\na. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan \r\nb. Dimensi \r\nc. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan \r\nd. Persyaratan geometrik \r\ne. Konstruksi \r\nf. Konstruksi bangunan \r\ng. Perlengkapan \r\nh. Ruang dan\r\ni. Kelestarian lingkungan hidup.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 792, "kode_ssd": "1.03.000079", "uraian": "Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah unit yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 793, "kode_ssd": "1.03.000080", "uraian": "Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 794, "kode_ssd": "1.03.000081", "uraian": "Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 795, "kode_ssd": "1.03.000083", "uraian": "Dokumen Leger Jalan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 796, "kode_ssd": "1.03.000084", "uraian": "Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 797, "kode_ssd": "1.03.000086", "uraian": "Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL\/UPL, AMDAL, dan\/atau SPPL", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 798, "kode_ssd": "1.03.000087", "uraian": "Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL\/UPL, AMDAL, dan\/atau SPPL", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 799, "kode_ssd": "1.03.000088", "uraian": "Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 800, "kode_ssd": "1.03.000089", "uraian": "Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL\/UPL, AMDAL, dan\/atau SPPL", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 801, "kode_ssd": "1.03.000107", "uraian": "Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 802, "kode_ssd": "1.03.000108", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-SermoWates", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 803, "kode_ssd": "1.03.000109", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kawasan Strategis Karst Gunung Sewu yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 804, "kode_ssd": "1.03.000110", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 805, "kode_ssd": "1.03.000111", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 806, "kode_ssd": "1.03.000112", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kota Gede yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 807, "kode_ssd": "1.03.000115", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 808, "kode_ssd": "1.03.000116", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Girindo yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 809, "kode_ssd": "1.03.000117", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Merapi yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 810, "kode_ssd": "1.03.000118", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 811, "kode_ssd": "1.03.000119", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 812, "kode_ssd": "1.03.000120", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 813, "kode_ssd": "1.03.000121", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 814, "kode_ssd": "1.03.000122", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 815, "kode_ssd": "1.03.000123", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Manoreh yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 816, "kode_ssd": "1.03.000124", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 817, "kode_ssd": "1.03.000125", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 818, "kode_ssd": "1.03.000126", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nDasar Hukum: \r\nUU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nPerdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 819, "kode_ssd": "1.03.000127", "uraian": "Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 820, "kode_ssd": "1.03.000130", "uraian": "Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Pengelolaan Kualitas air WS Kewenangan Kabupaten\/Kota yang disusun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 821, "kode_ssd": "1.03.000132", "uraian": "Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan\/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan\/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 822, "kode_ssd": "1.03.000133", "uraian": "Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan\/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan\/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 823, "kode_ssd": "1.03.000134", "uraian": "Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab\/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan\/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 824, "kode_ssd": "1.03.000135", "uraian": "Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan\/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 825, "kode_ssd": "1.03.000136", "uraian": "Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten \r\n\r\nDasar Hukum: Perdais No. 2 Tahun 2017", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 826, "kode_ssd": "1.03.000137", "uraian": "Dokumen Perencanaan Program\/Kegiatan Urusan Tata Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Dokumen Perencanaan Program\/Kegiatan Urusan Tata Ruang", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 827, "kode_ssd": "1.03.000139", "uraian": "Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "dihapus sesuai PP 21\/2021", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 828, "kode_ssd": "1.03.000140", "uraian": "Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR\/BPN 11\/2021).\r\n \r\nKeputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten\/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13\/2016). \r\n \r\nPenetapan RTRW Kabpaten\/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten\/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten\/Kota oleh Bupati\/Wali Kota (PP 21\/2021).", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 829, "kode_ssd": "1.03.000141", "uraian": "Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Dokumen pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan \r\ntata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang \r\nbersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan sumber daya \r\nair\r\n- Dokumen rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil \r\nperencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap \r\nwilayah sungaiyang dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan \r\nsumber daya air", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 830, "kode_ssd": "1.03.000145", "uraian": "Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Raperda RTRW Provinsi\/Kab\/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten\/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 831, "kode_ssd": "1.03.000150", "uraian": "Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 832, "kode_ssd": "1.03.000154", "uraian": "Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten\/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 833, "kode_ssd": "1.03.000157", "uraian": "Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 834, "kode_ssd": "1.03.000158", "uraian": "Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen\r\nperencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah\r\nsebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 835, "kode_ssd": "1.03.000159", "uraian": "Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 836, "kode_ssd": "1.03.000162", "uraian": "Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Teknis berisi:\r\na. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan \r\nb. Dimensi \r\nc. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan \r\nd. Persyaratan geometrik \r\ne. Konstruksi \r\nf. Konstruksi bangunan \r\ng. Perlengkapan \r\nh. Ruang dan\r\ni. Kelestarian lingkungan hidup.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 837, "kode_ssd": "1.03.000163", "uraian": "Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 838, "kode_ssd": "1.03.000164", "uraian": "Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 839, "kode_ssd": "1.03.000165", "uraian": "Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 840, "kode_ssd": "1.03.000166", "uraian": "Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 841, "kode_ssd": "1.03.000178", "uraian": "Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu lingkungan\/kawasan, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasan. (Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2020)\r\n\r\nPemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bertujuan untuk memberikan bantuan dalam hal Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (Perdais No. 2 Tahun 2017", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 842, "kode_ssd": "1.03.000182", "uraian": "Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang berupa perda\/perkada.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 843, "kode_ssd": "1.03.000186", "uraian": "Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten\/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13\/2016).", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 844, "kode_ssd": "1.03.000189", "uraian": "Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang di kabupaten\/kota.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 845, "kode_ssd": "1.03.000191", "uraian": "Flood Forecasting And Warning System (FFWS)", "satuan": "Unit", "definisi": "Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali.\r\n\r\nJumlah FFWS yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 846, "kode_ssd": "1.03.000192", "uraian": "Flyover", "satuan": "Flyover", "definisi": "Jalan tidak sebidang melayang yang melintasi bagian atas jalan lain untuk menghindari daerah\/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik di persimpangan, dll", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 847, "kode_ssd": "1.03.000193", "uraian": "Forum Penataan Ruang Kabupaten\/Kota", "satuan": "Forum Penataan Ruang", "definisi": "Surat Keputusan Bupati\/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 848, "kode_ssd": "1.03.000196", "uraian": "Jembatan", "satuan": "Jembatan", "definisi": "bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 14, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 849, "kode_ssd": "1.03.000198", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten. \r\n\r\nDasar Hukum: Perdais No. 2 Tahun 2017", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 850, "kode_ssd": "1.03.000203", "uraian": "Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait penataan ruang", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 851, "kode_ssd": "1.03.000212", "uraian": "Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)", "satuan": "Liter\/Detik", "definisi": "Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an\/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L\/detik", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 852, "kode_ssd": "1.03.000213", "uraian": "Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan", "satuan": "Liter\/Detik", "definisi": "Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an\/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L\/detik", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 853, "kode_ssd": "1.03.000214", "uraian": "Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang", "satuan": "Kasus", "definisi": "Laporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 854, "kode_ssd": "1.03.000215", "uraian": "Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)", "satuan": "Kasus", "definisi": "Laporan Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 855, "kode_ssd": "1.03.000216", "uraian": "Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)", "satuan": "Kasus", "definisi": "Laporan Kasus yang diselesaikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 856, "kode_ssd": "1.03.000219", "uraian": "Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 857, "kode_ssd": "1.03.000220", "uraian": "Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Raperda RTRW Kabupaten\/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 858, "kode_ssd": "1.03.000226", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah di Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 859, "kode_ssd": "1.03.000227", "uraian": "koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 860, "kode_ssd": "1.03.000228", "uraian": "koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 861, "kode_ssd": "1.03.000236", "uraian": "Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten\/Kota yang difasilitasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 862, "kode_ssd": "1.03.000237", "uraian": "Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 863, "kode_ssd": "1.03.000239", "uraian": "Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 864, "kode_ssd": "1.03.000241", "uraian": "Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang", "satuan": "Ha", "definisi": "Laporan luas lahan yang ditertibkan dalam bidang penataan ruang", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 865, "kode_ssd": "1.03.000243", "uraian": "Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Materi Teknis Raperda RTRW Kab\/Kota dan RDTR Kab\/Kota yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta b. Peta dan c. Peta rencana", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 866, "kode_ssd": "1.03.000244", "uraian": "Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Naskah akademik rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten\/Kota (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy).", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 867, "kode_ssd": "1.03.000246", "uraian": "Panjang Bangunan Perkuatan Tebing", "satuan": "KM", "definisi": "Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan\/atau beton", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 868, "kode_ssd": "1.03.000247", "uraian": "Panjang Breakwater", "satuan": "KM", "definisi": "Bangunan sejajar pantai yang berfungsi untuk meredam\/memecah daya rusak gelombang\/ombak sehingga garis pantai dapat terlindungi dari abrasi. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.\r\n\r\nPanjang breakwater yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 869, "kode_ssd": "1.03.000249", "uraian": "Panjang Jalan", "satuan": "KM", "definisi": "Panjang Prasarana transportasi darat yang\r\nmeliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan\r\npenghubung, bangunan pelengkap dan\r\nperlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu\r\nlintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas\r\nperrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah,\r\ndan\/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali\r\njalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 20, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 870, "kode_ssd": "1.03.000251", "uraian": "Panjang Jaringan Irigasi Permukaan", "satuan": "KM", "definisi": "Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 871, "kode_ssd": "1.03.000252", "uraian": "Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang", "satuan": "Sarana", "definisi": "Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 872, "kode_ssd": "1.03.000254", "uraian": "Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB", "satuan": "Orang", "definisi": "Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 873, "kode_ssd": "1.03.000255", "uraian": "Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan\/atau berPotensi bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan\/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 874, "kode_ssd": "1.03.000257", "uraian": "Panjang Sungai", "satuan": "KM", "definisi": "Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 875, "kode_ssd": "1.03.000258", "uraian": "Panjang Tanggul", "satuan": "KM", "definisi": "Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir\r\n\r\nPanjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 876, "kode_ssd": "1.03.000268", "uraian": "Penerbitan PKKPR", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR yang diterbitkan oleh Menteri ATR\/Kepala BPN.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 877, "kode_ssd": "1.03.000269", "uraian": "Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat\/rekomendasi\/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 878, "kode_ssd": "1.03.000272", "uraian": "Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 879, "kode_ssd": "1.03.000276", "uraian": "Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten\/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Raperda RTRW Kabupaten\/Kota hasil penyempurnaan oleh Pemda Kab\/Kota dengan DPRD Kab\/Kota yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 880, "kode_ssd": "1.03.000278", "uraian": "Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten\/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Ranperkada RDTR Kabupaten\/Kota yang telah disempurnakan dari hasil fasilitasi dari provinsi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 881, "kode_ssd": "1.03.000279", "uraian": "Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang", "satuan": "PPNS", "definisi": "Laporan jumlah Penyidik Pegawai Negeri ipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 882, "kode_ssd": "1.03.000281", "uraian": "Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati\/Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten\/kota yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 883, "kode_ssd": "1.03.000285", "uraian": "Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Scan dokumen peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dari lampiran RTRW Kab\/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 884, "kode_ssd": "1.03.000286", "uraian": "Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Scan dokumen peta rencana RTRW Kab\/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 885, "kode_ssd": "1.03.000290", "uraian": "Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten\/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 886, "kode_ssd": "1.03.000292", "uraian": "Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate\/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate\/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 887, "kode_ssd": "1.03.000293", "uraian": "Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 888, "kode_ssd": "1.03.000294", "uraian": "Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Notulensi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 889, "kode_ssd": "1.03.000296", "uraian": "Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten\/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13\/2016).", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 890, "kode_ssd": "1.03.000298", "uraian": "Rapat persetujuan substansi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah\/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR\/BPN 11\/2021).", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 891, "kode_ssd": "1.03.000299", "uraian": "Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas persetujuan substnasi RDTR Kabupaten\/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 892, "kode_ssd": "1.03.000300", "uraian": "Rapat Persiapan persetujuan substansi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 893, "kode_ssd": "1.03.000301", "uraian": "Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 894, "kode_ssd": "1.03.000303", "uraian": "Rekomendasi gubernur\/BA pembahasan provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten\/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 895, "kode_ssd": "1.03.000304", "uraian": "Rekomendasi peta dari BIG", "satuan": "Dokumen", "definisi": "duplikasi dengan nomor 271", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 896, "kode_ssd": "1.03.000306", "uraian": "Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 897, "kode_ssd": "1.03.000307", "uraian": "Rumah Deret", "satuan": "Rumah", "definisi": null, "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 898, "kode_ssd": "1.03.000309", "uraian": "Rumah Tangga", "satuan": "Rumah Tangga", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 899, "kode_ssd": "1.03.000311", "uraian": "Rumah Tinggal Tunggal", "satuan": "Rumah", "definisi": null, "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 900, "kode_ssd": "1.03.000315", "uraian": "Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 901, "kode_ssd": "1.03.000316", "uraian": "Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 902, "kode_ssd": "1.03.000332", "uraian": "Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil kegiatan sosialiasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 903, "kode_ssd": "1.03.000336", "uraian": "Stasiun Pompa Banjir", "satuan": "Unit", "definisi": "Stasiun pompa yang berfungsi untuk menguras atau mengendalikan kelebihan air untuk dialirkan ke sungai atau ke laut. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. \r\n\r\nJumlah stasiun pompa banjir yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 904, "kode_ssd": "1.03.000341", "uraian": "Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 905, "kode_ssd": "1.03.000342", "uraian": "Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten\/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati\/Walikota Kepada Gubernur", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten\/Kota yang telah disempurnakan di tandatangani oleh Bupati\/Walikota Kepada Gubernur dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 906, "kode_ssd": "1.03.000345", "uraian": "Surat permohonan evaluasi dari Bupati\/Walikota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat permohonan evaluasi yang di tanda tangani Bupati\/Walikota dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 907, "kode_ssd": "1.03.000347", "uraian": "Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR\/BPN", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat Persetujuan Substansi di tanda tangani Kementerian ATR\/BPN dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 908, "kode_ssd": "1.03.000350", "uraian": "Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 909, "kode_ssd": "1.03.000351", "uraian": "Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 910, "kode_ssd": "1.03.000352", "uraian": "Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati\/walikota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\/Kota yang di tandatangani oleh Bupati\/Walikota dan\/atau Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten\/Kota yang di tandatangani oleh Bupati\/Walikota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 911, "kode_ssd": "1.03.000357", "uraian": "Terowongan\/Tunnel", "satuan": "Terowongan\/Tunnel", "definisi": "Bangunan jalan yang melintas di bawah permukaan tanah dengan persyaratan teknis sebagai berikut:\r\na. Memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung semua fasilitas terowongan\r\nb. Dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 912, "kode_ssd": "1.03.000364", "uraian": "Underpass", "satuan": "Underpass", "definisi": "jalan tidak sebidang lebih rendah yang melintasi bagian bawah jalan lain untuk menghindari daerah\/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik dipersimpangan, dll", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 913, "kode_ssd": "1.03.000367", "uraian": "Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 914, "kode_ssd": "1.03.000373", "uraian": "Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)", "satuan": "Orang", "definisi": "&Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari:\r\nAkademisi = 422\r\nProfesi = 1075\r\nPakar =117\r\nJumlah TPA = 1614 TPA&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 915, "kode_ssd": "1.03.000374", "uraian": "Jumlah Penilik", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten\/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 916, "kode_ssd": "1.03.000375", "uraian": "Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten\/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 917, "kode_ssd": "1.03.000378", "uraian": "Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab\/Kota", "satuan": "Paket", "definisi": "Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 918, "kode_ssd": "1.03.000379", "uraian": "Fasilitas Penunjang TPS", "satuan": "Paket", "definisi": "Fasilitas penunjang TPS adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPS", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 919, "kode_ssd": "1.03.000384", "uraian": "Jumlah Arsitek yang terdaftar", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 920, "kode_ssd": "1.03.000386", "uraian": "Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis", "satuan": "Orang", "definisi": "Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 921, "kode_ssd": "1.03.000387", "uraian": "Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi", "satuan": "Badan Usaha", "definisi": "Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 922, "kode_ssd": "1.03.000388", "uraian": "Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten\/Kota", "satuan": "Badan Usaha", "definisi": "Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten\/Kota adalah \r\n1. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja menggunakan biaya APBD Kabupaten\/kota dan\/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat\/swasta\/badan usaha\r\n2. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayah kewenangannya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 923, "kode_ssd": "1.03.000390", "uraian": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata", "satuan": "Kawasan", "definisi": "1. Penataan pada Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan (Prioritas utama pada suboutput ini adalah cagar budaya nasional yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (sk mendikbud))\r\n2. Item yang disentuh dalam hal ini adalah Kawasan pendukung pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 924, "kode_ssd": "1.03.000391", "uraian": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan\/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan agar mengikuti kaidah penataan\/rehabilitasi bangunan gedung atau kawasan cagar budaya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 925, "kode_ssd": "1.03.000392", "uraian": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur bangunan Gedung dan penataan bangunan sesuai indikasi program yang telah tercantum dalam lampiran pp 50 tahun 2011", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 926, "kode_ssd": "1.03.000393", "uraian": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan\/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 927, "kode_ssd": "1.03.000394", "uraian": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan perkotaan dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp) sesuai permendagri nomor 57 tahun 2010 pada bidang penataan bangunan dan lingkungan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 928, "kode_ssd": "1.03.000395", "uraian": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan\/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 929, "kode_ssd": "1.03.000396", "uraian": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 930, "kode_ssd": "1.03.000397", "uraian": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan\/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 931, "kode_ssd": "1.03.000398", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Diidentifikasi", "satuan": "Bangunan Gedung Cagar Budaya", "definisi": "Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 932, "kode_ssd": "1.03.000399", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Diselenggarakan", "satuan": "Bangunan Gedung Cagar Budaya", "definisi": "&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.\r\n\r\nPenetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap banguna gedung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 933, "kode_ssd": "1.03.000400", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Ditetapkan", "satuan": "Bangunan Gedung Cagar Budaya", "definisi": "&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. \r\n\r\nKajian identifikasi meliputi:\r\na. \r\nb. identifikasi nilai penting dan arti khusus \r\nc. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan\r\nd. studi kelayakan Pelestarian BGCB.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 934, "kode_ssd": "1.03.000401", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi", "satuan": "Bangunan Gedung Cagar Budaya", "definisi": "&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. \r\n\r\nKajian identifikasi meliputi:\r\na. \r\nb. identifikasi nilai penting dan arti khusus \r\nc. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan\r\nd. studi kelayakan Pelestarian BGCB.\r\n&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 935, "kode_ssd": "1.03.000404", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung Negara", "satuan": "Bangunan Gedung Negara", "definisi": "Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 936, "kode_ssd": "1.03.000405", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)", "satuan": "Bangunan Gedung Negara", "definisi": "Jumlah Bangunan Gedung Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan\/inventarisasi Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 937, "kode_ssd": "1.03.000406", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Diperiksa Berkala", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 938, "kode_ssd": "1.03.000407", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Dirawat", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan\/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan\/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 939, "kode_ssd": "1.03.000409", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan\/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan\/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 940, "kode_ssd": "1.03.000411", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Diubahsuaikan", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 941, "kode_ssd": "1.03.000412", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 942, "kode_ssd": "1.03.000413", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 943, "kode_ssd": "1.03.000414", "uraian": "Jumlah Bangunan Konstruksi", "satuan": "Unit", "definisi": "Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten\/Kota dan\/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat\/swasta\/badan usaha", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 944, "kode_ssd": "1.03.000415", "uraian": "Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Bangunan Konstruksi kabupaten\/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab\/Kota dan\/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat\/swasta\/badan usaha", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 945, "kode_ssd": "1.03.000417", "uraian": "Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah bangunan negara yang sudah direnovasi di Provinsi DKI Jakarta 151 bangunan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 946, "kode_ssd": "1.03.000419", "uraian": "Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten\/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 947, "kode_ssd": "1.03.000421", "uraian": "Jumlah Desa", "satuan": "Desa", "definisi": "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 948, "kode_ssd": "1.03.000422", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 949, "kode_ssd": "1.03.000423", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup:\r\n a. Identitas \r\n b. Nama \r\n c. Pemilik dan\/atau penanggung jawab \r\n d. Lokasi detil \r\n e. Jenis keruntuhan dan\/atau tidak berfungsinya \r\n f. Waktu kejadian Kegagalan dan\r\n g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 950, "kode_ssd": "1.03.000424", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil", "satuan": " Dokumen", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup:\r\n a. Identitas \r\n b. Nama \r\n c. Pemilik dan\/atau penanggung jawab \r\n d. Lokasi detil \r\n e. Jenis keruntuhan dan\/atau tidak berfungsinya \r\n f. Waktu kejadian Kegagalan dan\r\n g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 951, "kode_ssd": "1.03.000425", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK.\r\n2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 952, "kode_ssd": "1.03.000426", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Skema KPDBU mencakup Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan\/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 953, "kode_ssd": "1.03.000427", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK.\r\n2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 954, "kode_ssd": "1.03.000428", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur meliputi jenis infrastruktur, lokasi, nilai investasi, dan tingkat risiko (tinggi, menengah atau rendah) di wilayah kewenangannya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 955, "kode_ssd": "1.03.000429", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi\/Usaha Rantai Pasok", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten\/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, Kualifikasi, Klasifikasi, Sub Klasifikasi dan Nomor SBU.\r\n\r\n2. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten\/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, dan jenis usaha.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 956, "kode_ssd": "1.03.000430", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten\/Kota paling sedikit mencakup nama LPPK, ruang pengajar, kapasitas pengajar, jumlah tenaga pelatih, jenis pelatihan, izin yang dimiliki.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 957, "kode_ssd": "1.03.000431", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 958, "kode_ssd": "1.03.000433", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 959, "kode_ssd": "1.03.000434", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi", "satuan": "Dokumen ", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab\/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 960, "kode_ssd": "1.03.000435", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 961, "kode_ssd": "1.03.000436", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 962, "kode_ssd": "1.03.000437", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 963, "kode_ssd": "1.03.000438", "uraian": "Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 964, "kode_ssd": "1.03.000441", "uraian": "Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 965, "kode_ssd": "1.03.000442", "uraian": "Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 966, "kode_ssd": "1.03.000443", "uraian": "Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kajian\/studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton\/hari yang disusun berdasarkan:\r\n a. rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah \r\n b. kelayakan teknis, ekonomi, dan dan\r\n c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan\r\n sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3\/2013&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 967, "kode_ssd": "1.03.000444", "uraian": "Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 968, "kode_ssd": "1.03.000446", "uraian": "Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintaha Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten\/ kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 969, "kode_ssd": "1.03.000447", "uraian": "Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Pelestarian Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 970, "kode_ssd": "1.03.000449", "uraian": "Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen operasionalisasi, pemeliharaan perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 971, "kode_ssd": "1.03.000451", "uraian": "Jumlah Dokumen Pembinaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "-Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konsultasi dan fasilitasi dalam pembangunan bangunan gedung negara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 972, "kode_ssd": "1.03.000452", "uraian": "Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&1. SE 011\/5979\/S tentang Percepatan Penyususnan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pelayanan PBG dan Retribusi PBG, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja \r\n2. Surat Edaran 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi \r\n\r\nKebijakan Direktur BPB\r\n3. Untuk Permohonan PBG untuk bangunan Gedung sampai dengan ketinggian 2 (dua) lantai termasuk untuk perumahan, pemohon tidak wajib melampirkan penyelidikan dan\r\n4. Untuk permohonan PBG tidak wajib menggunakan arsitek \r\n\r\n&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 973, "kode_ssd": "1.03.000454", "uraian": "Jumlah Dokumen Pengawasan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap:\r\na. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung \r\nb. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau \r\nc. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau \r\nd. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung \r\ne. pendaftaran Bangunan Gedung dan\/atau\r\nf. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 974, "kode_ssd": "1.03.000455", "uraian": "Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap:\r\na. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung \r\nb. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau \r\nc. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau \r\nd. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung \r\ne. pendaftaran Bangunan Gedung dan\/atau\r\nf. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 975, "kode_ssd": "1.03.000457", "uraian": "Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi \r\na. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan\r\nb. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik\r\nc. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen \r\nd. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing)\r\ne. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi\r\nf. surat pernyataan kelaikan fungsi.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 976, "kode_ssd": "1.03.000458", "uraian": "Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan\/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan\/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 977, "kode_ssd": "1.03.000459", "uraian": "Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab\/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan\/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 978, "kode_ssd": "1.03.000460", "uraian": "Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 979, "kode_ssd": "1.03.000462", "uraian": "Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi adalah dokumen atau laporan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor Jasa konstruksi yang dievaluasi dan dipantau agar tertib dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 980, "kode_ssd": "1.03.000464", "uraian": "Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di kabupaten\/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 981, "kode_ssd": "1.03.000466", "uraian": "Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di kabupaten\/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi SOP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sub sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten\/Kota sesuai peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 982, "kode_ssd": "1.03.000467", "uraian": "Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi yang disusun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 983, "kode_ssd": "1.03.000469", "uraian": "Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Prosedur Operasi Standar SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 984, "kode_ssd": "1.03.000470", "uraian": "Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 985, "kode_ssd": "1.03.000474", "uraian": "Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM Lintas Kabupaten\/Kota adalah dokumen yang memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan kontruksi SPAM Lintas Kabupaten\/Kota\r\n\r\nReadiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM Lintas Kabupaten\/Kota diantaranya terdiri dari: RISPAM Provinsi, Studi kelayakan\/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan Gubernur", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 986, "kode_ssd": "1.03.000475", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten\/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 987, "kode_ssd": "1.03.000476", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan adalah salah satu perencanaan umum penyelenggaraan PSP yang memuat rencana:\r\n a. daerah \r\n b. kebutuhan dan tingkat \r\n c. penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek teknis, kelembagaan,\r\n pengaturan, pembiayaan dan peran serta dan\r\n d. tahapan pelaksanaan\r\n sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3\/2013", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 988, "kode_ssd": "1.03.000477", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 989, "kode_ssd": "1.03.000478", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (cathment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 990, "kode_ssd": "1.03.000480", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "merupakan panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah. Beberapa rencana aksi (action plan) yang tertuang dalam RTBL di antaranya revitalisasi kawasan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), pelestarian kawasan tradisional, serta penanggulangan kebakaran.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 991, "kode_ssd": "1.03.000481", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan\/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan\/kawasan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 992, "kode_ssd": "1.03.000482", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fitur RTB pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 993, "kode_ssd": "1.03.000483", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen rencana teknis rinci (RTR\/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 994, "kode_ssd": "1.03.000484", "uraian": "Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci merupakan perencanaan detail TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 995, "kode_ssd": "1.03.000486", "uraian": "Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan\r\n2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten\/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten\/Kota\r\n3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dari", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 996, "kode_ssd": "1.03.000489", "uraian": "Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten\/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten\/Kota yang disusun oleh Pemda Kab\/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 997, "kode_ssd": "1.03.000492", "uraian": "Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fitur SBKBG pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan bersamaan dengan penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung sebagai aturan operasionalnya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 998, "kode_ssd": "1.03.000494", "uraian": "Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 999, "kode_ssd": "1.03.000495", "uraian": "Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:\r\na. Pemerintah Daerah provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk pemberdayaan, pengawasan dan evaluasi proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah \r\nb. Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten\/kota, Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan dan\r\nc. Pemerintah Daerah kabupaten\/kota kepada Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1000, "kode_ssd": "1.03.000497", "uraian": "Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis", "satuan": "Orang", "definisi": "Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1001, "kode_ssd": "1.03.000500", "uraian": "Jumlah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kabupaten\/Kota", "definisi": "Teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1002, "kode_ssd": "1.03.000501", "uraian": "Jumlah Kabupaten\/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan", "satuan": "Kabupaten\/Kota", "definisi": "1. Bimbingan Teknis Dan Pengawasan & Evaluasi PP 16\/2021\r\n2. Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara\r\n3. Pendampingan Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1003, "kode_ssd": "1.03.000502", "uraian": "Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan air limbah domestik", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1004, "kode_ssd": "1.03.000503", "uraian": "Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen kajian naskah akademis penyusunan regulasi persampahan merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan persampahan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1005, "kode_ssd": "1.03.000504", "uraian": "Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1006, "kode_ssd": "1.03.000505", "uraian": "Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen meliputi Data Umum SPAM Lintas Kabupaten\/Kota (jumlah unit SPAM Lintas Kabupaten\/Kota, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM Lintas Kabupaten\/Kota (status keberfungsian SPAM, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1007, "kode_ssd": "1.03.000506", "uraian": "Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi", "satuan": "Layanan", "definisi": "Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1008, "kode_ssd": "1.03.000507", "uraian": "Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)\/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik\/Pengelola Bangunan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1009, "kode_ssd": "1.03.000508", "uraian": "Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1010, "kode_ssd": "1.03.000509", "uraian": "Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten\/Kota", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM\r\n\r\n1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum\r\n2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum\r\n3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air \r\n4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya\r\n5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan\/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu.\r\n6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAM", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1011, "kode_ssd": "1.03.000510", "uraian": "Jumlah Lembaga Sistem Drainase Lingkungan", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Penyelenggaraan Sistem Drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Bupati\/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1012, "kode_ssd": "1.03.000512", "uraian": "Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1013, "kode_ssd": "1.03.000513", "uraian": "Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjang", "satuan": "Lisensi", "definisi": "Jumlah Lisensi yang diperpanjang sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1014, "kode_ssd": "1.03.000514", "uraian": "Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkan", "satuan": "Lisensi", "definisi": "Jumlah Lisensi yang diterbitkan sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1015, "kode_ssd": "1.03.000515", "uraian": "Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan", "satuan": "Orang", "definisi": "Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1016, "kode_ssd": "1.03.000517", "uraian": "Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten\/Kota", "satuan": "Paket", "definisi": "Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten\/Kota adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab\/Kota dan\/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat\/swasta\/badan usaha", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1017, "kode_ssd": "1.03.000519", "uraian": "Jumlah Pemilik, Pengguna, dan\/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Mendapatkan Disinsentif", "satuan": "Orang", "definisi": "Disinsentif adalah pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan BGCB oleh pemilik\/pengelola Bangunan Gedung kepada pemerintah daerah kabupaten\/kota, pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi dan\/atau pembatasan kegiatan pemanfaatan BGCB.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1018, "kode_ssd": "1.03.000520", "uraian": "Jumlah Pemilik, Pengguna, dan\/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Mendapatkan Insentif", "satuan": "Orang", "definisi": "Insentif adalah dukungan berupa advokasi yaitu pemberian penghargaan, berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan, promosi, atau publikasi, atau berupa perbantuan yaitu dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik dan\/atau dukungan teknis dan\/atau kepakaran antara lain berbentuk bantuan advis teknis, bantuan tenaga ahli, dan bantuan Penyedia Jasa yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1019, "kode_ssd": "1.03.000521", "uraian": "Jumlah Pemilik, Pengguna, dan\/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Mendapatkan Kompensasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1020, "kode_ssd": "1.03.000527", "uraian": "Jumlah Pengelola SIPJAKI", "satuan": "Orang", "definisi": "Pengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1021, "kode_ssd": "1.03.000530", "uraian": "Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1022, "kode_ssd": "1.03.000531", "uraian": "Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi", "satuan": "Unit", "definisi": "Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1023, "kode_ssd": "1.03.000533", "uraian": "Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat", "satuan": "Paket", "definisi": "Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: \r\na. pipa retikulasi\r\nb. pipa induk lubang kontrol (manhole)\r\nc. bangunan penggelontor\r\nd. terminal pembersihan (clean out)\r\ne. pipa perlintasan (siphon) dan\/atau \r\nf. stasiun pompa", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 28, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1024, "kode_ssd": "1.03.000535", "uraian": "Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat", "satuan": "Paket", "definisi": "Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:\r\na. lubang kontrol (manhole);\r\nb. bangunan \r\nc. terminal pembersihan (clean out);\r\nd. pipa perlintasan (siphon); dan\r\ne. stasiun pompa", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1025, "kode_ssd": "1.03.000538", "uraian": "Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1026, "kode_ssd": "1.03.000542", "uraian": "Jumlah Sambungan Rumah", "satuan": "Sambungan Rumah (SR)", "definisi": "Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah \r\nJaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1027, "kode_ssd": "1.03.000543", "uraian": "Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana pemilahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan memilah sampah yang disediakan berdasarkan volume sampah, jenis sampah yang dibedakan\/dipilah paling tidak dalam 2 jenis, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1028, "kode_ssd": "1.03.000544", "uraian": "Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1029, "kode_ssd": "1.03.000546", "uraian": "Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana pengangkutan persampahan adalah peralatan untuk membawa sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah dengan mengimplementasikan pemilahan minimal 2 jenis. Pemilahan dapat dilakukan melalui: (1) pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber atau (2) Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkutan sampah terpilah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1030, "kode_ssd": "1.03.000548", "uraian": "Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana pewadahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah yang dibedakan\/dipilah paling tidak dalam 2 jenis sampah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1031, "kode_ssd": "1.03.000550", "uraian": "Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "satuan": "Orang", "definisi": "SDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1032, "kode_ssd": "1.03.000552", "uraian": "Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)", "satuan": "Orang", "definisi": "SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang \/ personil penyelenggara SPAM", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1033, "kode_ssd": "1.03.000554", "uraian": "Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan", "satuan": "KM", "definisi": "Panjang seawall yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1034, "kode_ssd": "1.03.000555", "uraian": "Jumlah Sistem Drainase Perkotaan", "satuan": "Sistem Drainase Perkotaan", "definisi": null, "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1035, "kode_ssd": "1.03.000558", "uraian": "Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1036, "kode_ssd": "1.03.000559", "uraian": "Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1037, "kode_ssd": "1.03.000560", "uraian": "Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1038, "kode_ssd": "1.03.000561", "uraian": "Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1039, "kode_ssd": "1.03.000563", "uraian": "Jumlah SOP\/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi yang dilakukan terhadap pengelola bangunan atau produk konstruksi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1040, "kode_ssd": "1.03.000564", "uraian": "Jumlah SOP\/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran\/Pejabat Pembuat Komitmen\/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1041, "kode_ssd": "1.03.000566", "uraian": "Jumlah SPA", "satuan": "Unit", "definisi": "SPA (Stasiun Peralihan Antara) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kab\/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1042, "kode_ssd": "1.03.000567", "uraian": "Jumlah SPALD", "satuan": "Unit", "definisi": "istem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang\r\nselanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian\r\nkegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1043, "kode_ssd": "1.03.000568", "uraian": "Jumlah SPAM", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1044, "kode_ssd": "1.03.000570", "uraian": "Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1045, "kode_ssd": "1.03.000571", "uraian": "Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1046, "kode_ssd": "1.03.000573", "uraian": "Jumlah TPS", "satuan": "Unit", "definisi": "Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan\/atau tempat pengolahan sampah terpadu", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1047, "kode_ssd": "1.03.000574", "uraian": "Jumlah TPS-3R", "satuan": "Unit", "definisi": "Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1048, "kode_ssd": "1.03.000575", "uraian": "Jumlah TPST", "satuan": "Unit", "definisi": "TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1049, "kode_ssd": "1.03.000578", "uraian": "Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)", "satuan": "M³\/Hari", "definisi": "Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1050, "kode_ssd": "1.03.000579", "uraian": "Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat", "satuan": "M³\/Hari", "definisi": "Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 14, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1051, "kode_ssd": "1.03.000584", "uraian": "Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ton", "definisi": "Kapasitas SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA untuk menampung dan mengelola sampah dengan satuan ton per hari", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1052, "kode_ssd": "1.03.000586", "uraian": "Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ton", "definisi": "Kapasitas TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1053, "kode_ssd": "1.03.000588", "uraian": "Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ton", "definisi": "Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1054, "kode_ssd": "1.03.000590", "uraian": "Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ton", "definisi": "Kapasitas TPS 3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R untuk menampung", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1055, "kode_ssd": "1.03.000592", "uraian": "Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ton", "definisi": "Kapasitas TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1056, "kode_ssd": "1.03.000594", "uraian": "Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)", "satuan": "Liter\/Detik", "definisi": "Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan\/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan\/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan\/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L\/detik", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1057, "kode_ssd": "1.03.000596", "uraian": "Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan", "satuan": "Liter\/Detik", "definisi": "Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan\/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan\/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan\/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L\/detik", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1058, "kode_ssd": "1.03.000597", "uraian": "Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten\/Kota", "satuan": "Liter\/Detik", "definisi": "Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan\/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan\/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan\/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L\/detik", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1059, "kode_ssd": "1.03.000599", "uraian": "Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan", "satuan": "Liter\/Detik", "definisi": "Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan\/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan\/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan\/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L\/detik", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1060, "kode_ssd": "1.03.000602", "uraian": "Panjang Bangunan Pengaman Pantai", "satuan": "KM", "definisi": "Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun, selain breakwater dan seawall. Dapat berupa jetty, groin\/krib, atau revetment dari susunan batu", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1061, "kode_ssd": "1.03.000603", "uraian": "Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten\/Kota dan Desa", "satuan": "KM", "definisi": "Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten\/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan\r\npenghubung, bangunan pelengkap dan\r\nperlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu\r\nlintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas\r\nperrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah,\r\ndan\/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali\r\njalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1062, "kode_ssd": "1.03.000608", "uraian": "Pendataan Bangunan Gedung", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Fitur Pendataan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1063, "kode_ssd": "1.03.000609", "uraian": "Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)", "satuan": "Regulasi", "definisi": "Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1064, "kode_ssd": "1.03.000610", "uraian": "Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab\/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan\/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1065, "kode_ssd": "1.03.000612", "uraian": "Kapasitas IPLT", "satuan": "M³\/Hari", "definisi": "Kapasitas IPLT adalah kemampuan pengolahan lumpur tinja pada IPLT tiap harinya dalam satuan M³", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 13, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1066, "kode_ssd": "1.03.000614", "uraian": "Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1067, "kode_ssd": "1.03.000615", "uraian": "Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi\r\n\r\nPenyelenggaraan SPALD Regional\/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator).\r\n\r\nPemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1068, "kode_ssd": "1.03.000616", "uraian": "Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal", "satuan": "Orang", "definisi": "Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1069, "kode_ssd": "1.03.000617", "uraian": "Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)", "satuan": "Paket", "definisi": "Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. \r\n\r\nPrasarana dan sarana pendukung terdiri dari:\r\n1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);\r\n2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga \r\n3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan \r\n4) laboratorium untuk pemantauan kinerja \r\n5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan \r\n6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar \r\n7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian \r\n8) alat \r\n9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);\r\n10) pos \r\n11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan \r\n12) pipa \r\n13) tanaman dan\/atau\r\n14) sumber energi listrik.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1070, "kode_ssd": "1.03.000623", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l\/det), kapasitas yang sudah digunakan (l\/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l\/det)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1071, "kode_ssd": "1.03.000625", "uraian": "Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat", "satuan": "m³\/hari", "definisi": "Kapasitas IPALD-T adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1072, "kode_ssd": "1.03.000626", "uraian": "Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "satuan": "Orang", "definisi": "Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.\r\n\r\nPerangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan \r\ntenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1073, "kode_ssd": "1.03.000627", "uraian": "Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal", "satuan": "Orang", "definisi": "Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1074, "kode_ssd": "1.03.000628", "uraian": "Jumlah Lembaga\/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Jumlah Lembaga\/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang mendapatkan peningkatan kinerja melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1075, "kode_ssd": "1.03.000629", "uraian": "Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal", "satuan": "Orang", "definisi": "Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1076, "kode_ssd": "1.03.000630", "uraian": "Jumlah Lembaga\/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Jumlah Lembaga\/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menyusun regulasi air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1077, "kode_ssd": "1.03.000631", "uraian": "Jumlah Lembaga\/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Jumlah Lembaga\/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1078, "kode_ssd": "1.03.000632", "uraian": "Jumlah Lembaga\/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Jumlah Lembaga\/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1079, "kode_ssd": "1.03.000636", "uraian": "Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "satuan": "Unit SPALD", "definisi": "SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1080, "kode_ssd": "1.03.000637", "uraian": "Pembangunan Bendungan", "satuan": "Bendungan", "definisi": "Merupakan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi yang berupa urugan tanah, urugan batu, atau beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Pembangunan bendungan meliputi tubuh bendungan, saluran dan bangunan pengelak (terowongan atau konduit), bangunan pelimpah (spillway), dan bangunan pelengkap lainnya seperti bangunan pengambilan dan peralatan hidromekanikal.\r\n\r\nJumlah bendungan yang dibangun\r\nKriteria bendungan:\r\n1. bendungan dengan tinggi 15 meter atau lebih diukur dari pondasi terdalam\r\n2. bendungan dengan tinggi 10-15 meter diukur dari pondasi terdalam dengan ketentuan:\r\na. panjang puncak bendungan paling sedikit 500 meter\r\nb. daya tampung waduk paling sedikit 500.000 meter atau\r\nc. debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 m3\/detik\r\n3. bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada pondasi atau yang didesain dengan menggunakan teknologi baru dan\/atau yang memiliki kelas bahaya tinggi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1081, "kode_ssd": "1.03.000638", "uraian": "Rehabilitasi Bendungan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah bendungan yang direhabilitasi, dapat berupa perbaikan sebagian ataupun menyeluruh satu kesatuan bangunan bendungan\r\n\r\nMerupakan pekerjaan perbaikan kondisi bendungan untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Bagian yang direhabilitasi dapat hanya berupa perbaikan sebagian (tubuh bendungan saja atau bangunan pelengkap saja) ataupun perbaikan menyeluruh (tubuh bendungan beserta bangunan pelengkapnya). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi\/perbaikan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1082, "kode_ssd": "1.03.000639", "uraian": "Jumlah Pembangunan Embung", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah embung yang dibangun. Embung dimaksud dapat berupa tampungan air buatan yang digali atau diurug (timbunan tanah atau batu)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1083, "kode_ssd": "1.03.000641", "uraian": "Jumlah Pembangunan Penampung Air", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah bangunan penampung air yang dibangun (buatan) selain embung", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1084, "kode_ssd": "1.03.000642", "uraian": "Panjang Pembangunan Kanal Banjir", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang kanal banjir yang dibangun. Konstruksinya dapat berupa saluran terbuka, seperti saluran tanah terbuka, atau saluran yang diperkuat (di-lining) dengan beton atau pasangan batu. Dapat juga berupa saluran tertutup (terowongan atau konduit).", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1085, "kode_ssd": "1.03.000643", "uraian": "Jumlah Rehabilitasi embung", "satuan": "Unit", "definisi": "Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung dan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi\/perbaikan\r\n\r\nJumlah embung yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1086, "kode_ssd": "1.03.000644", "uraian": "Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah bangunan penampung air (buatan) yang direhabilitasi selain embung dan tampungan alami (danau\/situ)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1087, "kode_ssd": "1.03.000645", "uraian": "Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku", "satuan": "Titik", "definisi": "Pembangunan prasarana air baku berupa sumur bor pada daerah cekungan air tanah (CAT). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.\r\n\r\nJumlah titik\/lokasi sumur air tanah yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1088, "kode_ssd": "1.03.000646", "uraian": "Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku", "satuan": "Unit", "definisi": "Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi sumur bor untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa pencucian sumur, penggantian pompa, perbaikan struktur dan komponen lainnya. Termasuk juga peningkatan kapasitas air baku\r\n\r\nJumlah titik\/lokasi sumur air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1089, "kode_ssd": "1.03.000647", "uraian": "Jumlah Pembangunan Unit Air Baku", "satuan": "Unit", "definisi": "Pembangunan prasarana air baku yang secara umum terdiri dari intake\/pengambilan, penampungan (kolam\/reservoir), dan saluran\/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.\r\n\r\nJumlah unit air baku yang dibangun, dapat berupa intake bebas, bendung air baku, broncaptering, reservoir, ABSAH, beserta jaringan transmisi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1090, "kode_ssd": "1.03.000648", "uraian": "Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku", "satuan": "Unit", "definisi": "Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi unit air baku beserta jaringannya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa perbaikan intake, perbaikan bendung, perbaikan pompa, serta perbaikan bangunan pendukung dan jaringan transmisi\r\n\r\nJumlah unit air baku yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1091, "kode_ssd": "1.03.000649", "uraian": "Panjang Pembangunan Tanggul Sungai", "satuan": "Km", "definisi": "Merupakan infrastruktur pelindung yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran air atau untuk mencegah banjir. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.\r\n\r\nPanjang tanggul sungai yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan\/atau beton", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1092, "kode_ssd": "1.03.000650", "uraian": "Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai", "satuan": "Km", "definisi": "Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. \r\n\r\nPanjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1093, "kode_ssd": "1.03.000651", "uraian": "Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1094, "kode_ssd": "1.03.000652", "uraian": "Jumlah Pembangunan Pintu Air", "satuan": "Unit", "definisi": "Bendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang\/kempis sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. \r\n\r\n\r\nJumlah pintu air yang dibangun, termasuk bendung gerak dengan pintu", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1095, "kode_ssd": "1.03.000653", "uraian": "Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah bendung pengendali banjir, termasuk bendung gerak dengan pintu, bendung karet", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1096, "kode_ssd": "1.03.000654", "uraian": "Jumlah Rehabilitasi Pintu Air\/Bendung Pengendali Banjir", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah pintu air\/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1097, "kode_ssd": "1.03.000655", "uraian": "Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang kanal banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1098, "kode_ssd": "1.03.000656", "uraian": "Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1099, "kode_ssd": "1.03.000657", "uraian": "Jumlah Pembangunan Polder", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sistem polder yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1100, "kode_ssd": "1.03.000658", "uraian": "Jumlah Pembangunan Kolam Retensi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah kolam retensi yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1101, "kode_ssd": "1.03.000659", "uraian": "Jumlah Rehabilitasi Polder", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah polder yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1102, "kode_ssd": "1.03.000660", "uraian": "Jumlah Rehabilitasi Kolam Retensi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah kolam retensi yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1103, "kode_ssd": "1.03.000661", "uraian": "Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sabo dam yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1104, "kode_ssd": "1.03.000662", "uraian": "Jumlah Rehabilitasi Check dam", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah check dam yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1105, "kode_ssd": "1.03.000663", "uraian": "Jumlah Pembangunan Check Dam", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah check dam yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1106, "kode_ssd": "1.03.000664", "uraian": "Panjang Pebangunan Seawall", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang seawall yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1107, "kode_ssd": "1.03.000665", "uraian": "Panjang Rehabilitasi Seawall", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang seawall yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1108, "kode_ssd": "1.03.000666", "uraian": "Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1109, "kode_ssd": "1.03.000667", "uraian": "Panjang Peningkatan Tanggul Sungai", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan\/direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1110, "kode_ssd": "1.03.000668", "uraian": "Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan\/direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1111, "kode_ssd": "1.03.000669", "uraian": "Jumlah Peningkatan Pintu Air", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah pintu air yang ditingkatkan\/direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1112, "kode_ssd": "1.03.000670", "uraian": "Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah bendung pengendali banjir yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1113, "kode_ssd": "1.03.000671", "uraian": "panjang Peningkatan Kanal Banjir", "satuan": "Km", "definisi": "&Pekerjaan peningkatan kanal banjir dapat berupa:\r\n1. peningkatan jenis konstruksi, seperti tanggul tanah menjadi tanggul beton\r\n2. penambahan panjang kanal karena area yang akan dilindungi bertambah&\r\n\r\nPanjang kanal banjir yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1114, "kode_ssd": "1.03.000672", "uraian": "Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan kapasitasnya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1115, "kode_ssd": "1.03.000673", "uraian": "Jumlah Peningkatan Polder", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah polder yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1116, "kode_ssd": "1.03.000674", "uraian": "Jumlah Peningkatan Kolam Retensi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah kolam retensi yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1117, "kode_ssd": "1.03.000675", "uraian": "Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sabo dam yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1118, "kode_ssd": "1.03.000676", "uraian": "Jumlah Peningkatan Check DAM", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah check dam yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1119, "kode_ssd": "1.03.000677", "uraian": "Peningkatan Panjang Breakwater", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang breakwater yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1120, "kode_ssd": "1.03.000678", "uraian": "Panjang Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1121, "kode_ssd": "1.03.000679", "uraian": "Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit FFWS yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1122, "kode_ssd": "1.03.000680", "uraian": "Jumlah Revitalisasi Danau", "satuan": "Danau", "definisi": "Jumlah danau yang direvitalisasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1123, "kode_ssd": "1.03.000681", "uraian": "Jumlah Revitalisasi Situ", "satuan": "SITU", "definisi": "Jumlah situ yang direvitalisasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1124, "kode_ssd": "1.03.000682", "uraian": "Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami", "satuan": "Penampung Air Alami", "definisi": "Jumlah tampungan air lainnya yang direvitalisasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1125, "kode_ssd": "1.03.000683", "uraian": "Panjang Normalisasi\/Restorasi Sungai", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang sungai yang dinormalisasi\/direstorasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1126, "kode_ssd": "1.03.000684", "uraian": "Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1127, "kode_ssd": "1.03.000685", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Bendungan", "satuan": "Bendungan", "definisi": "Jumlah bendungan yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1128, "kode_ssd": "1.03.000686", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Embung", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1129, "kode_ssd": "1.03.000688", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Danau", "satuan": "Unit", "definisi": "Cekungan\/tampungan air yang terbentuk secara alami. Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan sedimen, pembersihan gulma air\/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1130, "kode_ssd": "1.03.000689", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Bangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam parit", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1131, "kode_ssd": "1.03.000690", "uraian": "Pembangunan Jumlah Unit Air Baku", "satuan": "Unit", "definisi": "Bangunan dan konstruksi yang secara umum terdiri dari intake\/pengambilan dan saluran\/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1132, "kode_ssd": "1.03.000691", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku", "satuan": "Titik", "definisi": "Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1133, "kode_ssd": "1.03.000692", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1134, "kode_ssd": "1.03.000693", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Tanggul", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1135, "kode_ssd": "1.03.000694", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1136, "kode_ssd": "1.03.000695", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1137, "kode_ssd": "1.03.000696", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1138, "kode_ssd": "1.03.000697", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Polder", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah polder yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1139, "kode_ssd": "1.03.000698", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi", "satuan": "Unit", "definisi": "&Jumlah kolam retensi yang dioperasi dan dipelihara. \r\nKolam Retensi adalah kolam\/waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air\/sungai.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1140, "kode_ssd": "1.03.000699", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah bangunan sabo yang dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1141, "kode_ssd": "1.03.000700", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Check DAM", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah check dam yang dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1142, "kode_ssd": "1.03.000701", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang breakwater yang dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1143, "kode_ssd": "1.03.000702", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Panjang Seawall", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang seawall yang dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1144, "kode_ssd": "1.03.000703", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1145, "kode_ssd": "1.03.000704", "uraian": "Jumlah Bendung Irigasi", "satuan": "Bendung", "definisi": "Jumlah bendung irigasi yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1146, "kode_ssd": "1.03.000705", "uraian": "Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1147, "kode_ssd": "1.03.000706", "uraian": "Pembangunan Panjang Irigasi Tambak", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang jaringan irigasi tambak yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1148, "kode_ssd": "1.03.000707", "uraian": "Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah", "satuan": "Km", "definisi": "Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1149, "kode_ssd": "1.03.000708", "uraian": "Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang jaringan irigasi air tanah yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1150, "kode_ssd": "1.03.000709", "uraian": "Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1151, "kode_ssd": "1.03.000710", "uraian": "Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi", "satuan": "Bendung", "definisi": "Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1152, "kode_ssd": "1.03.000711", "uraian": "Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1153, "kode_ssd": "1.03.000712", "uraian": "Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1154, "kode_ssd": "1.03.000713", "uraian": "Peningkatan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah", "satuan": "Km", "definisi": "Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1155, "kode_ssd": "1.03.000714", "uraian": "Peningkatan Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1156, "kode_ssd": "1.03.000715", "uraian": "Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1157, "kode_ssd": "1.03.000716", "uraian": "Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi", "satuan": "Bendung", "definisi": "Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1158, "kode_ssd": "1.03.000717", "uraian": "Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1159, "kode_ssd": "1.03.000718", "uraian": "Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1160, "kode_ssd": "1.03.000719", "uraian": "Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah", "satuan": "Km", "definisi": "Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1161, "kode_ssd": "1.03.000720", "uraian": "Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1162, "kode_ssd": "1.03.000721", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1163, "kode_ssd": "1.03.000722", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi", "satuan": "Bendung", "definisi": "Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1164, "kode_ssd": "1.03.000723", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1165, "kode_ssd": "1.03.000724", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1166, "kode_ssd": "1.03.000725", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah", "satuan": "Titik", "definisi": "Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1167, "kode_ssd": "1.03.000726", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1168, "kode_ssd": "1.03.000727", "uraian": "Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang difasilitasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1169, "kode_ssd": "1.03.000731", "uraian": "Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi drainase yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1170, "kode_ssd": "1.03.000733", "uraian": "Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1171, "kode_ssd": "1.03.000734", "uraian": "Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1172, "kode_ssd": "1.03.000735", "uraian": "Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan", "satuan": "Sistem Drainase Perkotaan", "definisi": "Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1173, "kode_ssd": "1.03.000736", "uraian": "Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku", "satuan": "m³\/detik", "definisi": "Jumlah kapasitas unit air baku yang bertambah akibat pembangunan baru", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1174, "kode_ssd": "1.03.000737", "uraian": "Jumlah Pembangunan Bendung Pengendali Banjir", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah bendung pengendali banjir, termasuk bendung gerak dengan pintu, bendung karet", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1175, "kode_ssd": "1.03.000738", "uraian": "Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Situ", "satuan": "SITU", "definisi": "Jumlah Situ yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1176, "kode_ssd": "1.03.000739", "uraian": "Jumlah Paket Pekerjaan", "satuan": "Paket", "definisi": "Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten\/Kota dan\/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat\/swasta\/badan usaha", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1177, "kode_ssd": "1.03.000740", "uraian": "Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan", "satuan": "Sistem Drainase Perkotaan", "definisi": "Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1178, "kode_ssd": "1.03.000741", "uraian": "Panjang Drainase Perkotaan", "satuan": "Km", "definisi": "Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1179, "kode_ssd": "1.03.000742", "uraian": "Jumlah kawasan rawa", "satuan": "Kawasan Rawa", "definisi": "Jumlah Kawasan Rawa yang akan dikoordinasikan, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1180, "kode_ssd": "1.03.000744", "uraian": "Pengamanan Mata Air", "satuan": "Titik", "definisi": "Jumlah mata air yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1181, "kode_ssd": "1.03.000745", "uraian": "Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen studi kelayakan merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1182, "kode_ssd": "1.03.000746", "uraian": "Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR\/DED) Sistem Penyediaan Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Teknis Rinci (RTR\/DED) SPAM merupakan dokumen rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1183, "kode_ssd": "1.03.000747", "uraian": ".Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1184, "kode_ssd": "1.03.000748", "uraian": "Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1185, "kode_ssd": "1.03.0910102", "uraian": "Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya meliputi \r\na. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan\r\nb. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik\r\nc. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen \r\nd. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing)\r\ne. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi\r\nf. surat pernyataan kelaikan fungsi.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1186, "kode_ssd": "1.03.910102", "uraian": "Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1187, "kode_ssd": "1.03.910103", "uraian": "Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional meliputi :\r\na. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan\r\nb. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik\r\nc. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen \r\nd. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing)\r\ne. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi\r\nf. surat pernyataan kelaikan fungsi.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1188, "kode_ssd": "1.03.910104", "uraian": "Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi \r\na. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan\r\nb. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik\r\nc. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen \r\nd. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing)\r\ne. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi\r\nf. surat pernyataan kelaikan fungsi.&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1189, "kode_ssd": "1.03.910105", "uraian": "Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan\/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1190, "kode_ssd": "1.03.910106", "uraian": "Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan", "satuan": "Unit", "definisi": "Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1191, "kode_ssd": "1.03.910107", "uraian": "Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1192, "kode_ssd": "1.03.910108", "uraian": "Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1193, "kode_ssd": "1.03.910109", "uraian": "Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1194, "kode_ssd": "1.03.910112", "uraian": "Jumlah SDM Pengelola Persampahan", "satuan": "Orang", "definisi": "SDM Pengelola Persampahan adalah anggota Institusi Pengelola Persampahan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1195, "kode_ssd": "1.03.910116", "uraian": "Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "&Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara berfungsi membantu kuasa pengguna\r\nanggaran, kepala satuan kerja atau pejabat pembuat komitmen di bidang teknis administratif pada setiap tahap pembangunan BGN&", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1196, "kode_ssd": "1.03.910117", "uraian": "Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum", "satuan": "Sambungan Rumah (SR)", "definisi": "Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah \r\n\r\nJaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1197, "kode_ssd": "1.03.910120", "uraian": "Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa", "satuan": "Desa", "definisi": "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1198, "kode_ssd": "1.03.910121", "uraian": "Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD", "satuan": "Jiwa", "definisi": "Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima layanan SPALD-T", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1199, "kode_ssd": "1.03.910123", "uraian": "Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD", "satuan": "Orang", "definisi": "Masyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan\/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1200, "kode_ssd": "1.03.910126", "uraian": "Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat", "satuan": "Paket", "definisi": "Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:\r\na. lubang kontrol (manhole);\r\nb. bangunan \r\nc. terminal pembersihan (clean out);\r\nd. pipa perlintasan (siphon); dan\r\ne. stasiun pompa", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 15, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1201, "kode_ssd": "1.03.910127", "uraian": "Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD", "satuan": "Jiwa", "definisi": "Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima IPALD.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1202, "kode_ssd": "1.03.910128", "uraian": "Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat", "satuan": "Paket", "definisi": "Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:\r\na. lubang kontrol (manhole);\r\nb. bangunan \r\nc. terminal pembersihan (clean out);\r\nd. pipa perlintasan (siphon); dan\r\ne. stasiun pompa&\r\n\r\nJaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat\r\n\r\nSambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 13, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1203, "kode_ssd": "1.03.910129", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1204, "kode_ssd": "1.03.910130", "uraian": "Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang disesuaikan dengan kewenangannya, yaitu:\r\na. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan \r\nb. meminta \r\nc. membuat salinan dokumen dan\/atau membuat catatan yang \r\nd. memasuki tempat atau lokasi \r\ne. \r\nf. membuat rekaman audio \r\ng. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana \r\nh. menghentikan pelanggaran dan\r\ni. melakukan tindakan lain yang diperlukan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1205, "kode_ssd": "1.03.910131", "uraian": "Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1206, "kode_ssd": "1.03.910132", "uraian": "Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1207, "kode_ssd": "1.03.910134", "uraian": "Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1208, "kode_ssd": "1.03.910135", "uraian": "Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang", "satuan": "Kasus", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1209, "kode_ssd": "1.03.910136", "uraian": "Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1210, "kode_ssd": "1.03.910137", "uraian": "Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1211, "kode_ssd": "1.03.910138", "uraian": "Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1212, "kode_ssd": "1.03.910139", "uraian": "Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang", "satuan": "Laporan", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1213, "kode_ssd": "1.03.910140", "uraian": "Layanan KKPR", "satuan": "Layanan", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1214, "kode_ssd": "1.03.910141", "uraian": "Layanan Persetujuan KKPR", "satuan": "Layanan", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1215, "kode_ssd": "1.03.910146", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang", "satuan": "Laporan", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1216, "kode_ssd": "1.03.910147", "uraian": "Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang", "satuan": "Sistem Informasi", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1217, "kode_ssd": "1.03.910148", "uraian": "Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1218, "kode_ssd": "1.03.910149", "uraian": "Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1219, "kode_ssd": "1.03.910150", "uraian": "SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan", "satuan": "Orang", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1220, "kode_ssd": "1.03.910151", "uraian": "Data SHP Peta Dasar", "satuan": "Peta", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1221, "kode_ssd": "1.03.910152", "uraian": "Publikasi informasi penataan ruang", "satuan": "Publikasi", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1222, "kode_ssd": "1.03.910156", "uraian": "Perkada tentang RDTR Kabupate\/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1223, "kode_ssd": "1.03.910157", "uraian": "Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Perjajian kerja sama SPALD di daerah Kabupaten\/Kota yang penyusunannya oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota dan\/atau penyusunannya difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1224, "kode_ssd": "1.03.910158", "uraian": "Jumlah Bangunan Sabo", "satuan": "Unit", "definisi": "Bangunan Sabo merupakan bangunan pelindung dari lahar gunung berapi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1225, "kode_ssd": "1.03.910160", "uraian": "Jumlah Dokumen Outline Plan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1226, "kode_ssd": "1.03.910161", "uraian": "Jumlah Kawasan Genangan", "satuan": "Kawasan Genangan", "definisi": "...", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1227, "kode_ssd": "1.03.910162", "uraian": "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan", "satuan": "Orang", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1228, "kode_ssd": "1.03.910163", "uraian": "Jumlah Sistem Drainase Perkotaan", "satuan": "Sistem Drainase Perkotaan", "definisi": "...", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1229, "kode_ssd": "1.03.910164", "uraian": "Panjang Saluran Drainase Perkotaan", "satuan": "Meter", "definisi": "...", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1230, "kode_ssd": "1.03.910165", "uraian": "Jumlah Kawasan Rawa", "satuan": "Kawasan Rawa", "definisi": "...", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1231, "kode_ssd": "1.03.910167", "uraian": "Jumlah Warga Negara Penerima Layanan", "satuan": "Jiwa", "definisi": "Warga Negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1232, "kode_ssd": "1.03.910168", "uraian": "Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana pendukung sistem drainase adalah Bangunan Pelengkap seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1233, "kode_ssd": "1.03.910169", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci drainase lingkungan merupakan rencana rinci\r\npembangunan sistem drainase", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1234, "kode_ssd": "1.03.910170", "uraian": "Panjang Saluran Drainase Lingkungan", "satuan": "Meter", "definisi": "Saluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genangan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1235, "kode_ssd": "1.03.910171", "uraian": "Jumlah Rumah Sehat", "satuan": "Rumah", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1236, "kode_ssd": "1.03.910172", "uraian": "Jumlah Rumah Layak Huni", "satuan": "Rumah", "definisi": "Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1237, "kode_ssd": "1.03.910174", "uraian": "Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1238, "kode_ssd": "1.03.910177", "uraian": "SPBU Mikro 3 Kilo Liter", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter (contoh: Pertashop)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1239, "kode_ssd": "1.03.910178", "uraian": "SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop sudah berizin lengkap dokumen PBG dan SLF)\r\nPBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.\r\nSLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1240, "kode_ssd": "1.03.910179", "uraian": "SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter yang belum memiliki kelengkapan perizinan sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop belum terdapat dokumen perizinan PBG dan atau SLF).\r\nPBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.\r\nSLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1241, "kode_ssd": "1.03.910180", "uraian": "Jumlah Unit Air Baku", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1242, "kode_ssd": "1.03.910181", "uraian": "Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku", "satuan": "Titik", "definisi": "Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1243, "kode_ssd": "1.03.910184", "uraian": "Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA\/TPST", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA\/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan\/ketentuan yang menjadi pedoman pengelola TPA\/TPST dalam mengoperasikan TPA\/TPST", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1244, "kode_ssd": "1.03.910185", "uraian": "Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA\/TPST", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA\/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan\/ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola TPA\/TPST dalam melaksanakan penataan termasuk revitalisasi atau rehabilitasi TPA\/TPST", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1245, "kode_ssd": "1.03.910186", "uraian": "Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana pengumpulan persampahan adalah peralatan untuk mengambil dan memindahkan sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R dan pemilahan minimal 2 jenis sampah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1246, "kode_ssd": "1.03.910187", "uraian": "Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana pengolahan persampahan adalah peralatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sehingga sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1247, "kode_ssd": "1.03.910188", "uraian": "Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana Pemrosesan Akhir persampahan adalah pengembalian sampah dan\/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan yang terdiri dari kegiatan penutupan sampah dengan tanah urug (lahan urug saniter\/terkontrol) dan pemadatan tanah, pemagaran dan akses kontrol 24 jam, dan pengolahan lindi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1248, "kode_ssd": "1.03.910189", "uraian": "Jumlah Masyarakat", "satuan": "Orang", "definisi": "Masyarakat adalah orang\/individu\/kelompok yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan yang telah mendapatkan pembinaan teknis dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi dalam hal sarana dan prasarana persampahan (Tempat sampah terpilah di tiap rumah, pemilahan di TPS), pembuatan produk olahan sampah (kompos, budidaya maggot, dll), dan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1249, "kode_ssd": "1.03.910190", "uraian": "Jumlah Pengelola Persampahan", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Pengelola Persampahan adalah organisasi pelaksana dalam kegiatan persampahan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1250, "kode_ssd": "1.03.910192", "uraian": "Jumlah Dokumen RTBL", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan\/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan\/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, Lintas Kabupaten\/Kota dan Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1251, "kode_ssd": "1.03.910195", "uraian": "Kapasitas perencanaan TPA", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas perencanaan TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1252, "kode_ssd": "1.03.910196", "uraian": "Kapasitas TPA terpakai", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas TPA terpakai adalah kapasitas TPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1253, "kode_ssd": "1.03.910197", "uraian": "Fasilitas penunjang TPA", "satuan": "Paket", "definisi": "Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1254, "kode_ssd": "1.03.910198", "uraian": "Kapasitas perencanaan TPST", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas perencanaan TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1255, "kode_ssd": "1.03.910199", "uraian": "Kapasitas TPST terpakai", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas TPST terpakai adalah kapasitas TPST yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1256, "kode_ssd": "1.03.910200", "uraian": "Kapasitas perencanaan SPA", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas perencanaan SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1257, "kode_ssd": "1.03.910201", "uraian": "Kapasitas SPA terpakai", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas SPA terpakai adalah kapasitas SPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1258, "kode_ssd": "1.03.910202", "uraian": "Kapasitas perencanaan TPS3R", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas perencanaan TPS3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1259, "kode_ssd": "1.03.910203", "uraian": "Kapasitas TPS3R terpakai", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas TPS3R terpakai adalah kapasitas TPS3R yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1260, "kode_ssd": "1.03.910204", "uraian": "Kapasitas TPS", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk menampung sampah dengan satuan ton per hari", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1261, "kode_ssd": "1.03.910205", "uraian": "Jumlah TPA", "satuan": "Unit", "definisi": "TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1262, "kode_ssd": "1.03.910206", "uraian": "Kapasitas TPS terpakai", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas TPS terpakai adalah kapasitas TPS yang telah terpakai untuk memproses pengumpulan sampah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1263, "kode_ssd": "1.03.910207", "uraian": "Jumlah KK terlayani", "satuan": "KK", "definisi": "Jumlah KK terlayani adalah rencana cakupan layanan pembangunan TPA\/TPSTSPA\/\/TPS3R dalam satuan kepala keluarga", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1264, "kode_ssd": "1.03.910209", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung Hijau", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1265, "kode_ssd": "1.03.910211", "uraian": "Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan\/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1266, "kode_ssd": "1.03.910212", "uraian": "Luas bangunan gedung negara yang ditangani", "satuan": "M2", "definisi": "Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan\/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1267, "kode_ssd": "1.03.910213", "uraian": "Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala\r\n\r\n (PP Nomor 16 Tahun 2021)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1268, "kode_ssd": "1.03.910214", "uraian": "Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara\r\n\r\n (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1269, "kode_ssd": "1.03.910216", "uraian": "Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL\/ANDALALIN\/UKL\/UPL)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan\r\n\r\nDokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup \r\nAMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan\/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan\/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.\r\n\r\nUKL\/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan\r\nBerusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.\r\n\r\nANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.\r\n\r\n(PP Nomor 22 Tahun 2021)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1270, "kode_ssd": "1.03.910217", "uraian": "Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW\/RDTR, KRK\/KKPR)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau\/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.\r\n\r\nRDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten\/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten\/kota.\r\n\r\nKRK\/KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. \r\n\r\n(Permen ATR\/BPN Nomor 13 Tahun 2021)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1271, "kode_ssd": "1.03.910220", "uraian": "Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten\/Kota yang Dipelihara", "satuan": "Bangunan Gedung", "definisi": "Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan\r\nBangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya\r\nagar selalu laik fungsi.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1272, "kode_ssd": "1.03.910221", "uraian": "Permohonan tenaga\/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi", "satuan": "Orang", "definisi": "Pengelola Teknis: Tenaga teknis kementerian dan\/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan untuk membantu K\/L dan\/atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1273, "kode_ssd": "1.03.910222", "uraian": "Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1274, "kode_ssd": "1.03.910223", "uraian": "Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan\/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dokumen PBG terdiri dari Permohonan PBG, Permohonan PBG yang diproses, Permohonan PBG yang disetujui, dan Permohonan PBG yang ditolak. termasuk pada Bangunan Gedung Hijau (BGH)", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1275, "kode_ssd": "1.03.910224", "uraian": "Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Persampahan", "satuan": "Kelompok Masyarakat", "definisi": "Kelompok Masyarakat Pengelola Persampahan adalah organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan persampahan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1276, "kode_ssd": "1.03.910225", "uraian": "Kapasitas perencanaan TPS", "satuan": "Ton\/hari", "definisi": "Kapasitas perencanaan TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS memproses pengumpulan sampah sesuai desain perencanaan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1277, "kode_ssd": "1.03.910226", "uraian": "Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jakstrada Persampahan Kab\/Kota adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kab\/kota yang terpadu dan berkelanjutan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1278, "kode_ssd": "1.03.910227", "uraian": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya", "satuan": "Bangunan dan Lingkungan", "definisi": "Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1279, "kode_ssd": "1.03.910228", "uraian": "Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya\/pariwisata\/sistem perkotaan nasional\/rawan bencana\/strategis lainnya yang ditangani", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1280, "kode_ssd": "1.03.910229", "uraian": "Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya\/pariwisata\/sistem perkotaan nasional\/rawan bencana\/strategis lainnya yang ditangani", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1281, "kode_ssd": "1.03.910230", "uraian": "Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1282, "kode_ssd": "1.03.910231", "uraian": "Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara.​", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1283, "kode_ssd": "1.03.910234", "uraian": "dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL\/ANDALALIN\/UKL\/UPL)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan\r\n\r\nDokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup \r\nAMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan\/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan\/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.\r\nUKL\/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan\r\nBerusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.\r\nANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1284, "kode_ssd": "1.03.910236", "uraian": "Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara\/pemerintah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "SK Cagar Budaya adalah penetapan pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur.", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1285, "kode_ssd": "1.03.910237", "uraian": "Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Penanggulangan Bencana (RPB): Dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan \/ bidang kerja kebencanaan yang menghasilkan program\/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1286, "kode_ssd": "1.03.910238", "uraian": "Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1287, "kode_ssd": "1.03.910239", "uraian": "Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah\/Pemerintah Daerah", "satuan": "M2", "definisi": "Besaran daerah rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah\/Pemda", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1288, "kode_ssd": "1.03.910240", "uraian": "Tim Ahli Cagar Budaya", "satuan": "Orang", "definisi": "Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1289, "kode_ssd": "1.03.910245", "uraian": "Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang : individu baik perseorangan maupun dalam instansi\/lembaga\/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan oleh pemerintah daerah", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1290, "kode_ssd": "1.03.910246", "uraian": "Jumlah instansi\/ lembaga\/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan", "satuan": "Instansi", "definisi": "Jumlah Instansi\/Lembaga\/Kelompok \r\n- Instansi : badan pemerintahan umum, seperti kantor atau jawatan\r\n- Lembaga : suatu perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan untuk masyarakat\r\n- Kelompok : sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sam", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1291, "kode_ssd": "1.03.910247", "uraian": "Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan tiap penyelenggara", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Pembinaan dan Pengawasan: Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam periode satu tahun", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1292, "kode_ssd": "1.03.910248", "uraian": "Jumlah Peraturan Bupati\/Walikota tentang RTBL", "satuan": "Peraturan", "definisi": "Jumlah Peraturan Bupati\/Walikota tentang RTBL adalah dokumen peraturan tentang RTBL yang diterbitkan", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1293, "kode_ssd": "1.03.910250", "uraian": "Peta Kerawanan Bencana Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peta Kerawanan Bencana Daerah adalah peta tematik untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, tsunami maupun bencana alam lainnya yang disusun oleh BPBD untuk untuk menentukanan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1294, "kode_ssd": "1.03.910254", "uraian": "Sambungan Rumah\/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik", "satuan": "Sambungan Rumah (SR)", "definisi": "sambungan rumah\/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas:\r\na. Pipa \r\nb. Pipa non \r\nc. Bak perangkap lemak dan minyak dari \r\nd. Pipa \r\ne. Bak dan \r\nf. Lubang inspeksi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 17, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1295, "kode_ssd": "1.03.910256", "uraian": "Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja", "satuan": "Rumah Tangga", "definisi": "Rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1296, "kode_ssd": "1.03.910257", "uraian": "Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum", "satuan": "Jiwa", "definisi": "Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah \r\n\r\nDokumen Penetapan Kawasa Strategis Provinsi", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1297, "kode_ssd": "1.03.910267", "uraian": "Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar", "satuan": "Rumah Tangga", "definisi": "Rumah tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar", "bidang_urusan": "1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1298, "kode_ssd": "1.04.000001", "uraian": "Anggota Fasilitator", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali\r\n\r\nPenentuan anggota fasilitator berdasarkan:\r\n1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB \r\n2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1299, "kode_ssd": "1.04.000002", "uraian": "Anggota Tim Pendamping", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan gedung.\r\n\r\nPenentuan anggota tim pendamping berdasarkan:\r\n1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB \r\n2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1300, "kode_ssd": "1.04.000003", "uraian": "Anggota Tim Satgas", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah anggota tim Satgas OPD yang bertugas:\r\n1. Melakukan pendataan cepat tingkat kerusakan rumah\r\n2. Melakukan verifikasi BNBA penerima layanan\r\n3. Menyusun Rencana Aksi penanganan\r\n4. Mendampingi fasilitator dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali\r\n5. Menyusun Laporan pelaksanaan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1301, "kode_ssd": "1.04.000004", "uraian": "Backlog Kepemilikan Rumah", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab\/kota atau data olahan dari BPS.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1302, "kode_ssd": "1.04.000005", "uraian": "Backlog Kepenghunian Rumah", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab\/kota atau data olahan dari BPS.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1303, "kode_ssd": "1.04.000006", "uraian": "Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten\/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten\/kota yang berkomitmen menerima bantuan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1304, "kode_ssd": "1.04.000007", "uraian": "Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten\/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten\/kota yang menempati rumah dengan status hak milik", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1305, "kode_ssd": "1.04.000008", "uraian": "Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten\/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten\/kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1306, "kode_ssd": "1.04.000009", "uraian": "Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten\/Kota yang menempati rumah dengan status sewa", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten\/kota yang menempati rumah dengan status sewa", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1307, "kode_ssd": "1.04.000014", "uraian": "Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pembangunan kembali bagi korban bencana kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1308, "kode_ssd": "1.04.000016", "uraian": "Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk subsidi uang sewa bagi korban bencana kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1309, "kode_ssd": "1.04.000018", "uraian": "Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1310, "kode_ssd": "1.04.000020", "uraian": "Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk relokasi bagi korban bencana kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1311, "kode_ssd": "1.04.000023", "uraian": "Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan)", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1312, "kode_ssd": "1.04.000024", "uraian": "Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari:\r\n1. Data BPBD Kabupaten\/Kota,\r\n2. RTRW, dan\/atau\r\n3. RP3KP.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1313, "kode_ssd": "1.04.000031", "uraian": "Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen yang memuat hasil pre test dan post test peserta keluarga pada kegiatan Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1314, "kode_ssd": "1.04.000034", "uraian": "Dokumen kesepakatan dengan Pengembang\/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen kesepakatan dengan Pengembang\/ Pelaku Pembangunan untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara elektronik yang terintegrasi. Dokumen ini tidak terbatas hanya pembangunan rumah.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1315, "kode_ssd": "1.04.000035", "uraian": "Dokumen kesepakatan dengan Pengembang\/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen kesepakatan dengan Pengembang\/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1316, "kode_ssd": "1.04.000037", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat:\r\n1. Inventarisasi\r\n2. Pelaporan serah terima rumah susun khusus", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1317, "kode_ssd": "1.04.000038", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat:\r\n1. Inventarisasi\r\n2. Pelaporan serah terima rumah susun umum", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1318, "kode_ssd": "1.04.000040", "uraian": "Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1319, "kode_ssd": "1.04.000042", "uraian": "Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1320, "kode_ssd": "1.04.000044", "uraian": "Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang dimiliki Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1321, "kode_ssd": "1.04.000045", "uraian": "Kebijakan Bidang PKP", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan\/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten\/Kota atau kebijakan daerah provinsi\r\n\r\nHasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi\/diseminasi.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1322, "kode_ssd": "1.04.000046", "uraian": "Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa:\r\n- penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria,\r\n- pemberian bimbingan, pelatihan\/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan\/atau \r\n- pemberian kemudahan dan\/atau bantuan.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1323, "kode_ssd": "1.04.000049", "uraian": "Kerja Sama Penyediaan\/Pengelolaan PSU Perumahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen Kerja Sama Penyediaan\/Pengelolaan PSU Perumahan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1324, "kode_ssd": "1.04.000050", "uraian": "Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum\/Rumah Susun Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum\/Rumah Susun Umum", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1325, "kode_ssd": "1.04.000051", "uraian": "Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung\/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Identifikasi ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung\/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RDTR, RP3KP, dokumen perencanaan teknis bidang jaringan jalan dan identifikasi melalui citra satelit", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1326, "kode_ssd": "1.04.000052", "uraian": "Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Identifikasi ketersediaan jaringan air limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air limbah domestik dan identifikasi melalui citra satelit", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1327, "kode_ssd": "1.04.000053", "uraian": "Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Identifikasi ketersediaan jaringan air minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air minum dan identifikasi melalui citra satelit", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1328, "kode_ssd": "1.04.000054", "uraian": "Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Identifikasi ketersediaan jaringan listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang jaringan listrik dan identifikasi melalui citra satelit", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1329, "kode_ssd": "1.04.000055", "uraian": "Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Identifikasi ketersediaan jaringan persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang persampahan dan identifikasi melalui citra satelit", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1330, "kode_ssd": "1.04.000056", "uraian": "Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung\/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Identifikasi ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung\/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang moda transportasi dan identifikasi melalui citra satelit", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1331, "kode_ssd": "1.04.000057", "uraian": "Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung\/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Identifikasi ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung\/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang aksesibilitas dan identifikasi melalui citra satelit", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1332, "kode_ssd": "1.04.000058", "uraian": "Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung\/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Identifikasi ketersediaan PSU pendukung sebagai daya dukung\/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang PSU dan identifikasi melalui citra satelit", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1333, "kode_ssd": "1.04.000059", "uraian": "Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan", "satuan": "Lokasi", "definisi": "1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah\r\n2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP\r\n3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan\/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1334, "kode_ssd": "1.04.000060", "uraian": "Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan", "satuan": "Lokasi", "definisi": "1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah\r\n2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP\r\n3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan\/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1335, "kode_ssd": "1.04.000061", "uraian": "Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten\/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan", "satuan": "Lokasi", "definisi": "1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah\r\n2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP\r\n3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1336, "kode_ssd": "1.04.000063", "uraian": "Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik\/Penghuni Rumah Susun", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik\/Penghuni Rumah Susun yang memuat:\r\n1. Data kepemilikan dan\/atau penghunian serta letak Sarusun\r\n2. Pembentukan Panitia Musyawarah\r\n3. Hasil Sosialisasi\r\n4. Hasil Musyawarah pembentukan PPPSRS\r\n5. Susunan Organisasi PPPSRS", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1337, "kode_ssd": "1.04.000065", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1338, "kode_ssd": "1.04.000066", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum\/Rumah Susun Umum", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi KPDBU perumahan umum\/rumah susun umum yang kegiatannya menjelaskan:\r\n1. Tahapan kegiatan\r\n2. Pelaksana kegiatan\r\n3. Mutu baku", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1339, "kode_ssd": "1.04.000067", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil", "satuan": "Laporan", "definisi": "I. Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman menyusun rencana pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil\r\n\r\nII. Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan\/permukiman dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dalam bentuk FGD\/Workshop\/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun\r\n\r\nIII. Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan pengembang perumahan dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dalam bentuk FGD\/Workshop\/Rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun\r\n\r\nIV. Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman menyusun laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil kepada Bupati\/Walikota minimal 1 kali dalam 1 tahun", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1340, "kode_ssd": "1.04.000069", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan SKBG fungsi hunian yang kegiatannya menjelaskan:\r\n1. Tahapan kegiatan\r\n2. Pelaksana kegiatan\r\n3. Mutu baku", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1341, "kode_ssd": "1.04.000070", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten\/Kota atau Forum PKP Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1342, "kode_ssd": "1.04.000071", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1343, "kode_ssd": "1.04.000074", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran\/Peremajaan Permukiman Kumuh", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran\/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten\/Kota atau Forum PKP Kabupaten\/Kota oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1344, "kode_ssd": "1.04.000078", "uraian": "Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1345, "kode_ssd": "1.04.000081", "uraian": "Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1346, "kode_ssd": "1.04.000082", "uraian": "Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan OP lingkungan perumahan pada relokasi program yang menjelaskan:\r\n1. Urgensi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan\r\n2. Kondisi bangunan atau lingkungan perumahan\r\n3. Progres pelaksanaan operasional dan pemeliharaan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1347, "kode_ssd": "1.04.000083", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten\/Kota berdasarkan Jenis Layanan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas:\r\n1. Laporan kendala penerapan SPM\r\n2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM\r\n3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan\/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti)\r\n4. Jumlah unit rumah yang tertangani\r\n5. Jumlah rumah tangga yang terlayani", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1348, "kode_ssd": "1.04.000085", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten\/Kota berdasarkan Jenis Layanan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas:\r\n1. Laporan kendala penerapan SPM\r\n2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM\r\n3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan\/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti)\r\n4. Jumlah unit rumah yang tertangani\r\n5. Jumlah rumah tangga yang terlayani\r\n\r\npedoman penggantian hak atas tanah dan\/atau bangunan mengacu kepada Perpres 62\/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1349, "kode_ssd": "1.04.000089", "uraian": "Laporan pelaksanaan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU\/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan penguatan dan pembinaan BLU\/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1350, "kode_ssd": "1.04.000090", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. \r\nPelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1351, "kode_ssd": "1.04.000091", "uraian": "Laporan pelaksanaan pertemuan\/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan pertemuan dalam rangka Koordinasi Penyepakatan Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan yang menjelaskan:\r\n1. Jumlah penerima bantuan\r\n2. Jenis bantuan yang diberikan\r\n3. Kesepakatan koordinasi", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1352, "kode_ssd": "1.04.000092", "uraian": "Laporan pelaksanaan pertemuan\/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan rembug warga (musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten\/kota yang memuat:\r\n1. BNBA penerima layanan\r\n2. Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan\r\n3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1353, "kode_ssd": "1.04.000094", "uraian": "Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan:\r\n1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah\r\n2. Dokumentasi rumah eksisting\r\n3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan\r\n4. DED dan RAB\r\n5. Progres pelaksanaan pembangunan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1354, "kode_ssd": "1.04.000096", "uraian": "Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana yang menjelaskan:\r\n1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah\r\n2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah\r\n3. Siteplan, DED dan RAB\r\n4. Progres pelaksanaan pembangunan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1355, "kode_ssd": "1.04.000097", "uraian": "Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program provinsi yang menjelaskan:\r\n1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah\r\n2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah\r\n3. Siteplan, DED dan RAB\r\n4. Progres pelaksanaan pembangunan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1356, "kode_ssd": "1.04.000101", "uraian": "Laporan pelaksanaan proses Penyusunan\/Review\/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan\/Review\/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.\r\nAktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi\/diseminasi.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1357, "kode_ssd": "1.04.000105", "uraian": "Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh alam meningkatkan pemahaman atas rumah layak huni melalui penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, dll.\r\n\r\nKelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1358, "kode_ssd": "1.04.000106", "uraian": "Laporan Pembinaan P3SRS", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan pembinaan P3SRS yang memuat laporan kegiatan:\r\n1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan\r\n2. Kegiatan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurus P3SRS", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1359, "kode_ssd": "1.04.000108", "uraian": "Laporan Pembinaan UPT Rumah Susun", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan pembinaan UPT rumah susun yang dikelola", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1360, "kode_ssd": "1.04.000110", "uraian": "Laporan proses penyediaan PSU perumahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan:\r\n1. Data\r\n2. Dokumentasi kondisi eksisting\r\n3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan\r\n4. DED dan RAB", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1361, "kode_ssd": "1.04.000111", "uraian": "Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan proses Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan:\r\n1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah\r\n2. Dokumentasi rumah eksisting\r\n3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan\r\n4. RAB\r\n5. Progres pelaksanaan rehabilitasi\/perbaikan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1362, "kode_ssd": "1.04.000113", "uraian": "lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1363, "kode_ssd": "1.04.000114", "uraian": "Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. \r\n\r\nTabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. \r\n\r\nPrioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. \r\n\r\nPeta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten\/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.\r\n\r\nPenetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1364, "kode_ssd": "1.04.000115", "uraian": "Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1365, "kode_ssd": "1.04.000116", "uraian": "Lokasi Rawan Bencana Kabupaten\/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari:\r\n1. Data BPBD Kabupaten\/Kota,\r\n2. RTRW, dan\/atau\r\n3. RP3KP.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1366, "kode_ssd": "1.04.000118", "uraian": "Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas lahan milik BUMD yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1367, "kode_ssd": "1.04.000119", "uraian": "Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas lahan milik masyarakat yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai hasil penilaian appraisal", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1368, "kode_ssd": "1.04.000120", "uraian": "Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten\/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1369, "kode_ssd": "1.04.000124", "uraian": "Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari:\r\n1. Data BPBD Kabupaten\/Kota,\r\n2. RTRW, dan\/atau\r\n3. RP3KP.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1370, "kode_ssd": "1.04.000126", "uraian": "Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas lahan lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu:\r\n1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi,\r\n2. kawasan negative list perumahan, dan\r\n3. kawasan permukiman kumuh berat.\r\n\r\nData bersumber dari:\r\n1. Data BPBD Kabupaten\/Kota,\r\n2. RTRW, dan\/atau\r\n3. RP3KP.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1371, "kode_ssd": "1.04.000133", "uraian": "Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1372, "kode_ssd": "1.04.000134", "uraian": "Pegawai BLU\/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana", "satuan": "Orang", "definisi": "Daftar jumlah pegawai BLU\/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1373, "kode_ssd": "1.04.000135", "uraian": "Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah penerima bantuan dalam bentuk pembangunan kembali yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1374, "kode_ssd": "1.04.000136", "uraian": "Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah penerima bantuan dalam bentuk pemberian subsidi uang sewa yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1375, "kode_ssd": "1.04.000137", "uraian": "Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah penerima bantuan dalam bentuk rehabilitasi rumah yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1376, "kode_ssd": "1.04.000138", "uraian": "Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah penerima bantuan dalam bentuk relokasi yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati\/Wali Kota tentang Relokasi Korban Bencana", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1377, "kode_ssd": "1.04.000140", "uraian": "Pengelola Pemilik\/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibina", "satuan": "P3SRS", "definisi": "Jumlah P3SRS yang dibina\r\n\r\nPermen PUPR 14\/2021", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1378, "kode_ssd": "1.04.000141", "uraian": "Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan", "satuan": "Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan", "definisi": "Jumlah Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1379, "kode_ssd": "1.04.000143", "uraian": "Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perkiraan harga beli tanah adalah penilaian harga beli tanah berdasarkan nilai NJOP dan harga pasar yang melibatkan appraisal dalam prosesnya.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1380, "kode_ssd": "1.04.000144", "uraian": "Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan", "satuan": "Orang", "definisi": "Daftar jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan\/atau Bangunan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1381, "kode_ssd": "1.04.000146", "uraian": "Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1382, "kode_ssd": "1.04.000148", "uraian": "PSU yang tersedia dari hasil kerja sama", "satuan": "Jenis dan Unit (PSU)", "definisi": "Daftar PSU Perumahan atau Permukiman (sesuai kewenangan) berdasarkan jenis dan jumlahnya, dari Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan\/atau pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1383, "kode_ssd": "1.04.000151", "uraian": "Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen yang memuat kebutuhan dan rencana penyediaan PSU Perumahan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1384, "kode_ssd": "1.04.000154", "uraian": "Rumah bagi Korban bencana kabupaten\/kota yang terbangun", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1385, "kode_ssd": "1.04.000159", "uraian": "Rumah Khusus", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah rumah khusus eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1386, "kode_ssd": "1.04.000160", "uraian": "Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten\/kota yang Terbangun", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah rumah khusus yang dibangun bagi Korban Bencana kabupaten\/kota dengan kriteria: sebagai berikut:\r\n1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang\r\n2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi \r\n3. Bebas dari bencana banjir dan longsor \r\n4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau\r\n5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan \r\n6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan \r\n7. Pembebasan tanah (UU No. 2\/2012 dan peraturan pelaksananya)\r\n8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1387, "kode_ssd": "1.04.000162", "uraian": "Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang Terbangun", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah rumah khusus yang dibangun bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program kabupaten\/kota dan dilaksanakan untuk relokasi yang berdampak masif, untukmemenuhi kekurangan rumah sewa eksisting (lebih dari 50 unit) dengan kriteria: sebagai berikut:\r\n1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang\r\n2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi \r\n3. Bebas dari bencana banjir dan longsor \r\n4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau\r\n5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan \r\n6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan \r\n7. Pembebasan tanah (UU No. 2\/2012 dan peraturan pelaksananya)\r\n8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1388, "kode_ssd": "1.04.000164", "uraian": "Rumah Khusus yang Dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah Khusus yang dibangun dengan kriteria sebagai berikut:\r\n1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang\r\n2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi \r\n3. Bebas dari bencana banjir dan longsor \r\n4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau\r\n5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan \r\n6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan \r\n7. Pembebasan tanah (UU No. 2\/2012 dan peraturan pelaksananya)\r\n8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1389, "kode_ssd": "1.04.000165", "uraian": "Rumah Korban Bencana Kabupaten\/Kota Kejadian Sebelumnya", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah total unit rumah yang akan ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1390, "kode_ssd": "1.04.000166", "uraian": "Rumah Korban bencana kabupaten\/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah unit rumah yang belum ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1391, "kode_ssd": "1.04.000167", "uraian": "Rumah Korban bencana kabupaten\/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah unit rumah yang sudah ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1392, "kode_ssd": "1.04.000168", "uraian": "Rumah Korban Bencana Kabupaten\/Kota yang Terehabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1393, "kode_ssd": "1.04.000173", "uraian": "Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Atas (MBA) di lokasi rawan bencana.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1394, "kode_ssd": "1.04.000175", "uraian": "Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) di lokasi rawan bencana.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1395, "kode_ssd": "1.04.000177", "uraian": "Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1396, "kode_ssd": "1.04.000179", "uraian": "Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabuoaten\/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan\r\n\r\nOP hanya dapat diberikan kepada aset (rumah susun atau rumah khusus) yang dimiliki pemerintah kab\/kota.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1397, "kode_ssd": "1.04.000181", "uraian": "rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Ketersediaan data rumah penerima manfaat jaringan distribusi, sambungan ke rumah tangga, KWH meter, subsidi penyambungan rumah tangga", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1398, "kode_ssd": "1.04.000182", "uraian": "Rumah Sewa Milik Masyarakat", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Data ketersediaan rumah sewa milik masyarakat yang layak huni dan terjangkau", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1399, "kode_ssd": "1.04.000183", "uraian": "Rumah Susun (Hunian Vertikal)", "satuan": "Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)", "definisi": "Jumlah rumah susun eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1400, "kode_ssd": "1.04.000190", "uraian": "Rumah yang berkualitas (aman\/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten\/kota", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah unit rumah yang berkualitas di lokasi rawan bencana.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1401, "kode_ssd": "1.04.000193", "uraian": "Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1402, "kode_ssd": "1.04.000194", "uraian": "Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1403, "kode_ssd": "1.04.000196", "uraian": "Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30%, kerusakan terutama pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1404, "kode_ssd": "1.04.000198", "uraian": "Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 45%, kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan\/atau komponen struktural, seperti atap dan lantai.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1405, "kode_ssd": "1.04.000200", "uraian": "Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman\/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah unit rumah yang tidak berkualitas di lokasi rawan bencana.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1406, "kode_ssd": "1.04.000201", "uraian": "Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah di bawah 5%, tidak berdampak pada komponen struktural maupun non-struktural.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1407, "kode_ssd": "1.04.000204", "uraian": "Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fungsi Hunian yang Diterbitkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan\r\n\r\nPermen PUPR No. 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikkan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1408, "kode_ssd": "1.04.000206", "uraian": "Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen jangkauan dan keterpaduan PSU sesuai dengan dokumen yang memuatnya.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1409, "kode_ssd": "1.04.000211", "uraian": "Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rumah Susun yang Diterbitkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah wakaf dengan cara sewa\r\n\r\nPermen PUPR No. 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikkan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1410, "kode_ssd": "1.04.000212", "uraian": "UPT Rumah Susun yang dikelola", "satuan": "UPT", "definisi": "Jumlah UPT rumah susun yang dikelola", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1411, "kode_ssd": "1.04.000216", "uraian": "Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabuoaten\/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1412, "kode_ssd": "1.04.000217", "uraian": "Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1413, "kode_ssd": "1.04.000218", "uraian": "Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1414, "kode_ssd": "1.04.000219", "uraian": "Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang menempati rumah dengan status sewa", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang menempati rumah dengan status sewa", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1415, "kode_ssd": "1.04.000227", "uraian": "Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk penanganan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1416, "kode_ssd": "1.04.000229", "uraian": "Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil", "satuan": "Dokumen", "definisi": "I. Bupati\/Walikota menetapkan\/membentuk Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil\r\n\r\nII. Kepala Dinas yang mengurusi perumahan\/permukiman menerima dokumen permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi kecil yang sudah di verifikasi dan validasi oleh Asosiasi Pengembang Perumahan \r\n\r\nIII. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menerima Pendaftaran Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dari Kepala Dinas yang mengurusi perumahan\/permukiman\r\n\r\nIV. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang meliputi antara lain: \r\n A. Dokumen Permohonan Sertifikasi:\r\n 1. Surat Permohonan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang \r\n 2. Data Identitas Pengembang Perumahan:\r\n a. Nama Lengkap Pengembang Perumahan\r\n b. Tahun Pendirian \r\n c. Faksimile \r\n d. Nama Direktur Utama\/Penanggung Jawab \r\n e. Pengesahan Perusahaan oleh Kementerian HUMHAM\r\n f. Keanggotaan asosiasi Pengembang Perumahan\r\n g. Alamat Kantor\r\n h. Email\r\n i. Nomor Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya\r\n j. NPWP Pengembang Perumahan\r\n k. Izin Penanaman Modal (bagi perusahaan penanaman modal) \/ NIB\r\n l. Telepon\r\n m. Website\r\n 3. Data Pengurus meliputi: Nama, NIK dan NPWP Komisaris, Direksi\/Penanggung Jawab Usaha, Penanggung Jawab Teknis\r\n 4. Surat Pernyataan Bukan Sebagai Aparatur Sipil Negara\r\n 5. Laporan Keuangan\r\n 6. Ketersediaan SDM Sebagai Penanggung Jawab Teknis\r\n 7. Pengalaman Pekerjaan Sebagai Pengembang Perumahan\r\n 8. Surat Kesanggupan Penyampaian Laporan Kegiatan\r\n 9. Surat Pernyataan Kebenaran Data\r\n 10. Pakta Integritas\r\n B. Kualifikasi Badan Usaha kualifikasi usaha Kecil meliputi:\r\n 1. memiliki kekayaan bersih dalam bentuk aktiva lancar di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000\r\n (sepuluh milyar rupiah)\r\n 2. memiliki sumber daya manusia mencakup: (1). 1 (satu) orang penanggung jawab dan (2). 1 (satu) orang penanggung jawab\r\n teknis yang memiliki ijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Sipil atau ijazah S1(Strata-Satu) Teknik Arsitektur.\r\n\r\nV. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Penilaian dan Penetapan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil\r\n\r\nVI. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanaan klarifikasi dan konfirmasi hasil Penilaian dan Penetapan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil\r\n\r\nVII. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menyusun Berita acara hasil penilaian Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman serta melakukan registrasi dengan memberikan nomor registrasi pengembang perumahan\r\n\r\nVIII. Kepala Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman menerbitkan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil\r\n\r\nIX. Kepala Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman menyusun Laporan sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dan menyampaikan kepada Bupati\/Walikota minimal 1 kali dalam 1 Tahun\r\n\r\nX. Bupati\/Walikota melaporkan kegiatan sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil kepada Gubernur", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1417, "kode_ssd": "1.04.000232", "uraian": "Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen yang menyatakan terjadinya Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten\/Kota dengan mitra untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan kabupaten\/kota. \r\nDokumen dapat berupa: MoU atau Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, surat pernyataan atau surat keterangan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1418, "kode_ssd": "1.04.000233", "uraian": "Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran\/Peremajaan\/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Layak Huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran\/Peremajaan\/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1419, "kode_ssd": "1.04.000234", "uraian": "Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1420, "kode_ssd": "1.04.000235", "uraian": "Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah backlog unit rumah di luar kawasan permukiman kumuh", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1421, "kode_ssd": "1.04.000236", "uraian": "Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten\/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1422, "kode_ssd": "1.04.000237", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen rencana tapak dan lantai perumahan yang terfasilitasi sesuai rekomendasi teknis", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1423, "kode_ssd": "1.04.000238", "uraian": "Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1424, "kode_ssd": "1.04.000240", "uraian": "Jumlah Laporan Fasilitasi Terhadap Pengawasan dalam Pelaksanaan Penjualan Rumah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1425, "kode_ssd": "1.04.000242", "uraian": "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan. Laporan tersebut memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan khususnya mengenai hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, didapatkan dengan ketentuan sebagai berikut:\r\n- Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.\r\n- Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 terdapat ketidaksesuaian maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan\/atau Setiap Orang melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1426, "kode_ssd": "1.04.000243", "uraian": "Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Jumlah lokasi perumahan yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan PSU pasca pembangunan, dengan penjelasan daftar lokasi PSU tersebut.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1427, "kode_ssd": "1.04.000246", "uraian": "Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten\/Kota", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Peta sebaran dan titik koordinat lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu:\r\n1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi,\r\n2. kawasan negative list perumahan, dan\r\n3. kawasan permukiman kumuh berat.\r\n\r\nData bersumber dari:\r\n1. Data BPBD Kabupaten\/Kota,\r\n2. RTRW, dan\/atau\r\n3. RP3KP", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1428, "kode_ssd": "1.04.000248", "uraian": "Jumlah orang yang terfasilitasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman", "satuan": "Orang", "definisi": "Daftar jumlah orang yang terfasilitasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1429, "kode_ssd": "1.04.000251", "uraian": "Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan\/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Daftar jumlah orang dan nama penerima penggantian hak atas tanah dan\/atau bangunan bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kab\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1430, "kode_ssd": "1.04.000254", "uraian": "Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah penerima layanan berupa subsidi uang sewa yang terdampak pelaksanaan program peremajaan permukiman kumuh.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1431, "kode_ssd": "1.04.000256", "uraian": "Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah penerima layanan berupa rumah sewa yang terdampak pelaksanaan program peremajaan permukiman kumuh.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1432, "kode_ssd": "1.04.000258", "uraian": "Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Daftar jumlah orang dan nama penerima pemberian subsidi uang sewa bagi masyarakat terdampak bencana kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1433, "kode_ssd": "1.04.000259", "uraian": "Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Daftar jumlah orang dan nama penerima pemberian subsidi uang sewa bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1434, "kode_ssd": "1.04.000261", "uraian": "Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1435, "kode_ssd": "1.04.000262", "uraian": "Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh", "satuan": "Rumah Tangga", "definisi": "Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh sesuai kewenangan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1436, "kode_ssd": "1.04.000263", "uraian": "Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran\/Peremajaan\/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh", "satuan": "Rumah Tangga", "definisi": "Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran\/Peremajaan\/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1437, "kode_ssd": "1.04.000264", "uraian": "Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah prasarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian. Prasarana antara lain:\r\na. jaringan jalan\r\nb. sistem penyediaan air minum\r\nc. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)\r\nd. saluran pembuangan air limbah\r\ne. sistem pengelolaan persampahan\r\nf. sistem proteksi kebakaran.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1438, "kode_ssd": "1.04.000268", "uraian": "Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di permukiman", "satuan": "Unit", "definisi": "Daftar PSU Permukiman yang dilakukan operasional dan pemeliharaan pasca pembangunan berdasarkan jenis dan jumlahnya.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1439, "kode_ssd": "1.04.000269", "uraian": "Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan", "satuan": "Unit", "definisi": "Daftar PSU Perumahan yang dilakukan operasional dan pemeliharaan pasca pembangunan berdasarkan jenis dan jumlahnya.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1440, "kode_ssd": "1.04.000271", "uraian": "Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerah", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1441, "kode_ssd": "1.04.000272", "uraian": "Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota untuk meningkatkan Kualitas permukiman Kumuh kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1442, "kode_ssd": "1.04.000273", "uraian": "Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah diverifikasi maupun belum.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1443, "kode_ssd": "1.04.000274", "uraian": "Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dan sudah diverifikasi.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1444, "kode_ssd": "1.04.000275", "uraian": "Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah di lokasi kumuh dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang perumahan kumuh dan data survey primer", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1445, "kode_ssd": "1.04.000276", "uraian": "Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bahaya yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel KA, di kolong jembatan, di bawah SUTET yang bersumber RP3KP.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1446, "kode_ssd": "1.04.000277", "uraian": "Jumlah rumah di lokasi rawan bencana", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1447, "kode_ssd": "1.04.000278", "uraian": "Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah yang tidak sesuai dengan tata guna lahan dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RDTR, dan data survey primer", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1448, "kode_ssd": "1.04.000279", "uraian": "Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh", "satuan": "Rumah Tangga", "definisi": "Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1449, "kode_ssd": "1.04.000280", "uraian": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1450, "kode_ssd": "1.04.000281", "uraian": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki oleh daerah", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1451, "kode_ssd": "1.04.000282", "uraian": "Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran\/Peremajaan\/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah rumah yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kawasan permukiman agar tidak menjadi kumuh daerah atau tidak kembali kumuh.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1452, "kode_ssd": "1.04.000285", "uraian": "Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum", "satuan": "Unit", "definisi": "Daftar jenis dan jumlah sarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1453, "kode_ssd": "1.04.000286", "uraian": "Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum", "satuan": "Unit", "definisi": "Daftar jenis dan jumlah sarana yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1454, "kode_ssd": "1.04.000289", "uraian": "Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum", "satuan": "Unit", "definisi": "Daftar jenis dan jumlah utilitas yang menunjang fungsi hunian dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1455, "kode_ssd": "1.04.000290", "uraian": "Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum", "satuan": "Unit", "definisi": "Daftar jenis dan jumlah utilitas yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Jenis utilitas antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1456, "kode_ssd": "1.04.000293", "uraian": "Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah dokumen yang menjelaskan Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari perbaikan yang dilaksanakan.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1457, "kode_ssd": "1.04.000296", "uraian": "Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan\/Pengelolaan PSU Perumahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk perumahan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1458, "kode_ssd": "1.04.000298", "uraian": "Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Korban Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan OP lingkungan perumahan pada relokasi program yang menjelaskan pelaksanaan dan penjagaan terhadap bangunan dan lingkungan perumahan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1459, "kode_ssd": "1.04.000301", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran\/Peremajaan\/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Pembagian Rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran\/Peremajaan\/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1460, "kode_ssd": "1.04.000302", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan. Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1461, "kode_ssd": "1.04.000303", "uraian": "Laporan pelaksanaan pertemuan\/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Program Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan rembug warga (musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah dalam bentuk penanganan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten\/kota yang memuat:\r\n1. BNBA penerima layanan\r\n2. Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan\r\n3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1462, "kode_ssd": "1.04.000305", "uraian": "Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kab\/kota yang menjelaskan:\r\n1. Jumlah unit rumah atau penerima bantuan yang terdampak\r\n2. Jenis bantuan yang diberikan\r\n3. Progres pelaksanaan pembangunan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1463, "kode_ssd": "1.04.000307", "uraian": "Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh. Pemugaran sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan\/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1464, "kode_ssd": "1.04.000308", "uraian": "Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali pada kawasan permukiman kumuh. \r\n\r\nPemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan\/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang. \r\n\r\nPemukiman Kembali sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. \r\n\r\nPemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. kajian pemanfaatan ruang dan\/atau kajian legalitas b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat \r\nd. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana Permukiman baru, rencana pembongkaran Permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1465, "kode_ssd": "1.04.000309", "uraian": "Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh.\r\n\r\nPeremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. \r\n\r\nPeremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: \r\na. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan b. penghunian sementara untuk masyarakat c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.&", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1466, "kode_ssd": "1.04.000310", "uraian": "Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil", "satuan": "Laporan", "definisi": "I. Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman menyusun rencana pelaksanaan pembinaan Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil\r\n\r\nII. Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman melaksanakan pembinaan kepada Asosiasi dan Pengembang Perumahan serta stakeholders terkait dalam bentuk:\r\na. \r\nb. sosialisasi peraturan perundang-\r\nc. pemberian bimbingan, supervisi dan \r\nd. pendidikan dan \r\ne. penelitian dan \r\nf. pendampingan dan dan\/atau\r\ng. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi\r\n\r\nIII. Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman menyusun Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dan menyampaikannya kepada Bupati\/Walikota minimal 1 kali dalam1 tahun\r\n\r\nIV. Bupati\/Walikota menyampaikan Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian yang membidangi Perumahan dan Permukiman) minimal 1 kali dalam 1 tahun\r\n\r\nV. Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman melakukan pemantauan kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang perumahan\r\n\r\nVI. Dinas Kabupaten\/Kota yang mengurusi perumahan\/permukiman menyusun Laporan hasil pemantauan kualitas bangunan Pengembang Perumahan dan menyampaikannya kepada Bupati\/Walikota dan Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan\/permukiman minimal 1 kali dalam 1 tahun", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1467, "kode_ssd": "1.04.000313", "uraian": "Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui pemukiman kembali berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1468, "kode_ssd": "1.04.000314", "uraian": "Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1469, "kode_ssd": "1.04.000315", "uraian": "Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar", "satuan": "Ha", "definisi": "Data rinci luas permukiman kumuh kewenangan kabupaten\/kota yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan\/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1470, "kode_ssd": "1.04.000317", "uraian": "Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1471, "kode_ssd": "1.04.000318", "uraian": "Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten\/Kota yang Terbangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Pembangunan fisik rumah sesuai dengan ketentuan meliputi:\r\n1. Kesesuaian lokasi pembangunan baru\r\n2. Kesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni\r\n3. Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria RLH", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1472, "kode_ssd": "1.04.000320", "uraian": "Rumah pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten\/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Rumah pada Lokasi Korban Bencana kabupaten\/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan\r\n\r\nOP hanya dapat diberikan kepada aset (rumah susun atau rumah khusus) yang dimiliki pemerintah kab\/kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1473, "kode_ssd": "1.04.000322", "uraian": "Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah", "satuan": "Rumah Tangga", "definisi": "Jumlah Rumah Tangga yang Mengikuti kegiatan (sosialisasi\/ seminar\/ diskusi warga, dsb) untuk Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah sesuai kewenangan.", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1474, "kode_ssd": "1.04.000323", "uraian": "Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1475, "kode_ssd": "1.04.000324", "uraian": "Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1476, "kode_ssd": "1.04.000328", "uraian": "Jumlah Tanah dan\/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan", "satuan": "Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1477, "kode_ssd": "1.04.000329", "uraian": "Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1478, "kode_ssd": "1.04.000330", "uraian": "Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1479, "kode_ssd": "1.04.000338", "uraian": "Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1480, "kode_ssd": "1.04.000889", "uraian": "Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh", "satuan": "Unit Rumah", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1481, "kode_ssd": "1.04.000890", "uraian": "Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki “Lack of Access” terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh.", "satuan": "Rumah Tangga", "definisi": "", "bidang_urusan": "1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1482, "kode_ssd": "1.05.000001", "uraian": "Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten\/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1483, "kode_ssd": "1.05.000006", "uraian": "Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1484, "kode_ssd": "1.05.000007", "uraian": "Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1485, "kode_ssd": "1.05.000008", "uraian": "Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1486, "kode_ssd": "1.05.000009", "uraian": "Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1487, "kode_ssd": "1.05.000013", "uraian": "Data Kebencanaan yang tersedia", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak\/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1488, "kode_ssd": "1.05.000014", "uraian": "Desa\/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa\/Kelurahan Setiap Tahunnya", "satuan": "Desa\/Kelurahan", "definisi": "Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa\/kelurahan dengan satuan desa\/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1489, "kode_ssd": "1.05.000015", "uraian": "Desa\/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa\/Kelurahan Setiap Tahunnya", "satuan": "Desa\/Kelurahan", "definisi": "Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa\/kelurahan dengan satuan desa\/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1490, "kode_ssd": "1.05.000016", "uraian": "Desa\/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa\/Kelurahan Setiap Tahunnya", "satuan": "Desa\/Kelurahan", "definisi": "Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa\/kelurahan dengan satuan desa\/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1491, "kode_ssd": "1.05.000017", "uraian": "Desa\/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya", "satuan": "Desa\/Kelurahan", "definisi": "Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa\/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa\/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1492, "kode_ssd": "1.05.000018", "uraian": "Desa\/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya", "satuan": "Desa\/Kelurahan", "definisi": "Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa\/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa\/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1493, "kode_ssd": "1.05.000023", "uraian": "Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen analisis risiko bencana berisi tentang kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menjadi sumber bahaya\/menimbulkan bencana baik yang terjadi secara tiba-tiba dan\/atau berangsur di lokasi yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1494, "kode_ssd": "1.05.000030", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan\/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1495, "kode_ssd": "1.05.000031", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1496, "kode_ssd": "1.05.000032", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten\/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1497, "kode_ssd": "1.05.000033", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten\/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1498, "kode_ssd": "1.05.000034", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1499, "kode_ssd": "1.05.000035", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1500, "kode_ssd": "1.05.000036", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1501, "kode_ssd": "1.05.000042", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab\/Kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1502, "kode_ssd": "1.05.000052", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Provinsi", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1503, "kode_ssd": "1.05.000053", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Kab\/Kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1504, "kode_ssd": "1.05.000054", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1505, "kode_ssd": "1.05.000056", "uraian": "Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan\/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten\/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1506, "kode_ssd": "1.05.000058", "uraian": "Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan\/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten\/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1507, "kode_ssd": "1.05.000059", "uraian": "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten\/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1508, "kode_ssd": "1.05.000060", "uraian": "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten\/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1509, "kode_ssd": "1.05.000063", "uraian": "Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten\/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1510, "kode_ssd": "1.05.000064", "uraian": "Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1511, "kode_ssd": "1.05.000065", "uraian": "Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten\/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1512, "kode_ssd": "1.05.000066", "uraian": "Dokumen NSPM Pencegahan\/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten\/Kota Setiap Tahunnya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1513, "kode_ssd": "1.05.000070", "uraian": "Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten\/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1514, "kode_ssd": "1.05.000071", "uraian": "Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten\/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB\/BPBD kabupaten\/kota bersama kementerian\/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1515, "kode_ssd": "1.05.000077", "uraian": "Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten\/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1516, "kode_ssd": "1.05.000080", "uraian": "Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten\/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten\/Kokta dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1517, "kode_ssd": "1.05.000081", "uraian": "Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten\/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten\/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1518, "kode_ssd": "1.05.000082", "uraian": "Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten\/kota yang sah dan legal berisi kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1519, "kode_ssd": "1.05.000088", "uraian": "Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1520, "kode_ssd": "1.05.000089", "uraian": "Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab\/Kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1521, "kode_ssd": "1.05.000090", "uraian": "Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab\/Kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1522, "kode_ssd": "1.05.000091", "uraian": "Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan\/regulasi\/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten\/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten\/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1523, "kode_ssd": "1.05.000092", "uraian": "Dokumen yang Memuat SKKL Desa\/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dukungan Pemberdayaan Masyarakat\/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1524, "kode_ssd": "1.05.000093", "uraian": "Dokumen yang Memuat Data Bangunan\/Gedung\/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan\/gedung\/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1525, "kode_ssd": "1.05.000094", "uraian": "Dokumen yang Memuat Data Bangunan\/Gedung\/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses\/kegiatan pemeriksaan\/pengujian\/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1526, "kode_ssd": "1.05.000098", "uraian": "Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1527, "kode_ssd": "1.05.000099", "uraian": "Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1528, "kode_ssd": "1.05.000100", "uraian": "Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1529, "kode_ssd": "1.05.000101", "uraian": "Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan yang Sesuai Standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia\/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi\/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi\/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1530, "kode_ssd": "1.05.000102", "uraian": "Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1531, "kode_ssd": "1.05.000103", "uraian": "Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan yang Sesuai Standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia\/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi\/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi\/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1532, "kode_ssd": "1.05.000108", "uraian": "Informasi Kebencanaan yang tersedia", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak\/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1533, "kode_ssd": "1.05.000110", "uraian": "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1534, "kode_ssd": "1.05.000111", "uraian": "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1535, "kode_ssd": "1.05.000112", "uraian": "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1536, "kode_ssd": "1.05.000113", "uraian": "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1537, "kode_ssd": "1.05.000114", "uraian": "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1538, "kode_ssd": "1.05.000115", "uraian": "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1539, "kode_ssd": "1.05.000116", "uraian": "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1540, "kode_ssd": "1.05.000117", "uraian": "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1541, "kode_ssd": "1.05.000118", "uraian": "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan\/Sosialisasi", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1542, "kode_ssd": "1.05.000119", "uraian": "Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat\/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1543, "kode_ssd": "1.05.000120", "uraian": "Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat\/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1544, "kode_ssd": "1.05.000121", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten\/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1545, "kode_ssd": "1.05.000122", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1546, "kode_ssd": "1.05.000123", "uraian": "Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1547, "kode_ssd": "1.05.000124", "uraian": "Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1548, "kode_ssd": "1.05.000125", "uraian": "Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten\/Kota sebagai upaya untuk memindahkan\/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1549, "kode_ssd": "1.05.000126", "uraian": "Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten\/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1550, "kode_ssd": "1.05.000127", "uraian": "Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten\/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1551, "kode_ssd": "1.05.000133", "uraian": "Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana", "satuan": "Laporan", "definisi": "Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten\/kota meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1552, "kode_ssd": "1.05.000146", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten\/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1553, "kode_ssd": "1.05.000147", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1554, "kode_ssd": "1.05.000172", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati\/Wali Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati\/Walikota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1555, "kode_ssd": "1.05.000173", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1556, "kode_ssd": "1.05.000178", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat", "satuan": "Laporan", "definisi": "1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung\r\n2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1557, "kode_ssd": "1.05.000181", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada", "satuan": "Laporan", "definisi": "1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung\r\n2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1558, "kode_ssd": "1.05.000187", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat\/Kelompok Masyarakat\/Pelaku Usaha\/", "satuan": "Laporan", "definisi": "sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1559, "kode_ssd": "1.05.000188", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat\/Kelompok Masyarakat\/Pelaku Usaha\/", "satuan": "Laporan", "definisi": "sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1560, "kode_ssd": "1.05.000193", "uraian": "Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan yang Sah dan Legal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan dan Evakuasi", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1561, "kode_ssd": "1.05.000194", "uraian": "Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1562, "kode_ssd": "1.05.000196", "uraian": "Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1563, "kode_ssd": "1.05.000197", "uraian": "Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan yang Sah dan Legal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1564, "kode_ssd": "1.05.000202", "uraian": "Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya dan tindakan membantu mengatasi Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan\/atau Mengancam Keselamatan Manusia serta merupakan tindakan penyelamatan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1565, "kode_ssd": "1.05.000203", "uraian": "Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit\/Wabah Prioritas", "satuan": "Laporan", "definisi": "Berisikan laporan hasil Koordinasi penanganan awal pelaksanaan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit\/Wabah Prioritas yang menjadi urusan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1566, "kode_ssd": "1.05.000204", "uraian": "Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani", "satuan": "Laporan", "definisi": "Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1567, "kode_ssd": "1.05.000205", "uraian": "Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani", "satuan": "Laporan", "definisi": "Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1568, "kode_ssd": "1.05.000208", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana", "satuan": "Laporan", "definisi": "Merupakan laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana meliputi antara lain pelaksanaan pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat kabupaten\/kota, baik dalam hal manajerial, operasional, maupun sumberdaya", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1569, "kode_ssd": "1.05.000213", "uraian": "Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati\/Wali Kota Sesuai SOP", "satuan": "Laporan", "definisi": "Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati\/Walikota sesuai SOP", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1570, "kode_ssd": "1.05.000214", "uraian": "Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP", "satuan": "Laporan", "definisi": "Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1571, "kode_ssd": "1.05.000215", "uraian": "Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten\/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya", "satuan": "Orang", "definisi": "Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1572, "kode_ssd": "1.05.000216", "uraian": "Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten\/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya", "satuan": "Orang", "definisi": "Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1573, "kode_ssd": "1.05.000219", "uraian": "Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara", "satuan": "Unit", "definisi": "Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselmatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah kabubpaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1574, "kode_ssd": "1.05.000220", "uraian": "Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga", "satuan": "Unit", "definisi": "Merupakan penyediaan alat peyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1575, "kode_ssd": "1.05.000221", "uraian": "Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas", "satuan": "Unit", "definisi": "Merupakan Penyediaan Peralatanpenyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabubpaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1576, "kode_ssd": "1.05.000224", "uraian": "Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya", "satuan": "Orang", "definisi": "Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten\/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi\/ dukungan bagi dan\/atau di wilayah kabupaten\/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1577, "kode_ssd": "1.05.000225", "uraian": "Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis", "satuan": "Orang", "definisi": "Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten\/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten\/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1578, "kode_ssd": "1.05.000227", "uraian": "Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1579, "kode_ssd": "1.05.000229", "uraian": "Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia", "satuan": "Unit", "definisi": "1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah \r\n2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub Urusan Trantibum", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1580, "kode_ssd": "1.05.000232", "uraian": "Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1581, "kode_ssd": "1.05.000233", "uraian": "Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1582, "kode_ssd": "1.05.000236", "uraian": "Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1583, "kode_ssd": "1.05.000237", "uraian": "Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1584, "kode_ssd": "1.05.000239", "uraian": "Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1585, "kode_ssd": "1.05.000240", "uraian": "Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia\/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1586, "kode_ssd": "1.05.000241", "uraian": "SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya", "satuan": "Orang", "definisi": "1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM \r\n2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1587, "kode_ssd": "1.05.000242", "uraian": "SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan tahapan kecepatan respon penaganan awal dalam penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil penilaian secara cepat dampak awal suatu kejadian bencana daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1588, "kode_ssd": "1.05.000243", "uraian": "SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi\/Wabah Penyakit adalah penanganan awal KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1589, "kode_ssd": "1.05.000244", "uraian": "Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1590, "kode_ssd": "1.05.000245", "uraian": "Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1591, "kode_ssd": "1.05.000246", "uraian": "Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten\/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1592, "kode_ssd": "1.05.000247", "uraian": "Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten\/kota untuk meperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1593, "kode_ssd": "1.05.000248", "uraian": "Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab\/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender ecuality, disbility dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disbilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khus", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1594, "kode_ssd": "1.05.000249", "uraian": "Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten\/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten\/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1595, "kode_ssd": "1.05.000250", "uraian": "Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten\/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1596, "kode_ssd": "1.05.000251", "uraian": "Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1597, "kode_ssd": "1.05.000252", "uraian": "Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten\/Kota sesuai dengan Permendagri 59\/2021", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1598, "kode_ssd": "1.05.000253", "uraian": "Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1599, "kode_ssd": "1.05.000254", "uraian": "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1600, "kode_ssd": "1.05.000255", "uraian": "Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten\/Kota", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten\/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1601, "kode_ssd": "1.05.000259", "uraian": "Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab\/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender ecuality, disbility dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disbilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khusus", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1602, "kode_ssd": "1.05.000264", "uraian": "Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab\/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender ecuality, disbility dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disbilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khusus", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1603, "kode_ssd": "1.05.000266", "uraian": "Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten\/Kota dan Kecamatan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1604, "kode_ssd": "1.05.000267", "uraian": "Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten\/Kota dan Kecamatan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1605, "kode_ssd": "1.05.000268", "uraian": "Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten\/Kota dan Kecamatan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1606, "kode_ssd": "1.05.000270", "uraian": "Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1607, "kode_ssd": "1.05.000273", "uraian": "Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional", "satuan": "Orang", "definisi": "Kegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun terakhir.", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1608, "kode_ssd": "1.05.000274", "uraian": "Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Kegiatan Pembinaan\/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1609, "kode_ssd": "1.05.000275", "uraian": "Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1610, "kode_ssd": "1.05.000276", "uraian": "Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1611, "kode_ssd": "1.05.000277", "uraian": "Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1612, "kode_ssd": "1.05.000278", "uraian": "Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1613, "kode_ssd": "1.05.000279", "uraian": "Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1614, "kode_ssd": "1.05.000280", "uraian": "Pembentukan Sekretariat PPNS", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1615, "kode_ssd": "1.05.000282", "uraian": "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pembinaan dan Pengawasan dalam ketersediaan Tim Penilai Angka Kredit di provinsi dan kabupaten\/kota, pengembangan profesi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran, dan kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1616, "kode_ssd": "1.05.000283", "uraian": "Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1617, "kode_ssd": "1.05.000284", "uraian": "Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten\/kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1618, "kode_ssd": "1.05.000285", "uraian": "Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten\/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1619, "kode_ssd": "1.05.000286", "uraian": "Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten\/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1620, "kode_ssd": "1.05.000287", "uraian": "Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan", "satuan": "", "definisi": "Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1621, "kode_ssd": "1.05.000288", "uraian": "Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1622, "kode_ssd": "1.05.000289", "uraian": "Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas", "satuan": "Orang", "definisi": "Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab\/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : \r\n1. Deteksi dini dan cegah dini \r\n2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada \r\n3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli \r\n4. Teknik penanganan unjuk rasa \r\n5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi \r\n6. Teknik pemberkasan perkara \r\n7. Teknik negoisasi dan mediasi \r\n8. Teknik penyusunan perda dan perkada \r\n9. Teknik mobilisasi Satlinmas", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1623, "kode_ssd": "1.05.000290", "uraian": "Dukungan Operasional Sekretariat PPNS", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1624, "kode_ssd": "1.05.000291", "uraian": "Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM\/MoU\/PKS\/Nota Kesepakatan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1625, "kode_ssd": "1.05.000292", "uraian": "Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1626, "kode_ssd": "1.05.000293", "uraian": "Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1627, "kode_ssd": "1.05.000296", "uraian": "Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten\/Kota adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan mealui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan lintas provinsi dan lintas kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1628, "kode_ssd": "1.05.000297", "uraian": "Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1629, "kode_ssd": "1.05.000298", "uraian": "Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1630, "kode_ssd": "1.05.000299", "uraian": "Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1631, "kode_ssd": "1.05.000300", "uraian": "Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran", "satuan": "Orang", "definisi": "Pelatihan mengenai bahaya dan resiko kebakaran di tingkat keluarga dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta ketangguhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1632, "kode_ssd": "1.05.000302", "uraian": "Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri merupakan mekanisme dan proses untuk melakukan memfasilitasi sarana prasarana di kabupaten\/Kota, atau penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di provinsi dalam rangka mendukung capaian SPM di kabupaten.kota yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1633, "kode_ssd": "1.05.000303", "uraian": "Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran", "satuan": "Laporan", "definisi": "Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan berupa asistensi dan fasilitasi untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan laporan, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1634, "kode_ssd": "1.05.000304", "uraian": "Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten\/kota DSSD belum terisi!", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional berdasarkan ruang lingkup kegiatan, pengembangan profesi sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dan Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1635, "kode_ssd": "1.05.000305", "uraian": "Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks penyelenggaraan sistem kerja, kinerja, pengembangan karier, kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan bentuk kegiatan pembinaan aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1636, "kode_ssd": "1.05.000306", "uraian": "Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Bentuk kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan fungsional analis kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1637, "kode_ssd": "1.05.000307", "uraian": "Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1638, "kode_ssd": "1.05.000308", "uraian": "Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kabupaten\/Kota", "definisi": "Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kabupaten\/Kota dama rangka menyusun kajian akademis RISPKP, menyusun dokumen RISPKP, maupun pemutakhiran RISPKP", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1639, "kode_ssd": "1.05.000309", "uraian": "Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemutakhiran Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka memutakhirkan Dokumen Peta Rawan Kebakaran yang sebelumnya telah dimiliki atau disusun oleh pemerintah daerah namun perlu dimutakhirkan baik dari segi muatan informasi maupun substansi lainnya. Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1640, "kode_ssd": "1.05.000310", "uraian": "Penyusunan Peta Rawan Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka menyusun informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, Serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1641, "kode_ssd": "1.05.000311", "uraian": "Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda\/perkada sesuai instrumen", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1642, "kode_ssd": "1.05.000312", "uraian": "Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten\/ Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda\/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1643, "kode_ssd": "1.05.000313", "uraian": "Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Mendukung digitalisasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi satpol pp dan satlinmas untuk mewujudkan satu data Trantibumlinmas", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1644, "kode_ssd": "1.05.000314", "uraian": "Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum adalah dokumen yang memuat tentang jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP dalam penegakan perda\/perkada dan penyelenggaraan Tibumtranmas sekaligus menghitung kebutuhan Satpol PP dari sisi jumlah aparatur Satpol PP, sarpras dikaitkan dengan Perda yang akan ditegakkan dan Peta rawan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dokumen yang menggambarkan kerawanan suatu wilayah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1645, "kode_ssd": "1.05.000315", "uraian": "Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1646, "kode_ssd": "1.05.000316", "uraian": "Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1647, "kode_ssd": "1.05.000317", "uraian": "Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kajian penyusunan dokumen yang memuat norma, standar, prosedur dan manual, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1648, "kode_ssd": "1.05.000318", "uraian": "Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1649, "kode_ssd": "1.05.000319", "uraian": "Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1650, "kode_ssd": "1.05.000320", "uraian": "Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1651, "kode_ssd": "1.05.000321", "uraian": "Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kajian Akademis yang berisikan gambaran awal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Kegiatan ini terutama ditujukan untuk pemerintah daerah yang belum pernah menyusun atau memiliki dokumen RISPKP", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1652, "kode_ssd": "1.05.000322", "uraian": "Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1653, "kode_ssd": "1.05.000323", "uraian": "Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1654, "kode_ssd": "1.05.000324", "uraian": "Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten\/Kota adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat kabupaten\/kota baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1655, "kode_ssd": "1.05.000325", "uraian": "Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan\/gedung\/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1656, "kode_ssd": "1.05.000326", "uraian": "Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala adalah serangkaian proses\/kegiatan pemeriksaan\/pengujian\/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya secara berkala sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1657, "kode_ssd": "1.05.000327", "uraian": "Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pemadam kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1658, "kode_ssd": "1.05.000328", "uraian": "Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1659, "kode_ssd": "1.05.000329", "uraian": "Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran", "satuan": "", "definisi": "Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1660, "kode_ssd": "1.05.000330", "uraian": "Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses investigasi kejadian kebakaran dalam upaya menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran melalui penelitian dan pengujian dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1661, "kode_ssd": "1.05.000331", "uraian": "Dukungan Pemberdayaan Masyarakat\/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dukungan Pemberdayaan Masyarakat\/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1662, "kode_ssd": "1.05.000333", "uraian": "Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran", "satuan": "Desa\/Kelurahan", "definisi": "Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa\/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa\/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1663, "kode_ssd": "1.05.000335", "uraian": "Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1664, "kode_ssd": "1.05.000336", "uraian": "Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1665, "kode_ssd": "1.05.000337", "uraian": "Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standaradalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Alat Pelindung Diri dan sarpras lainnya yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1666, "kode_ssd": "1.05.000338", "uraian": "Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar", "satuan": "Unit", "definisi": "Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Merupakan Mekanisme dan Proses untuk Melakukan pengaturan agar sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta Dilaksanakan Oleh Bidang yang Menangani Sarana dan Prasarana", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1667, "kode_ssd": "1.05.000339", "uraian": "Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa\/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1668, "kode_ssd": "1.05.000340", "uraian": "Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan\/atau telah dimutakhirkan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1669, "kode_ssd": "1.05.000341", "uraian": "Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1670, "kode_ssd": "1.05.000342", "uraian": "Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1671, "kode_ssd": "1.05.000343", "uraian": "Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan \/situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dll", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1672, "kode_ssd": "1.05.000344", "uraian": "Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1673, "kode_ssd": "1.05.000345", "uraian": "Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten\/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi, dilaksanakan apabila diperlukan penyusunan baru (pemutakhiran).", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1674, "kode_ssd": "1.05.000346", "uraian": "Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1675, "kode_ssd": "1.05.000347", "uraian": "Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran", "satuan": "Orang", "definisi": "Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1676, "kode_ssd": "1.05.000348", "uraian": "Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan", "bidang_urusan": "1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1677, "kode_ssd": "1.06.000007", "uraian": "Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan\/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1678, "kode_ssd": "1.06.000008", "uraian": "Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan\/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1679, "kode_ssd": "1.06.000009", "uraian": "Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1680, "kode_ssd": "1.06.000018", "uraian": "Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan\/balita\/bedridden, alas kaki, dan\/atau perlengkapan ibadah", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1681, "kode_ssd": "1.06.000020", "uraian": "Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas\/klinik\/rumah sakit)", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1682, "kode_ssd": "1.06.000021", "uraian": "Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1683, "kode_ssd": "1.06.000022", "uraian": "Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan\/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1684, "kode_ssd": "1.06.000023", "uraian": "Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1685, "kode_ssd": "1.06.000024", "uraian": "Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1686, "kode_ssd": "1.06.000025", "uraian": "Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemantauan anak terlantar untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1687, "kode_ssd": "1.06.000028", "uraian": "Anak-Anak Terlantar yang dijangkau", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1688, "kode_ssd": "1.06.000029", "uraian": "Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Terlantar", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1689, "kode_ssd": "1.06.000031", "uraian": "Fakir Miskin", "satuan": "Orang", "definisi": "&Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan\/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan\/atau keluarganya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1690, "kode_ssd": "1.06.000034", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas\/klinik\/rumah sakit)", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1691, "kode_ssd": "1.06.000038", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak", "satuan": "Orang", "definisi": "Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1692, "kode_ssd": "1.06.000039", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan", "satuan": "Orang", "definisi": "Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan\/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1693, "kode_ssd": "1.06.000040", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1694, "kode_ssd": "1.06.000041", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan", "satuan": "Orang", "definisi": "Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan\/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1695, "kode_ssd": "1.06.000042", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran", "satuan": "Orang", "definisi": "Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1696, "kode_ssd": "1.06.000043", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga", "satuan": "Orang", "definisi": "Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan\/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1697, "kode_ssd": "1.06.000044", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal", "satuan": "Orang", "definisi": "Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1698, "kode_ssd": "1.06.000047", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang", "satuan": "Orang", "definisi": "Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan\/balita\/bedridden, alas kaki, dan\/atau perlengkapan ibadah", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1699, "kode_ssd": "1.06.000052", "uraian": "Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana", "satuan": "Kampung", "definisi": "Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD\/Workshop\/Rakor\/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan\/tempat untuk program penanggulangan bencana", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1700, "kode_ssd": "1.06.000054", "uraian": "keluarga pada KAT", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Jumlah keluarga pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan\/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan\/atau rentan sosial ekonomi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1701, "kode_ssd": "1.06.000055", "uraian": "Keluarga Penerima Manfaat (KPM)", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1702, "kode_ssd": "1.06.000059", "uraian": "kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1703, "kode_ssd": "1.06.000065", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan (FGD\/Workshop\/Rakor\/Rapat Internal) untuk koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1704, "kode_ssd": "1.06.000067", "uraian": "Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana", "satuan": "Laporan", "definisi": "Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD\/Workshop\/Rakor\/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1705, "kode_ssd": "1.06.000068", "uraian": "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi", "satuan": "Orang", "definisi": "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1706, "kode_ssd": "1.06.000069", "uraian": "Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1707, "kode_ssd": "1.06.000070", "uraian": "Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial", "satuan": "Orang", "definisi": "Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan\/atau rujukan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1708, "kode_ssd": "1.06.000071", "uraian": "Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan", "satuan": "Orang", "definisi": "Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1709, "kode_ssd": "1.06.000072", "uraian": "Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat", "satuan": "Orang", "definisi": "Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan\/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1710, "kode_ssd": "1.06.000074", "uraian": "Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan\/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1711, "kode_ssd": "1.06.000075", "uraian": "Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1712, "kode_ssd": "1.06.000081", "uraian": "Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan\/balita\/bedridden, alas kaki, dan\/atau perlengkapan ibadah", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1713, "kode_ssd": "1.06.000083", "uraian": "Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas\/klinik\/rumah sakit)", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1714, "kode_ssd": "1.06.000084", "uraian": "Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1715, "kode_ssd": "1.06.000085", "uraian": "Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan\/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1716, "kode_ssd": "1.06.000086", "uraian": "Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1717, "kode_ssd": "1.06.000087", "uraian": "Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan\/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1718, "kode_ssd": "1.06.000088", "uraian": "Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1719, "kode_ssd": "1.06.000089", "uraian": "Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga", "satuan": "Orang", "definisi": "Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1720, "kode_ssd": "1.06.000090", "uraian": "Lembaga Kesejahteraan Sosial", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1721, "kode_ssd": "1.06.000091", "uraian": "Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1722, "kode_ssd": "1.06.000093", "uraian": "Makam Pahlawan Nasional", "satuan": "Makam", "definisi": "Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1723, "kode_ssd": "1.06.000094", "uraian": "orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan\/atau rentan terhadap risiko sosial", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1724, "kode_ssd": "1.06.000097", "uraian": "Pekerja Profesional\/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Pekerja profesional\/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan\/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1725, "kode_ssd": "1.06.000098", "uraian": "pekerja profesional\/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Pekerja profesional\/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan\/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1726, "kode_ssd": "1.06.000099", "uraian": "Pekerja Sosial Masyarakat", "satuan": "Orang", "definisi": "Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1727, "kode_ssd": "1.06.000101", "uraian": "Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan\/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1728, "kode_ssd": "1.06.000102", "uraian": "pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan\/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1729, "kode_ssd": "1.06.000103", "uraian": "Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yaitu taman makam pahlawan nasional yang berada di kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1730, "kode_ssd": "1.06.000110", "uraian": "Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan\/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1731, "kode_ssd": "1.06.000111", "uraian": "Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1732, "kode_ssd": "1.06.000112", "uraian": "Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan\/balita\/bedridden, alas kaki, dan\/atau perlengkapan ibadah", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1733, "kode_ssd": "1.06.000113", "uraian": "Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas\/klinik\/rumah sakit)", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1734, "kode_ssd": "1.06.000115", "uraian": "Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1735, "kode_ssd": "1.06.000116", "uraian": "Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan\/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1736, "kode_ssd": "1.06.000117", "uraian": "Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1737, "kode_ssd": "1.06.000118", "uraian": "Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan\/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1738, "kode_ssd": "1.06.000119", "uraian": "Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1739, "kode_ssd": "1.06.000122", "uraian": "Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1740, "kode_ssd": "1.06.000128", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan\/atau Kartu Identitas Anak", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan\/atau Kartu Identitas Anak", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1741, "kode_ssd": "1.06.000129", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas\/klinik\/rumah sakit)", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1742, "kode_ssd": "1.06.000130", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1743, "kode_ssd": "1.06.000132", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan\/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1744, "kode_ssd": "1.06.000133", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan\/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1745, "kode_ssd": "1.06.000134", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1746, "kode_ssd": "1.06.000135", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan\/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1747, "kode_ssd": "1.06.000136", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatanberupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan\/atau kunjungan dokter\/psikiater\/peksos medis", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1748, "kode_ssd": "1.06.000137", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1749, "kode_ssd": "1.06.000138", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1750, "kode_ssd": "1.06.000139", "uraian": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV\/AIDS dan NAPZA di luar panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan\/balita\/bedridden, alas kaki, dan\/atau perlengkapan ibadah", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1751, "kode_ssd": "1.06.000150", "uraian": "Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Komponen utama (monumen\/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1752, "kode_ssd": "1.06.000161", "uraian": "Tempat penampungan pengungsi yang tersedia", "satuan": "Unit", "definisi": "Barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1753, "kode_ssd": "1.06.000162", "uraian": "Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan\/atau dinas sosial daerah kabupaten\/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1754, "kode_ssd": "1.06.000169", "uraian": "Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan", "satuan": "Orang", "definisi": "warga negara migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1755, "kode_ssd": "1.06.000170", "uraian": "Taruna Siaga Bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1756, "kode_ssd": "1.06.000175", "uraian": "Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan kebijakan program dan skema perlindungan sosial yang meliputi semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan\/atau masyarakat, dimana pada konteks ini khususnya OAP, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial ditujukan kepada seseorangm keluarga, kelompok, dan\/atau masyarakat, pada konteks ini khususnya OAP, yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan\/atau bantuan hukum.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1757, "kode_ssd": "1.06.000178", "uraian": "Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yaitu keluarga yang yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1758, "kode_ssd": "1.06.000179", "uraian": "Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1759, "kode_ssd": "1.06.000180", "uraian": "Warakawuri\/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan\/atau tunjangan pendidikan. Pemberian Tunjangan Berkelanjutan sebagai bentuk penghargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional. Penerima Tunjangan berkelanjutan terdiri atas: 1) Pejuang, yaitu berupa tunjangan veteran dan dana 2) Perintis Kemerdekaan, yaitu diberikan kepada Perintis Kemerdekaan atau Janda\/Duda Perintis dan 3) Keluarga Pahlawan Nasioinal, yaitu diberikan kepada Janda\/Duda dari Pahlawan Nasional.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1760, "kode_ssd": "1.06.000181", "uraian": "Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1761, "kode_ssd": "1.06.000182", "uraian": "Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi", "satuan": "Orang", "definisi": "PSKS Daerah meliputi Karang Taruna, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan\/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dapat memperoleh program pemberdayaan ekonomi", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1762, "kode_ssd": "1.06.000183", "uraian": "Aduan\/keluhan yang dilayani dan\/atau ditindaklanjuti", "satuan": "Laporan", "definisi": "Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten\/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten\/Kota dan Desa\/Kelurahan) dan non-pemerintah Pembinaan koordinasi termasuk Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten\/Kota yang yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program graduasi.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1763, "kode_ssd": "1.06.000184", "uraian": "Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis", "satuan": "Orang", "definisi": "Melakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan Pemerintah Bidang Sosial di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah provinsi dengan bekerjasama Balai Daerah untuk penjaminan mutu.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1764, "kode_ssd": "1.06.000185", "uraian": "Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten\/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan\/atau kunjungan dokter\/psikiater\/peksos medis", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1765, "kode_ssd": "1.06.000186", "uraian": "Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan perbekalan kesehatan kepada anak terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten\/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan\/atau kunjungan dokter\/psikiater\/peksos medis", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1766, "kode_ssd": "1.06.000187", "uraian": "Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan perbekalan kesehatan kepada lanjut usia terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten\/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan\/atau kunjungan dokter\/psikiater\/peksos medis", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1767, "kode_ssd": "1.06.000188", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan perbekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten\/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan\/atau kunjungan dokter\/psikiater\/peksos medis", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1768, "kode_ssd": "1.06.000189", "uraian": "Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1769, "kode_ssd": "1.06.000190", "uraian": "Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1770, "kode_ssd": "1.06.000191", "uraian": "Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Reintegrasi adalah penyiapan penerima layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan).", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1771, "kode_ssd": "1.06.000192", "uraian": "Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan\/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan\/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1772, "kode_ssd": "1.06.000193", "uraian": "Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan\/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan\/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1773, "kode_ssd": "1.06.000194", "uraian": "Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan\/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan\/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1774, "kode_ssd": "1.06.000195", "uraian": "Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan\/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan\/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1775, "kode_ssd": "1.06.000196", "uraian": "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya dalam menjaga kemandirian diri.\r\n\r\nSalah satu bentuk pemberdayaan dan pelatihan yang dimaksud termasuk mendorong pelatihan literasi keuangan rumah tangga dan pengelolaan keuangan usaha\/mata pencaharian, sehingga PPKS Lainnya peserta program Graduasi memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan rumah tangga", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1776, "kode_ssd": "1.06.000197", "uraian": "Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan\/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan\/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1777, "kode_ssd": "1.06.000198", "uraian": "Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya", "satuan": "Orang", "definisi": "Kampanye sosial untuk isu Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya. Meliputi advokasi, pencegahan, dan penanganan termasuk memfasilitasi pelaksanaan peringatan hari nasional (Hari Anak, Hari Lanjut Usia Nasional, Disabilitas Internasional, dan lainnya). Perayaan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan tanggal 3 Desember sebagai hari Disabilitas Internasional, melalui kegiatan: 1. Pelayanan kesehatan dasar 2. Pemberian sembako, alat bantu dan sandang 3. Gerakan kampanye peduli lanjut usia dan disabilitas 4. Senam sehat 5. Pameran kerajinan 6. Kunjungan ke rumah lansia dan disabilitas 7. Lomba kreativitas 8. Apel hari Lansia dan Disabilitas", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1778, "kode_ssd": "1.06.000199", "uraian": "Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasilitasi proses pengangkatan anak meliputi Pelaporan yaitu proses penyampaian laporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari pekerja sosial profesional dan orang tua angkat kepada kepala dinas sosial setempat, Kementerian Sosial, dan\/atau Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di negara setempat. Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak dibuat dalam bentuk laporan kelayakan COTA (Calon Orang Tua Angkat), laporan perkembangan anak, dan laporan kepindahan.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1779, "kode_ssd": "1.06.000200", "uraian": "Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin dimaksudkan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan agar meningkat pendapatannya serta pemberian pendampingan usaha sehingga usaha yang dikelola mengalami kemajuan, dikelola dengan baik sehingga pendapatannya meningkat", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1780, "kode_ssd": "1.06.000201", "uraian": "Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1781, "kode_ssd": "1.06.000202", "uraian": "Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL)", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1782, "kode_ssd": "1.06.000203", "uraian": "Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial", "satuan": "Daerah", "definisi": "Pemetaan rawan konflik sosial meliputi pengumpulan data lokasi, potensi\/ancaman konflik sosial, analisis kajian, hingga penyusunan peta dan dokumen kajian rawan konflik sosial.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1783, "kode_ssd": "1.06.000204", "uraian": "Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyelenggaran penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana (fase pra, saat, dan pasca bencana), baik bencana alam, non-alam, dan sosial, pada masyarakat di lokasi rawan\tOPD Urusan", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1784, "kode_ssd": "1.06.000205", "uraian": "Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana", "satuan": "Orang", "definisi": "Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS). Kegiatan Tagana Masuk Sekolah diberikan 7 pilihan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan di lingkungan pendidikan secara berkesinambungan, yaitu : 1. Pengenalan Jenis Bencana dan Model Menghadapi Bencana 2. Strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana 3. Pengorganisasian Penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan 4. Menentukan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di satuan Pendidikan 5. Menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyampaian informasi\/laporan dan permohonan pertolongan 7. Penyelenggaraan kegiatan simulasi kebencanaan secara rutin", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1785, "kode_ssd": "1.06.000206", "uraian": "Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Pelatihan tenaga sukarelawan tenaga Pordam dilaksanakan untuk membantu masyarakat bila terjadi bencana sosial dan non alam", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1786, "kode_ssd": "1.06.000207", "uraian": "Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya", "satuan": "Orang", "definisi": "Peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada TAGANA. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1787, "kode_ssd": "1.06.000208", "uraian": "Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi", "satuan": "Orang", "definisi": "TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1788, "kode_ssd": "1.06.000209", "uraian": "Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi", "satuan": "Desa\/Kelurahan", "definisi": "Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan masyarakat di wilayah rawan bencana dalam mengantisipasi terhadap kejadian bencana. Kegiatan ini meliputi kegiatan: 1) sosialisasi, 2) pembinaan\/pelatihan, 3) simulasi, dan 4) pengadaan logistik kebencanaan untuk lumbung sosial", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1789, "kode_ssd": "1.06.000210", "uraian": "Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai", "satuan": "Orang", "definisi": "Bantuan langsung berupa uang tunai yang meliputi: santunan ahli waris, santunan bagi korban luka, bahan bangunan rumah, isi hunian tetap, dan\/atau penguatan ekonomi bagi korban bencana. Penguatan ekonomi yang dimaksud agar korban bencana mampu bertahan hidup hingga pulih kembali secara sosial.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1790, "kode_ssd": "1.06.000211", "uraian": "Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional", "satuan": "Orang", "definisi": "Fasilitasi perseorangan atau kelompok untuk berziarah atau studi ke TMPN Kabupaten\/Kota. Studi berupa penyediaan data dan informasi dari yang dimakamkan (perpustakaan, karya ilmiah, buku), ruang diorama, balai pelestarian, ruang temu ilmiah, dst.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1791, "kode_ssd": "1.06.000212", "uraian": "orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional", "satuan": "Orang", "definisi": "OPD Sosial menerima surat pemberitahuan dari Komando Distrik Militer untuk pemakaman. Kemudian OPD Sosial menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, tenaga pemakaman, dan melaksanakan penguburan.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1792, "kode_ssd": "1.06.000219", "uraian": "Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda demi kesinambungan perjuangan bangsa. 2) Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagai yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan dari penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1793, "kode_ssd": "1.06.000233", "uraian": "Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL)", "bidang_urusan": "1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1794, "kode_ssd": "2.07.000001", "uraian": "Angkatan Kerja (AK)", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1795, "kode_ssd": "2.07.000002", "uraian": "Asosiasi pengusaha dan SP\/SB (WLKP Online) yang diverifikasi", "satuan": "Asosiasi", "definisi": "Pengusaha:\r\na. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik \r\nb. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan \r\nc. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.\r\n\r\nSerikat Pekerja\/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja\/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta\r\nmelindungi hak dan kepentingan Pekerja\/Buruh serta\r\nmeningkatkan kesejahteraan Pekerja\/Buruh dan keluarganya.", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1796, "kode_ssd": "2.07.000005", "uraian": "CPMI\/PMI", "satuan": "Orang", "definisi": "Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten\/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan\r\n\r\nPekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1797, "kode_ssd": "2.07.000018", "uraian": "Instruktur pemerintah", "satuan": "Orang", "definisi": "Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional\r\nyang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,\r\nwewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang\r\nberkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan\r\npelatihan.", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1798, "kode_ssd": "2.07.000019", "uraian": "Instruktur swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi\/lembaga milik pemerintah", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1799, "kode_ssd": "2.07.000024", "uraian": "Kapasitas terpasang pemerintah", "satuan": "Orang", "definisi": "Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1800, "kode_ssd": "2.07.000029", "uraian": "kecelakaan kerja", "satuan": "Kasus", "definisi": "Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1801, "kode_ssd": "2.07.000032", "uraian": "Lembaga Bipartit", "satuan": "Lembaga", "definisi": "LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja\/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja\/buruh", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1802, "kode_ssd": "2.07.000035", "uraian": "Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat \r\npengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1803, "kode_ssd": "2.07.000036", "uraian": "Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat \r\npengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1804, "kode_ssd": "2.07.000038", "uraian": "LKS Tripartit", "satuan": "Lembaga", "definisi": "LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja\/serikat buruh, dan Pemerintah.", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1805, "kode_ssd": "2.07.000042", "uraian": "LPKS yang dibina", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1806, "kode_ssd": "2.07.000046", "uraian": "Lulusan pelatihan pemerintah", "satuan": "Orang", "definisi": "Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan\r\nlulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1807, "kode_ssd": "2.07.000047", "uraian": "Lulusan pelatihan swasta", "satuan": "Orang", "definisi": "Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan\r\nlulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1808, "kode_ssd": "2.07.000048", "uraian": "Mediator", "satuan": "Orang", "definisi": "PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1809, "kode_ssd": "2.07.000049", "uraian": "Nama Program Pelatihan", "satuan": "Program", "definisi": "Jumlah Program PBK.\r\nProgram PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1810, "kode_ssd": "2.07.000053", "uraian": "Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.\r\nPenyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat.\r\nBimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1811, "kode_ssd": "2.07.000056", "uraian": "Pencari Kerja", "satuan": "Orang", "definisi": "Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1812, "kode_ssd": "2.07.000057", "uraian": "Pencari kerja ditempatkan", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1813, "kode_ssd": "2.07.000058", "uraian": "Pencari kerja terdaftar", "satuan": "Orang", "definisi": "Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan \/ atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan\/atau pemberi kerja.", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1814, "kode_ssd": "2.07.000059", "uraian": "Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair\/Bursa Kerja", "satuan": "Orang", "definisi": "Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.\r\n\r\nPameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1815, "kode_ssd": "2.07.000066", "uraian": "Penduduk Usia Kerja (PUK)", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1816, "kode_ssd": "2.07.000070", "uraian": "Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daaerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Proviinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1817, "kode_ssd": "2.07.000072", "uraian": "Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1818, "kode_ssd": "2.07.000074", "uraian": "Peraturan Perusahaan (WLKP Online)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1819, "kode_ssd": "2.07.000077", "uraian": "Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online.\r\n\r\nPerjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja\/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja\/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1820, "kode_ssd": "2.07.000078", "uraian": "Perkara Perselisihan yang terselesaikan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja\/buruh atau serikat pekerja\/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja\/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1821, "kode_ssd": "2.07.000080", "uraian": "Persediaan Tenaga Kerja", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai\r\nkarakteristiknya", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1822, "kode_ssd": "2.07.000082", "uraian": "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS", "satuan": "Perusahaan", "definisi": "Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1823, "kode_ssd": "2.07.000083", "uraian": "Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang", "satuan": "Perusahaan", "definisi": "Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang atau lebih", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1824, "kode_ssd": "2.07.000084", "uraian": "Perusahaan Kecil", "satuan": "Perusahaan", "definisi": "Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri\r\nsendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan\r\nusaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan\r\ncabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi\r\nbagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha\r\nMenengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha\r\nKecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20\/2008", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1825, "kode_ssd": "2.07.000086", "uraian": "Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar", "satuan": "Perusahaan", "definisi": "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan\r\ndan\/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria\r\nUsaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20\/2008\r\n2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri\r\nsendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan\r\nusaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan\r\ncabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi\r\nbagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha\r\nMenengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha\r\nKecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20\/2008\r\n3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang\r\nberdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau\r\nbadan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau\r\ncabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi\r\nbagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha\r\nKecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau\r\nhasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-\r\nUndang 20\/2008\r\n4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang\r\ndilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih\r\natau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha\r\nMenengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau\r\nswasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan\r\nkegiatan ekonomi di Indonesia.", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1826, "kode_ssd": "2.07.000087", "uraian": "Perusahaan peserta jamsostek aktif", "satuan": "Perusahaan", "definisi": "Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1827, "kode_ssd": "2.07.000088", "uraian": "Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan", "satuan": "Perusahaan", "definisi": "Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 13, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1828, "kode_ssd": "2.07.000095", "uraian": "Petugas Antar Kerja", "satuan": "Orang", "definisi": "Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1829, "kode_ssd": "2.07.000096", "uraian": "PMI Purna", "satuan": "Orang", "definisi": "Pekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara\r\nIndonesia yang telah melakukan\r\npekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah\r\nRepublik Indonesia", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1830, "kode_ssd": "2.07.000097", "uraian": "PMI yang di tempatkan", "satuan": "Orang", "definisi": "Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1831, "kode_ssd": "2.07.000100", "uraian": "Produktivitas Tenaga Kerja", "satuan": "Juta Rupiah\/Tenaga Kerja", "definisi": "Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1832, "kode_ssd": "2.07.000102", "uraian": "Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana dan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1833, "kode_ssd": "2.07.000109", "uraian": "Tenaga Kerja Disabilitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan\/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1834, "kode_ssd": "2.07.000110", "uraian": "Tenaga kerja peserta jamsostek aktif", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1835, "kode_ssd": "2.07.000114", "uraian": "Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan\/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1836, "kode_ssd": "2.07.000123", "uraian": "Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1837, "kode_ssd": "2.07.000125", "uraian": "Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan antar lembaga terkait", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1838, "kode_ssd": "2.07.000127", "uraian": "Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Pengawasan terhadap Lembaga berbadan hukum PT (LPTKS dan Job Portal) dan Lembaga berbadan usaha (LPPRT) yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1839, "kode_ssd": "2.07.000128", "uraian": "Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL", "satuan": "Orang", "definisi": "Pencari kerja yang mendapatkan layanan AKAD dan AKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pengguna tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 12, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1840, "kode_ssd": "2.07.000129", "uraian": "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS", "satuan": "Perusahaan", "definisi": "Perusahaan yang terdaftar sebagai Lembaga berbadan hukum PT yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri", "bidang_urusan": "2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1841, "kode_ssd": "2.08.000001", "uraian": "Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Sarana antara lain lembaga layanan UPTD PPA, rumah aman", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1842, "kode_ssd": "2.08.000002", "uraian": "Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan", "satuan": "Orang", "definisi": "Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1843, "kode_ssd": "2.08.000003", "uraian": "Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab\/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1844, "kode_ssd": "2.08.000005", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1845, "kode_ssd": "2.08.000006", "uraian": "Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten\/Kota yang tersedia", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1846, "kode_ssd": "2.08.000008", "uraian": "Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Meliputi : 1. penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. pembentukan\/ pendampingan Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) sesuai pedoman teknis yg ditetapkan 3. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab\/kota dalam penyediaan", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1847, "kode_ssd": "2.08.000009", "uraian": "Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1848, "kode_ssd": "2.08.000011", "uraian": "Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak", "satuan": "Dokumen", "definisi": "KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1849, "kode_ssd": "2.08.000012", "uraian": "Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1850, "kode_ssd": "2.08.000013", "uraian": "Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1851, "kode_ssd": "2.08.000015", "uraian": "DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1852, "kode_ssd": "2.08.000017", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1853, "kode_ssd": "2.08.000018", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1854, "kode_ssd": "2.08.000019", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1855, "kode_ssd": "2.08.000021", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1856, "kode_ssd": "2.08.000023", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1857, "kode_ssd": "2.08.000024", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 12, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1858, "kode_ssd": "2.08.000025", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1859, "kode_ssd": "2.08.000026", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1860, "kode_ssd": "2.08.000028", "uraian": "Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten\/Kota", "satuan": "Layanan", "definisi": "Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1861, "kode_ssd": "2.08.000029", "uraian": "layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Layanan", "definisi": "Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara\/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1862, "kode_ssd": "2.08.000031", "uraian": "Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan", "satuan": "Layanan", "definisi": "Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara\/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1863, "kode_ssd": "2.08.000032", "uraian": "lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten\/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab\/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 12, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1864, "kode_ssd": "2.08.000034", "uraian": "Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten\/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab\/kota.", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1865, "kode_ssd": "2.08.000036", "uraian": "organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen\/Kota", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten\/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1866, "kode_ssd": "2.08.000038", "uraian": "Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten\/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1867, "kode_ssd": "2.08.000039", "uraian": "organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten\/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1868, "kode_ssd": "2.08.000041", "uraian": "Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1869, "kode_ssd": "2.08.000042", "uraian": "Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1870, "kode_ssd": "2.08.000043", "uraian": "Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Jejaring Antar Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab\/kota dapat diperoleh dari pertemuan koordinasi, kegiatan teknis lainnya berupa saran\/masukan terkait kebutuhan kolaborasi dan sinergitas layanan kualitas keluarga Kewenangan Kab\/Kota.", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1871, "kode_ssd": "2.08.000044", "uraian": "Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1872, "kode_ssd": "2.08.000045", "uraian": "Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab\/Kota sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK\/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya.", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1873, "kode_ssd": "2.08.000047", "uraian": "Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab\/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1874, "kode_ssd": "2.08.000048", "uraian": "Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1875, "kode_ssd": "2.08.000049", "uraian": "Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Meliputi : (1) advokasi\/ penguatan\/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1876, "kode_ssd": "2.08.000051", "uraian": "Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten\/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1877, "kode_ssd": "2.08.000054", "uraian": "perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten\/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat", "satuan": "Orang", "definisi": "Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1878, "kode_ssd": "2.08.000055", "uraian": "SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten\/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab\/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator\/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1879, "kode_ssd": "2.08.000057", "uraian": "SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten\/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1880, "kode_ssd": "2.08.000059", "uraian": "SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten\/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab\/kota.", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1881, "kode_ssd": "2.08.000061", "uraian": "Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1882, "kode_ssd": "2.08.000067", "uraian": "Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan", "satuan": "Lembaga", "definisi": "", "bidang_urusan": "2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1883, "kode_ssd": "2.09.000021", "uraian": "Jenis pangan lokal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah)", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1884, "kode_ssd": "2.09.000030", "uraian": "Konsumsi per kapita per tahun", "satuan": "Laporan", "definisi": "Capaian konsumsi energi (kkal\/kap\/hari), konsumsi protein (gram\/kap\/hari) dan konsumsi pangan utama (kg\/kapita\/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama mencakup konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1885, "kode_ssd": "2.09.000053", "uraian": "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1886, "kode_ssd": "2.09.000063", "uraian": "Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah kebutuhan pangan lokal dalam satuan kg\/kap\/tahun dan ton\/tahun selama lima tahun ke depan yang dihitung dari tahun dasar angka konsumsi pangan dikali jumlah penduduk (komoditas pangan lokal yang akan dikembangkan, ditetapkan oleh pimpinan daerah dan\/atau sejalan dengan kebijakan pusat)", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1887, "kode_ssd": "2.09.000068", "uraian": "Target konsumsi pangan per kapita per tahun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sasaran total konsumsi energi (kkal\/kap\/hari), total konsumsi protein (gram\/kap\/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang dihitung dari data dasar konsumsi pangan aktual. (Target konsumsi pangan tercantum dalam RPJMD\/dokumen perencanaan pembangunan kabupaten\/ target konsumsi energi sejalan dengan standar AKE yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku). Penetapan target skor PPH kabupaten\/kota mengacu pada Perbadan 11\/2023 tentang Pola Pangan Harapan.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1888, "kode_ssd": "2.09.000076", "uraian": "Data daerah rentan rawan pangan", "satuan": "Laporan", "definisi": "data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1889, "kode_ssd": "2.09.000078", "uraian": "Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani\/peternak\/penggilingan) dan tingkat konsumen (pedagang grosir\/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1890, "kode_ssd": "2.09.000079", "uraian": "Data Jumlah Penduduk", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1891, "kode_ssd": "2.09.000081", "uraian": "Data Konsumsi Pangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66\/2021", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1892, "kode_ssd": "2.09.000082", "uraian": "Data Perdagangan Antar Wilayah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten\/kota dengan tujuan diperdagangkan\/diedarkan\/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1893, "kode_ssd": "2.09.000083", "uraian": "Data Produksi Pangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi dan kabupaten\/kota, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara)", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1894, "kode_ssd": "2.09.000084", "uraian": "Data Stok Pangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data jumlah bahan pangan yang disimpan\/dikuasai oleh pemerintah\/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani\/rumah tangga, dan pasar\/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66\/2021", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1895, "kode_ssd": "2.09.000086", "uraian": "Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala", "satuan": "Laporan", "definisi": "Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir\/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1896, "kode_ssd": "2.09.000087", "uraian": "Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala", "satuan": "Laporan", "definisi": "Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat produsen (petani\/peternak\/penggilingan) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1897, "kode_ssd": "2.09.000097", "uraian": "Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi\/sinkronisasi\/sosialisasi\/monev keamanan dan mutu pangan, dan\/atau berupa penyediaan media cetak\/elektronik sebagai bahan edukasi, komunikasi dan informasi", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1898, "kode_ssd": "2.09.000100", "uraian": "Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1899, "kode_ssd": "2.09.000101", "uraian": "Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah Laporan hasil pembinaan pelaku usaha pangan segar", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1900, "kode_ssd": "2.09.000102", "uraian": "Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang \r\ndilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan \r\niklan pangan", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1901, "kode_ssd": "2.09.000103", "uraian": "Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas \r\nkeamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan sesuai dengan persyaratan \r\nPeraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2023", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1902, "kode_ssd": "2.09.000105", "uraian": "Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Data gudang CPP, lumbung pangan ataupun infrastruktur lain yang memiliki fungsi yang sama dan sarana pendukung yang dimiliki", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1903, "kode_ssd": "2.09.000109", "uraian": "Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah sertifikat registrasi PSAT PDUK label hjau yang diterbitkan kepada pelaku usaha PDUK yang telah memenuhi komitmen sesuai persyaratan registrasi PSAT PDUK", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1904, "kode_ssd": "2.09.000113", "uraian": "Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah kelembagaan distribusi pangan untuk aksesibilitas pangan masyarakat", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1905, "kode_ssd": "2.09.000114", "uraian": "Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1906, "kode_ssd": "2.09.000115", "uraian": "Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala", "satuan": "Laporan", "definisi": "Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen\/penggilingan\/pedagang\/ asosiasi\/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1907, "kode_ssd": "2.09.000118", "uraian": "Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah pelaksanaan kegiatan dan volume pendistribusian bahan pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1908, "kode_ssd": "2.09.000119", "uraian": "Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah\/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1909, "kode_ssd": "2.09.000120", "uraian": "Jumlah pelaku usaha pangan lokal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah UMKM\/UKM\/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1910, "kode_ssd": "2.09.000126", "uraian": "Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi\/promosi\/kampanye\/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1911, "kode_ssd": "2.09.000132", "uraian": "Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai data dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang mencerminkan aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan unit analisisnya data di tingkat kabuapten\/kota. Yang dilakukan secara berkala (bulanan)", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1912, "kode_ssd": "2.09.000134", "uraian": "Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1913, "kode_ssd": "2.09.000135", "uraian": "Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software\/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian pangan", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1914, "kode_ssd": "2.09.000137", "uraian": "Jumlah Usaha Pangan Lokal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah UMKM\/UKM\/kelompok usaha yang mengolah aneka pangan berbahan baku lokal", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1915, "kode_ssd": "2.09.000138", "uraian": "Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi", "satuan": "Laporan", "definisi": "data banyaknya dan sebaran pangan pokok yang terdistribusi", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1916, "kode_ssd": "2.09.000139", "uraian": "Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi", "satuan": "Laporan", "definisi": "data banyaknya dan sebaran pangan lainnya yang terdistribusi", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1917, "kode_ssd": "2.09.000142", "uraian": "Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penentuan harga minimum pangan pokok lokal", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1918, "kode_ssd": "2.09.000143", "uraian": "Data harga minimum pangan pokok lokal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Informasi harga pangan pokok lokal yang diproduksi dan\/atau dikonsumsi di wilayah setempat untuk dilakukan penentuan harga minimumnya", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1919, "kode_ssd": "2.09.000144", "uraian": "Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan konsumsi pangan B2SA di desa\/kelurahan di kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1920, "kode_ssd": "2.09.000145", "uraian": "Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun", "satuan": "Laporan", "definisi": "Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD\/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1921, "kode_ssd": "2.09.000149", "uraian": "Indeks Ketahanan Pangan Level Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan level desa\/kelurahan.\r\nNilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kelurahan\/desa) dan peringkat (ranking) relatif antara satu desa\/kelurahan dibandingkan dengan desa\/kelurahan lainnya.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1922, "kode_ssd": "2.09.000152", "uraian": "Data Penerima Manfaat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penerima manfaat dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten\/kota di desa\/kelurahan rentan rawan pangan atau terdampak bencana", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1923, "kode_ssd": "2.09.000153", "uraian": "Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1924, "kode_ssd": "2.09.000155", "uraian": "Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan melalui online single submision (OSS) untuk pelaku usaha UMK tanpa klaim dalam jangka waktu satu tahun", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1925, "kode_ssd": "2.09.000159", "uraian": "Rekomendasi Keamanan dan\/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan\/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masing-masing, dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1926, "kode_ssd": "2.09.000160", "uraian": "Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan\/atau mutu pangan segar", "satuan": "Persentase", "definisi": "Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan\/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1927, "kode_ssd": "2.09.000190", "uraian": "data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab\/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1928, "kode_ssd": "2.09.000210", "uraian": "Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penguatan penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan, jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1929, "kode_ssd": "2.09.000211", "uraian": "Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan antar instansi dan pelaku usaha dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan dan penguatan jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1930, "kode_ssd": "2.09.000212", "uraian": "Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya", "satuan": "Laporan", "definisi": "Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi\/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1931, "kode_ssd": "2.09.000213", "uraian": "Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1932, "kode_ssd": "2.09.000214", "uraian": "Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah stok dan jumlah pelepasan cadangan pangan pemerintah yang dilakukan akibat penurunan mutu", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1933, "kode_ssd": "2.09.000215", "uraian": "Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1934, "kode_ssd": "2.09.000216", "uraian": "Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1935, "kode_ssd": "2.09.000217", "uraian": "Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1936, "kode_ssd": "2.09.000219", "uraian": "Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan", "satuan": "Unit", "definisi": "Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1937, "kode_ssd": "2.09.000255", "uraian": "Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data jumlah LPM, data pengadaan dan stok pangan yang dikelola LPM, jenis pangan yang dikelola LPM", "bidang_urusan": "2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1938, "kode_ssd": "2.10.000001", "uraian": "Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dan ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1939, "kode_ssd": "2.10.000002", "uraian": "Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bentuk ganti kerugian yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir\r\n\r\nNaskah dinas kesepakatan, memuat:\r\na. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang \r\nb. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak dan\r\nc. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1940, "kode_ssd": "2.10.000003", "uraian": "Berita Acara kesepakatan desain konsolidasi tanah", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan desain konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1941, "kode_ssd": "2.10.000004", "uraian": "Berita Acara kesepakatan rencana aksi", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan rencana aksi yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1942, "kode_ssd": "2.10.000006", "uraian": "Berita Acara pelepasan hak atas tanah\/ garapan dalam rangka konsolidasi tanah", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan pelepasan hak atas tanah\/garapan dalam rangka konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1943, "kode_ssd": "2.10.000007", "uraian": "Berita Acara penerapan desain konsolidasi tanah", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap penerapan desain konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1944, "kode_ssd": "2.10.000008", "uraian": "Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap pengumpulan data fisik dan yuridis yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1945, "kode_ssd": "2.10.000009", "uraian": "Berita Acara penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1946, "kode_ssd": "2.10.000012", "uraian": "Daftar Nominatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan daftar nominatif", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1947, "kode_ssd": "2.10.000013", "uraian": "Daftar peniaian Objek Konsolidasi Tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan penilaian objek konsolidasi tanah dalam bentuk tabel", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1948, "kode_ssd": "2.10.000014", "uraian": "Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan inventarisasi data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1949, "kode_ssd": "2.10.000015", "uraian": "Data aset tanah pemerintah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan inventarisasi data aset tanah pemerintah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1950, "kode_ssd": "2.10.000016", "uraian": "Data fisik Objek Pengadaan Tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "a. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi\r\nb. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang\r\nc. Hasil pelaksanaan berupa Peta Bidang Tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1951, "kode_ssd": "2.10.000017", "uraian": "Data hasil penanganan permasalahan hukum pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil penanganan permasalahan hukum pertanahan dalam bentuk tabular", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1952, "kode_ssd": "2.10.000018", "uraian": "Data imeum mukim\/keuchik yang mengikuti kegiata pembinaan pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pertanahan bagi Imeum Mukim\/Keuchik", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1953, "kode_ssd": "2.10.000019", "uraian": "Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah Lintas Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Provinsi", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1954, "kode_ssd": "2.10.000022", "uraian": "Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data nama pemilik tanah\r\nData alamat", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1955, "kode_ssd": "2.10.000023", "uraian": "Data inventarisasi tanah absente", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data lokasi tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1956, "kode_ssd": "2.10.000024", "uraian": "Data inventarisasi tanah kelebihan maksimum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data lokasi", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1957, "kode_ssd": "2.10.000026", "uraian": "Data inventarisasi tanah kosong", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data yang di inventarisasi adalah alamat lokasi bidang tanah, perkiraan luas bidang tanah, dan data pemilik bidang tanah.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1958, "kode_ssd": "2.10.000027", "uraian": "Data masyarakat hukum adat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.\r\n\r\nData Masyarakat Hukum Adat diperoleh dari prose identifikasi, verifikasi dan validasi MHA", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1959, "kode_ssd": "2.10.000028", "uraian": "Data Pemetaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Pemetaan tanah ulayat dalam 1 Daerah Kabupaten\/Kota yang disusun melalui Keputusan Kepala Daerah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1960, "kode_ssd": "2.10.000029", "uraian": "Data penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1961, "kode_ssd": "2.10.000030", "uraian": "Data pengukuran", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan mengenai Pengukuran tanah ulayat dalam 1 Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1962, "kode_ssd": "2.10.000031", "uraian": "Data sempadan pantai yang teridentifikasi dan terinventarisasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi mengenai Sempadan Pantai", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1963, "kode_ssd": "2.10.000032", "uraian": "Data sengketa, konflik dan perkara", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. \r\nKonflik : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas \r\nMediasi penyelesaian sengketa dan konflik disesuaikan dengan jenis kasus pertanahan \r\nInventarisasi dan mediasi merupakan rangkaian upaya penyelesaian sengketa oleh pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1964, "kode_ssd": "2.10.000033", "uraian": "Data spasial (peta) batas tanah ulayat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Setelah dilakukan pengukutan terhadap batas-batas bidang Tanah Ulayan Kesatuan MHA yang telah ditetapkan, maka dilakukan pemetaan atas bidang tanah dalam peta pendaftaran tanah.\r\n\r\nPengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai dengan kaidan pengukuran dan pemetaan bidang tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1965, "kode_ssd": "2.10.000034", "uraian": "Data tanah milik masyarakat miskin", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil inevntarisasi tanah milik masyarakat miskin", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1966, "kode_ssd": "2.10.000035", "uraian": "Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil identifikasi dan inventarisai mengenai tanah wilayah perbatasan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1967, "kode_ssd": "2.10.000036", "uraian": "Data wilayah pulau terpencil yang teridentifikasi dan terinventarisasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi mengenai pulau terpencil", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1968, "kode_ssd": "2.10.000037", "uraian": "Data yuridis Objek Pengadaan Tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, paling kurang:\r\na. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak\r\nb. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak\r\nc. bukti penguasaan dan\/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan\/atau benda yang berkaitan dengan tanah\r\nd. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang\r\ne. status tanah dan dokumennya\r\nf. jenis penggunaan dan pemanfaatan\r\ng. pemilikan dan\/atau penguasaan tanah, bangunan, dan\/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah\r\nh. pembebanan Hak Atas Tanah\r\ni. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1969, "kode_ssd": "2.10.000038", "uraian": "Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten (terlampir)", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1970, "kode_ssd": "2.10.000040", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1971, "kode_ssd": "2.10.000041", "uraian": "Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1972, "kode_ssd": "2.10.000042", "uraian": "Dokumen kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1973, "kode_ssd": "2.10.000043", "uraian": "Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1974, "kode_ssd": "2.10.000044", "uraian": "Dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1975, "kode_ssd": "2.10.000045", "uraian": "Dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1976, "kode_ssd": "2.10.000046", "uraian": "Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah absente", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1977, "kode_ssd": "2.10.000047", "uraian": "Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1978, "kode_ssd": "2.10.000049", "uraian": "Dokumen pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "penguatan kapasitas kelembagaan pertanahan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1979, "kode_ssd": "2.10.000050", "uraian": "Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pertanahan kasultanan dan kadipaten", "satuan": "Dokumen", "definisi": "peningkatan kapasitas lembaga pertanahan kasultanan dan kadipaten", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1980, "kode_ssd": "2.10.000051", "uraian": "Dokumen pelaksanaan survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah\/Pemda", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1981, "kode_ssd": "2.10.000052", "uraian": "Dokumen pemanfaatan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "SIMTANAH menjadi bagian dari Decision Support Sistem dan Perencanaan Pembangunan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1982, "kode_ssd": "2.10.000053", "uraian": "Dokumen pembinaan kerjasama pendidikan pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama Pendidikan Pertanahan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1983, "kode_ssd": "2.10.000054", "uraian": "Dokumen pemeliharaan Dokumen pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dokumen pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1984, "kode_ssd": "2.10.000055", "uraian": "Dokumen penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten dilaksanakan dengan tujuan dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang - Undang tentang keistimewaan DIY", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1985, "kode_ssd": "2.10.000056", "uraian": "Dokumen pencatatan dalam daftar tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil pencatatan dalam daftar tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1986, "kode_ssd": "2.10.000057", "uraian": "Dokumen pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1987, "kode_ssd": "2.10.000059", "uraian": "Dokumen peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelayanan dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1988, "kode_ssd": "2.10.000060", "uraian": "Dokumen perencanaan konsolidasi tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perencanaan Konsolidasi Tanah adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1989, "kode_ssd": "2.10.000062", "uraian": "Dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data hasil Inventarisasi Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah. Data yang dihimpun merupakan data pada Tahap Pra Perencanaan, Tahapan Perencanaan dan Tahapan Persiapan. Pada Tahap Pra Perencanaan didasarkan pada dokumen perencanaan dari Instansi yang Memerlukan Tanah (RPJMD, Renstrada, DIPA, RKPD). Pada Tahap Perencanaan didasarkan pada Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Pada Tahap Persiapan didasarkan pada Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Surat Keputusan Penetapan Lokasi", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1990, "kode_ssd": "2.10.000063", "uraian": "Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1991, "kode_ssd": "2.10.000064", "uraian": "Dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1992, "kode_ssd": "2.10.000065", "uraian": "Dokumen rencana program\/kegiatan urusan pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan rencana program\/kegiatan urusan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1993, "kode_ssd": "2.10.000066", "uraian": "Dokumen sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Salah satu tahapan pelaksanaan redistribusi tanah adalah Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Pada tahap Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), peran bupati\/walikota adalah sebagai ketua PPL.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1994, "kode_ssd": "2.10.000067", "uraian": "Dokumen survei dan pengukuran tana hak milik masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1995, "kode_ssd": "2.10.000068", "uraian": "Dokumen survei dan pengukuran tanah HGU\/HGB", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU\/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU\/HGB", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1996, "kode_ssd": "2.10.000070", "uraian": "Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1997, "kode_ssd": "2.10.000071", "uraian": "Keputusan penegasan tanah objek konsolidasi tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penegasan tanah sebagai objek Konsolidasi Tanah dilakukan untuk memberikan kewenangan kepada Tim Perencana\/Pelaksana dalam menata kembali bidang tanah sesuai desain Konsolidasi Tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1998, "kode_ssd": "2.10.000072", "uraian": "Laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong", "satuan": "Laporan", "definisi": "Koordinasi dalam penyelesaian permasalahan tanah kosong yang berada dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota atau lintas Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 1999, "kode_ssd": "2.10.000073", "uraian": "Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dalam PP 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewenangan dibidang pertanahan yang diserahkan ke daerah adalah perencanaan penggunaan tanah.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2000, "kode_ssd": "2.10.000074", "uraian": "Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program\/kegiatan urusan pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program\/Kegiatan Urusan Pertanahan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2001, "kode_ssd": "2.10.000075", "uraian": "Laporan survei batas tanah ulayat", "satuan": "Laporan", "definisi": "Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah. Tanah ulayat dapat ditetapkan apabila MHA telah diakui keberadaannya melalui keputusan kepala daerah. Sebelum penetapan tanah ulayat perlu dilaksanakan survei dan pemetaan batas", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2002, "kode_ssd": "2.10.000076", "uraian": "layanan bantuan hukum perkara pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. \r\n2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.\r\n3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.\r\n4. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2003, "kode_ssd": "2.10.000077", "uraian": "Lembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan dari Ketua Tim Perencana\/Pelaksana", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2004, "kode_ssd": "2.10.000078", "uraian": "Nomor identifikasi bidang tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat permohonan penomoran identifikasi bidang tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2005, "kode_ssd": "2.10.000080", "uraian": "Penetapan nilai oleh tim Penilai", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan nilai oleh tim Penilai", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2006, "kode_ssd": "2.10.000081", "uraian": "Perda tentang RTRW Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Bukan Urusan Pertanahan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2007, "kode_ssd": "2.10.000082", "uraian": "Peta Bidang Tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Lembaran peta bidang tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2008, "kode_ssd": "2.10.000083", "uraian": "Peta desain konsolidasi tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan dari Ketua Tim Perencana\/Pelaksana", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2009, "kode_ssd": "2.10.000084", "uraian": "Peta lokasi HGU\/HGB", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU\/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU\/HGB", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2010, "kode_ssd": "2.10.000085", "uraian": "Peta lokasi tanah hak milik masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2011, "kode_ssd": "2.10.000086", "uraian": "Rencana aksi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Catatan resmi pelaksanaan rencana aksi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2012, "kode_ssd": "2.10.000088", "uraian": "Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan penetapan daftar subyek untuk diberikan santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2013, "kode_ssd": "2.10.000089", "uraian": "Surat pengaduan (berasal dari perorangan\/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.\r\nKonflik : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas\r\nMediasi penyelesaian sengketa dan konflik disesuaikan dengan jenis kasus pertanahan\r\nInventarisasi dan mediasi merupakan rangkaian upaya penyelesaian sengketa oleh pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2014, "kode_ssd": "2.10.000091", "uraian": "Surat tanda bukti hak atas tanah", "satuan": "Surat", "definisi": "Semua bidang tanah yang telah ditetapkan keputusan pemberian haknya diterbitkan Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah termasuk TP dan\/atau TUB.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2015, "kode_ssd": "2.10.000098", "uraian": "Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2016, "kode_ssd": "2.10.000103", "uraian": "Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "hasil Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong berupa berita acara", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2017, "kode_ssd": "2.10.000105", "uraian": "Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota berupa Berita Acara.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2018, "kode_ssd": "2.10.000116", "uraian": "Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota berupa Berita Acara.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2019, "kode_ssd": "2.10.000118", "uraian": "Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten\/Kota berupa Dokumen Data.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2020, "kode_ssd": "2.10.000120", "uraian": "Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan", "satuan": "Layanan", "definisi": "Layanan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2021, "kode_ssd": "2.10.000142", "uraian": "Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "hasil Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2022, "kode_ssd": "2.10.000144", "uraian": "Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten\/kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "hasil Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten\/kota. berupa laporan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2023, "kode_ssd": "2.10.000145", "uraian": "Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten\/kota", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten\/kota berupa berita acara", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2024, "kode_ssd": "2.10.000148", "uraian": "Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "hasil Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat\/Ulayat verupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2025, "kode_ssd": "2.10.000149", "uraian": "Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak", "satuan": "Dokumen", "definisi": "hasil Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2026, "kode_ssd": "2.10.000150", "uraian": "Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA", "satuan": "Laporan", "definisi": "hasil Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik berupa laporan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2027, "kode_ssd": "2.10.000152", "uraian": "Jumlah MOU\/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "hasil Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2028, "kode_ssd": "2.10.000153", "uraian": "Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat", "satuan": "Sertifikat", "definisi": "Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat berupa sertifikat", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2029, "kode_ssd": "2.10.000154", "uraian": "Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "hasil Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2030, "kode_ssd": "2.10.000155", "uraian": "Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "hasil Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten\/kota berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2031, "kode_ssd": "2.10.000156", "uraian": "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2032, "kode_ssd": "2.10.000157", "uraian": "Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten\/kota.", "satuan": "Laporan", "definisi": "hasil Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten\/kota berupa laporan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2033, "kode_ssd": "2.10.000158", "uraian": "Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten\/kota", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten\/kota berupa berita acara", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2034, "kode_ssd": "2.10.000159", "uraian": "Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten\/Kota berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2035, "kode_ssd": "2.10.000160", "uraian": "Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten\/Kota berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2036, "kode_ssd": "2.10.000161", "uraian": "Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi", "satuan": "Laporan", "definisi": "hasil Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi berupa laporan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2037, "kode_ssd": "2.10.000162", "uraian": "Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten\/kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "hasil Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten\/kota berupa laporan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2038, "kode_ssd": "2.10.000163", "uraian": "Data ttanah adat\/ulayat di Kabupaten\/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "hasil Inventarisasi dan identifikasi tanah adat\/ulayat di di Kabupaten\/Kota berupa laporan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2039, "kode_ssd": "2.10.000164", "uraian": "Data tanah adat\/ulayat di Kabupaten\/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi\/Pendaftaran", "satuan": "Laporan", "definisi": "hasil Pemetaan dan Registrasi\/ pendaftaran tanah adat\/ulayat di Kabupaten\/Kota berupa laporan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2040, "kode_ssd": "2.10.000165", "uraian": "Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berupa Dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2041, "kode_ssd": "2.10.000166", "uraian": "Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Pemeliharaan Dokumen Pertanahan berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2042, "kode_ssd": "2.10.000167", "uraian": "Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2043, "kode_ssd": "2.10.000168", "uraian": "Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2044, "kode_ssd": "2.10.000169", "uraian": "Jumlah Dokumen Rencana Program\/Kegiatan Urusan Pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Perencanaan Program\/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2045, "kode_ssd": "2.10.000170", "uraian": "Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program\/Kegiatan Urusan Pertanahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program\/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa Laporan", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2046, "kode_ssd": "2.10.000171", "uraian": "Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan berupa Dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2047, "kode_ssd": "2.10.000172", "uraian": "Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa Dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2048, "kode_ssd": "2.10.000173", "uraian": "Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Hasil Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa berupa Berita Acara", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2049, "kode_ssd": "2.10.000174", "uraian": "Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan berupa Dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2050, "kode_ssd": "2.10.000175", "uraian": "Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)", "satuan": "Unit", "definisi": "Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan berupa Unit", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2051, "kode_ssd": "2.10.000179", "uraian": "Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) berupa Dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2052, "kode_ssd": "2.10.000180", "uraian": "Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) berupa Dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2053, "kode_ssd": "2.10.000198", "uraian": "Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah\/Pemda", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah\/Pemda berupa Dokumen", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2054, "kode_ssd": "2.10.000199", "uraian": "Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU\/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU\/HGB", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU\/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU\/HGB", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2055, "kode_ssd": "2.10.000201", "uraian": "Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Hasil Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2056, "kode_ssd": "2.10.000202", "uraian": "Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten\/Kota Yang Disediakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Hasil Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2057, "kode_ssd": "2.10.000203", "uraian": "Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Hasil Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2058, "kode_ssd": "2.10.000206", "uraian": "Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Hasil Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2059, "kode_ssd": "2.10.000208", "uraian": "Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Hasil Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2060, "kode_ssd": "2.10.000209", "uraian": "Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota berupa Laporan Koordinasi dan Fasilitasi", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2061, "kode_ssd": "2.10.000210", "uraian": "Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Hasil Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2062, "kode_ssd": "2.10.000211", "uraian": "Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2063, "kode_ssd": "2.10.000212", "uraian": "Dana Kerohiman merupakan dana santunan yang diberikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dalam rangka pembangunan di atas Tanah Musnah. Dana dimaksud diberikan apabila adanya Rekonstruksi atau reklamasi yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain diatas tanah musnah dimaksud.", "satuan": "Laporan", "definisi": "Hasil Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota berupa Laporan Dana Kerohiman", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2064, "kode_ssd": "2.10.000214", "uraian": "Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dari hasil Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2065, "kode_ssd": "2.10.000215", "uraian": "Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2066, "kode_ssd": "2.10.000216", "uraian": "Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen hasil Inventarisasi data Subjek Redistribusi Tanah", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2067, "kode_ssd": "2.10.000217", "uraian": "Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2068, "kode_ssd": "2.10.000218", "uraian": "Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Hasil Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2069, "kode_ssd": "2.11.000001", "uraian": "Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab\/kota pada n-1", "satuan": "Laporan", "definisi": "Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2070, "kode_ssd": "2.11.000004", "uraian": "Data Capaian IKLH Per tahun", "satuan": "Poin", "definisi": "Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2071, "kode_ssd": "2.11.000005", "uraian": "Data contoh uji", "satuan": "Data", "definisi": "Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan\/atau individu", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2072, "kode_ssd": "2.11.000006", "uraian": "Data hasil matriks integrasi\/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD", "satuan": "Laporan", "definisi": "Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten\/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2073, "kode_ssd": "2.11.000007", "uraian": "Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS", "satuan": "Laporan", "definisi": "Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2074, "kode_ssd": "2.11.000009", "uraian": "Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD", "satuan": "Laporan", "definisi": "Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2075, "kode_ssd": "2.11.000010", "uraian": "Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP", "satuan": "Laporan", "definisi": "Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2076, "kode_ssd": "2.11.000011", "uraian": "Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP", "satuan": "Laporan", "definisi": "Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2077, "kode_ssd": "2.11.000012", "uraian": "Data hasil Validasi KLHS", "satuan": "Laporan", "definisi": "a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang \r\nb. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2078, "kode_ssd": "2.11.000013", "uraian": "Data hasil Validasi KLHS RPJMD", "satuan": "Laporan", "definisi": "Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten\/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2079, "kode_ssd": "2.11.000014", "uraian": "Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2080, "kode_ssd": "2.11.000016", "uraian": "Data pencemaran dan\/atau kerusakan lingkungan yang ada", "satuan": "Data", "definisi": "Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2081, "kode_ssd": "2.11.000018", "uraian": "data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan\/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan\/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2082, "kode_ssd": "2.11.000019", "uraian": "Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Tersedianya identifikasi TPB", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2083, "kode_ssd": "2.11.000020", "uraian": "Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH", "satuan": "Laporan", "definisi": "a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang\r\nb. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2084, "kode_ssd": "2.11.000021", "uraian": "Data pengujian parameter kualitas lingkungan", "satuan": "Data", "definisi": "Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan\/atau individu", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2085, "kode_ssd": "2.11.000022", "uraian": "Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Tersedianya rumusan skenario TPB", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2086, "kode_ssd": "2.11.000023", "uraian": "Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten\/kota\r\n2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll\r\n3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2087, "kode_ssd": "2.11.000024", "uraian": "Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2088, "kode_ssd": "2.11.000026", "uraian": "Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab\/kota s.d. n-1", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2089, "kode_ssd": "2.11.000028", "uraian": "Dokumen DIKPLHD", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2090, "kode_ssd": "2.11.000029", "uraian": "Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2091, "kode_ssd": "2.11.000030", "uraian": "Dokumen Hasil Analisis\/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2092, "kode_ssd": "2.11.000033", "uraian": "Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten\/kota eksisting", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia\r\n2. jumlah kebijakan yang telah disusun", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2093, "kode_ssd": "2.11.000034", "uraian": "Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten\/kota yang direview", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah\r\n2. jumlah kebijakan yang disusun\r\n3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2094, "kode_ssd": "2.11.000036", "uraian": "Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2095, "kode_ssd": "2.11.000037", "uraian": "Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA\/TPST yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA\/TPST\r\n2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA\/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten\/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan)\r\n3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA\/TPST", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2096, "kode_ssd": "2.11.000039", "uraian": "Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2097, "kode_ssd": "2.11.000041", "uraian": "Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat:\r\na. pemanfaatan dan\/atau pencadangan sumber daya alam\r\nb. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan\/atau fungsi lingkungan \r\nc. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan\r\nd. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2098, "kode_ssd": "2.11.000042", "uraian": "Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat:\r\na. pemanfaatan dan\/atau pencadangan sumber daya alam\r\nb. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan\/atau fungsi lingkungan \r\nc. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan\r\nd. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2099, "kode_ssd": "2.11.000043", "uraian": "Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2100, "kode_ssd": "2.11.000044", "uraian": "Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab\/kota s.d. n-1", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2101, "kode_ssd": "2.11.000046", "uraian": "Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah", "satuan": "Kelompok", "definisi": "tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2102, "kode_ssd": "2.11.000048", "uraian": "Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti\/ditangani", "satuan": "Aduan", "definisi": "Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti\/ditangani", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2103, "kode_ssd": "2.11.000049", "uraian": "ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab\/kota s.d. n-1", "satuan": "Izin", "definisi": "Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2104, "kode_ssd": "2.11.000050", "uraian": "Informasi Pencemaran dan\/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat", "satuan": "Publikasi", "definisi": "Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2105, "kode_ssd": "2.11.000051", "uraian": "Izin Usaha dan\/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab\/kota yang dilakukan pengawasan", "satuan": "Izin", "definisi": "Data dan informasi terkait izin Usaha dan\/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota yang dilakukan pengawasan.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2106, "kode_ssd": "2.11.000052", "uraian": "Izin Usaha dan\/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten\/kota", "satuan": "Izin", "definisi": "Data dan informasi terkait izin Usaha dan\/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2107, "kode_ssd": "2.11.000056", "uraian": "Izin Usaha dan\/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten\/kota", "satuan": "Izin", "definisi": "Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan\/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2108, "kode_ssd": "2.11.000058", "uraian": "Izin Usaha dan\/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab\/kota yang dilakukan pengawasan", "satuan": "Izin", "definisi": "Data dan informasi terkait izin Usaha dan\/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota yang dilakukan pengawasan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2109, "kode_ssd": "2.11.000060", "uraian": "Izin\/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses", "satuan": "Izin\/persetujuan", "definisi": "Data dan jumlah usaha\/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2110, "kode_ssd": "2.11.000062", "uraian": "Kebijakan\/data informasi terkait RPPLH", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen telaahan kebijakan\/data informasi terkait RPPLH", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2111, "kode_ssd": "2.11.000063", "uraian": "Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2112, "kode_ssd": "2.11.000066", "uraian": "Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "1. Jumlah data usaha\/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah\r\n2. Data jumlah izin\/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2113, "kode_ssd": "2.11.000067", "uraian": "Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Tersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2114, "kode_ssd": "2.11.000068", "uraian": "Kegiatan pengurangan sampah", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan\/desa\r\n2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah\r\n3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah\r\n4. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang\r\n5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan\r\n6. Data jumlah\/volume sampah yang di manfaatkan kembali", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2115, "kode_ssd": "2.11.000069", "uraian": "Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2116, "kode_ssd": "2.11.000070", "uraian": "Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan", "satuan": "Kelompok", "definisi": "1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan\r\n2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas\r\n3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya\r\n4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2117, "kode_ssd": "2.11.000071", "uraian": "Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2118, "kode_ssd": "2.11.000072", "uraian": "Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2119, "kode_ssd": "2.11.000074", "uraian": "Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Data jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme\/tata cara yang diatur pada peraturan perundangan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2120, "kode_ssd": "2.11.000075", "uraian": "Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat", "satuan": "Keluarga", "definisi": "Jumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2121, "kode_ssd": "2.11.000076", "uraian": "Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan\/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha\/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2122, "kode_ssd": "2.11.000078", "uraian": "Laporan dari usaha dan\/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data laporan dari usaha dan\/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan\/atau kegiatan.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2123, "kode_ssd": "2.11.000080", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten\/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten\/kota yang telah dilakukan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2124, "kode_ssd": "2.11.000081", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan\/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan\/atau kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten\/Kota bersama dengan K\/L terkait, pemerintah daerah kabupaten\/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan\/atau kerusakan lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2125, "kode_ssd": "2.11.000083", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan\/atau Penimbunan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan\/atau Penimbunan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2126, "kode_ssd": "2.11.000084", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi\/pprk\/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K\/L terkait dan\/atau pemerintah Kabupaten\/Kota dan\/atau lembaga lain", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2127, "kode_ssd": "2.11.000086", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan\/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan\/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2128, "kode_ssd": "2.11.000090", "uraian": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten\/kota\r\n2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll\r\n3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2129, "kode_ssd": "2.11.000092", "uraian": "Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2130, "kode_ssd": "2.11.000093", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2131, "kode_ssd": "2.11.000095", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan.\r\n2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.\r\n3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. \r\n4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2132, "kode_ssd": "2.11.000096", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana remediasi maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan.\r\nb. Aktivitas remediasi yang telah dilaksanakan melalui upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2133, "kode_ssd": "2.11.000097", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan.\r\n2. Laporan aktivitas restorasi yan telah dilakukan dalam rangka pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2134, "kode_ssd": "2.11.000098", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2135, "kode_ssd": "2.11.000099", "uraian": "Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2136, "kode_ssd": "2.11.000100", "uraian": "Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2137, "kode_ssd": "2.11.000102", "uraian": "Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi\/pprk\/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab\/kota di 5 sektor", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K\/L terkait dan\/atau pemerintah Kabupaten\/Kota dan\/atau lembaga lain", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2138, "kode_ssd": "2.11.000104", "uraian": "Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan\/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3", "satuan": "Laporan", "definisi": "Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan\/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan\/menolak izin dimaksud", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2139, "kode_ssd": "2.11.000105", "uraian": "Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan\/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan\/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2140, "kode_ssd": "2.11.000106", "uraian": "Laporan penyebab pencemaran dan\/atau kerusakan lingkungan hidup", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2141, "kode_ssd": "2.11.000107", "uraian": "Lembaga \/kelompok masyarakat\/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga kemasyarakatan\/kelompok masyarakat\/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2142, "kode_ssd": "2.11.000108", "uraian": "Lembaga kemasyarakatan\/kelompok masyarakat\/institusi bidang lingkungan hidup skala kab\/kota eksisting", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga kemasyarakatan\/kelompok masyarakat\/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2143, "kode_ssd": "2.11.000110", "uraian": "Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Area yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2144, "kode_ssd": "2.11.000111", "uraian": "Lokasi pelaksanaan remediasi", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Aktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2145, "kode_ssd": "2.11.000112", "uraian": "Lokasi pelaksanaan Restorasi", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Area yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2146, "kode_ssd": "2.11.000113", "uraian": "Lokasi pengisolasian pencemaran dan\/atau kerusakan lingkungan hidup", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2147, "kode_ssd": "2.11.000114", "uraian": "Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten\/kota", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Data lokasi proklim di kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2148, "kode_ssd": "2.11.000116", "uraian": "Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2149, "kode_ssd": "2.11.000118", "uraian": "Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2150, "kode_ssd": "2.11.000120", "uraian": "Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "satuan": "Ha", "definisi": "1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten\/Kota\r\n2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2151, "kode_ssd": "2.11.000122", "uraian": "Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2152, "kode_ssd": "2.11.000124", "uraian": "Masyarakat\/kelompok Masyarakat\/pelaku usaha\/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2153, "kode_ssd": "2.11.000125", "uraian": "Masyarakat\/lembaga Masyarakat\/dunia usaha\/dunia pendidikan\/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH", "satuan": "Entitas", "definisi": "Data terkait Masyarakat\/lembaga Masyarakat\/dunia usaha\/dunia pendidikan\/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2154, "kode_ssd": "2.11.000126", "uraian": "Masyarakat\/lembaga Masyarakat\/dunia usaha\/dunia pendidikan\/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", "satuan": "Entitas", "definisi": "Data terkait Masyarakat\/lembaga Masyarakat\/dunia usaha\/dunia pendidikan\/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2155, "kode_ssd": "2.11.000127", "uraian": "Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat", "satuan": "Materi", "definisi": "Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2156, "kode_ssd": "2.11.000128", "uraian": "Nilai IKA n-1", "satuan": "Poin", "definisi": "Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2157, "kode_ssd": "2.11.000129", "uraian": "Nilai IKAL n-1", "satuan": "Poin", "definisi": "Nilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2158, "kode_ssd": "2.11.000130", "uraian": "Nilai IKLH n-1", "satuan": "Poin", "definisi": "Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2159, "kode_ssd": "2.11.000131", "uraian": "Nilai IKTL n-1", "satuan": "Poin", "definisi": "Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2160, "kode_ssd": "2.11.000132", "uraian": "Nilai IKU n-1", "satuan": "Poin", "definisi": "Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2161, "kode_ssd": "2.11.000133", "uraian": "Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2162, "kode_ssd": "2.11.000135", "uraian": "Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti\/ditangani", "satuan": "Aduan", "definisi": "Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti\/ditangani", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2163, "kode_ssd": "2.11.000136", "uraian": "Permohonan kelayakan lingkungan hidup", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2164, "kode_ssd": "2.11.000139", "uraian": "Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2165, "kode_ssd": "2.11.000140", "uraian": "Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2166, "kode_ssd": "2.11.000141", "uraian": "Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2167, "kode_ssd": "2.11.000142", "uraian": "Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2168, "kode_ssd": "2.11.000143", "uraian": "Persetujuan lingkungan hidup", "satuan": "Dokumen", "definisi": "data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2169, "kode_ssd": "2.11.000144", "uraian": "Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1", "satuan": "persetujuan", "definisi": "persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2170, "kode_ssd": "2.11.000146", "uraian": "PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD", "satuan": "Orang", "definisi": "Data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2171, "kode_ssd": "2.11.000147", "uraian": "PPLHD Eksisting", "satuan": "Orang", "definisi": "Data PPLHD yang aktif", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2172, "kode_ssd": "2.11.000148", "uraian": "PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2173, "kode_ssd": "2.11.000149", "uraian": "PPLHD yang dibutuhkan", "satuan": "Orang", "definisi": "Data kebutuhan PPLHD", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2174, "kode_ssd": "2.11.000150", "uraian": "Rekomendasi izin\/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Data rekomendasi izin\/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2175, "kode_ssd": "2.11.000151", "uraian": "Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2176, "kode_ssd": "2.11.000152", "uraian": "Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2177, "kode_ssd": "2.11.000153", "uraian": "RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2178, "kode_ssd": "2.11.000155", "uraian": "Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola", "satuan": "Unit", "definisi": "Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2179, "kode_ssd": "2.11.000156", "uraian": "Sarana dan prasarana pemilahan sampah", "satuan": "Unit", "definisi": "1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah\r\n2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp\/bulan atau Rp\/ton)\r\n3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2180, "kode_ssd": "2.11.000158", "uraian": "Sarana dan prasarana pengangkutan sampah", "satuan": "Unit", "definisi": "1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah\r\n2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp\/bulan atau Rp\/ton)\r\n3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2181, "kode_ssd": "2.11.000159", "uraian": "Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA\/TPST\/SPA Kabupaten\/Kota eksisting", "satuan": "Unit", "definisi": "1. Data TPA\/TPST\/SPA dan kapasitasnya\r\n2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA\/TPST\/SPA\r\n3. Data biaya operasional setia TPA\/TPST\/SPA\r\n4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA\/TPST\/SPA kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2182, "kode_ssd": "2.11.000160", "uraian": "Sarana dan prasarana pengumpulan sampah", "satuan": "Unit", "definisi": "1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah\r\n2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp\/bulan atau Rp\/ton)\r\n3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2183, "kode_ssd": "2.11.000161", "uraian": "Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2184, "kode_ssd": "2.11.000163", "uraian": "Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2185, "kode_ssd": "2.11.000165", "uraian": "Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)", "satuan": "Titik", "definisi": "Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2186, "kode_ssd": "2.11.000167", "uraian": "Unit\/usaha\/swasta\/kelompok masyarakat\/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah", "satuan": "Unit", "definisi": "Data jumlah usaha dan atau kegiatan, Unit\/Usaha\/Swasta\/Kelompok Masyarakat\/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2187, "kode_ssd": "2.11.000168", "uraian": "Usaha\/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH", "satuan": "Usaha\/Kegiatan", "definisi": "Tersedianya data laporan dari usaha dan\/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2188, "kode_ssd": "2.11.000172", "uraian": "Volume timbulan sampah yang diangkut", "satuan": "Ton", "definisi": "1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS\/TPST\/Bank Sampah\/PDU\/TPS3R dll ke TPA\r\n2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2189, "kode_ssd": "2.11.000174", "uraian": "Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali", "satuan": "Ton", "definisi": "1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan\/desa\r\n2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang\r\n3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan\r\n4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2190, "kode_ssd": "2.11.000175", "uraian": "Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan", "satuan": "Ton", "definisi": "1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan\r\n2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan\r\n3. Data jumlah\/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2191, "kode_ssd": "2.11.000176", "uraian": "Volume timbulan sampah yang diolah", "satuan": "Ton", "definisi": "1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan\r\n2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan\r\n3. Data jumlah\/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2192, "kode_ssd": "2.11.000177", "uraian": "Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA\/TPST\/SPA", "satuan": "Ton", "definisi": "1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah)\r\n2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2193, "kode_ssd": "2.11.000179", "uraian": "Dokumen rencana\/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2194, "kode_ssd": "2.11.000181", "uraian": "Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten\/kota yang beroperasi dan terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten\/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2195, "kode_ssd": "2.11.000183", "uraian": "Jumlah data contoh uji", "satuan": "Data", "definisi": "Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan\/atau individu", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2196, "kode_ssd": "2.11.000186", "uraian": "Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2197, "kode_ssd": "2.11.000187", "uraian": "Jumlah Dokumen Hasil Analisis\/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2198, "kode_ssd": "2.11.000189", "uraian": "Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun\r\n2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan\r\n3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2199, "kode_ssd": "2.11.000191", "uraian": "Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen rancangan RPPLH yang memuat:\r\na. pemanfaatan dan\/atau pencadangan sumber daya alam\r\nb. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan\/atau fungsi lingkungan \r\nc. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan\r\nd. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2200, "kode_ssd": "2.11.000192", "uraian": "Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi", "satuan": "Unit", "definisi": "1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah\r\n2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah\r\n3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala)", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2201, "kode_ssd": "2.11.000193", "uraian": "Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota yang dilakukan pembinaan", "satuan": "Usaha", "definisi": "Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2202, "kode_ssd": "2.11.000195", "uraian": "Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti\/ditangani", "satuan": "Aduan", "definisi": "data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti\/ditangani", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2203, "kode_ssd": "2.11.000197", "uraian": "Jumlah izin Usaha dan\/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten\/kota", "satuan": "Izin", "definisi": "data dan informasi terkait izin Usaha dan\/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2204, "kode_ssd": "2.11.000200", "uraian": "Jumlah izin Usaha dan\/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten\/kota", "satuan": "Izin", "definisi": "data dan informasi terkait izin Usaha dan\/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2205, "kode_ssd": "2.11.000201", "uraian": "Jumlah izin Usaha dan\/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten\/kota yang dilakukan pengawasan", "satuan": "Izin", "definisi": "data dan informasi terkait izin Usaha dan\/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota yang dilakukan pengawasan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2206, "kode_ssd": "2.11.000205", "uraian": "Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Perkara", "definisi": "Tersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2207, "kode_ssd": "2.11.000207", "uraian": "Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Data sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten\/kota yang eksisting", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2208, "kode_ssd": "2.11.000208", "uraian": "Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Data dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2209, "kode_ssd": "2.11.000209", "uraian": "Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten\/kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten\/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten\/kota yang telah dilakukan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2210, "kode_ssd": "2.11.000211", "uraian": "Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten\/kota yang dilaksanakan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten\/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2211, "kode_ssd": "2.11.000213", "uraian": "Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten\/kota yang dilaksanakan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Area yang menjadi kewenangan Kabupaten\/Kota yang telah dilakukan remediasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2212, "kode_ssd": "2.11.000215", "uraian": "Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten\/kota yang dilaksanakan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Area yang telah dilakukan restorasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2213, "kode_ssd": "2.11.000217", "uraian": "Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2214, "kode_ssd": "2.11.000218", "uraian": "Jumlah Laporan dari Usaha dan\/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data laporan dari usaha dan\/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan\/atau kegiatan.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2215, "kode_ssd": "2.11.000220", "uraian": "Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah", "satuan": "Laporan", "definisi": "1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan\/desa\r\n2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah\r\n3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2216, "kode_ssd": "2.11.000221", "uraian": "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi\/pprk\/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2217, "kode_ssd": "2.11.000224", "uraian": "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K\/L terkait, pemerintah daerah kabupaten\/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2218, "kode_ssd": "2.11.000225", "uraian": "Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten\/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2219, "kode_ssd": "2.11.000226", "uraian": "Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Area yang menjadi kewenangan Kabupaten\/Kota yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2220, "kode_ssd": "2.11.000227", "uraian": "Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten\/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan lintas kabupaten\/kota yang telah dilakukan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2221, "kode_ssd": "2.11.000230", "uraian": "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2222, "kode_ssd": "2.11.000231", "uraian": "Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan\/atau Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2223, "kode_ssd": "2.11.000232", "uraian": "Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan\/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2224, "kode_ssd": "2.11.000234", "uraian": "Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan\/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2225, "kode_ssd": "2.11.000236", "uraian": "Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2226, "kode_ssd": "2.11.000238", "uraian": "Jumlah lembaga kemasyarakatan\/kelompok masyarakat\/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten\/kota eksisting", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Jumlah lembaga kemasyarakatan\/kelompok masyarakat\/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2227, "kode_ssd": "2.11.000241", "uraian": "Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten\/kota yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Area di wilayah kabupaten\/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2228, "kode_ssd": "2.11.000243", "uraian": "Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2229, "kode_ssd": "2.11.000244", "uraian": "Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Aktivitas remediasi pada wilayah lintas provinsi, kabupaten, atau kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2230, "kode_ssd": "2.11.000245", "uraian": "Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2231, "kode_ssd": "2.11.000246", "uraian": "Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal\/lembaga masyarakat\/komunitas\/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2232, "kode_ssd": "2.11.000247", "uraian": "Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha\/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Perkara", "definisi": "Tersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha\/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2233, "kode_ssd": "2.11.000250", "uraian": "Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti\/ditangani", "satuan": "Aduan", "definisi": "Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti\/ditangani", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2234, "kode_ssd": "2.11.000251", "uraian": "Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD", "satuan": "Orang", "definisi": "Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2235, "kode_ssd": "2.11.000252", "uraian": "Jumlah PPLHD Eksisting", "satuan": "Orang", "definisi": "Tersedianya data PPLHD yang aktif", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2236, "kode_ssd": "2.11.000253", "uraian": "Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2237, "kode_ssd": "2.11.000254", "uraian": "Jumlah PPLHD yang dibutuhkan", "satuan": "Orang", "definisi": "Tersedianya data kebutuhan PPLHD", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2238, "kode_ssd": "2.11.000255", "uraian": "Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2239, "kode_ssd": "2.11.000256", "uraian": "Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani", "satuan": "Ton", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2240, "kode_ssd": "2.11.000257", "uraian": "Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten\/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2241, "kode_ssd": "2.11.000259", "uraian": "Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi", "satuan": "Unit", "definisi": "1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten\/kota\r\n2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasearana penanganan sampah kabupaten\/kota (Rp\/bulan atau Rp\/ton atau Rp\/tahun)\r\n3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten\/kota (Rp\/tahun)", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2242, "kode_ssd": "2.11.000260", "uraian": "Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia", "satuan": "Unit", "definisi": "tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2243, "kode_ssd": "2.11.000261", "uraian": "Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten\/kota yang dilakukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya data terkait sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten\/kota yang dilakukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2244, "kode_ssd": "2.11.000262", "uraian": "Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten\/kota yang eksisting", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten\/kota yang dilakukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2245, "kode_ssd": "2.11.000263", "uraian": "Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten\/kota yang dilakukan pemeliharaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten\/kota yang dilakukan pemeliharaan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2246, "kode_ssd": "2.11.000264", "uraian": "Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten\/kota yang eksisting", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten\/kota yang eksisting", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2247, "kode_ssd": "2.11.000265", "uraian": "Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan\/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah\r\n2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp\/bulan atau Rp\/ton)\r\n3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2248, "kode_ssd": "2.11.000266", "uraian": "Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Perkara", "definisi": "Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2249, "kode_ssd": "2.11.000268", "uraian": "Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)", "satuan": "Titik", "definisi": "Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2250, "kode_ssd": "2.11.000269", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten\/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten\/kota yang telah dilakukan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2251, "kode_ssd": "2.11.000271", "uraian": "Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten\/kota yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "M²", "definisi": "Area di wilayah kabupaten\/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2252, "kode_ssd": "2.11.000273", "uraian": "Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten\/kota yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten\/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2253, "kode_ssd": "2.11.000275", "uraian": "Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten\/kota yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten\/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di wilayah kabupaten\/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah kabupaten\/kota yang telah dilakukan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2254, "kode_ssd": "2.11.000277", "uraian": "Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten\/kota yang menjadi kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Aktivitas rehabilitasi di wilayah kabupaten\/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2255, "kode_ssd": "2.11.000279", "uraian": "Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)", "satuan": "Poin", "definisi": "Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2256, "kode_ssd": "2.11.000280", "uraian": "Persentase luas layanan pengumpulan sampah", "satuan": "%", "definisi": "1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll)\r\n2. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak\r\n3. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3\r\n4. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup\r\n5. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel\r\n6. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double\r\n7. tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R\/PDU)", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2257, "kode_ssd": "2.11.000281", "uraian": "Tersusunnya dokumen IKLH", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2258, "kode_ssd": "2.11.000282", "uraian": "Tersusunnya dokumen IKPLHD", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan\/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2259, "kode_ssd": "2.11.000283", "uraian": "Tersusunnya dokumen SLHD", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan\/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2260, "kode_ssd": "2.11.000286", "uraian": "Volume sampah yang didaur ulang", "satuan": "Ton", "definisi": "1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang\r\n2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2261, "kode_ssd": "2.11.000287", "uraian": "Volume sampah yang dimanfaatkan kembali", "satuan": "Ton", "definisi": "tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2262, "kode_ssd": "2.11.000288", "uraian": "Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA\/TPSTkabupaten\/kota atau TPA\/TPST Regional", "satuan": "Ton", "definisi": "1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah)\r\n2. jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2263, "kode_ssd": "2.11.000289", "uraian": "Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya", "satuan": "Ton", "definisi": "1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan\r\n2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan\r\n3. tersedianya data jumlah\/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2264, "kode_ssd": "2.11.000290", "uraian": "Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan", "satuan": "Ton", "definisi": "1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS\/TPST\/Bank Sampah\/PDU\/TPS3R dll ke TPA\r\n2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2265, "kode_ssd": "2.11.000296", "uraian": "Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani", "satuan": "Ton", "definisi": "Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2266, "kode_ssd": "2.11.000297", "uraian": "Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2267, "kode_ssd": "2.11.000298", "uraian": "Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2268, "kode_ssd": "2.11.000300", "uraian": "&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi:\r\n1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH\r\n2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH\r\n3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2269, "kode_ssd": "2.11.000301", "uraian": "Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2270, "kode_ssd": "2.11.000302", "uraian": "Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan", "satuan": "Usaha", "definisi": "Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2271, "kode_ssd": "2.11.000303", "uraian": "laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Laporan", "definisi": "laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2272, "kode_ssd": "2.11.000305", "uraian": "Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2273, "kode_ssd": "2.11.000306", "uraian": "Jumlah izin Usaha dan\/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten\/kota", "satuan": "Usaha\/Kegiatan", "definisi": "Data dan informasi terkait izin usaha dan\/atau kegiatan yang izinnya telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota dan berada dalam lingkup kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2274, "kode_ssd": "2.11.000307", "uraian": "Jumlah izin Usaha dan\/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten\/kota", "satuan": "Usaha\/Kegiatan", "definisi": "Data dan informasi mengenai izin usaha dan\/atau kegiatan yang telah menerima persetujuan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2275, "kode_ssd": "2.11.000308", "uraian": "Jumlah izin Usaha dan\/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten\/kota yang dilakukan pengawasan", "satuan": "Usaha\/Kegiatan", "definisi": "Data dan informasi mengenai izin usaha dan\/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota dan sedang berada dalam proses pengawasan.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2276, "kode_ssd": "2.11.000310", "uraian": "Jumlah izin Usaha dan\/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten\/kota yang dilakukan pengawasan", "satuan": "Usaha\/Kegiatan", "definisi": "Data dan informasi terkait usaha dan\/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota dan menjadi objek pengawasan aktif.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2277, "kode_ssd": "2.11.000311", "uraian": "Jumlah laporan dari Usaha dan\/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan\/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat kelayakan operasi yang dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2278, "kode_ssd": "2.11.000313", "uraian": "Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2279, "kode_ssd": "2.11.000314", "uraian": "Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2280, "kode_ssd": "2.11.000317", "uraian": "Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2281, "kode_ssd": "2.11.000318", "uraian": "Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan", "satuan": "Usaha", "definisi": "Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2282, "kode_ssd": "2.11.000319", "uraian": "Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2283, "kode_ssd": "2.11.000320", "uraian": "Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2284, "kode_ssd": "2.11.000321", "uraian": "Data kekurangan\/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan\/atau Jakstrada", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya data kekurangan\/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan\/atau Jakstrada sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2285, "kode_ssd": "2.11.000322", "uraian": "Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup", "satuan": "Unit", "definisi": "a. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan.\r\nb. Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan\/atau penegakan hukum lingkungan hidup.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2286, "kode_ssd": "2.11.000323", "uraian": "Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia", "satuan": "Unit", "definisi": "Data Fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2287, "kode_ssd": "2.11.000324", "uraian": "Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi", "satuan": "Unit", "definisi": "data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi yang disediakan oleh pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2288, "kode_ssd": "2.11.000325", "uraian": "Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup", "satuan": "Orang", "definisi": "Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2289, "kode_ssd": "2.11.000326", "uraian": "jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola", "satuan": "Ton", "definisi": "data sumber, jenis dan jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2290, "kode_ssd": "2.11.000327", "uraian": "Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah", "satuan": "Badan Usaha", "definisi": "tersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2291, "kode_ssd": "2.11.000328", "uraian": "Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2292, "kode_ssd": "2.11.000329", "uraian": "jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah", "satuan": "Ton", "definisi": "tersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2293, "kode_ssd": "2.11.000330", "uraian": "Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut", "satuan": "Ton", "definisi": "Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2294, "kode_ssd": "2.11.000331", "uraian": "sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Ton", "definisi": "Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2295, "kode_ssd": "2.11.000332", "uraian": "Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH", "satuan": "Laporan \/ Dokumen", "definisi": "Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti:\r\n1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup\r\n2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup\r\n3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup\r\n4. Tingkat daur ulang timbulan sampah\r\n5. Indeks Pengelolaan Kehati\r\n6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2296, "kode_ssd": "2.11.000335", "uraian": "1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten\/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten\/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD\/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2297, "kode_ssd": "2.11.000336", "uraian": "Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten\/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten\/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2298, "kode_ssd": "2.11.000337", "uraian": "Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2299, "kode_ssd": "2.11.000338", "uraian": "Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2300, "kode_ssd": "2.11.000339", "uraian": "Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan\/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2301, "kode_ssd": "2.11.000340", "uraian": "&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi\/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi\/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan pelaksanaan Kompensasi\/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi:\r\n1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi\/Imbal Jasa LH antar Daerah\r\n2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi\/Imbal Jasa LH", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2302, "kode_ssd": "2.11.000341", "uraian": "Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi:\r\n1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH\r\n2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2303, "kode_ssd": "2.11.000342", "uraian": "Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya", "satuan": "Usaha", "definisi": "Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2304, "kode_ssd": "2.11.000343", "uraian": "Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik", "satuan": "Laporan \/ Dokumen", "definisi": "Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2305, "kode_ssd": "2.11.000344", "uraian": "Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan", "satuan": "Orang", "definisi": "Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan\/atau penegakan hukum lingkungan hidup", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2306, "kode_ssd": "2.11.000345", "uraian": "Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan", "satuan": "Orang", "definisi": "Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan\/atau penegakan hukum lingkungan hidup.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2307, "kode_ssd": "2.11.000346", "uraian": "Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS", "satuan": "Sekolah", "definisi": "Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2308, "kode_ssd": "2.11.000347", "uraian": "Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha\/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya", "satuan": "Sanksi", "definisi": "Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten\/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten\/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2309, "kode_ssd": "2.11.000348", "uraian": "Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup", "satuan": "", "definisi": "Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2310, "kode_ssd": "2.11.000349", "uraian": "Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten\/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis", "satuan": "Laporan \/ Dokumen", "definisi": "Tersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten\/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2311, "kode_ssd": "2.11.000350", "uraian": "Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali", "satuan": "Ton", "definisi": "Tersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2312, "kode_ssd": "2.11.000351", "uraian": "Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya", "satuan": "Ton", "definisi": "Tersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL\/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2313, "kode_ssd": "2.11.000352", "uraian": "jumlah tonase sampah yang didaur ulang", "satuan": "Ton", "definisi": "Tersedianya data jumlah tonase sampah yang berbahsil didaur ulang", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2314, "kode_ssd": "2.11.000353", "uraian": "Dokumen kerja sama\/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersedianya dokumen kerja sama\/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2315, "kode_ssd": "2.11.000354", "uraian": "Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama\/kemitraan dalam pengelolaan sampah", "satuan": "Ton", "definisi": "Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja sama\/kemitraan dalam pengelolaan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2316, "kode_ssd": "2.11.000355", "uraian": "Jumlah Unit\/usaha\/swasta\/kelompok masyarakat\/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit\/usaha\/swasta\/kelompok masyarakat\/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah", "satuan": "", "definisi": "Mendata jumlah Unit\/usaha\/swasta\/kelompok masyarakat\/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan menghitung persentasenya terhadap jumlah total Unit\/usaha\/swasta\/kelompok masyarakat\/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2317, "kode_ssd": "2.11.000357", "uraian": "Timbulan Sampah Harian", "satuan": "Ton", "definisi": "Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2318, "kode_ssd": "2.11.000358", "uraian": "Timbulan Sampah Tahunan", "satuan": "Ton", "definisi": "Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan", "bidang_urusan": "2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2319, "kode_ssd": "2.12.000001", "uraian": "Data Kependudukan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan data kependudukan Kabupaten\/Kota adalah proses penyajian data kependudukan berskala Kabupaten\/Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2320, "kode_ssd": "2.12.000002", "uraian": "Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemanfaatan data kependudukan adalah kegiatan pemberian hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna. Data kependudukan adalah hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. \r\nPemanfaatan data kependudukan dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. \r\nPemanfaatan data kependudukan dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya: Web Service, Web Portal, Card Reader. \r\nUntuk mengakses data kependudukan melalui Web Service, lembaga pengguna perlu memiliki aplikasi sendiri yang dapat diintegrasikan dengan database kependudukan. Sedangkan untuk Web Portal, lembaga pengguna tidak perlu memiliki aplikasi karena aplikasi web portal sudah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. \r\nData kependudukan sangat penting bagi pembangunan karena menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga lainnya yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2321, "kode_ssd": "2.12.000003", "uraian": "Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2322, "kode_ssd": "2.12.000004", "uraian": "Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk adalah data perseorangan dan\/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. \r\nData kependudukan memiliki manfaat penting bagi pembangunan, baik bagi pemerintah maupun lembaga lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan. Data kependudukan yang sahih dan akurat mutlak diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2323, "kode_ssd": "2.12.000005", "uraian": "Data yang telah diolah dan disajikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2324, "kode_ssd": "2.12.000006", "uraian": "Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten\/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama dan Pengadilan Agama terkait pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk adalah koordinasi untuk pembangunan basis data kependudukan. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pencatatan sipil bagi penduduk yang beragama Islam. \r\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran sentral dalam administrasi kependudukan suatu negara. Tugas utama Disdukcapil adalah: Mengelola data kependudukan, Menyelenggarakan pencatatan sipil, Memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2325, "kode_ssd": "2.12.000008", "uraian": "Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2326, "kode_ssd": "2.12.000009", "uraian": "Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2327, "kode_ssd": "2.12.000010", "uraian": "Dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dalam bidang administrasi kependudukan.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2328, "kode_ssd": "2.12.000012", "uraian": "Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat", "satuan": "Laporan", "definisi": "Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk\r\nmengurus dokumen kependudukan. hal ini dikarenakan banyaknya\r\nmasyarakat yang belum memiliki\r\ndokumen Adminduk sehingga perlu\r\nadanya pembinaan atau sosialisasi\r\nkepada masyarakat.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2329, "kode_ssd": "2.12.000017", "uraian": "Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelayanan secara aktif dalam pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil menganut stelsel aktif bagi penduduk. \r\nPeristiwa penting yang dimaksud adalah:\r\nKelahiran, Kematian, Lahir mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama, Perubahan status kewarganegaraan. \r\nPencatatan peristiwa penting dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten\/kota.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2330, "kode_ssd": "2.12.000020", "uraian": "Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil adalah pemberian hak akses data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna. Pemanfaatan data kependudukan ini dilakukan untuk: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2331, "kode_ssd": "2.12.000023", "uraian": "Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah proses pencatatan dan penerbitan dokumen yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait peristiwa penting yang dialami oleh warga masyarakat", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2332, "kode_ssd": "2.12.000024", "uraian": "Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2333, "kode_ssd": "2.12.000025", "uraian": "Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Mengacu kepada Permendagri 96 Tahun 2019 Pasal 7 bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.\r\nDalam pasal 2 disebutkan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi : 1. Korban Bencana Alam 2. Korban kerusuhan Sosial 3. Orang terlantar 4. komunitas terpencil. \r\nYang disebut dengan orang terlantar dalam permendagri 96 tahun 2019 adalah warga negara Indonesia yang \r\nkarena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani \r\nmaupun sosial. Hal ini sudah sejalan dengan definisi dari kategori warga Negara penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 pasal 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan\/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk\r\nberpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2334, "kode_ssd": "2.12.000026", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). \r\nDalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2335, "kode_ssd": "2.12.000027", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). \r\nDalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2336, "kode_ssd": "2.12.000028", "uraian": "Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil. \r\nCatatan sipil adalah lembaga yang bertugas untuk mencatat peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui.", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2337, "kode_ssd": "2.12.000032", "uraian": "Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia", "satuan": "Paket", "definisi": "Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). \r\nDalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2338, "kode_ssd": "2.12.000033", "uraian": "Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2339, "kode_ssd": "2.12.000034", "uraian": "Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2340, "kode_ssd": "2.12.000035", "uraian": "Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2341, "kode_ssd": "2.12.000037", "uraian": "Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2342, "kode_ssd": "2.12.000039", "uraian": "Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2343, "kode_ssd": "2.12.000040", "uraian": "Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2344, "kode_ssd": "2.12.000042", "uraian": "Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2345, "kode_ssd": "2.12.000044", "uraian": "Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2346, "kode_ssd": "2.12.000046", "uraian": "Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2347, "kode_ssd": "2.12.000047", "uraian": "Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2348, "kode_ssd": "2.12.000050", "uraian": "Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2349, "kode_ssd": "2.12.000051", "uraian": "Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2350, "kode_ssd": "2.12.000052", "uraian": "Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2351, "kode_ssd": "2.12.000053", "uraian": "Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2352, "kode_ssd": "2.12.000056", "uraian": "Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2353, "kode_ssd": "2.12.000057", "uraian": "Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan", "satuan": "Laporan", "definisi": "", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2354, "kode_ssd": "2.12.000060", "uraian": "Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2355, "kode_ssd": "2.12.000062", "uraian": "Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2356, "kode_ssd": "2.12.000063", "uraian": "Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2357, "kode_ssd": "2.12.000067", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten\/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2358, "kode_ssd": "2.12.000068", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten\/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2359, "kode_ssd": "2.12.000069", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten\/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2360, "kode_ssd": "2.12.000071", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten\/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2361, "kode_ssd": "2.12.000072", "uraian": "Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten\/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2362, "kode_ssd": "2.12.000073", "uraian": "Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2363, "kode_ssd": "2.12.000074", "uraian": "Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan", "satuan": "Laporan", "definisi": "", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2364, "kode_ssd": "2.12.000076", "uraian": "Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2365, "kode_ssd": "2.12.000077", "uraian": "Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk", "satuan": "Laporan", "definisi": "", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2366, "kode_ssd": "2.12.000078", "uraian": "Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2367, "kode_ssd": "2.12.000079", "uraian": "Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2368, "kode_ssd": "2.12.000081", "uraian": "Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2369, "kode_ssd": "2.12.000085", "uraian": "Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2370, "kode_ssd": "2.12.000086", "uraian": "Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2371, "kode_ssd": "2.12.000087", "uraian": "Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2372, "kode_ssd": "2.12.000088", "uraian": "Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2373, "kode_ssd": "2.12.000089", "uraian": "Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan", "satuan": "Layanan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2374, "kode_ssd": "2.12.000090", "uraian": "Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2375, "kode_ssd": "2.12.000091", "uraian": "Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2376, "kode_ssd": "2.12.000092", "uraian": "penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2377, "kode_ssd": "2.12.000094", "uraian": "Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten\/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2378, "kode_ssd": "2.12.000095", "uraian": "Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Data", "definisi": "Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten\/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2379, "kode_ssd": "2.12.000096", "uraian": "Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten\/kota", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Lembaga\/OPD\/Badan Hukum Indonesia memanfaatkan data kependudukan di tingkat provindi da kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2380, "kode_ssd": "2.12.000097", "uraian": "Kabupaten\/kota melakukan kerjasama dengan RS\/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)", "satuan": "Faskes", "definisi": "Kabupaten\/kota sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk kerjasama dengan RS\/Faskes untuk penerbitan dokumen kependudukan (NIK, akta kelahiran, KK, dan KIA) bagi setiap bayi yang lahir di RS\/Faskes tersebut", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2381, "kode_ssd": "2.12.000098", "uraian": "Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan", "satuan": "Kali", "definisi": "Sosialisasi administrasi kependudukan terutama pentingnya dokumen kependudukan untuk berbagai urusan layanan publik kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan provinsi dan Sipil kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2382, "kode_ssd": "2.12.000099", "uraian": "Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan", "satuan": "Kali", "definisi": "Dinas Dukcapil kabupaten\/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2383, "kode_ssd": "2.12.000100", "uraian": "Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak", "satuan": "", "definisi": "Dinas Dukcapil kabupaten\/kota melakukan pengadaan blangko KIA untuk memenuhi hak anak memiliki identitas resmi. Kenapa hanya KIA? Karena KTP-el pengadaan dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, sementara blangko lain seperti blangko KK dan blangko pencatatan sipil tidak lagi menggunakan blangko khusus security printing, melainkan hanya menggunakan kertas HVS A4 80 gram", "bidang_urusan": "2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2384, "kode_ssd": "2.13.000001", "uraian": "Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2385, "kode_ssd": "2.13.000008", "uraian": "Buku Register Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "(provinsi) Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten\/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten\/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten\/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati\/Wali Kota (Kabupaten\/Kota )Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten\/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.\r\n2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada Buku Register Desa", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2386, "kode_ssd": "2.13.000009", "uraian": "BUM Desa di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pembinaan BUM Desa\/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi:\r\na. revitalisasi kelembagaan BUM Desa\/BUM Desa \r\nb. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa\/BUM Desa \r\nc. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa\/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa\/BUM Desa \r\nd. penguatan kerja sama atau \r\ne. penguatan pengelolaan aset dan \r\nf. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan\r\ng. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2387, "kode_ssd": "2.13.000010", "uraian": "Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan merupakan upaya mendukung proses pelaksanaan Prodeskel mulai dari pengumpulan sampai dengan publikasi data Prodeskel, yang meliputi:\r\n1. Fasilitasi Pengumpulan Data\r\n2. Fasilitasi Penginputan dan Pemutakhiran Data\r\n3. Fasilitasi Publikasi Data", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2388, "kode_ssd": "2.13.000012", "uraian": "Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa", "satuan": "Desa", "definisi": "Fasilitasi penamaan dan kode desa merupakan fasilitasi terkait validasi usulan perubahan nama atau perbaikan redaksional nama desa serta usulan pemutakhrian kode desa akibat ketidaksesuaian kondisi faktual maupun akibat penataan desa.", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2389, "kode_ssd": "2.13.000013", "uraian": "Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya", "satuan": "Desa", "definisi": "Fasilitasi Kabupaten\/Kota untuk menyusun Peraturan Bupati\/Wali Kota tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Peraturan\/Kebijakan Lainnya.", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2390, "kode_ssd": "2.13.000014", "uraian": "Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2391, "kode_ssd": "2.13.000016", "uraian": "Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten\/Kota merupakan upaya atau dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten\/kota dan pemerintah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati\/Wali Kota dan Peraturan Desa.", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2392, "kode_ssd": "2.13.000017", "uraian": "Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2393, "kode_ssd": "2.13.000018", "uraian": "Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2394, "kode_ssd": "2.13.000020", "uraian": "Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitasi pembinaan Laporan Kepala Desa merupakan upaya dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang di berikan Oleh pemerintah pusat kepada pemda Kab\/kota dalam rangka proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati\/Walikota melalui Camat sehingga berjalan transparan dan akuntabel", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2395, "kode_ssd": "2.13.000023", "uraian": "Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten\/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari:\r\n1. Penyusunan RPJM Desa, dan\r\n2. Penyusunan RKP Desa", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2396, "kode_ssd": "2.13.000025", "uraian": "Dokumen pengelolaan keuangan desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam bentuk:\r\n1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa.\r\n2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa.\r\n3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa.\r\n4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa.\r\n5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa.\r\n6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa.\r\n\r\nkhusus perihal dokumen pengelolaan keuangan desa , sejalan dengan point 1,2 dan 4 subdit pengelolaan keuangan desa telah memfasilitasi daerah baik dalam bentuk surat edaran, modul ataupun dokumen-dokumen perihal pengelolaan keuangan desa yang menjadi isu strategis tiap tahunnya", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2397, "kode_ssd": "2.13.000027", "uraian": "Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2398, "kode_ssd": "2.13.000029", "uraian": "Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2399, "kode_ssd": "2.13.000034", "uraian": "Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2400, "kode_ssd": "2.13.000035", "uraian": "Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran.", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2401, "kode_ssd": "2.13.000042", "uraian": "Laporan penyelenggaraan musyawarah desa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2402, "kode_ssd": "2.13.000043", "uraian": "lembaga adat di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Lembaga Adat", "definisi": "Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2403, "kode_ssd": "2.13.000044", "uraian": "Lembaga adat di Provinsi", "satuan": "Lembaga Adat", "definisi": "Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2404, "kode_ssd": "2.13.000045", "uraian": "Musyawarah Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2405, "kode_ssd": "2.13.000058", "uraian": "Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,", "satuan": "Peraturan Desa", "definisi": "1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ;\r\n2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Penguatan Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2406, "kode_ssd": "2.13.000059", "uraian": "Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2407, "kode_ssd": "2.13.000060", "uraian": "Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat", "satuan": "Desa", "definisi": "(Provinsi)Pemerintah Kabupaten\/Kota sebagai pemrakarsa usulan Penataan Desa memfasilitasi kelengkapan persyaratan dan memastikan tahapan penataan Desa sesuai dengan ketentuan Per-UU yang berlaku (kab\/Kota) Pembentukan Desa merupakan proses mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada \r\n2. Penghapusan Desa merupaka proses menghapus Kode wilayah administrasi Desa untuk kemudian Desa yang dihapuskan digabungkan dengan wilayah Desa terdekat \r\n3. Penggabungan Desa merupakan proses menggabungan 2 (dua) atau lebih Desa menjadi 1 (satu) Desa atau wilayah dari 2(dua) atau lebih Desa yang beririsan untuk digabungkan menjadi 1 (satu) Desa baru 4. Fasilitasi Tata Wilayah Desa merupakan proses penataan wilayah Desa yang didalamnya terdiri atas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penataan Desa, serta Penamaan dan Kode Desa", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2408, "kode_ssd": "2.13.000064", "uraian": "Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa", "satuan": "Peraturan Kepala Desa", "definisi": "(provinsi) Kerja Sama Desa dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kab\/Kota) Kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. \r\nkerja sama antar Desa dilakukan antara :\r\na. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) dan\r\nb. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2409, "kode_ssd": "2.13.000065", "uraian": "Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2410, "kode_ssd": "2.13.000066", "uraian": "Peta desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) Tingkat Pusat terhadap pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa oleh Tim PPBDes Tingkat Kabupaten\/Kota dibawah pembinaan dan pengawasan oleh Tim PPBDes Tingkat Provinsi untuk kemudian disahkan melalui Peraturan Bupati\/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi. Adapun Batas Desa adalah pembatas administrasi wilayah pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat tanda-tanda berupa alam seperti igir\/punggung (watershed), gunung\/pegunungan sungai median dan\/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2411, "kode_ssd": "2.13.000069", "uraian": "Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain", "satuan": "Lembaga Desa dan Desa Adat", "definisi": "penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,\r\npelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan,\r\npemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2412, "kode_ssd": "2.13.000071", "uraian": "SDM anggota BPD", "satuan": "Orang", "definisi": "(provinsi) Meningkatkan sikap dan keterampilan anggota BPD melalui Bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Kab\/Kota) Memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja anggota BPD oleh pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2413, "kode_ssd": "2.13.000073", "uraian": "Surat Keputusan Bupati\/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": "(provinsi) Fasilitasi Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten\/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. (kab\/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.\r\n2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten\/kota, untuk memastikan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2414, "kode_ssd": "2.13.000074", "uraian": "Tingkat perkembangan desa", "satuan": "Desa", "definisi": "Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni:\r\na. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa \r\nb. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-\r\nc. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa \r\nd. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- dan\r\ne. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.", "bidang_urusan": "2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2415, "kode_ssd": "2.14.000001", "uraian": "Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria", "satuan": "Orang", "definisi": "Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2416, "kode_ssd": "2.14.000002", "uraian": "Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB", "satuan": "Orang \/ Sertifikat", "definisi": "Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2417, "kode_ssd": "2.14.000003", "uraian": "Daerah Kab\/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah daerah provinsi yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2418, "kode_ssd": "2.14.000006", "uraian": "Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui fasilitasi dan orientasi", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2419, "kode_ssd": "2.14.000013", "uraian": "Data dan Informasi Keluarga yang tersedia", "satuan": "Laporan", "definisi": "Menghasilkan \/ Mengembangkan \/ Menyediakan Data dan Informasi Keluarga", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2420, "kode_ssd": "2.14.000014", "uraian": "Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder\/instansi\/organisasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2421, "kode_ssd": "2.14.000015", "uraian": "Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2422, "kode_ssd": "2.14.000017", "uraian": "Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2423, "kode_ssd": "2.14.000018", "uraian": "Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2424, "kode_ssd": "2.14.000019", "uraian": "Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2425, "kode_ssd": "2.14.000022", "uraian": "Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2426, "kode_ssd": "2.14.000024", "uraian": "Dokumen Pemetaan Kependudukan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melaksanakan\/Hasil Pemetaan Kepedudukan", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2427, "kode_ssd": "2.14.000025", "uraian": "Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2428, "kode_ssd": "2.14.000026", "uraian": "Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun", "satuan": "Laporan", "definisi": "Menyusun Profil Bangga Kencana", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2429, "kode_ssd": "2.14.000028", "uraian": "Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dukungan anggaran daerah yang tersedia untuk penanganan Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2430, "kode_ssd": "2.14.000029", "uraian": "Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2431, "kode_ssd": "2.14.000030", "uraian": "Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan, dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK kepada Kab\/Kota", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2432, "kode_ssd": "2.14.000034", "uraian": "Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKS)", "satuan": "Orang", "definisi": "Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKA)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2433, "kode_ssd": "2.14.000035", "uraian": "kader yang mengikuti Orientasi\/Pelatihan Teknis Pelaksana\/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKS)", "satuan": "Orang", "definisi": "Daerah Melaksanakan Orientasi\/Pelatihan Teknis Pelaksana\/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKA)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2434, "kode_ssd": "2.14.000036", "uraian": "kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)", "satuan": "Orang", "definisi": "Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2435, "kode_ssd": "2.14.000037", "uraian": "Kajian Dampak Kependudukan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Menyusun Kajian Dampak Kependudukan atau telaahan secara mendalam tentang dampak kependudukan\/pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2436, "kode_ssd": "2.14.000038", "uraian": "Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)", "satuan": "Kampung", "definisi": "Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2437, "kode_ssd": "2.14.000040", "uraian": "Kampung KB yang telah menerima pembinaan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2438, "kode_ssd": "2.14.000042", "uraian": "Kebijakan Pembangunan Daerah Kab\/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daerah Melaksanakan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Program Bangga Kencana", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2439, "kode_ssd": "2.14.000044", "uraian": "Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKS)", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKA, TAMASYA, GATI, GENTING)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2440, "kode_ssd": "2.14.000045", "uraian": "Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) \/ Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2441, "kode_ssd": "2.14.000047", "uraian": "Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2442, "kode_ssd": "2.14.000048", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2443, "kode_ssd": "2.14.000049", "uraian": "Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2444, "kode_ssd": "2.14.000050", "uraian": "Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana\/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB\/PLKB)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah yang melakukan penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh KB\/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB\/PLKB).", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2445, "kode_ssd": "2.14.000051", "uraian": "Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKS)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKA)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2446, "kode_ssd": "2.14.000052", "uraian": "Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2447, "kode_ssd": "2.14.000053", "uraian": "Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang teregistrasi", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2448, "kode_ssd": "2.14.000054", "uraian": "Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan", "satuan": "Laporan \/ Sertifikat", "definisi": "Daerah Melaksanakan Penghitungan dan pemanfaatan Indikator Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2449, "kode_ssd": "2.14.000056", "uraian": "Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daerah Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2450, "kode_ssd": "2.14.000057", "uraian": "Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten\/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah Menghasilkan\/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan UntukSatuan Pendidikan Jenjang SD\/MI dan SLTP\/MTS sesuai Kearifan Lokal", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2451, "kode_ssd": "2.14.000058", "uraian": "Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten\/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah Menghasilkan\/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Sesuai Kearifan Lokal", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2452, "kode_ssd": "2.14.000059", "uraian": "Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daerah yang mengembangkan dan menyediakan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2453, "kode_ssd": "2.14.000061", "uraian": "Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2454, "kode_ssd": "2.14.000063", "uraian": "Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKS) yang didayagunakan", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKA)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2455, "kode_ssd": "2.14.000064", "uraian": "Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Mengembangkan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan berupa rencana aksi dalam berbagai bentuk program pembangunan yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan intervensi yang terintegrasi dan terjaga kesinambungannya sebagai rekomendasi pembangunan wilayah dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2456, "kode_ssd": "2.14.000065", "uraian": "Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2457, "kode_ssd": "2.14.000066", "uraian": "orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2458, "kode_ssd": "2.14.000067", "uraian": "orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)", "satuan": "Orang \/ Sertifikat", "definisi": "Daerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Kelaurga Berencana Metode Konstrasepsi Jangka Panjang", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2459, "kode_ssd": "2.14.000068", "uraian": "Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran", "satuan": "Orang", "definisi": "Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, serta pendampingan Ibu Hamil\/Pascasalin termasuk keluarga beresiko tinggi (Termasuk remaja Calon Pengantin\/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin\/kelahiran, Baduta\/Balita)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2460, "kode_ssd": "2.14.000069", "uraian": "Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2461, "kode_ssd": "2.14.000070", "uraian": "Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Sosialisasi iBangga", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2462, "kode_ssd": "2.14.000071", "uraian": "orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB", "satuan": "Orang \/ Sertifikat", "definisi": "Daerah melaksanakan Pembinaan Peserta KB Pasca Pelayanan Kontrasepsi", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2463, "kode_ssd": "2.14.000072", "uraian": "Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja", "satuan": "Laporan", "definisi": "Stakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2464, "kode_ssd": "2.14.000073", "uraian": "Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Daerah yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2465, "kode_ssd": "2.14.000074", "uraian": "Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKS)", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Daerah Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKA)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2466, "kode_ssd": "2.14.000075", "uraian": "Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKS)", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKA)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2467, "kode_ssd": "2.14.000077", "uraian": "Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB\/PLKB", "satuan": "Sertifikat \/ Kegiatan", "definisi": "Daerah yang IMPnya telah dibina dan daearah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB\/PLKB", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2468, "kode_ssd": "2.14.000078", "uraian": "Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2469, "kode_ssd": "2.14.000081", "uraian": "Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melaksanakan Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB sebagai target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2470, "kode_ssd": "2.14.000086", "uraian": "Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pendidikan Jalur Informal yg Terimplementasi\/Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2471, "kode_ssd": "2.14.000087", "uraian": "Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi \/ Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan.", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2472, "kode_ssd": "2.14.000089", "uraian": "Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Memberikan\/Melaksanakan Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2473, "kode_ssd": "2.14.000090", "uraian": "Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Memberikan\/Melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2474, "kode_ssd": "2.14.000091", "uraian": "Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKA)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2475, "kode_ssd": "2.14.000092", "uraian": "Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah Melaksanakan\/Melaporkan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2476, "kode_ssd": "2.14.000094", "uraian": "Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2477, "kode_ssd": "2.14.000095", "uraian": "Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2478, "kode_ssd": "2.14.000100", "uraian": "Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga", "satuan": "Laporan", "definisi": "Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2479, "kode_ssd": "2.14.000101", "uraian": "PIK-R yang telah mendapat\/mengikuti Pengembangan & Perbanyakan Materi Substansi tentang PIK-R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pemenuhan Sarana Prasarana berupa Materi Substansi, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2480, "kode_ssd": "2.14.000104", "uraian": "Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan", "satuan": "Sertifikat", "definisi": "Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2481, "kode_ssd": "2.14.000105", "uraian": "Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2482, "kode_ssd": "2.14.000107", "uraian": "Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2483, "kode_ssd": "2.14.000108", "uraian": "Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk", "satuan": "Laporan \/ Dokumen", "definisi": "Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2484, "kode_ssd": "2.14.000109", "uraian": "Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daerah menyediakan dan mendistribusikan sarana KIE Program Bangga Kencana", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2485, "kode_ssd": "2.14.000110", "uraian": "Sarana Pendukung Operasional PKB\/PLKB yang telah tersedia", "satuan": "Laporan", "definisi": "Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB\/PLKB", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2486, "kode_ssd": "2.14.000112", "uraian": "Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Daerah melaksanakan Sarasehan Hasil Pemutakhitan Data Keluarga", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2487, "kode_ssd": "2.14.000113", "uraian": "Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD\/MI dan SLTP\/MTS, Jalur Nonformal dan Informal", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD\/MI dan SLTP\/MTS, Jalur Nonformal dan Informal", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2488, "kode_ssd": "2.14.000116", "uraian": "Survei\/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Kab\/Kota melaksanakan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2489, "kode_ssd": "2.14.000117", "uraian": "Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi", "satuan": "Orang \/ Sertifikat", "definisi": "Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2490, "kode_ssd": "2.14.000118", "uraian": "Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKS)", "satuan": "Unit", "definisi": "Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga\/UPPKA, TAMASYA, GENTING, GATI, Sidaya)", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2491, "kode_ssd": "2.14.000119", "uraian": "Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia", "satuan": "Unit", "definisi": "Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan", "bidang_urusan": "2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2492, "kode_ssd": "2.15.000000", "uraian": "Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum meliputi:\r\n1. persyaratan teknis dan laik \r\n2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor \r\n3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan\r\n4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan\/ atau papan trayek, dan jenis pelayanan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2493, "kode_ssd": "2.15.000003", "uraian": "Alat pemberi isyarat lalu lintas", "satuan": "Unit", "definisi": "Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan\/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2494, "kode_ssd": "2.15.000004", "uraian": "Alat pengawasan dan pengamanan jalan", "satuan": "Unit", "definisi": "1. Jenis :\r\na) alat penimbangan yang dipasang\r\nsecara \r\nb) alat penimbangan yang dapat\r\ndipindahkan.\r\n2. ditera secara berkala paling sedikit 1\r\n(satu) tahun sekali dan\/atau pasca\r\nperbaikan\r\n3. Fasilitas Penunjang pada jembatan\r\ntimbang yang dipasang tetap\r\nmeliputi: \r\n1) gedung \r\n2) lapangan parkir \r\n3) fasilitas jalan keluar masuk\r\n\r\n4) gudang penyimpanan \r\n5) lapangan penumpukan \r\n6) bangunan gedung untuk\r\ngenerator \r\n7) \r\n8) perambuan untuk maksud\r\npengoperasian.\r\n4. Alat penimbangan yang dapat\r\ndipindahkan, harus memenuhi\r\npersyaratan teknis meliputi :\r\n1) alat penimbangan elektronis yang\r\ndapat mengumpulkan, mengolah,\r\ndan mencetak data hasil\r\n\r\n2) mampu mendukung berat\r\nkendaraan beserta muatan pada\r\nsetiap roda sekurangkurangnya\r\n10 (sepuluh) ton dan\/atau setiap\r\nsumbu sekurang-kurangnya 20\r\n(dua puluh) ton.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2495, "kode_ssd": "2.15.000005", "uraian": "Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "1. Jenis :\r\na) alat penimbangan yang dipasang\r\nsecara \r\nb) alat penimbangan yang dapat\r\ndipindahkan.\r\n2. ditera secara berkala paling sedikit 1\r\n(satu) tahun sekali dan\/atau pasca\r\nperbaikan\r\n3. Fasilitas Penunjang pada jembatan\r\ntimbang yang dipasang tetap\r\nmeliputi: \r\n1) gedung \r\n2) lapangan parkir \r\n3) fasilitas jalan keluar masuk\r\n\r\n4) gudang penyimpanan \r\n5) lapangan penumpukan \r\n6) bangunan gedung untuk\r\ngenerator \r\n7) \r\n8) perambuan untuk maksud\r\npengoperasian.\r\n4. Alat penimbangan yang dapat\r\ndipindahkan, harus memenuhi\r\npersyaratan teknis meliputi :\r\n1) alat penimbangan elektronis yang\r\ndapat mengumpulkan, mengolah,\r\ndan mencetak data hasil\r\n\r\n2) mampu mendukung berat\r\nkendaraan beserta muatan pada\r\nsetiap roda sekurangkurangnya\r\n10 (sepuluh) ton dan\/atau setiap\r\nsumbu sekurang-kurangnya 20\r\n(dua puluh) ton.\r\n\r\nfasilitas yang terawat untuk memastikan tingkat layanan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2496, "kode_ssd": "2.15.000006", "uraian": "Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan", "satuan": "Unit", "definisi": "Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2497, "kode_ssd": "2.15.000007", "uraian": "Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat.\r\n\r\nFasilitas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas pelayanan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2498, "kode_ssd": "2.15.000008", "uraian": "Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi:\r\na. alat uji rem utama dan rem \r\nb. alat uji lampu \r\nc. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi\r\nteknis bagian bawah Kendaraan \r\nd. alat uji \r\ne. alat uji tekanan \r\nf. alat uji \r\ng. alat uji \r\nh. alat uji tingkat \r\ni. alat uji pengujian \r\nj. alat uji kincup roda \r\nk. alat uji \r\nl. alat uji posisi roda \r\nm. alat uji motor \r\nn. alat uji \r\no. alat uji sabuk \r\np. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap\r\ngas \r\nq. alat uji prestasi Kendaraan \r\nr. alat uji \r\ns. peralatan dan\r\nt. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan\r\nteknologi Kendaraan Bermotor", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2499, "kode_ssd": "2.15.000009", "uraian": "Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal", "satuan": "Unit", "definisi": "Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian\r\nberkala Kendaraan Bermotor", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2500, "kode_ssd": "2.15.000010", "uraian": "Analisis dampak lalu lintas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi\r\n1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang\r\nmenimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan\r\nangkutan dan\r\n2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2501, "kode_ssd": "2.15.000011", "uraian": "Analisis mengenai dampak lingkungan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Telaahan secara cermat dan\r\nmendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan\/atau Kegiatan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2502, "kode_ssd": "2.15.000018", "uraian": "Buku kerja rancang bangun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "merupakan dokumen teknis yang\r\nmemuat detail engineering design (DED) Terminal", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2503, "kode_ssd": "2.15.000020", "uraian": "Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:\r\na. memiliki paling sedikit 5 (lima) \r\nb. memiliki\/menguasai tempat penyimpanan kendaraan\r\nyang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dan\r\nc. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau\r\nperjanjian kerjasama dengan pihak lain.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2504, "kode_ssd": "2.15.000023", "uraian": "Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia", "satuan": "Unit", "definisi": "Fasilitas pokok antara lain berupa:\r\na. \r\nb. gudang lini \r\nc. lapangan penumpukan lini \r\nd. Terminal \r\ne. Terminal peti \r\nf. Terminal curah \r\ng. Terminal curah \r\nh. Terminal ro-\r\ni. car \r\nj. Terminal \r\nk. fasilitas penampungan dan pengelolaan \r\nl. fasilitas \r\nm. fasilitas pemadam \r\nn. fasilitas gudang untuk bahan\/barang berbahaya\r\ndan beracun (B3);\r\no. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan\r\nfasilitas Pelabuhan dan Sarana Bantu dan\r\np. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan\r\nteknologi\r\n\r\nFasilitas penunjang berupa:\r\na. kawasan \r\nb. fasilitas pos dan \r\nc. fasilitas pariwisata dan \r\nd. instalasi air bersih, listrik, dan \r\ne. jaringan jalan dan rel kereta \r\nf. jaringan air limbah, drainase, dan \r\ng. areal pengembangan \r\nh. tempat tunggu kendaraan \r\ni. kawasan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2505, "kode_ssd": "2.15.000026", "uraian": "Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab\/kota yang sudah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perawatan kapal adalah suatu usaha yang\r\ndilakukan secara sengaja dan sistematis\r\nterhadap peralatan permesinan, peralatan\r\nbantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan,\r\ndek dan lambung kapal diatas garis air\r\nsehingga mencapai hasil\/ kondisi yang dapat\r\nditerima dan diinginkan.\r\n\r\nPerbaikan kapal adalah perubahan yang\r\nmengakibatkan penggunaan alat dapat lebih\r\nlama yang dilakukan karena telah terjadi\r\nkerusakan atau penurunan kualitas peralatan\r\npermesinan, peralatan bantu, pekerjaan\r\nbangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung\r\nkapal di atas garis air.\r\n\r\nPelayanan Perawatan dan Perbaikan Kapal:\r\na. perawatan kapal yang dilakukan di atas garis\r\nair tanpa membahayakan \r\nb. pemeriksaan bagian bawah garis air yang\r\ndilakukan dalam kondisi terapung di atas air\r\ndapat dilakukan dengan metode Under Water\r\n\r\nc. perbaikan dan perlengkapan \r\nd. perbaikan bangunan atas kapal\r\ne. perbaikan atau perawatan permesinan di atas\r\n\r\nf. perbaikan atau perawatan peralatan navigasi\r\n\r\ng. perbaikan atau perawatan peralatan radio\r\n dan atau\r\nh. perbaikan atau perawatan peralatan\r\nkeselamatan kapal saat terapung (floating)", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2506, "kode_ssd": "2.15.000028", "uraian": "Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten\/Kota yang telah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Buapti\/Walikota\r\npaling sedikit memuat:\r\na. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan \r\nb. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan \r\ndan \r\nc. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten\/kota dalam Kawasan Perkotaan dalam kabupaten\/kota\r\n\r\n\r\nPenyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan:\r\na. penelitian potensi bangkitan \r\nb. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan \r\nc. penentuan model perhitungan bangkitan \r\nd. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan dan\r\ne. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:\r\n1. tingkat penggunaan kendaraan dan\r\n2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2507, "kode_ssd": "2.15.000029", "uraian": "Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten\/Kota yang telah Sosialisasikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Buapti\/Walikota\r\npaling sedikit memuat:\r\na. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan \r\nb. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan \r\ndan \r\nc. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten\/kota dalam Kawasan Perkotaan dalam kabupaten\/kota\r\n\r\n\r\nPenyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan:\r\na. penelitian potensi bangkitan \r\nb. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan \r\nc. penentuan model perhitungan bangkitan \r\nd. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan dan\r\ne. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:\r\n1. tingkat penggunaan kendaraan dan\r\n2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2508, "kode_ssd": "2.15.000034", "uraian": "Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)\/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2509, "kode_ssd": "2.15.000037", "uraian": "Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Standar usaha angkutan laut ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang umum antar pelabuhan dalam negeri termasuk daerah 3T", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2510, "kode_ssd": "2.15.000040", "uraian": "Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan\/atau Barang Antar Kota Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi:\r\na. dokumen \r\nb. dokumen Angkutan \r\nc. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan \r\nd. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang \r\ne. tanda identitas perusahaan Angkutan dan\r\nf. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.\r\ndan \r\nPemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi:\r\na. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan \r\nb. fisik Kendaraan dan\r\nc. Standar Pelayanan Minimal.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2511, "kode_ssd": "2.15.000046", "uraian": "Data Audit Terminal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Audit Keselamatan LLAJ di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi\r\naudit terhadap:\r\na. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan\/atau jalan yang \r\nb. \r\nc. unit pengujian kendaraan \r\nd. unit pelaksana penimbangan kendaraan dan\r\ne. perusahaan angkutan umum\r\n\r\nAudit terhadap terminal dilaksanakan oleh:\r\na. menteri yang menyelenggarakan urusan\r\npemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe \r\nb. gubernur, untuk terminal tipe dan\r\nc. bupati\/walikota, untuk terminal tipe C.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2512, "kode_ssd": "2.15.000047", "uraian": "Data auditor LLAJ Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "(1) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor\r\nindependen yang ditentukan oleh pembina jalan.\r\n(2) Pembina jalan terdiri dari:\r\na. menteri yang menyelenggarakan urusan\r\npemerintahan di bidang jalan, untuk jalan\r\n\r\nb. gubernur, untuk jalan dan\r\nc. bupati\/walikota, untuk jalan kabupaten\/kota.\r\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara\r\npelaksanaan audit bidang jalan dan persyaratan auditor independen diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2513, "kode_ssd": "2.15.000059", "uraian": "Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)\/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2514, "kode_ssd": "2.15.000060", "uraian": "Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)\/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2515, "kode_ssd": "2.15.000061", "uraian": "Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)\/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2516, "kode_ssd": "2.15.000067", "uraian": "Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa:\r\na. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau\r\n\r\nb. pos \r\nc. fasilitas \r\nd. fasilitas \r\ne. pos \r\nf. alat pemadam dan\r\ng. fasilitas umum.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2517, "kode_ssd": "2.15.000068", "uraian": "Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa:\r\na. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau\r\n\r\nb. pos \r\nc. fasilitas \r\nd. fasilitas \r\ne. pos \r\nf. alat pemadam dan\r\ng. fasilitas umum.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2518, "kode_ssd": "2.15.000071", "uraian": "Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: \r\na. jalur \r\nb. jalur \r\nc. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan\/atau \r\nd. tempat naik turun \r\ne. tempat parkir \r\nf. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan \r\nh. media \r\ni. kantor penyelenggara dan \r\nJ. loket penjualan tiket.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2519, "kode_ssd": "2.15.000072", "uraian": "Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: \r\na. jalur \r\nb. jalur \r\nc. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan\/atau \r\nd. tempat naik turun \r\ne. tempat parkir \r\nf. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan \r\nh. media \r\ni. kantor penyelenggara dan \r\nJ. loket penjualan tiket.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2520, "kode_ssd": "2.15.000074", "uraian": "Data inspeksi Terminal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi:\r\na. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi\r\nkendaraan, meliputi:\r\n1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa\r\nberlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan\r\nperj \r\n2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika\r\nkendaraan \r\n3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa\r\nberlaku, dan\r\n4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah\r\n\r\nb. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:\r\n1. persyaratan teknis dan laik \r\n2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor \r\n3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan\r\n4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan\/ atau papan trayek, dan jenis \r\nc. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:\r\n1. pemeriksaan \r\n2. pemeriksaan tanda pengenal dan \r\n3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza);\r\n4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan\r\n5. jam kerja \r\nd. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:\r\n1. pemanfaatan fasilitas utama \r\n2. pemanfaatan fasilitas penunjang \r\n3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan\r\n4. keamanan di dalam Terminal.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2521, "kode_ssd": "2.15.000075", "uraian": "Data Inspektor LLAJ Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Inspeksi Keselamatan LLAJ melalui pemeriksaan :\r\na. unsur dan\r\nb. unsur teknis\r\n2. Unsur administrasi meliputi:\r\na. SIM umum yang masih berlaku dengan klasifikasi sesuai jenis kendaraan\r\nb. STNK yang masih berlaku sesuai dengan fisik kendaraan\r\nc. Bujti lulus uji berkala yang masih berlaku\r\nd. kartu pengawasan yang masih berlaku\r\n3. unsur teknis meliputi:\r\na. unsur teknis utama\r\nb. unsur teknis penunjang\r\n4. Unsur teknis inspeksi tercantum dalam lampiran III SK Dirjen 5637 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2522, "kode_ssd": "2.15.000077", "uraian": "Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten\/Kota yang telah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir seperti: a.penyiapan Denah marka parkir\r\nb.luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir\r\nc.persetujuan hasil ANDALALIN (apabila dipersayaratkan).", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2523, "kode_ssd": "2.15.000080", "uraian": "Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Umum Jaringan Trayek Kab\/Kota memuat paling sedikit:\r\na. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Kab\/\r\nb. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan\/atau jaringan jalan kabupaten \/\r\nc. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Kab\/\r\nd. Terminal asal dan tujuan serta Terminal\r\npersinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta dan\r\ne. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Kab\/Kota setiap Trayek.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2524, "kode_ssd": "2.15.000085", "uraian": "Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan\r\nmempertimbangkan:\r\na. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan\r\nb. penentuan pusat Kawasan Perkotaan aglomerasi.\r\n\r\nPenentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil Bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan:\r\na. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan\r\nb. kelas jalan.\r\n\r\nPenentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan Penumpang perkotaan untuk setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan \r\nmempertimbangkan:\r\na. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan\r\nb. pembagian moda.\r\n\r\nPenentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan\r\njumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu.\r\nPenentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:\r\na. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap \r\nb. panjang Trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan dan\r\nc. jenis kelas pelayanan Angkutan ekonomi dan\/atau\r\nnonekonomi.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2525, "kode_ssd": "2.15.000086", "uraian": "Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan\r\npembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2526, "kode_ssd": "2.15.000087", "uraian": "Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengujian secara visual paling sedikit meliputi:\r\na. nomor dan kondisi rangka Kendaraan \r\nb. nomor dan tipe motor \r\nc. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan\r\nbakar, pipa saluran bahan \r\nd. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar \r\ne. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak \r\nf. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik \r\ng. ukuran roda dan ban serta kondisi \r\nh. kondisi sistem \r\ni. kondisi sistem rem \r\nj. kondisi penutup lampu dan alat pemantul \r\nk. kondisi panel instrumen pada dashboard \r\nl. kondisi kaca \r\nm. kondisi \r\no. keberadaan dan kondisi perlengkapan \r\np. rancangan teknis kendaraan sesuai \r\nq. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan\r\nr. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup.\r\nn. bentuk", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2527, "kode_ssd": "2.15.000090", "uraian": "Data Laporan Angkutan Laut Kewenangan kab\/kota yang telah terdaftar dalam perizinan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2528, "kode_ssd": "2.15.000092", "uraian": "Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab\/kota yang telah terdaftar dalam perizinan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan dilakukan terhadap pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemda membentuk dan\/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2529, "kode_ssd": "2.15.000094", "uraian": "Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilakukan terhadap\r\npemenuhan:\r\na. persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam dan\r\nb. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.\r\n\r\nPengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana\r\ndimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:\r\na. dokumen \r\nb. dokumen \r\nc. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab \r\nd. jenis \r\ne. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan \r\nf. tanda identitas Perusahaan Angkutan dan\r\ng. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.\r\n\r\nPengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum meliputi:\r\na. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor \r\nb. fisik Kendaraan Bermotor dan\r\nc. Standar Pelayanan Minimal.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2530, "kode_ssd": "2.15.000099", "uraian": "Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten\/Kota dalam Daerah Provinsi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan\/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2531, "kode_ssd": "2.15.000114", "uraian": "Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak", "satuan": "Dokumen", "definisi": "pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2532, "kode_ssd": "2.15.000115", "uraian": "Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik", "satuan": "Dokumen", "definisi": "pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2533, "kode_ssd": "2.15.000116", "uraian": "Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2534, "kode_ssd": "2.15.000120", "uraian": "Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut\r\n1. Trotoar Jalan\r\na. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi\r\nkering maupun \r\nb. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat\/dot\r\nc. Ukuran dasar ruang (terlampir)\r\nd. Kelandaian : 1 satuan vertical :\r\n10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp)\r\n2. Tempat Penyeberangan\r\na. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara\/bunyi\r\nyang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu \r\nb. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal).\r\n3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp)\r\ndengan lebar 90 \r\n4. Tempat Parkir (desain terlampir);\r\n5. Angkutan Umum Tersedianya\r\nfasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk\r\nprioritas (Minimal 1 tempat duduk).", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2535, "kode_ssd": "2.15.000121", "uraian": "Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitas pejalanan Kaki (Trotoar) \r\n1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang\r\nmelalui atau menggunakan trotoar tersebut\r\na) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter\r\nb) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter\r\nc) Di wilayah industri\r\n1) pada jalan primer = 3 meter\r\n2) pada jalan akses = 2 meter\r\nd) Di wilayah pemukiman :\r\n1) pada jalan primer = 2,75 meter\r\n2) pada jalan akses = 2 meter\r\n2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter\r\ndari permukaan trotoar.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2536, "kode_ssd": "2.15.000125", "uraian": "Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan\/atau persimpangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2537, "kode_ssd": "2.15.000126", "uraian": "Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan\/atau persimpangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2538, "kode_ssd": "2.15.000127", "uraian": "Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan\/atau persimpangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2539, "kode_ssd": "2.15.000128", "uraian": "Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2540, "kode_ssd": "2.15.000130", "uraian": "Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2541, "kode_ssd": "2.15.000131", "uraian": "Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2542, "kode_ssd": "2.15.000136", "uraian": "Data perizinan Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk memiliki\r\nkewajiban:\r\na. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak persetujuan\r\nkegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan\r\nperundang-\r\nb. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan\r\nketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian\r\n\r\nc. memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi\r\nyang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun\r\nmalam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta\r\nDistrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan\r\nkerja \r\nd. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang\r\nditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang \r\ne. melaporkankegiatan kerja keruk setiap bulan kepada\r\nDirektur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara\r\nPelabuhan dan\/atau Syahbandar dan\r\nf. melaksanakan kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam)\r\nbulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk diterbitkan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2543, "kode_ssd": "2.15.000137", "uraian": "Data perizinan pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang sudah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2544, "kode_ssd": "2.15.000139", "uraian": "Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2545, "kode_ssd": "2.15.000140", "uraian": "Data perizinan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten\/Kota yang telah diberikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2546, "kode_ssd": "2.15.000142", "uraian": "Data Perlengkapan Jalan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi:\r\na. alat pemberi isyarat lalu \r\nb. rambu lalu \r\nc. marka \r\nd. alat penerangan \r\ne. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:\r\n1. alat pembatas dan\r\n2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.\r\nf. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:\r\n1. pagar \r\n2. cermin \r\n3. tanda patok tikungan (delineator);\r\n4. pulau-pulau lalu dan\r\n5. pita penggaduh.\r\ng. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan\r\nmaupun di luar badan dan\/atau\r\nh. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2547, "kode_ssd": "2.15.000143", "uraian": "Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:\r\na. alat pemberi isyarat lalu \r\nb. rambu lalu \r\nc. marka \r\nd. alat penerangan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2548, "kode_ssd": "2.15.000144", "uraian": "Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: \r\na. Rambu Lalu \r\nb. Marka \r\nc. Alat Pemberi Isyarat Lalu \r\nd. alat penerangan \r\ne. alat pengendali dan pengaman Pengguna \r\nf. alat pengawasan dan pengamanan \r\ng. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang\r\n dan\r\nh. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2549, "kode_ssd": "2.15.000149", "uraian": "Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peningkatan kapasitas SDM dimaksud adalah dengan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan jenjang penguji yang meliputi : a. Pembantu Penguji b. Penguji Pemula c. Penguji Tingkat 1 d. Penguji Tingkat 2 e. Penguji Tingkat 3 f. Penguji Tingkat 4 g. Penguji Tingkat 5", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2550, "kode_ssd": "2.15.000151", "uraian": "Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:\r\n1. komitmen dan kebijakan\r\n2. pengorganisasian\r\n3. manajemen bahaya dan risiko\r\n4. fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor\r\n5. dokumentasi dan data\r\n6. peningkatan kompetensi dan pelatihan\r\n7. tanggap darurat\r\n8. pelaporan kecelakaan internal\r\n9. monitoring dan evaluasi\r\n10. pengukuran kinerja", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2551, "kode_ssd": "2.15.000153", "uraian": "Data prakiraan perindahan orang dan\/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah perpindahan orang dan\/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan\/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat-tempat strategis.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2552, "kode_ssd": "2.15.000156", "uraian": "Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi yang disahkan oleh gubernur merupakan\r\narahan dan pedoman untuk:\r\na. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\nb. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat\r\n\r\nc. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan \r\nd. penyusunan rencana umum jaringan jalan \r\ne. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam \r\nf. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang \r\ng. pembangunan Simpul dan\r\nh. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2553, "kode_ssd": "2.15.000158", "uraian": "Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan\/atau barang", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2554, "kode_ssd": "2.15.000163", "uraian": "Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil pemetaan lokasi dan kebutuhan simpul berdasarkan potensi perpindahan orang dan\/atau barang", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2555, "kode_ssd": "2.15.000165", "uraian": "Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota eksisting", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan memuat paling sedikit:\r\na. asal dan tujuan Trayek merupakan simpul transportasi pedesaan dan wilayah lainnya yang mempunyai potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan \r\nb. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten\/kota dan\/atau jalan \r\nc. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan \r\nd. terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan\/atau stasiun kereta dan\r\ne. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Pedesaan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2556, "kode_ssd": "2.15.000166", "uraian": "Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota eksisting", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan\r\nmempertimbangkan:\r\na. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan\r\nb. penentuan pusat Kawasan Perkotaan aglomerasi.\r\n\r\nPenentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil Bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan:\r\na. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan\r\nb. kelas jalan.\r\n\r\nPenentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan Penumpang perkotaan untuk setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan \r\nmempertimbangkan:\r\na. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan\r\nb. pembagian moda.\r\n\r\nPenentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan\r\njumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu.\r\nPenentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:\r\na. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap \r\nb. panjang Trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan dan\r\nc. jenis kelas pelayanan Angkutan ekonomi dan\/atau\r\nnonekonomi.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2557, "kode_ssd": "2.15.000167", "uraian": "Data rencanan induk pelabuhan kab\/kota yang telah ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2558, "kode_ssd": "2.15.000168", "uraian": "Data Ruang Lalu Lintas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan\/atau barang", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2559, "kode_ssd": "2.15.000172", "uraian": "Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi:\r\na. kepala urusan layanan tata \r\nb. kepala urusan sistem \r\nc. petugas \r\nd. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor \r\ne. pengatur lalu \r\nf. Penyidik Pegawai Negeri \r\ng. penguji kendaraan dan\r\nh. petugas komersial.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2560, "kode_ssd": "2.15.000173", "uraian": "Data Terminal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: \r\na. jalur \r\nb. jalur \r\nc. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan\/atau \r\nd. tempat naik turun \r\ne. tempat parkir \r\nf. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan \r\nh. media \r\ni. kantor penyelenggara dan \r\nJ. loket penjualan tiket.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa:\r\na. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau\r\n\r\nb. pos \r\nc. fasilitas \r\nd. fasilitas \r\ne. pos \r\nf. alat pemadam dan\r\ng. fasilitas umum.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2561, "kode_ssd": "2.15.000176", "uraian": "Data Terminal Penumpang Tipe C", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data terminal penumpang sebagai simpul transportasi daerah meliputi:\r\na. nama terminal\r\nb. tipe terminal\r\nc. lokasi \r\nd. status pengelolaan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2562, "kode_ssd": "2.15.000177", "uraian": "Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: \r\na. jalur \r\nb. jalur \r\nc. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan\/atau \r\nd. tempat naik turun \r\ne. tempat parkir \r\nf. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan \r\nh. media \r\ni. kantor penyelenggara dan \r\nJ. loket penjualan tiket.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa:\r\na. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau\r\n\r\nb. pos \r\nc. fasilitas \r\nd. fasilitas \r\ne. pos \r\nf. alat pemadam dan\r\ng. fasilitas umum.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2563, "kode_ssd": "2.15.000178", "uraian": "Data UPPKB", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian\r\nberkala Kendaraan Bermotor", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2564, "kode_ssd": "2.15.000187", "uraian": "Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2565, "kode_ssd": "2.15.000189", "uraian": "Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin", "satuan": "Laporan", "definisi": "Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2566, "kode_ssd": "2.15.000191", "uraian": "Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan", "satuan": "Unit", "definisi": "Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi:\r\na. jalur khusus angkutan \r\nb. jalur\/lajur sepeda \r\nc. jalur\/lajur kendaraan tidak \r\nd. parkir pada badan \r\ne. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar dan\/atau\r\nf. tempat istirahat.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2567, "kode_ssd": "2.15.000192", "uraian": "Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2568, "kode_ssd": "2.15.000193", "uraian": "Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat", "satuan": "Unit", "definisi": "Lajur Sepeda\r\nLebar lajur sepeda\r\na) Volume Pesepeda &1.500\r\nPesepeda\/hari\r\n1) Searah : 2,25 meter\r\n2) Dua Arah : 2,75 meter\r\nb) Volume Pesepeda &1.500\r\nPesepeda\/hari\r\n1) Searah : 2,50 meter\r\n2) Dua Arah : 3,00 meter\r\n\r\nTrotoar \r\n1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi\r\natau jumlah pejalan kaki yang\r\nmelalui atau menggunakan trotoar\r\ntersebut\r\na) Jalan di daerah pertokoan atau\r\nkaki lima = 4 meter\r\nb) Di wilayah perkantoran utama =\r\n3 meter\r\nc) Di wilayah industri\r\n1) pada jalan primer = 3 meter\r\n2) pada jalan akses = 2 meter\r\nd) Di wilayah pemukiman :\r\n1) pada jalan primer = 2,75 meter\r\n2) pada jalan akses = 2 meter\r\n2. memiliki ruang bebas diatasnya\r\nsekurang- kurangnya 2,50 meter\r\ndari permukaan trotoar. \r\n\r\nFasilitas Khusus bagi penyandang\r\ncacat dan manusia usia lanjut\r\n1. Trotoar Jalan\r\na. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur\r\nhalus, tidak licin pada kondisi\r\nkering maupun \r\nb. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis,\r\nubin bulat\/dot\r\nc. Ukuran dasar ruang (terlampir)\r\nd. Kelandaian : 1 satuan vertical :\r\n10 satuan horizontal, ada jalur\r\npenghubung (ramp)\r\n2. Tempat Penyeberangan\r\na. Penyeberangan sebidang\r\ndilengkapi dengan suara\/bunyi\r\nyang berintegrasi dengan alat\r\npemberi isyarat lalu \r\nb. Penyeberangan tidak sebidang\r\nmenggunakan lift, escalator,\r\ntangga dengan kelandaian (1\r\nsatuan vertical : 10 satuan\r\nhorizontal).\r\n3. Tempat pemberhentian kendaraan\r\npenumpang umum disertai (ramp)\r\ndengan lebar 90 \r\n4. Tempat Parkir (desain terlampir);\r\n5. Angkutan Umum Tersedianya\r\nfasilitas pelayanan khusus dengan \r\nmenyediakan tempat duduk\r\nprioritas (Minimal 1 tempat duduk).", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2569, "kode_ssd": "2.15.000194", "uraian": "Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Lajur Sepeda\r\nLebar lajur sepeda\r\na) Volume Pesepeda &1.500\r\nPesepeda\/hari\r\n1) Searah : 2,25 meter\r\n2) Dua Arah : 2,75 meter\r\nb) Volume Pesepeda &1.500\r\nPesepeda\/hari\r\n1) Searah : 2,50 meter\r\n2) Dua Arah : 3,00 meter\r\n\r\nTrotoar \r\n1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi\r\natau jumlah pejalan kaki yang\r\nmelalui atau menggunakan trotoar\r\ntersebut\r\na) Jalan di daerah pertokoan atau\r\nkaki lima = 4 meter\r\nb) Di wilayah perkantoran utama =\r\n3 meter\r\nc) Di wilayah industri\r\n1) pada jalan primer = 3 meter\r\n2) pada jalan akses = 2 meter\r\nd) Di wilayah pemukiman :\r\n1) pada jalan primer = 2,75 meter\r\n2) pada jalan akses = 2 meter\r\n2. memiliki ruang bebas diatasnya\r\nsekurang- kurangnya 2,50 meter\r\ndari permukaan trotoar. \r\n\r\nFasilitas Khusus bagi penyandang\r\ncacat dan manusia usia lanjut\r\n1. Trotoar Jalan\r\na. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur\r\nhalus, tidak licin pada kondisi\r\nkering maupun \r\nb. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis,\r\nubin bulat\/dot\r\nc. Ukuran dasar ruang (terlampir)\r\nd. Kelandaian : 1 satuan vertical :\r\n10 satuan horizontal, ada jalur\r\npenghubung (ramp)\r\n2. Tempat Penyeberangan\r\na. Penyeberangan sebidang\r\ndilengkapi dengan suara\/bunyi\r\nyang berintegrasi dengan alat\r\npemberi isyarat lalu \r\nb. Penyeberangan tidak sebidang\r\nmenggunakan lift, escalator,\r\ntangga dengan kelandaian (1\r\nsatuan vertical : 10 satuan\r\nhorizontal).\r\n3. Tempat pemberhentian kendaraan\r\npenumpang umum disertai (ramp)\r\ndengan lebar 90 \r\n4. Tempat Parkir (desain terlampir);\r\n5. Angkutan Umum Tersedianya\r\nfasilitas pelayanan khusus dengan \r\nmenyediakan tempat duduk\r\nprioritas (Minimal 1 tempat duduk).\r\n\r\nfasilitas yang terpelihara untuk memastikan kualitas layanan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2570, "kode_ssd": "2.15.000196", "uraian": "hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan.", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan \r\nPelabuhan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2571, "kode_ssd": "2.15.000197", "uraian": "Hasil Penilaian Tim Evaluasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai yang dinyatakan memenuhi\r\npersyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati\/wali kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2572, "kode_ssd": "2.15.000199", "uraian": "Jarak Pelayanan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.\r\n\r\nTarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2573, "kode_ssd": "2.15.000200", "uraian": "Kajian rencana induk bandar udara", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Rencana Induk Bandar udara paling sedikit memuat :\r\na. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan \r\nb. kebutuhan \r\nc. tata letak \r\nd. tahapan pelaksanaan \r\ne. kebutuhan dan pemanfaatan \r\nf. daerah lingkungan \r\ng. daerah lingkungan \r\nh. kawasan keselamatan operasi dan i. batas kawasan kebisingan. (1)\r\n- Sertifikat Bandar udara diberikan setelah bandar udara memiliki buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual) yang memenuhi persyaratan teknis tentang:\r\na. personel\r\nb. fasilitas\r\nc. prosedur operasi bandar dan\r\nd. sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara. (2)\r\n- Sumber daya manusia terdiri atas sumber daya manusia di bidang:\r\na. Pesawat udara\r\nb. angkutan udara\r\nc. kebandarudaraan\r\nd. navigasi penerbangan\r\ne. Keselamatan penerbangan dan\r\nf. keamanan penerbangan. (3)\r\n- Fasilitas Bandar udara adalah semua fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan operasional bandar udara dan penerbangan yang terdiri dari prasarana dan, Peralatan Bandar Udara, utilitas Bandar Udara dan Pelayanan Darurat Bandar Udara (4)", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 14, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2574, "kode_ssd": "2.15.000201", "uraian": "Kebutuhan angkutan (demanci);", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kebutuhan angkutan (demand) meliputi:\r\n1. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan pergerakan barang total di Pelabuhan Sungai dan Danau.\r\n2. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan angkutan penumpang, angkutan kendaraan R2 (roda dua) dan R4 (roda empat) di Pelabuhan Sungai dan Danau.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2575, "kode_ssd": "2.15.000202", "uraian": "Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Supply Angkutan Sungai dan Danau adalah penyediaan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau, memenuhi SPM, serta memiliki Trayek Tetap dan Teratur dan\/atau Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur sesuai PM 61 Tahun 2021.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2576, "kode_ssd": "2.15.000203", "uraian": "Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Untuk memperoleh izin operasi Prasarana Perkeretaapian, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:\r\na. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan \r\nb. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana \r\nc. tersedianya tenaga perawatan prasarana Perkeretaapian, tenaga pemerikba prasarana Perkeretaapian, dan petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan \r\nd. menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana dan\r\ne. membuat dan melaksanakan sistem keselamatan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2577, "kode_ssd": "2.15.000204", "uraian": "Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dalam penerbitan izin operasi yang diberikan oleh Gubernur, perlu dipastikan dokumen persyaratan yang telah ditentukan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan perkeretaapian umum", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2578, "kode_ssd": "2.15.000210", "uraian": "Marka Jalan", "satuan": "Unit", "definisi": "Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2579, "kode_ssd": "2.15.000211", "uraian": "Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2580, "kode_ssd": "2.15.000215", "uraian": "Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi:\r\na. alat uji rem utama dan rem \r\nb. alat uji lampu \r\nc. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi\r\nteknis bagian bawah Kendaraan \r\nd. alat uji \r\ne. alat uji tekanan \r\nf. alat uji \r\ng. alat uji \r\nh. alat uji tingkat \r\ni. alat uji pengujian \r\nj. alat uji kincup roda \r\nk. alat uji \r\nl. alat uji posisi roda \r\nm. alat uji motor \r\nn. alat uji \r\no. alat uji sabuk \r\np. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap\r\ngas \r\nq. alat uji prestasi Kendaraan \r\nr. alat uji \r\ns. peralatan dan\r\nt. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan\r\nteknologi Kendaraan Bermotor", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2581, "kode_ssd": "2.15.000218", "uraian": "Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb;", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2582, "kode_ssd": "2.15.000219", "uraian": "persyaratan administratif", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2583, "kode_ssd": "2.15.000221", "uraian": "Potensi Perekonomian daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peran transportasi dalam menopang potensi kegiatan komersil, sumber daya alam dan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2584, "kode_ssd": "2.15.000224", "uraian": "Rambu Lalu Lintas", "satuan": "Unit", "definisi": "Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan\/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2585, "kode_ssd": "2.15.000225", "uraian": "Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan\/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2586, "kode_ssd": "2.15.000226", "uraian": "Rancang Bangun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "a. desain arsitektur meliputi eksterior dan \r\nb. desain struktur \r\nc. mekanikal berupa tata udara, sanitasi, plumbing,\r\n\r\nd. elektrikal berupa catu daya, tata cahaya, telepon,\r\nkomunikasi, dan \r\ne. tata ruang luar berupa lansekap, ruang terbuka\r\nhijau, dan dan\r\nf. rencana anggaran biaya disertai analisa harga\r\nsatuan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2587, "kode_ssd": "2.15.000227", "uraian": "Rekomendasi dari bupati\/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2588, "kode_ssd": "2.15.000228", "uraian": "Rencana dan\/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada (kapal Ro-Ro) hingga transportasi penyeberangan dapat beroperasi secara optimal baik secara komersil maupun perintis melalui subsidi angkutan.\r\n\r\nDidukung dengan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan penunjang mobilitas penduduk di wilayah tersebut.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2589, "kode_ssd": "2.15.000231", "uraian": "Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan yang ditetapkan dengan KP 432 Tahun 2017", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 14, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2590, "kode_ssd": "2.15.000232", "uraian": "Rencana induk terminal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2591, "kode_ssd": "2.15.000238", "uraian": "rencana umum tata ruang;", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir seperti: a.penyiapan Denah marka parkir\r\nb.luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir\r\nc.persetujuan hasil ANDALALIN (apabila dipersayaratkan).", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2592, "kode_ssd": "2.15.000239", "uraian": "Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015;", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2593, "kode_ssd": "2.15.000243", "uraian": "Tarif pelayanan dasar", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2594, "kode_ssd": "2.15.000244", "uraian": "Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2595, "kode_ssd": "2.15.000245", "uraian": "Marka Jalan", "satuan": "Meter", "definisi": "Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2596, "kode_ssd": "2.15.000246", "uraian": "Data indentifikasi masalah lalu lintas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan \r\n1. penggunaan ruang \r\n2. kapasitas \r\n3. tata guna lahan pinggir \r\n4. perlengkapanjalan yang berkaitan langsung dengan \r\n5. pengaturan lalu \r\n6. kinerja lalu dan atau\r\n7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2597, "kode_ssd": "2.15.000247", "uraian": "Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi\r\n1. volume lalu \r\n2. komposisi lalu \r\n3. variasi lalu \r\n4. distribusi \r\n5. pengaturan arus lalu \r\n6. kecepatan dan tundaan lalu \r\n7. kinerja perlengkapan jalan, \r\n8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2598, "kode_ssd": "2.15.000248", "uraian": "Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang\r\ndan barang meliputi\r\n1. asal dan tujuan perjalanan orang dan\/atau \r\n2. bangkitan dan \r\n3. pemilahan dan\r\n4. pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2599, "kode_ssd": "2.15.000249", "uraian": "Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan jalan dan bagian-bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang, yaitu ruang manfaat jalan (Rumaja)dengan tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter dan kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima)meter.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2600, "kode_ssd": "2.15.000251", "uraian": "Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang meliputi\r\n1. asal dan tujuan perjalanan orang dan\/atau \r\n2. bangkitan dan \r\n3. pemilahan dan\r\n4. kebutuhan kendaraan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2601, "kode_ssd": "2.15.000253", "uraian": "Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi\r\n1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang\r\nmenimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan\r\nangkutan dan\r\n2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2602, "kode_ssd": "2.15.000255", "uraian": "Trotoar", "satuan": "M2", "definisi": "Tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk memastikan hak pejalan kaki dalam berlalu lintas", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2603, "kode_ssd": "2.15.000256", "uraian": "Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas\r\njalan dan\/ atau persimpangan, dilakukan melalui tahapan:\r\n1. skema penanganan lalu \r\n2. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu \r\n3. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan\r\ndan gerakan lalu lintas.\r\na. Skema Penanganan Lalu Lintas\r\nSkema penanganan lalu lintas merupakan strategi manajemen dan\r\nrekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas jalan,\r\npersimpangan, dan\/ atau jaringan jalan.\r\nStrategi manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa:\r\n1) penetapan prioritas angkutan \r\n2) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan \r\n3) pemberian kemudahan bagi penyandang \r\n4) pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu \r\n5) pemaduan berbagai moda \r\n6) pengendalian lalu lintas pada \r\n7) pengendalian lalu lintas pada ruas dan! atau\r\n8) perlindungan terhadap lingkungan.\r\nb. Pemilihan Alternatif Dari Skema Penanganan Lalu Lintas\r\nPemilihan alternatif penanganan lalu lintas yang akan diterapkan\r\npada ruas dan\/ atau persimpangan harus memperhatikan:\r\n1) dampak terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan lingkungan\r\n\r\n2) dampak terhadap kondisi lalu lintas \r\n3) sinergitas dengan kebijakan lain dibidang lalu lintas dan\r\nangkutan \r\nPenentuan alternatif skema penanganan lalu lintas dapat dilakukan\r\nmelalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional, Provinsi,\r\nKabupaten\/Kota sesuai tingkatannya.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2604, "kode_ssd": "2.15.000257", "uraian": "Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:\r\na. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di \r\nb. dan\/atau\r\nc. rekaman peralatan elektronik\r\n\r\nPenindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:\r\na. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan\r\nb. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan\r\nJalan tertentu. \r\n(2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat\r\nTilang.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2605, "kode_ssd": "2.15.000258", "uraian": "Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Proses teknologi informasi, elektronika , dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2606, "kode_ssd": "2.15.000259", "uraian": "Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin", "satuan": "Laporan", "definisi": "Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2607, "kode_ssd": "2.15.000260", "uraian": "Persetujuan Teknis Hasil Andalalin", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan pada masa \r\na. dan\r\nb. Operasional", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2608, "kode_ssd": "2.15.000261", "uraian": "SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas", "satuan": "Orang", "definisi": "Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal:\r\na. sikap dan perilaku sebagai petugas\/abdi negara\r\nyang profesional dengan dilandasi etika profesi dan\r\nmenjunjung tinggi hukum dan hak asasi \r\nb. peraturan perundang-undangan dalam proses\r\nkegiatan Analisis Dampak Lalu \r\nc. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu \r\nd. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis\r\nDampak Lalu \r\ne. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu \r\nf. perencanaan dan pemodelan \r\ng. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas\r\nkawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan\r\nprasarana transportasi \r\nh. penilaian Analisis Dampak Lalu \r\ni. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu\r\n dan\r\nj. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak\r\nLalu Lintas.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2609, "kode_ssd": "2.15.000262", "uraian": "Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengawasan meliputi:\r\na. Penilaian terhadap pelaksanaan \r\nb. Tindakan korektif terhadap dan \r\nc. Tindakan penegakan hukum terhadap kesalahan prosedur penetapan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2610, "kode_ssd": "2.15.000263", "uraian": "Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan Janngan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman meriuju sekolah", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2611, "kode_ssd": "2.15.000264", "uraian": "Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Evaluasi pengendalian dilakukan melalui:\r\na. Menginventarisasi kondisi jalan yang terdapat ZoSS\r\nb. Membandingkan kondisi pengendalian lalu lintas di jalan pada ZoSS yang ada dengan standar teknis, baik geometrik jalan, maupun perlengkapan jalan\r\nc. Menganialisis tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan setelah dilakukan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada dan\r\nd. Peninjauan kembali peraturan\/standar teknis mengenai kondisi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2612, "kode_ssd": "2.15.000265", "uraian": "Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pentahapan Perencanaan evaluasi yang dimulai sejak awal program RASS.\r\nTahapan penentuan program adalah:\r\n1) penetapan sasaran \r\n2) pengumpulan data dasar dan pemahaman kondisi pejalan kaki dan\r\npesepeda saat \r\n3) penentuan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2613, "kode_ssd": "2.15.000266", "uraian": "SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Semua personel Perusahaan Angkutan Umum yaitu awak kendaraan bermotor dan mekanik sudah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisi mereka masing-masing dengan rincian\r\npaling sedikit:\r\n1. Pengemudi ....orang.\r\n2. Pengemudi cadangan .... orang.\r\n3. Kondektur.... orang.\r\n4. Pembantu pengemudi .... orang.\r\n5. Mekanik....orang.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2614, "kode_ssd": "2.15.000267", "uraian": "Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas:\r\na. Rambu lalu lintas\r\nb. Marka Jalan\r\nc. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan \r\nd. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan\r\ne. Alat Penerangan Jalan\r\nf. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat\r\ng. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk\r\nh. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan\r\ni. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan\r\nj. Marka jalan berupa paku jalan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2615, "kode_ssd": "2.15.000268", "uraian": "Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan", "satuan": "Unit", "definisi": "Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.\r\nBatas kecepatan ditetapkan :\r\na. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam\r\ndalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100\r\n(seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas\r\n\r\nb. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam\r\nuntuk jalan \r\nc. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk\r\nkawasan dan\r\nd. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk\r\nkawasan permukinan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2616, "kode_ssd": "2.15.000269", "uraian": "Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum berisikan:\r\n1. Pendahuluan\r\n2. Dasar\r\n3. Tujuan dan sasaran\r\n4. Profil perusahaan\r\n5. Struktur sistem manajemen keselamatan\r\n6. Elemen dan ekspektasi\r\n 6.1. Komitmen dan kebijakan\r\n 6.2. Pengorganisasian\r\n 6.3. Manajemen bahay dan resiko\r\n 6.4. Fasilitas perbaikan dan perbaikan kendaraan bermotor\r\n 6.5. Dokumentasi dan data\r\n 6.6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan\r\n 6.7. Tanggap darurat\r\n 6.8. Pelaporan kecelakaan internal\r\n 6.9. Monitoring dan evaluasi\r\n 6.10. Pengukuran Kinerja\r\nLAMPIRAN", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2617, "kode_ssd": "2.15.000270", "uraian": "Halte", "satuan": "Unit", "definisi": "Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2618, "kode_ssd": "2.15.000271", "uraian": "Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki", "satuan": "Unit", "definisi": "Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2619, "kode_ssd": "2.15.000272", "uraian": "Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum meliputi:\r\n1. pemeriksaan \r\n2. pemeriksaan tanda pengenal dan \r\n3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza);\r\n4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan\r\n5. jam kerja", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2620, "kode_ssd": "2.15.000273", "uraian": "Laporan Pengawasan ketertiban terminal", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen pengawasan ketertiban terminal meliputi:\r\n1. pemanfaatan fasilitas utama \r\n2. pemanfaatan fasilitas penunjang \r\n3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan\r\n4. keamanan di dalam Terminal.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2621, "kode_ssd": "2.15.000274", "uraian": "Alat Penerangan Jalan", "satuan": "Unit", "definisi": "Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2622, "kode_ssd": "2.15.000275", "uraian": "Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten\/kota dalam 1 (satu) provinsi meliputi:\r\na. nama Kawasan Perkotaan \r\nb. cakupan atau batas wilayah Kawasan \r\nc. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan \r\nd. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan \r\ne. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan \r\nf. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan \r\ng. penentuan asal dan\/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayekpemadu \r\nh. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan\r\ni. mekanisme koordinasi dalam penyusunan RencanaUmum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi.\r\n\r\nAngkutan Antarkota dalam Provinsi harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:\r\na. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal \r\nb. pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan\/atau pelayanan dan\r\nc. Terminal yang merupakan Terminal asal\r\npemberangkatan, persinggahan, dan \r\ntujuan Angkutan orang berupa Terminal tipe A dan Terminal tipe B.\r\n\r\n\r\n\r\nPenetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan dalam kabupaten\/kota meliputi:\r\na. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan \r\nb. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan \r\nc. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan \r\nd. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan \r\ne. penentuan asal dan\/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayekpemadu \r\nf. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan\r\ng. mekanisme koordinasi dalam penyusunan RencanaUmum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 12, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2623, "kode_ssd": "2.15.000276", "uraian": "Data Prasarana Jalan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa:\r\n1. trotoar\r\n2. halte\r\n3. tempat penyeberangan pejalan kaki\r\n4. lajur sepeda\r\n5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan)", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2624, "kode_ssd": "2.15.000277", "uraian": "Penetapan Tipe dan Kelas Terminal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria \r\na. Tingkat permintaan angkutan\r\nb. Keterpaduan pelayanan angkutan\r\nc. Jumlah trayek\r\nd. Jenis pelayanan angkutan\r\ne. Fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2625, "kode_ssd": "2.15.000278", "uraian": "Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan meliputi:\r\n1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj \r\n2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan \r\n3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan\r\n4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2626, "kode_ssd": "2.15.000289", "uraian": "Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)", "satuan": "Unit", "definisi": "Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: \r\na. jalur \r\nb. jalur \r\nc. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan\/atau \r\nd. tempat naik turun \r\ne. tempat parkir \r\nf. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan \r\nh. media \r\ni. kantor penyelenggara dan \r\nJ. loket penjualan tiket.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa:\r\na. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau\r\n\r\nb. pos \r\nc. fasilitas \r\nd. fasilitas \r\ne. pos \r\nf. alat pemadam dan\r\ng. fasilitas umum.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2627, "kode_ssd": "2.15.000292", "uraian": "Data jumlah jalur", "satuan": "Jalur", "definisi": "Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rei yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2628, "kode_ssd": "2.15.000294", "uraian": "Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual", "satuan": "Unit", "definisi": "Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual, paling sedikit memuat :\r\n1. trayek dan \r\n2. jadwal kedatangan dan \r\n3. \r\n4. dan\r\n5. asal dan tujuan pelayanan trayek.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2629, "kode_ssd": "2.15.000297", "uraian": "Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital", "satuan": "Unit", "definisi": "Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital melalui Digitalisasi Penumpang Terminal Online yang memuat:\r\na. Sistem Perangkat Lunak (Software)\r\nb. Sistem Perangkat Keras (Hardware)\r\nc. Sistem Perangkat Pikir (Brainware)", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2630, "kode_ssd": "2.15.000300", "uraian": "Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Komponen Perhitungan Tarif meliputi:\r\n- Biaya Langsung\r\n- Biaya Tidak Langsung\r\n- Total Biaya Per Penumpang untuk Load Factor sama dengan 100%\r\n- Total Biaya Per Penumpang untuk Load Factor sama dengan 70%\r\n\r\nBesaran tarif dasar sebagai berikut:\r\n1.Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.159 (seratus lima puluh sembilan rupiah) per penumpang \r\n2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 176 (seratus tujuh puluh enam rupiah) per penumpang Kilometer\r\n\r\nbesaran Tarif Batas Atas dan Tarif\r\nBatas Bawah sebagai berikut:\r\na. Tarif Batas Atas:\r\n1.Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.155 (seratus lima puluh lima rupiah) per penumpang \r\n2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 172 (seratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang Kilometer.\r\nb. Tarif Batas Bawah:\r\n1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan tarif sebesar Rp. 95 (sembilan puluh lima rupiah);\r\n2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau lainnya) dengan tarif sebesar 106 (seratus enam rupiah).", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2631, "kode_ssd": "2.15.000305", "uraian": "Grosse akta kapal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Grosse Akta Kapal adalah salinan resmi dari minut akta", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2632, "kode_ssd": "2.15.000306", "uraian": "Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal", "satuan": "Orang", "definisi": "Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi:\r\na. kepala urusan layanan tata \r\nb. kepala urusan sistem \r\nc. petugas \r\nd. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor \r\ne. pengatur lalu \r\nf. Penyidik Pegawai Negeri \r\ng. penguji kendaraan dan\r\nh. petugas komersial.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2633, "kode_ssd": "2.15.000307", "uraian": "Surat ukur kapal yang masih berlaku", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Surat Ukur adalah Surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2634, "kode_ssd": "2.15.000308", "uraian": "Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sertifikat Keselamatan Kapal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2635, "kode_ssd": "2.15.000310", "uraian": "Data awak kapal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya sesuai PM 12 Tahun 2021", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2636, "kode_ssd": "2.15.000312", "uraian": "Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2637, "kode_ssd": "2.15.000314", "uraian": "Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500", "satuan": "Unit", "definisi": "Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan\/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2638, "kode_ssd": "2.15.000315", "uraian": "Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7", "satuan": "Unit", "definisi": "Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan\/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2639, "kode_ssd": "2.15.000316", "uraian": "Peraturan Bupati\/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "RAK LLAJ Kabupaten\/Kota memuat:\r\na. sasaran Pemerintah Kabupaten\/\r\nb. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ,\r\nRAK LLAJ Kementerian\/Lembaga, dan RAK LLAJ \r\nc. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan\r\nPemerintah Kabupaten\/ \r\nd. rencana aksi dan target kine{ dan\r\ne. rencana pendanaan.\r\n\r\n\r\nRAK LLAJ Kabupaten\/Kota disusun berdasarkan:\r\na. RUNK \r\nb. RAK LLAJ Kementerian\/ \r\nc. RAK LLAJ dan\r\nd. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2640, "kode_ssd": "2.15.000320", "uraian": "Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2641, "kode_ssd": "2.15.000321", "uraian": "Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Bukti lulus uji tipe paling sedikit \r\na. Keputusan Direktur \r\nb. \r\nc. Hasil dan\r\nd. Foto kendaraan bermotor", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2642, "kode_ssd": "2.15.000322", "uraian": "Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2643, "kode_ssd": "2.15.000323", "uraian": "Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan\/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2644, "kode_ssd": "2.15.000324", "uraian": "Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani", "satuan": "Unit", "definisi": "Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan\/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2645, "kode_ssd": "2.15.000325", "uraian": "Dokumen sertifikasi pengawakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Masa berlaku adalah 1 tahun.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2646, "kode_ssd": "2.15.000326", "uraian": "Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran", "satuan": "Orang", "definisi": "Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran meliputi : SDM bidang Angkutan Sumber Daya Manusia di Bidang SDM di Bidang Keselamatan dan Keamanan dan SDM di bidang Perlindungan Lingkungan Maritim", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2647, "kode_ssd": "2.15.000327", "uraian": "Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengoperasian Pelabuhan dilakukan setelah mendapat persetujuan atau Perizinan Berusaha. Pengoperasian Pelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 18, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2648, "kode_ssd": "2.15.000328", "uraian": "Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2649, "kode_ssd": "2.15.000329", "uraian": "Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.\r\nReklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan\/ atau kontur kedalaman perairan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2650, "kode_ssd": "2.15.000330", "uraian": "Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.\r\nReklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan\/ atau kontur kedalaman perairan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2651, "kode_ssd": "2.15.000332", "uraian": "Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR\/DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.\r\n\r\nPengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur, bagi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional\r\n\r\nPerizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2652, "kode_ssd": "2.15.000333", "uraian": "Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terdiri dari:\r\n1. Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk\r\nKepentingan Sendiri\r\n2. Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Untuk\r\nKepentingan Sendiri\r\n\r\nPerizinan Berusaha Pembangunan adalah legalitas yang diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha untuk memulai pembangunan TUKS.\r\nPerizinan Berusaha Pengoperasian adalah legalitas yang diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha untuk mengoperasikan TUKS.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2653, "kode_ssd": "2.15.000342", "uraian": "Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau, yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2654, "kode_ssd": "2.15.000343", "uraian": "Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau", "satuan": "Orang", "definisi": "Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2655, "kode_ssd": "2.15.000346", "uraian": "Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau", "satuan": "Unit", "definisi": "Penyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan sungai dan danau yan gbelum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD bertanggungjawab melaksanakan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai dan danau", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2656, "kode_ssd": "2.15.000347", "uraian": "BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Lokal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan lokal dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana Pelabuhan, serta dokumen administrasi penyelenggaraan Pelabuhan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2657, "kode_ssd": "2.15.000348", "uraian": "Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2658, "kode_ssd": "2.15.000349", "uraian": "Data Fasilitas Pelabuhan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Fasilitas Pelabuhan terdiri Fasilitas Pokok, Penunjang dan Fasilitas Pelabuhan lainnya", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2659, "kode_ssd": "2.15.000350", "uraian": "Pelabuhan Sungai dan Danau", "satuan": "Unit", "definisi": "Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan\/atau bongkar muat barang", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2660, "kode_ssd": "2.15.000351", "uraian": "Perjanjian konsesi pengusahaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan\/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2661, "kode_ssd": "2.15.000353", "uraian": "Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)\/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2662, "kode_ssd": "2.15.000354", "uraian": "Unit Penyelengggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Unit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2663, "kode_ssd": "2.15.000355", "uraian": "Data Pelabuhan Pengumpan Lokal", "satuan": "Unit", "definisi": "Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan\/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provmsi.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2664, "kode_ssd": "2.15.000356", "uraian": "Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)\/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2665, "kode_ssd": "2.15.000357", "uraian": "Unit Penyelengggara Pelabuhan Sungai dan Danau", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Unit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2666, "kode_ssd": "2.15.000358", "uraian": "Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Penyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD bertanggungjawab melaksanakan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai dan danau", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2667, "kode_ssd": "2.15.000359", "uraian": "BAST P3D Pelabuhan Sungai dan Danau", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Sungai dan Danau dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana Pelabuhan, serta dokumen administrasi penyelenggaraan Pelabuhan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2668, "kode_ssd": "2.15.000363", "uraian": "Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan", "satuan": "Regulasi", "definisi": "penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2669, "kode_ssd": "2.15.000365", "uraian": "Data Komponen penunjang", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Komponen penunjang merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas\r\nadministasi dan\/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut:\r\na. Sumber daya manusia \r\nb. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);\r\nc. Anggaran Belanja \r\nd. Asset\/Barang Milik Negara (BMN); dan\r\ne. Hirarki Bandar Udara.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2670, "kode_ssd": "2.15.000373", "uraian": "Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pengopersian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2671, "kode_ssd": "2.15.000376", "uraian": "SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.\r\nSurat keputusan penetapan trayek\/lintas merupakan salah satu syarat adminitrasi permohonan pembangunan pelabuhan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2672, "kode_ssd": "2.15.000380", "uraian": "Data daerah lingkungan kepentingan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara merupakan daerah diluar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2673, "kode_ssd": "2.15.000381", "uraian": "tahapan pelaksanaan pembangunan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tahapan pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan (demand) pelayanan penumpang dan kargo dengan kajian analisis terhadap:\r\na. rencana tata guna lahan hingga desain \r\nb. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan \r\nc. rencana tata letak fasilitas bandar dan\r\nd. rencana pengembangan fasilitas bandar udara tiaptiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir (ultimate phase).", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2674, "kode_ssd": "2.15.000383", "uraian": "prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo merupakan peramalan jumlah pergerakan pesawat udara, penumpang dan kargo (demand).\r\n\r\n2. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo dilakukan berdasarkan pada hasil survei permintaan jasa angkutan udara serta analisa pergerakan dan kebutuhan pengguna jasa angkutan udara dengan memperhatikan:\r\na. potensi penumpang dan kargo tahunan\/jam sibuk dengan kajian asal\/tujuan penumpang dan kargo (Origin Destination), kemampuan membayar (Ability to Pay\/ ATPJ serta kemauan membayar (Willingness to Pay\/\r\nb. potensi jaringan\/rute penerbangan dengan kajian asal dan tujuan penumpang dan kargo (Origin\/Destination); dan\r\nc. potensi ketersediaan armada atau pesawat dengan kajian kapasitas penumpang, jarak tempuh pesawat, umur pesawat dan perkembangan teknologi (jenis\/tipe).", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2675, "kode_ssd": "2.15.000386", "uraian": "kebutuhan fasilitas", "satuan": "Unit", "definisi": "Kebutuhan fasilitas merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo\r\n\r\nFasilitas pokok bandar udara terdiri dari:\r\n\r\na. fasilitas keselamatan dan keamanan antara lain:\r\n1) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan -Pemadam Kebakaran (PKPPK);\r\n2) \r\n3) alat bantu navigasi \r\n4) alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System);\r\n5) catu daya dan\r\n6) pagar.\r\n\r\nb. fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain:\r\n1) landas pacu (runway);\r\n2) runway strip, Runway End Safety Area (RESA), stopway, \r\n3) landas hubung (taxiway);\r\n4) landas parkir (apron);\r\n5) marka dan dan\r\n6) taman meteD (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).\r\n\r\nc. fasilitas sisi darat (landside facility) antara lain:\r\n1) bangunan terminal \r\n2) bangunan terminal \r\n3) menara pengatur lalu lintas penerbangan(control towery);\r\n4) bangunan operasional \r\n5) jalan masuk (access road);\r\n6) parkir kendaraan \r\n7) depo pengisian bahan bakar pesawat \r\n8) bangunan \r\n9) bangunan administrasi \r\n10) marka dan dan\r\n11) fasilitas pengolahan limbah.\r\n\r\n3. Fasilitas penunjang bandar udara merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain:\r\na. fasilitas perbengkelan pesawat \r\nb. fasilitas \r\nc. penginapan \r\nd. \r\ne. dan\r\nf. lapangan golf.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2676, "kode_ssd": "2.15.000387", "uraian": "tata letak fasilitas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tata letak fasilitas direncanakan sesuai dengan kebutuhan fasilitas berdasarkan pada standar teknis dan kondisi lahan, setelah melakukan kajian analisa berupa :\r\na. tapak (site), topografi, penyelidikan tanah (soil investigation) ;\r\nb. drainase bandar \r\nc. konfigurasi fasilitas pokok bandar udara: runway, runway strip, apron, taxiway, terminal area dan jalan masuk menuju bandar udara sesuai dengan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas \r\nd. arah angin (wind rose) \r\ne. objek-objek obstacle di sekitar bandar \r\nf. kondisi \r\ng. pengembangan pada areal di sekitar bandar \r\nh. ketersediaan lahan dan\r\ni. aksesibilitas dengan moda angkutan lain.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2677, "kode_ssd": "2.15.000388", "uraian": "Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten\/Kota yang sudah ditetapkan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2678, "kode_ssd": "2.15.000390", "uraian": "Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau sebggai pelaksanaan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2679, "kode_ssd": "2.15.000391", "uraian": "Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danau", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau harus sesuai dengan:\r\na. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten\/kota\r\nb. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah\r\nc. potensi sumber daya alam\r\nd. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2680, "kode_ssd": "2.15.000393", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Jalan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap:\r\n1. Pemenuhan persyaratan laik fungsi \r\n2. Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan \r\n3. Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan \r\n4. Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu dan\r\n5. Penanganan korban kecelakaan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2681, "kode_ssd": "2.15.000394", "uraian": "Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "RUNK LLAJ \r\nmemuat:\r\na. visi dan \r\nb. \r\nc. \r\nd. dan\r\ne. Program Nasional KLLAJ.\r\n\r\nDan penyusunan memperhatikan:\r\na. rencana pembangunan jangka panjang \r\nb. rencana pembangunan jangka menengah \r\nc. perkembangan lingkungan strategis KLLAJ dalam 10 (sepuluh) tahun dan\r\nd. tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Deuelopment Goals\/ SDG&s).", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2682, "kode_ssd": "2.15.000395", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ", "satuan": "Laporan", "definisi": "Rencana Induk Jaringan LLAJ berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2683, "kode_ssd": "2.15.000399", "uraian": "Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dalam rangka memastikan kepatuhan Pemrakarsa\/Penyelenggara Bandar Udara dalam pembangunan bandar udara yang memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan dilaksanakan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan\r\n\r\nPengawasan dilakukan dalam bentuk:\r\na. \r\nb. \r\nc. pengamatan (Surveillance);\r\nd. pemantauan (Monitoring); dan\/atau\r\ne. pengujian (test).", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2684, "kode_ssd": "2.15.000402", "uraian": "Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dalam rekomendasi yang diberikan oleh gubernur terkait penyediaan infrastruktur perkeretaapian, perlu dipastikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur perkeretaapian", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2685, "kode_ssd": "2.15.000403", "uraian": "Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi:\r\na. dokumen \r\nb. dokumen Angkutan \r\nc. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan \r\nd. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang \r\ne. tanda identitas perusahaan Angkutan dan\r\nf. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.\r\n\r\ndan \r\nPemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi:\r\na. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan \r\nb. fisik Kendaraan dan\r\nc. Standar Pelayanan Minimal.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2686, "kode_ssd": "2.15.000406", "uraian": "Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor", "satuan": "Laporan", "definisi": "Data laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2687, "kode_ssd": "2.15.000407", "uraian": "Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peraturan Daerah \/ Peraturan Bupati\/Walikota tentang tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2688, "kode_ssd": "2.15.000408", "uraian": "Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2689, "kode_ssd": "2.15.000409", "uraian": "Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2690, "kode_ssd": "2.15.000411", "uraian": "Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan", "satuan": "Unit", "definisi": "Terdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: \r\na.\tPintu perlintasan manual mekanik:\r\nb.\tPintu perlintasan manual \r\nc.\tPintu perlintasan elektrik.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2691, "kode_ssd": "2.15.000417", "uraian": "Rambu Larangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: \r\na.\tRambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan\/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah \r\nb.\tRambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari \r\nc.\tRambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2692, "kode_ssd": "2.15.000419", "uraian": "Pita Penggaduh", "satuan": "Meter", "definisi": "Merupakan kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai:\r\na.\tMengurangi kecepatan \r\nb.\tMengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus \r\nc.\tMelindungi penyeberang \r\nd.\tMengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.", "bidang_urusan": "2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2693, "kode_ssd": "2.16.000067", "uraian": "Nama Domain Pemerintah Daerah", "satuan": "Domain", "definisi": "-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah\r\n- Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik\/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional\/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2694, "kode_ssd": "2.16.000068", "uraian": "Nama Sub Domain Pemerintah Daerah", "satuan": "", "definisi": "-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah \r\n- Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2695, "kode_ssd": "2.16.000069", "uraian": "Nama Domain Pemerintah Desa", "satuan": "Domain", "definisi": "- Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Desa\r\n- Nama Domain Pemerintah Desa adalah alamat resmi pemerintah desa yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .desa.id (contoh: mekarsari.desa.id)", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2696, "kode_ssd": "2.16.000070", "uraian": "Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah", "satuan": "", "definisi": "- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah\r\n- Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan\/atau dibangun Pemda\r\n- Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah.\r\n- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2697, "kode_ssd": "2.16.000071", "uraian": "Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah", "satuan": "", "definisi": "- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah\r\n- Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan\/atau dikembangkan Pemda\r\n- Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah.\r\n- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2698, "kode_ssd": "2.16.000072", "uraian": "Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah", "satuan": "", "definisi": "-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah \r\n- Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah.\r\n- Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2699, "kode_ssd": "2.16.000073", "uraian": "Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah", "satuan": "", "definisi": "- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah \r\n-Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah.\r\n- Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.\r\n- Dinas mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2700, "kode_ssd": "2.16.000074", "uraian": "Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo", "satuan": "", "definisi": "-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun\r\n- Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo \r\n-Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing\r\n- Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2701, "kode_ssd": "2.16.000075", "uraian": "Data dan informasi dibagipakaikan", "satuan": "Data", "definisi": "- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan\r\n- Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan\/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan\/atau pihak lain", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2702, "kode_ssd": "2.16.000076", "uraian": "Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional", "satuan": "Aplikasi", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional\r\n- Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.\r\n- Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung\r\n- Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan\/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2703, "kode_ssd": "2.16.000077", "uraian": "Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional", "satuan": "Unit", "definisi": "-Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional\r\n- Pusat Data yang\r\ndiselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2704, "kode_ssd": "2.16.000078", "uraian": "Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional", "satuan": "Unit", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional\r\n- Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan \r\nuntuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu \r\natau penempatan sistem komputasi tertentu.\r\n- Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2705, "kode_ssd": "2.16.000079", "uraian": "Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional", "satuan": "Unit", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional\r\n-Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan\r\npengendalian dan pengoperasian dari sebuah\r\nlingkunean sistem\r\n- Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command\/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2706, "kode_ssd": "2.16.000080", "uraian": "Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2707, "kode_ssd": "2.16.000081", "uraian": "Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2708, "kode_ssd": "2.16.000083", "uraian": "Perangkat daerah di pemerintah Kab\/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab\/Kota", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab\/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab\/Kota \r\n- Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten\/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten\/kota.\r\n- Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2709, "kode_ssd": "2.16.000085", "uraian": "Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah \r\n -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung\r\nLayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan\r\npertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah\r\n-Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2710, "kode_ssd": "2.16.000086", "uraian": "Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah", "satuan": "Aplikasi", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah \r\n- Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.\r\n- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung\r\nLayanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan\r\npertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2711, "kode_ssd": "2.16.000087", "uraian": "Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah", "satuan": "Aplikasi", "definisi": "- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP \r\n-Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung\r\ndengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat\r\ndan Pemerintah Daerah untuk melakukan\r\npertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat\r\ndan\/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2712, "kode_ssd": "2.16.000088", "uraian": "Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda", "satuan": "", "definisi": "- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda\r\n- Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2713, "kode_ssd": "2.16.000089", "uraian": "Perangkat Daerah yang memiliki akses internet", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet\r\n- Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2714, "kode_ssd": "2.16.000090", "uraian": "Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas \r\n- Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n- Penyediaan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar yang mejadi kewenangan Provinsi (SMA\/SMK\/SLB, RSUD) \/ Kabupaten\/Kota (SD\/SMP,Puskesmas) dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata baik di kota besar ataupun yang di daerah pelosok.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2715, "kode_ssd": "2.16.000091", "uraian": "Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo", "satuan": "Titik", "definisi": "- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi)\r\n- Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan \r\n- Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain.\r\n- Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2716, "kode_ssd": "2.16.000092", "uraian": "Aplikasi khusus yang dibangun dan\/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah", "satuan": "Aplikasi", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan\/atau dikembangkan pemerintah daerah.\r\n- Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2717, "kode_ssd": "2.16.000093", "uraian": "Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo", "satuan": "Aplikasi", "definisi": "Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komdigi melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2718, "kode_ssd": "2.16.000094", "uraian": "Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan", "satuan": "Aplikasi", "definisi": "-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan \r\n- Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan\/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2719, "kode_ssd": "2.16.000095", "uraian": "Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan\/atau Portal Data Nasional", "satuan": "Layanan", "definisi": "-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan\/atau Portal Data Pemda\r\n-Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten\/kota di dalam provinsi tersebut.\r\n-Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintergasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.\r\n- Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2720, "kode_ssd": "2.16.000096", "uraian": "Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda", "satuan": "Layanan", "definisi": "-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda\r\n- Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2721, "kode_ssd": "2.16.000097", "uraian": "Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda", "satuan": "Layanan", "definisi": "-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda\r\n- Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2722, "kode_ssd": "2.16.000098", "uraian": "SK\/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda", "satuan": "Surat Keputusan", "definisi": "-Perhitungan Jumlah SK\/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda \r\n- Dokumen tersebut antara lain SK", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2723, "kode_ssd": "2.16.000099", "uraian": "Server yang dikelola pemerintah daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2724, "kode_ssd": "2.16.000100", "uraian": "Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah", "satuan": "Persentase", "definisi": "persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2725, "kode_ssd": "2.16.000101", "uraian": "Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "- jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah\r\n- Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage\/DAS atau Network Attached Storage\/NAS.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2726, "kode_ssd": "2.16.000102", "uraian": "Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah\r\n- Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network\/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2727, "kode_ssd": "2.16.000103", "uraian": "Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah\r\n- Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2728, "kode_ssd": "2.16.000104", "uraian": "Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah.\r\n- Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input\/Output", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2729, "kode_ssd": "2.16.000105", "uraian": "Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE", "satuan": "Dokumen", "definisi": "-jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE\r\n-Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2730, "kode_ssd": "2.16.000106", "uraian": "Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE\r\n- Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE,\r\npengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2731, "kode_ssd": "2.16.000107", "uraian": "SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan\/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2732, "kode_ssd": "2.16.000108", "uraian": "Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten\/Kota Cerdas", "satuan": "", "definisi": "- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten\/Kota Cerdas\r\n-Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota\/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2733, "kode_ssd": "2.16.000109", "uraian": "Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten\/Kota Cerdas", "satuan": "Inovasi", "definisi": "- Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten\/Kota Cerdas\r\n-Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2734, "kode_ssd": "2.16.000110", "uraian": "Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE", "satuan": "Orang", "definisi": "-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE \r\n- Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2735, "kode_ssd": "2.16.000111", "uraian": "Audit TIK internal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "-Jumlah dokumen Audit TIK internal \r\n- audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2736, "kode_ssd": "2.16.000112", "uraian": "Audit TIK eksternal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal\r\n- Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2737, "kode_ssd": "2.16.000113", "uraian": "Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik", "satuan": "Orang", "definisi": "-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi \r\n- Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2738, "kode_ssd": "2.16.000114", "uraian": "Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor", "satuan": "Aduan", "definisi": "- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor\r\n- Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan\/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2739, "kode_ssd": "2.16.000115", "uraian": "Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR", "satuan": "Aduan", "definisi": "- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat \r\n- Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2740, "kode_ssd": "2.16.000116", "uraian": "Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah", "satuan": "Kanal", "definisi": "- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat \r\n- Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2741, "kode_ssd": "2.16.000117", "uraian": "Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau", "satuan": "Laporan", "definisi": "1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi\r\n2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll\r\n3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan\r\n4. Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas\r\n5. Satuan dimaksud berupa laporan\/minggu [0 -7]", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2742, "kode_ssd": "2.16.000120", "uraian": "Strategi Komunikasi Publik yang disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun\r\n- strategi komunikasi memuat:\r\na. tujuan komunikasi \r\nb. analisis situasi lingkungan internal dan \r\nc. pemetaan isu dan pemangku \r\nd. Perancangan program komunikasi \r\ne. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah \r\nf. evaluasi program komunikasi publik.\r\nDalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2743, "kode_ssd": "2.16.000121", "uraian": "Komunikasi krisis yang telah dikelola", "satuan": "Laporan", "definisi": "-Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola\r\n-Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang betujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah\r\n- Satuan laporan yang diamksud adalah laporan kasus", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2744, "kode_ssd": "2.16.000122", "uraian": "Prosedur penanganan komunikasi krisis", "satuan": "SOP", "definisi": "Prosedur penanganan komunikasi krisis yang diperbaharui minimal 1 tahun sekali dengan mengacu pada panduan nasional", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2745, "kode_ssd": "2.16.000124", "uraian": "Konten Foto", "satuan": "Konten Digital", "definisi": "- Perhitungan Jumlah konten foto\r\n- Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2746, "kode_ssd": "2.16.000125", "uraian": "Konten Teks", "satuan": "Konten", "definisi": "- Perhitungan Jumlah konten teks\r\n- Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2747, "kode_ssd": "2.16.000126", "uraian": "Konten Grafis", "satuan": "Konten", "definisi": "- Perhitungan Jumlah konten grafis\r\n- Konten Grafis adalah konten berupa karya visual", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2748, "kode_ssd": "2.16.000127", "uraian": "Konten Audio Video", "satuan": "Konten", "definisi": "- Perhitungan Jumlah konten audio visual\r\n- Konten Audio Visual adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginka", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2749, "kode_ssd": "2.16.000128", "uraian": "Konten Audio", "satuan": "Konten", "definisi": "- Perhitungan Jumlah konten foto\r\n- Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2750, "kode_ssd": "2.16.000129", "uraian": "Konten digital yang menggunakan bahasa setempat", "satuan": "Konten", "definisi": "-Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi\r\n- Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat\/dialek setempat untuk berinteraksi", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2751, "kode_ssd": "2.16.000130", "uraian": "Pertemuan tatap muka", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka \r\n- Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2752, "kode_ssd": "2.16.000131", "uraian": "Diseminasi melalui Media Berbayar", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar\r\n- Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2753, "kode_ssd": "2.16.000132", "uraian": "Diseminasi melalui Earned Media", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "&-Perhitungan jumlah diseminasi melalui earned media\r\n- Earned media adalah media yang memiliki konten yang secara sukarela dipublikasikan di platform oleh orang lain\r\n-Contoh: postingan ulang diseminasi di akun media sosial masyarakat, review\/komentar masyarakat, liputan media (media coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2754, "kode_ssd": "2.16.000133", "uraian": "Diseminasi melalui shared media", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media\r\n- Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2755, "kode_ssd": "2.16.000134", "uraian": "Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah\r\n- Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2756, "kode_ssd": "2.16.000135", "uraian": "Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal", "satuan": "Orang", "definisi": "& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal\r\n-Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan\/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan\/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.\r\n- Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2757, "kode_ssd": "2.16.000136", "uraian": "Media cetak yang dikelola Pemda", "satuan": "Media", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda \r\n- Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2758, "kode_ssd": "2.16.000138", "uraian": "Saluran TV yang dikelola pemda", "satuan": "Saluran", "definisi": "-Perhitungan Jumlah Saluran TV yang dikelola pemda", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2759, "kode_ssd": "2.16.000140", "uraian": "Radio milik Pemerintah Daerah", "satuan": "Radio", "definisi": "Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2760, "kode_ssd": "2.16.000142", "uraian": "Media Online yang dikelola oleh Pemda", "satuan": "Media", "definisi": "Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2761, "kode_ssd": "2.16.000143", "uraian": "Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda", "satuan": "", "definisi": "Perhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemda", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2762, "kode_ssd": "2.16.000144", "uraian": "Siaran pers yang dibuat", "satuan": "Siaran Pers", "definisi": "-Jumlah Siaran Pers yang dibuat\r\n-Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2763, "kode_ssd": "2.16.000145", "uraian": "Siaran pers yang dimuat di media", "satuan": "Siaran Pers", "definisi": "Jumlah Siaran pers yang dimuat di media", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2764, "kode_ssd": "2.16.000146", "uraian": "Komunitas Informasi Masyarakat", "satuan": "Komunitas", "definisi": "-Jumlah Komunitas Infornasi Masyarakat (KIM ) yang terdaftar di platform digital kim.id\r\n- KIM meliputi:\r\na.\tkomunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan\/atau\r\nb.\tkomunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2765, "kode_ssd": "2.16.000148", "uraian": "Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan", "satuan": "Permohonan", "definisi": "-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan\r\n-Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan\/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan\/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2766, "kode_ssd": "2.16.000149", "uraian": "Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah", "satuan": "Informasi", "definisi": "- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah\r\n- Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2767, "kode_ssd": "2.16.000150", "uraian": "Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah", "satuan": "Informasi", "definisi": "- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah\r\n- Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2768, "kode_ssd": "2.16.000151", "uraian": "Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah", "satuan": "Informasi", "definisi": "Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2769, "kode_ssd": "2.16.000152", "uraian": "SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2770, "kode_ssd": "2.16.000153", "uraian": "SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2771, "kode_ssd": "2.16.000154", "uraian": "Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "-Jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika\r\n-Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi meliputi fungsi:\r\na.\tpenyiapan bahan penyusunan perencanaan dan \r\nb.\tpenyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi \r\nc.\tpelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan dan\r\nd.\tpenyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2772, "kode_ssd": "2.16.000155", "uraian": "Pengaturan relasi media", "satuan": "Perda\/Perkada", "definisi": "- Perhitungan Pengaturan relasi media\r\n-Pengaturan relasi media mengacu pada UU Pers, aturan Dewan Pers\r\n-Ruang lingkup Perkada minimal mencakup pendaftaran media dan\/atau jurnalis oleh Dinas Kominfo berdasarkan kriteria: terverifikasi, terdaftar di Dewan Pers,", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2773, "kode_ssd": "2.16.000158", "uraian": "Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten\/Kota Cerdas", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "-Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten\/Kota Cerdas\r\n-Sosialisasi program Kabupaten\/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota\/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada suatu kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2774, "kode_ssd": "2.16.000160", "uraian": "Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah", "satuan": "Media", "definisi": "Media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak, dan bersifat heterogen", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2775, "kode_ssd": "2.16.000161", "uraian": "Jumlah Menara Telekomunikasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan, yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2776, "kode_ssd": "2.16.000162", "uraian": "Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot", "satuan": "Titik", "definisi": "- Lokasi Desa yang ditandai dengan sepasang angka atau koordinat.\r\n- pengumpulan berbagi pakai data titik layanan publik\/OPD\/UPT\/area publik (pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, daerah wisata, sentra UMKM, pasar, pusat kuliner, taman kota) yang tidak memiliki akses dan\r\n- data titik wilayah blankspot 4G untuk desa-desa non 3T dan 3T", "bidang_urusan": "2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2777, "kode_ssd": "2.17.000001", "uraian": "Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi\r\nmewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan\r\nusaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya\r\nserta mempunyai wewenang menerima permohonan\r\npinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk\r\nmemutuskan pemberian pinjaman. Dalam hal WIlayah Keanggotaan Kab\/Kota setiap Bupati\/Wali Kota dlm hal ini didelegasikan kepada Perangkat Daerah yg menangani urusan koperasi dan ukm diwajibkan melakukan fasilitasi bimbingan dan pelindungan usaha simpan pinjam Koperasi pada Kantor Cabang Pembantu dan, melaksanakan pengawasan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2778, "kode_ssd": "2.17.000002", "uraian": "Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2779, "kode_ssd": "2.17.000003", "uraian": "Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2780, "kode_ssd": "2.17.000004", "uraian": "Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat\r\ndalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana\r\ndan penyalurannya serta mempunyai wewenang\r\nmemutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2781, "kode_ssd": "2.17.000006", "uraian": "Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi\r\nmewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan\r\nusaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya\r\nserta mempunyai wewenang menerima permohonan\r\npinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk\r\nmemutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2782, "kode_ssd": "2.17.000007", "uraian": "Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang\r\nmenerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2783, "kode_ssd": "2.17.000008", "uraian": "Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2784, "kode_ssd": "2.17.000010", "uraian": "Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2785, "kode_ssd": "2.17.000014", "uraian": "Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2786, "kode_ssd": "2.17.000015", "uraian": "Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2787, "kode_ssd": "2.17.000016", "uraian": "Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2788, "kode_ssd": "2.17.000021", "uraian": "Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Penghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan Kesehatan KSP\/USP Koperasi. Bentuk penghargaan kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat kesehatan kepada Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2789, "kode_ssd": "2.17.000022", "uraian": "Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2790, "kode_ssd": "2.17.000023", "uraian": "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2791, "kode_ssd": "2.17.000024", "uraian": "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2792, "kode_ssd": "2.17.000025", "uraian": "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan\/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2793, "kode_ssd": "2.17.000026", "uraian": "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan\/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2794, "kode_ssd": "2.17.000027", "uraian": "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.\r\n\r\nPengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2795, "kode_ssd": "2.17.000028", "uraian": "Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2796, "kode_ssd": "2.17.000029", "uraian": "Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2797, "kode_ssd": "2.17.000030", "uraian": "Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2798, "kode_ssd": "2.17.000031", "uraian": "Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2799, "kode_ssd": "2.17.000032", "uraian": "Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Restrukturisasi usaha Koperasi adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2800, "kode_ssd": "2.17.000033", "uraian": "SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian", "satuan": "Orang", "definisi": "Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 14, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2801, "kode_ssd": "2.17.000034", "uraian": "SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro", "satuan": "Orang", "definisi": "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan\/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 34, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2802, "kode_ssd": "2.17.000035", "uraian": "Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan\/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.\r\n\r\nUsaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang\r\ndimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2803, "kode_ssd": "2.17.000036", "uraian": "Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan\/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.\r\n\r\nUsaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang\r\ndimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2804, "kode_ssd": "2.17.000037", "uraian": "Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan\/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.\r\n\r\nUsaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang\r\ndimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2805, "kode_ssd": "2.17.000038", "uraian": "Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan\/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.\r\n\r\nUsaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang\r\ndimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2806, "kode_ssd": "2.17.000039", "uraian": "Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan\/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2807, "kode_ssd": "2.17.000042", "uraian": "Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Akses pasar adalah kemampuan perusahaan\/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.\r\n\r\nAkses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2808, "kode_ssd": "2.17.000045", "uraian": "Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2809, "kode_ssd": "2.17.000046", "uraian": "Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2810, "kode_ssd": "2.17.000047", "uraian": "Unit Usaha Yang memiliki akses pasar", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Akses pasar adalah kemampuan perusahaan\/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2811, "kode_ssd": "2.17.000048", "uraian": "Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.\r\n\r\nStandardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2812, "kode_ssd": "2.17.000049", "uraian": "Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2813, "kode_ssd": "2.17.000051", "uraian": "Unit Usaha Yang produktif", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2814, "kode_ssd": "2.17.000052", "uraian": "Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.\r\n\r\nNilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2815, "kode_ssd": "2.17.000053", "uraian": "Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2816, "kode_ssd": "2.17.000054", "uraian": "Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Pembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 7, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2817, "kode_ssd": "2.17.000055", "uraian": "Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan\/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.\r\n\r\nPerizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha\/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2818, "kode_ssd": "2.17.000056", "uraian": "Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Usaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.\r\n\r\nKoperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.", "bidang_urusan": "2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2819, "kode_ssd": "2.18.000001", "uraian": "Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.", "satuan": "Orang", "definisi": "Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2820, "kode_ssd": "2.18.000002", "uraian": "Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.", "satuan": "Orang", "definisi": "Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2821, "kode_ssd": "2.18.000004", "uraian": "Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;", "satuan": "Dokumen", "definisi": "& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik\r\n(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut\r\nSistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2822, "kode_ssd": "2.18.000005", "uraian": "Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dalam Peraturan Pemerintah No. 5\/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2823, "kode_ssd": "2.18.000006", "uraian": "Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;", "satuan": "Dokumen", "definisi": "& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik\r\n(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut\r\nSistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2824, "kode_ssd": "2.18.000007", "uraian": "Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.", "satuan": "Orang", "definisi": "Dalam Peraturan Pemerintah No. 5\/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2825, "kode_ssd": "2.18.000010", "uraian": "Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;", "satuan": "Orang", "definisi": "Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan\/atau kegiatan pada bidang tertentu.\r\n\r\nPelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2826, "kode_ssd": "2.18.000013", "uraian": "Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;", "satuan": "Orang", "definisi": "Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan\/atau kegiatan pada bidang tertentu.\r\n\r\nPerizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian\/lembaga (K\/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2827, "kode_ssd": "2.18.000014", "uraian": "Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.", "satuan": "Orang", "definisi": "Dalam Peraturan Pemerintah No. 5\/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2828, "kode_ssd": "2.18.000016", "uraian": "Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;", "satuan": "Orang", "definisi": "Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan\/atau kegiatan pada bidang tertentu.\r\n\r\nPelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian\/lembaga (K\/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2829, "kode_ssd": "2.18.000017", "uraian": "Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;", "satuan": "Orang", "definisi": "Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan\/atau kegiatan pada bidang tertentu.\r\n\r\nPerizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian\/lembaga (K\/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2830, "kode_ssd": "2.18.000018", "uraian": "Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten\/Kota.", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemerintah Kabupaten\/Kota menyusun Rencana Umum \r\nPenanaman Modal Kabupaten\/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten\/kota.&", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2831, "kode_ssd": "2.18.000021", "uraian": "Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 12, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2832, "kode_ssd": "2.18.000026", "uraian": "peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi\/insentif Penanaman modal di daerah;", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemberian Insentif dan\/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan\/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 25, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2833, "kode_ssd": "2.18.000027", "uraian": "Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemberian Insentif dan\/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan\/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2834, "kode_ssd": "2.18.000028", "uraian": "Peta Potensi Investasi Kabupaten\/Kota.", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peta Potensi Investasi Kabupaten\/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten\/Kota yang mempunyai nilai ekonomi", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2835, "kode_ssd": "2.18.000030", "uraian": "Rencana Minat Investasi di dalam negeri;", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya.\r\n\r\nInvestasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2836, "kode_ssd": "2.18.000031", "uraian": "Rencana Minat Investasi di luar negeri.", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya.\r\n\r\nInvestasi di luar negeri adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2837, "kode_ssd": "2.18.000032", "uraian": "Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2838, "kode_ssd": "2.18.000034", "uraian": "Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.\r\n\r\nPerizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan\/atau kegiatannya.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2839, "kode_ssd": "2.18.000036", "uraian": "Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.\r\n\r\nInsentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan\/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2840, "kode_ssd": "2.18.000037", "uraian": "Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.\r\n\r\nKemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan\/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2841, "kode_ssd": "2.18.000038", "uraian": "Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Dalam Peraturan Pemerintah No. 5\/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2842, "kode_ssd": "2.18.000040", "uraian": "Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.\r\n\r\nPerizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha\/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2843, "kode_ssd": "2.18.000043", "uraian": "Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA\/PMDN) dengan UMKM di daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2844, "kode_ssd": "2.18.000045", "uraian": "Dokumen promosi penanaman modal", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan\/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri", "bidang_urusan": "2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2845, "kode_ssd": "2.19.000064", "uraian": "Pemuda Kader", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan\/atau forum pengembangan", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2846, "kode_ssd": "2.19.000065", "uraian": "Pemuda Pelopor", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2847, "kode_ssd": "2.19.000067", "uraian": "Pemuda wirausaha muda pemula", "satuan": "Orang", "definisi": "wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2848, "kode_ssd": "2.19.000068", "uraian": "Pemuda Berprestasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2849, "kode_ssd": "2.19.000069", "uraian": "Organisasi Kepemudaan", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2850, "kode_ssd": "2.19.000070", "uraian": "sarana dan prasarana kepemudaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2851, "kode_ssd": "2.19.000071", "uraian": "organisasi kepemudaan berprestasi", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2852, "kode_ssd": "2.19.000072", "uraian": "sentra kewirausahaan pemuda", "satuan": "Sentra", "definisi": "Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2853, "kode_ssd": "2.19.000073", "uraian": "atlet\/olahragawan talenta muda", "satuan": "Orang", "definisi": "Tersedianya atlet\/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP\/PPLPD\/SKO\/induk cabor pengprov\/pengkot\/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM\/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 13, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2854, "kode_ssd": "2.19.000075", "uraian": "atlet\/olahragawan disabilitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Tersediannya atlet\/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten\/Kota\/Provinsi", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2855, "kode_ssd": "2.19.000076", "uraian": "kompetisi\/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Terlaksananya kompetisi\/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab\/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2856, "kode_ssd": "2.19.000078", "uraian": "kompetisi\/kejuaraan single event", "satuan": "", "definisi": "Terlaksananya kompetisi\/kejuaraan olahraga (Kejurkot\/kejuaraan antar klub\/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2857, "kode_ssd": "2.19.000081", "uraian": "pelatih olahraga yang bersertifikat", "satuan": "Orang", "definisi": "Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi\/Kab\/Kota", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2858, "kode_ssd": "2.19.000082", "uraian": "Organisasi Olahraga", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi\/Kab\/Kota", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 13, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2859, "kode_ssd": "2.19.000083", "uraian": "wasit", "satuan": "Orang", "definisi": "Tersedianya wasit\/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi\/Kab\/Kota", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2860, "kode_ssd": "2.19.000084", "uraian": "Sentra pembinaan Olahraga", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi\/Kab\/Kota", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 12, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2861, "kode_ssd": "2.19.000085", "uraian": "Sarana Olahraga", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi\/Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2862, "kode_ssd": "2.19.000086", "uraian": "Prasarana Olahraga", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi\/Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2863, "kode_ssd": "2.19.000087", "uraian": "Sarana Olahraga Disabilitas", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi\/Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2864, "kode_ssd": "2.19.000088", "uraian": "prasarana olahraga disabilitas", "satuan": "Unit", "definisi": "Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi\/Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2865, "kode_ssd": "2.19.000089", "uraian": "organisasi kepramukaan", "satuan": "Organisasi", "definisi": "Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2866, "kode_ssd": "2.19.000090", "uraian": "tenaga pendidik pramuka", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai\r\nanggota dewasa, terdiri atas:\r\na. \r\nb. \r\nc. dan\r\nd. instruktur.\r\nYang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2867, "kode_ssd": "2.19.000091", "uraian": "kegiatan pramuka", "satuan": "Orang", "definisi": "Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan", "bidang_urusan": "2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2868, "kode_ssd": "2.20.000019", "uraian": "Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik.\r\n\r\nMetadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2869, "kode_ssd": "2.20.000020", "uraian": "Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data", "satuan": "", "definisi": "Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2870, "kode_ssd": "2.20.000021", "uraian": "Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi", "satuan": "", "definisi": "Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang mengggukanan kode referensi yang sudah disepakati.\r\n\r\nKode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2871, "kode_ssd": "2.20.000022", "uraian": "Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan.\r\nKonfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2872, "kode_ssd": "2.20.000023", "uraian": "Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu", "satuan": "Persentase", "definisi": "Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data.\r\n\r\nJumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut.\r\n\r\nSurvei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2873, "kode_ssd": "2.20.000024", "uraian": "Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2874, "kode_ssd": "2.20.000025", "uraian": "Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2875, "kode_ssd": "2.20.000026", "uraian": "Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2876, "kode_ssd": "2.20.000028", "uraian": "Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan\/atau Penyusunan Kebijakan", "satuan": "Persentase", "definisi": "Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan\/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan\/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2877, "kode_ssd": "2.20.000030", "uraian": "Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2878, "kode_ssd": "2.20.000031", "uraian": "Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi\/pemahaman data statistik pengguna data.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2879, "kode_ssd": "2.20.000050", "uraian": "Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah\/OPD", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2880, "kode_ssd": "2.20.000051", "uraian": "Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan\/atau data induk", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah\/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2881, "kode_ssd": "2.20.000052", "uraian": "Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan\/atau data induk", "satuan": "Persentase", "definisi": "Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan\/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2882, "kode_ssd": "2.20.000053", "uraian": "Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data\/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses\/tersedia di portal data pemda", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2883, "kode_ssd": "2.20.000054", "uraian": "Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda", "satuan": "Persentase", "definisi": "Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2884, "kode_ssd": "2.20.000055", "uraian": "Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.", "satuan": "Persentase", "definisi": "Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda\/OPD dikalikan 100 persen", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2885, "kode_ssd": "2.20.000056", "uraian": "Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2886, "kode_ssd": "2.20.000057", "uraian": "Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral", "satuan": "Persentase", "definisi": "Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2887, "kode_ssd": "2.20.000058", "uraian": "Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik", "satuan": "Persentase", "definisi": "Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2888, "kode_ssd": "2.20.000059", "uraian": "Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2889, "kode_ssd": "2.20.000060", "uraian": "Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan\/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun", "bidang_urusan": "2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2890, "kode_ssd": "2.21.000001", "uraian": "Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan", "bidang_urusan": "2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2891, "kode_ssd": "2.21.000002", "uraian": "Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan", "bidang_urusan": "2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2892, "kode_ssd": "2.21.000007", "uraian": "Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi", "bidang_urusan": "2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2893, "kode_ssd": "2.21.000008", "uraian": "Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi", "bidang_urusan": "2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2894, "kode_ssd": "2.21.000009", "uraian": "Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2895, "kode_ssd": "2.21.000010", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten\/Kota Berbasis Elektronik", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.", "bidang_urusan": "2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2896, "kode_ssd": "2.21.000011", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten\/Kota Berbasis Non Elektronik", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik", "bidang_urusan": "2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2897, "kode_ssd": "2.21.000012", "uraian": "Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2898, "kode_ssd": "2.22.000001", "uraian": "Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Adat istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. \r\n- Media Luar ruangan : Media Luar ruangan adalah media yang berukuran besar dipasang ditempat-tempat terbuka seperti dipinggir jalan, dipusat keramaian atau tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bus kota, gedung, pagar tembok dan sebagainya.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2899, "kode_ssd": "2.22.000008", "uraian": "Cagar Budaya yang dipublikasikan", "satuan": "Unit", "definisi": "&- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan\/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan\/atau kebudayaan melalui proses penetapan.&", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 24, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2900, "kode_ssd": "2.22.000018", "uraian": "Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan\/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk\/corak apapun.\r\n- Informasi : Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan\r\nperkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.\r\n- Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual\r\nuntuk membuktikan sejarah.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2901, "kode_ssd": "2.22.000019", "uraian": "Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan\/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk\/corak apapun.\r\n- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.\r\n- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2902, "kode_ssd": "2.22.000020", "uraian": "Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Dokumen adalah data, catatan, dan\/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk\/corak apapun.\r\n- Polmas adalah singkatan dari Pemolisian Masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2903, "kode_ssd": "2.22.000021", "uraian": "Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan\/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk\/corak apapun.\r\n- Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.\r\n- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2904, "kode_ssd": "2.22.000024", "uraian": "Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan\/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk\/corak apapun.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2905, "kode_ssd": "2.22.000025", "uraian": "Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan\/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk\/corak apapun.\r\n- Pengembangan : Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.\r\n- Sistem Pertanian Tradisional : Sistem Pertanian Tradisional adalah siklus pertanian tahunan yang terpadu dengan peternakan kerbau dan hewan peliharaan lainnya yang dilakukan oleh petani di Krayan secara turun temurun yang sifatnya adaptif, ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien dan tidak menggunakan input bahan kimia sintetis (pupuk, pestisida, antibiotik dan lain-lain), serta melestarikan varietas lokal dataran tinggi Krayan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2906, "kode_ssd": "2.22.000026", "uraian": "Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan\/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk\/corak apapun.\r\n- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.\r\n- Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah\/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.\r\n- Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2907, "kode_ssd": "2.22.000027", "uraian": "Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan\/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk\/corak apapun.\r\n- Publikasi : Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum.\r\n- Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan\/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2908, "kode_ssd": "2.22.000030", "uraian": "Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang dibangun", "satuan": "Objek", "definisi": "&- Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.\r\n- Digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau\r\npengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya\r\nberbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada\r\npiranti lunak, multimedia, danf atau data elektronik.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2909, "kode_ssd": "2.22.000031", "uraian": "Industri Kreatif yang dikembangkan", "satuan": "Unit", "definisi": "- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan\/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2910, "kode_ssd": "2.22.000032", "uraian": "Kasus Sengketa Adat yang terdata dan terdokumentasi", "satuan": "Kasus", "definisi": "Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2911, "kode_ssd": "2.22.000037", "uraian": "Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu", "satuan": "Unit", "definisi": "&- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan\/atau struktur cagar budaya dan\/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan\/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan\r\nagama, kebudayaan, teknologi, dan\/atau pariwisata\r\n- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2912, "kode_ssd": "2.22.000038", "uraian": "Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan", "satuan": "Unit", "definisi": "&- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan\/atau struktur cagar budaya dan\/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan\/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan\r\nagama, kebudayaan, teknologi, dan\/atau pariwisata&", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2913, "kode_ssd": "2.22.000045", "uraian": "Laporan Even Penggiat Seni", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan\/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2914, "kode_ssd": "2.22.000054", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Program : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah\/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. \r\n- Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2915, "kode_ssd": "2.22.000055", "uraian": "Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2916, "kode_ssd": "2.22.000057", "uraian": "Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal", "satuan": "Laporan", "definisi": "&- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.\r\n- Muatan Lokal : Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2917, "kode_ssd": "2.22.000061", "uraian": "Laporan hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Sumber daya manusia : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. \r\n- Kelembagaan Desa\/Desa Adat : kelembagaan desa\/deda adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa\/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa\/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa\/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2918, "kode_ssd": "2.22.000067", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2919, "kode_ssd": "2.22.000069", "uraian": "Laporan Pembinaan Pranata Tradisional", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2920, "kode_ssd": "2.22.000071", "uraian": "Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. \r\n- Kelembagaan : Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.\r\n- Adat : Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2921, "kode_ssd": "2.22.000072", "uraian": "Laporan Pembinaan Lembaga Tradisional", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. \r\n- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2922, "kode_ssd": "2.22.000073", "uraian": "Laporan Pembinaan Mediasi Adat", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. \r\n- Mediasi : Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa internal Ormas yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperoleh kesepakatan atas permintaan para pihak yang bersengketa.\r\n- Adat : Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2923, "kode_ssd": "2.22.000074", "uraian": "Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. \r\n- Desa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan\/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2924, "kode_ssd": "2.22.000075", "uraian": "Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. \r\n- Sumber daya manusia : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. \r\n- Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2925, "kode_ssd": "2.22.000078", "uraian": "Laporan Pengembangan Bahasa Sastra", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2926, "kode_ssd": "2.22.000079", "uraian": "Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.\r\n- Masyarakat : Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan\/atau Organisasi\r\nKemasyarakatan.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2927, "kode_ssd": "2.22.000080", "uraian": "Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa", "satuan": "Laporan", "definisi": "- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.\r\n- Kewirausahaan : Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan\/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan\r\nberkelanjutan.\r\n- Desa : desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan\/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2928, "kode_ssd": "2.22.000092", "uraian": "Lembaga kebudayaan yang dibina", "satuan": "Lembaga", "definisi": "- Lembaga Kebudayaan : Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.\r\n- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2929, "kode_ssd": "2.22.000093", "uraian": "Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya", "satuan": "Lembaga", "definisi": "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. \r\n- Kesenian : Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan. \r\n- Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2930, "kode_ssd": "2.22.000094", "uraian": "Lembaga Penggiat Seni yang dibina", "satuan": "Lembaga", "definisi": "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. \r\n- Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan\/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2931, "kode_ssd": "2.22.000097", "uraian": "Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan", "satuan": "Lembaga", "definisi": "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.\r\n- Wisata : Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2932, "kode_ssd": "2.22.000099", "uraian": "Lembaga, Adat yang dibina", "satuan": "Lembaga", "definisi": "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2933, "kode_ssd": "2.22.000101", "uraian": "Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan", "satuan": "Eksemplar", "definisi": "- Buku : Buku adalah karya tulis danjatau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. \r\n- Adat Istiadat : Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2934, "kode_ssd": "2.22.000106", "uraian": "objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola", "satuan": "Objek", "definisi": "- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan\/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan\/atau kebudayaan melalui proses penetapan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2935, "kode_ssd": "2.22.000109", "uraian": "Objek Atraksi Wisata Budaya yang dikembangkan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Atraksi Wisata : Atraksi Wisata adalah suatu kegiatan yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran\/promosi, dan bazar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.\r\n- Wisata : Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2936, "kode_ssd": "2.22.000110", "uraian": "Objek Budaya Bahari yang dikembangkan", "satuan": "Objek", "definisi": "Objek budaya adalh objek wisata yang daya tariknya bersumber pada objek kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, dan atraksi kesenian.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2937, "kode_ssd": "2.22.000112", "uraian": "Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan\/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan\/atau kebudayaan melalui proses penetapan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2938, "kode_ssd": "2.22.000113", "uraian": "Objek Cagar Budaya yang dikembangkan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan\/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan\/atau kebudayaan melalui proses penetapan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2939, "kode_ssd": "2.22.000114", "uraian": "Objek Cagar Budaya yang dilindungi", "satuan": "Objek", "definisi": "- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan\/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan\/atau kebudayaan melalui proses penetapan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2940, "kode_ssd": "2.22.000115", "uraian": "Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan\/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan\/atau kebudayaan melalui proses penetapan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2941, "kode_ssd": "2.22.000117", "uraian": "Objek Cagar Budaya yang ditetapkan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan\/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan\/atau kebudayaan melalui proses penetapan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2942, "kode_ssd": "2.22.000118", "uraian": "Objek Cagar Budaya yang mendapatkan perizinan Ke Luar Daerah Provinsi", "satuan": "Objek", "definisi": "- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan\/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan\/atau kebudayaan melalui proses penetapan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2943, "kode_ssd": "2.22.000119", "uraian": "Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan\/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan\/atau kebudayaan melalui proses penetapan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2944, "kode_ssd": "2.22.000124", "uraian": "Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2945, "kode_ssd": "2.22.000125", "uraian": "Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.\r\n- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2946, "kode_ssd": "2.22.000126", "uraian": "Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2947, "kode_ssd": "2.22.000128", "uraian": "Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pemanfaatan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2948, "kode_ssd": "2.22.000129", "uraian": "Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2949, "kode_ssd": "2.22.000130", "uraian": "Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pengembangan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.\r\n- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2950, "kode_ssd": "2.22.000134", "uraian": "objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2951, "kode_ssd": "2.22.000135", "uraian": "objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan,", "satuan": "Objek", "definisi": "- Perlindungan : Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2952, "kode_ssd": "2.22.000136", "uraian": "objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Pemanfaatan : Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara\/daerah yang:.tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian\/ lembaga\/ satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna\/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2953, "kode_ssd": "2.22.000139", "uraian": "Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi", "satuan": "Objek", "definisi": "Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2954, "kode_ssd": "2.22.000141", "uraian": "Orang mengikuti kegiatan Kependidikan Kepramukaan", "satuan": "Orang", "definisi": "- Kepramukaan : Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2955, "kode_ssd": "2.22.000142", "uraian": "Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina", "satuan": "Orang", "definisi": "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.\r\n- Jagawarga : Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2956, "kode_ssd": "2.22.000145", "uraian": "Orang\/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan", "satuan": "Sertifikat", "definisi": "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.\r\n- Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2957, "kode_ssd": "2.22.000146", "uraian": "Pakaian dan Perlengkapan Adat", "satuan": "Unit", "definisi": "pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas, yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2958, "kode_ssd": "2.22.000147", "uraian": "Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum", "satuan": "Unit", "definisi": "- Pelayanan : Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa.\r\n- Akses : Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.\r\n- Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2959, "kode_ssd": "2.22.000148", "uraian": "Pelayanan Kesehatan Tradisional", "satuan": "Unit", "definisi": "- Pelayanan : Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa.\r\n- Kesehatan : Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.\r\n- Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2960, "kode_ssd": "2.22.000149", "uraian": "Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum", "satuan": "Unit", "definisi": "- Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2961, "kode_ssd": "2.22.000150", "uraian": "Pemuda Pelopor Adat yang dibina", "satuan": "Orang", "definisi": "- Pemuda : Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2962, "kode_ssd": "2.22.000153", "uraian": "Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina", "satuan": "Orang", "definisi": "- Penghayat Kepercayaan : Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2963, "kode_ssd": "2.22.000155", "uraian": "Perempuan yang dikembangkan perekonomiannya", "satuan": "Orang", "definisi": "Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2964, "kode_ssd": "2.22.000156", "uraian": "Permuseuman yang dibina dan dikelola", "satuan": "Unit", "definisi": "Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2965, "kode_ssd": "2.22.000159", "uraian": "Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat", "satuan": "Orang", "definisi": "- Pelatihan : Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Ker1a, prodr.:ktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian\r\ntertentu.\r\n- Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang unutk mengatur, mengurus an menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat berlaku.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2966, "kode_ssd": "2.22.000160", "uraian": "Peserta Pelatihan Peradilan Adat", "satuan": "Orang", "definisi": "- Pelatihan : Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Ker1a, prodr.:ktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian\r\ntertentu.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2967, "kode_ssd": "2.22.000163", "uraian": "Peserta Sosialisasi Adat Istiadat", "satuan": "Orang", "definisi": "- Adat Istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2968, "kode_ssd": "2.22.000165", "uraian": "Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat", "satuan": "Orang", "definisi": "- Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2969, "kode_ssd": "2.22.000178", "uraian": "Sarana dan Prasarana Budaya", "satuan": "Unit", "definisi": "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.\r\n- Prasarana ; Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2970, "kode_ssd": "2.22.000179", "uraian": "Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan", "satuan": "Unit", "definisi": "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.\r\n- Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.\r\n- Lembaga Adat : Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang unutk mengatur, mengurus an menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada\r\nadat istiadat dan hukum adat berlaku.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2971, "kode_ssd": "2.22.000180", "uraian": "Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya", "satuan": "Unit", "definisi": "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.\r\n- Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2972, "kode_ssd": "2.22.000182", "uraian": "Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi", "satuan": "Unit", "definisi": "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.\r\n- Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.\r\n- Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.\r\n- Revitalisasi : Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan\/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2973, "kode_ssd": "2.22.000184", "uraian": "Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.\r\n- Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.\r\n- Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2974, "kode_ssd": "2.22.000185", "uraian": "Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah", "satuan": "Unit", "definisi": "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.\r\n- Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.\r\n- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.\r\n- Sejarah : sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual\r\nuntuk membuktikan sejarah.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2975, "kode_ssd": "2.22.000188", "uraian": "Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan", "satuan": "Unit", "definisi": "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.\r\n- Publikasi : Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2976, "kode_ssd": "2.22.000190", "uraian": "Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan", "satuan": "Orang", "definisi": "- Budayawan : budayawan adalah orang yang berkecimpung dalam kebudayaan.\r\n- Penghargaan : penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kementerian negaraf tembaga dan\/atau\r\nPemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara\/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2977, "kode_ssd": "2.22.000192", "uraian": "Sumber Daya Manusia Kebudayaan", "satuan": "Orang", "definisi": "- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. \r\n- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2978, "kode_ssd": "2.22.000196", "uraian": "Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)", "satuan": "Orang", "definisi": "SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. \r\n- Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.\r\n- Pendidikan : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2979, "kode_ssd": "2.22.000197", "uraian": "Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasi", "satuan": "Sertifikat", "definisi": "&- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. \r\n- Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2980, "kode_ssd": "2.22.000199", "uraian": "Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya", "satuan": "Orang", "definisi": "- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2981, "kode_ssd": "2.22.000201", "uraian": "Sumber Daya Manusia, Adat yang dibina", "satuan": "Orang", "definisi": "- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan.\r\n- Adat : Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norm.a, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2982, "kode_ssd": "2.22.000203", "uraian": "Taman Budaya Kabupaten\/Kota yang dikelola dan dikembangkan", "satuan": "Objek", "definisi": "- Taman Budaya : Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2983, "kode_ssd": "2.22.000209", "uraian": "Insan Perfilman Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Insan Perfilman Daerah", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2984, "kode_ssd": "2.22.000211", "uraian": "Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang di kelola", "satuan": "Objek", "definisi": "Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat. pengelolaan warisan budaya dunia yang merupakan tempat-tempat di Bumi yang memiliki nilai universal luar biasa bagi umat manusia. Warisan budaya dunia dilindungi secara hukum oleh konvensi internasional dan dikelola oleh UNESCO, dan dimiliki atau dkuasai oleh Pemerintah Daerah kabupaten\/kota Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten\/kota, dapat dilakukan melalui kegiatan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, berupa - pengembangan pelindungan hukum dan kebijakan yang melindungi warisan dunia dari kerusakan, perusakan atau eksploitasi ini termasuk zonasi, regulasi pembangunan dan pelindungan lingkungan, - Pengembangan Rencana Pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup pelestarian fisik situs, pemeliharaan nilai sejarah dan budaya serta strategii mitigasi resiko seperti bencana alam dan perubahan iklim - Konservasi dan Pemeliharaan - Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya warisan dunia melalui program pendidikan, sosialisasi dan partisipasi komunitas - Pengelolaan Pengunjung dan Pariwisata Berkelanjutan dengan mengembangkan strategi untuk mengelola jumlah pengunjung dan dampaknya terhadap situs warisan budaya, baik dengan penetapan batas pengunjung, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan promosi wisata berkelanjutan - Kolaborasi dan Kemitraan - Pemantauan dan evaluasi rutin - Pendanaan yang berkelanjutan", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2985, "kode_ssd": "2.22.000212", "uraian": "Sarana dan Prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman yang tersedia", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2986, "kode_ssd": "2.22.000216", "uraian": "Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten\/Kota yang terlaksana", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati dari suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Penentuan objek warisan budaya nasional dan dunia ditentukan dengan ketentuan perundangan. Pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2987, "kode_ssd": "2.22.000220", "uraian": "Terlaksananya Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Bantuan pembiayaan yang diberikan dalam rangka apresiasi film. Apresiasi film adalah upaya memahami, menikmati, dan menghargai upaya pembuat film, pemeran, dan karya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan perundangan.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2988, "kode_ssd": "2.22.000221", "uraian": "Terlaksananya Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten\/Kota di Papua", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan\/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2989, "kode_ssd": "2.22.000234", "uraian": "Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.\r\nPenyusunan PPKD Provinsi harus berdasarkan dokumen PPKD Kab\/Kota.\r\n\r\nPenyusunan PPKD Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan PPKD Kab\/kota dalam Provinsi tersebut atau pemangku kepentingan, dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.\r\n\r\nPPKD disusun dengan tahapan:\r\n1. perencanaan\r\n2. konsolidasi data\r\n3. pengolahan data\r\n4. analisis atas hasil pengolahan data\r\n5. penyusunan naskah\r\n6. penetapan PPKD", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2990, "kode_ssd": "2.22.000241", "uraian": "Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda", "satuan": "Objek", "definisi": "Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan\/atau penciptaan kembali\r\n\r\nPenetapan WBTb adalah pemberian status Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi Warisan Budaya Takbenda \r\n\r\nPenetapan WBTb:\r\n1. Pengusulan OPK yang ingin ditetapkan menjadi WBTb\r\n2. Pengumpulan dokumen pendukung untuk penetapan WBTb\r\n3. Pembahasan usulan oleh tim ahli WBTb\r\n4. Sidang penetapan\r\n5. Rekomendasi penetapan WBTb", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2991, "kode_ssd": "2.22.000244", "uraian": "Pengelolaan Koleksi Museum", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengelolaan adalah suatu proses sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan dan pemanfaatan sumberdaya sebaik mungkin, agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektfi dan efisien, sedangkan dalam pengelolaan koleksi museum, adalah pengelolaan koleksi yang berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, dan\/atau struktur cagar budaya dan\/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan\/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan\/atau pariwisata, yang didahului dengan registrasi dan inventarisasi, tanggungjawab pengelolaan koleksi adalah seorang kurator yang karena kompetensi keahliannya. Misal kegiatan untuk pengelolaan koleksi Museum antara lain : Kajian Koleksi, \r\nDalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum Kabupaten\/Kota. \r\n\r\nKoleksi dapat berupa benda utuh, fragmen, benda hasil perbanyakan\/replika, spesimen, hasil rekonstruksi, dan\/atau hasil restorasi.\r\n\r\nDan harus memenuhi syarat sesuai dengan visi misi museum, jelas asal usulnya, diperoleh dengan cara yang sah, keterawatan dan\/atau tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam. \r\nUpaya kegiaten pengelolaan koleksi berupa : \r\n1. \r\n2. \r\n3. \r\n4. Penghapusan \r\n5. Registrasi dan dan \r\n6. Kajian Koleksi", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2992, "kode_ssd": "2.22.000245", "uraian": "Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya", "satuan": "Orang", "definisi": "Pelibatan masyarakat dalam kegiatan publik pada Taman Budaya adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Taman Budaya dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai kegiatan publik Taman Budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya Kabupaten\/Kota. Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pelibatan masyarakat pada kegiatan publik di taman budaya , yaitu penyelenggaraan : 1. Workshop di Bidang Seni Musik, Seni Rupa, Pertunjukan\/Teater, Tari, Bahasa-Sastra, dan Seni Media. 2. Pergelaran\/Pementasan Karya Seni. 3. Pameran Karya Budaya 4. Festival Seni Budaya\/ Lomba di berbagai Bidang 5. Penguatan Program Pekan Kebudayaan Daerah dalam rangka pendukungan Pekan Kebudayaan Nasional. 6. Promosi dan Publikasi Taman Budaya", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2993, "kode_ssd": "2.22.000247", "uraian": "Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya", "satuan": "Unit", "definisi": "Revitalisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Taman Budaya, agar mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada pengunjung Taman Budaya, seperti contoh melakukan rehab fisik Gedung Taman Budaya. Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya Kabupaten\/Kota. Upaya untuk meningkatkan pelayanan museum dalam rangka untuk memberikan layanan taman budaya bagi masyarakat \/pengunjung, seperti : 1. Revitalisasi bangunan 2. Revitalisasi Pengelolaan Kegiatan 3. dan lain lain", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2994, "kode_ssd": "2.22.000249", "uraian": "Pengelolaan Operasional Taman Budaya", "satuan": "Layanan", "definisi": "Pengelolaan operasional Taman Budaya dimaksud adalah proses sistematis yang dilakukan secara terpadu agar aktifitas-aktifitas didalam Taman Budaya dapat terus menerus berkesinambungan dan berkelanjutan, untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas layanan yang ada. Pengelolaan yang dimaksud adalah kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan selaama 1 tahun untuk operasional pelaksanaan kegiatan opersional kantor. Misal : biaya Internet, biaya air, biaya listrik, telpon, dll Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya Kabupaten\/Kota. Pengelokaan operasional Taman Budaya antara lain : 1. Pemeliharaan taman 2. langganan daya dan 3. 4. Layanan perencanaan. 5. Layanan 6. dan lain-lain", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2995, "kode_ssd": "2.22.000251", "uraian": "Pengelolaan Koleksi Museum", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengelolaan adalah suatu proses sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan dan pemanfaatan sumberdaya sebaik mungkin, agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektfi dan efisien, sedangkan dalam pengelolaan koleksi museum, adalah pengelolaan koleksi yang berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, dan\/atau struktur cagar budaya dan\/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan\/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan\/atau pariwisata, yang didahului dengan registrasi dan inventarisasi, tanggungjawab pengelolaan koleksi adalah seorang kurator yang karena kompetensi keahliannya. Misal kegiatan untuk pengelolaan koleksi Museum antara lain : Kajian Koleksi, \r\nDalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum Kabupaten\/Kota. \r\n\r\nKoleksi dapat berupa benda utuh, fragmen, benda hasil perbanyakan\/replika, spesimen, hasil rekonstruksi, dan\/atau hasil restorasi.\r\n\r\nDan harus memenuhi syarat sesuai dengan visi misi museum, jelas asal usulnya, diperoleh dengan cara yang sah, keterawatan dan\/atau tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam. \r\nUpaya kegiaten pengelolaan koleksi berupa : \r\n1. \r\n2. \r\n3. \r\n4. Penghapusan \r\n5. Registrasi dan dan \r\n6. Kajian Koleksi", "bidang_urusan": "2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2996, "kode_ssd": "2.23.000095", "uraian": "Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Perpustakaan", "definisi": "Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten\/Kota yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2997, "kode_ssd": "2.23.000096", "uraian": "Jumlah Perpustakaan yang terotomasi", "satuan": "Perpustakaan", "definisi": "Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, SLims, atau sejenisnya)", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2998, "kode_ssd": "2.23.000097", "uraian": "Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten\/kota", "satuan": "Perpustakaan", "definisi": "Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital. (Cth. EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya)", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 2999, "kode_ssd": "2.23.000098", "uraian": "Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten\/kota", "satuan": "Perpustakaan", "definisi": "Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten\/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 11, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3000, "kode_ssd": "2.23.000099", "uraian": "Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten\/kota", "satuan": "Perpustakaan", "definisi": "Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten\/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3001, "kode_ssd": "2.23.000100", "uraian": "Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten\/kota", "satuan": "Perpustakaan", "definisi": "Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten\/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3002, "kode_ssd": "2.23.000101", "uraian": "Perpustakaan Kecamatan", "satuan": "Perpustakaan", "definisi": "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang\r\nmempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan\r\ndi wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan\r\nkepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama,\r\nstatus sosial ekonomi dan gender.", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3003, "kode_ssd": "2.23.000102", "uraian": "Perpustakaan Kelurahan\/Desa", "satuan": "Perpustakaan", "definisi": "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa\/ kelurahan\r\nyang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan\r\nperpustakaan di wilayah desa\/kelurahan serta melaksanakan layanan\r\nperpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan\r\nusia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3004, "kode_ssd": "2.23.000103", "uraian": "Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pemustaka \/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3005, "kode_ssd": "2.23.000104", "uraian": "Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pemustaka (karyawan\/pegawai) yang berkunjung ke perpustakaan khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3006, "kode_ssd": "2.23.000105", "uraian": "Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3007, "kode_ssd": "2.23.000106", "uraian": "Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangan Kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3008, "kode_ssd": "2.23.000107", "uraian": "Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pemustaka\/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Kecamatan yang menjadi kewenangan Kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3009, "kode_ssd": "2.23.000108", "uraian": "Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa\/Kelurahan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah pemustaka\/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Desa\/Kelurahan yang menjadi kewenangan Kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3010, "kode_ssd": "2.23.000109", "uraian": "Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Judul", "definisi": "Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan\/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3011, "kode_ssd": "2.23.000110", "uraian": "Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten\/kota", "satuan": "Judul", "definisi": "Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan\/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan khusus yang berada di wilayah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3012, "kode_ssd": "2.23.000111", "uraian": "Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten\/kota", "satuan": "Judul", "definisi": "Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan\/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar\/sederajat yang berada di wilayah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3013, "kode_ssd": "2.23.000112", "uraian": "Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten\/kota", "satuan": "Judul", "definisi": "Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan\/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama\/sederajat yang berada di wilayah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3014, "kode_ssd": "2.23.000113", "uraian": "Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan", "satuan": "Judul", "definisi": "Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan\/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan kecamatan yang berada di wilayah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3015, "kode_ssd": "2.23.000114", "uraian": "Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa\/Kelurahan", "satuan": "Judul", "definisi": "Jumlah Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan\/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Desa\/Kelurahan yang berada di wilayah kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3016, "kode_ssd": "2.23.000115", "uraian": "Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten\/kota", "satuan": "naskah", "definisi": "Masyarakat yang memiliki dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3017, "kode_ssd": "2.23.000116", "uraian": "Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten\/kota", "satuan": "Eksemplar", "definisi": "Yang termasuk koleksi khas sebagai berikut :\r\n1. Koleksi buku langka, manuskrip, peta, foto, bentuk mikro, rekaman suara\r\n2. Koleksi khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun\r\n2007 tentang Perpustakaan, yaitu bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan\r\n3. Koleksi kearifan budaya etnis nusantara\r\n4. Koleksi tentang negara anggota ASEAN\r\n5. Koleksi tentang negara-negara non ASEAN terutama China,\r\nJepang, Timur Tengah, India, Belanda, dan Australia\r\n6. Koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus\r\n\r\npengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi khas daerah yang dimiliki oleh kab\/kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3018, "kode_ssd": "2.23.000117", "uraian": "koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten\/kota", "satuan": "", "definisi": "koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup\/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. \r\n\r\nKegiatan meliputi hunting data ketersediaan koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ada diwilayah Kab\/Kota\r\n\r\nPengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3019, "kode_ssd": "2.23.000118", "uraian": "koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki", "satuan": "Eksemplar", "definisi": "koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup\/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. \r\n\r\nKegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya\r\n\r\nPengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan diadakan", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3020, "kode_ssd": "2.23.000119", "uraian": "Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten\/kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai\r\nseseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca\r\n\r\nPengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten\/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3021, "kode_ssd": "2.23.000120", "uraian": "Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. \r\n\r\nJumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab\/kota (tidak termasuk pustakawan)", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3022, "kode_ssd": "2.23.000121", "uraian": "Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. \r\n\r\nJumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Kab\/kota (tidak termasuk pustakawan)", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3023, "kode_ssd": "2.23.000122", "uraian": "Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. \r\n\r\nJumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kab\/kota (tidak termasuk pustakawan)", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3024, "kode_ssd": "2.23.000123", "uraian": "Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. \r\n\r\nJumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kab\/kota (tidak termasuk pustakawan)", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3025, "kode_ssd": "2.23.000124", "uraian": "Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. \r\n\r\nJumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Kecamatan di wilayah Kab\/kota (tidak termasuk pustakawan)", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3026, "kode_ssd": "2.23.000125", "uraian": "Tenaga Teknis Perpustakaan desa\/Kelurahan binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. \r\n\r\nJumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Desa\/Kelurahan di wilayah Kab\/kota (tidak termasuk pustakawan)", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3027, "kode_ssd": "2.23.000126", "uraian": "Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan\/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.\r\n\r\nJumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3028, "kode_ssd": "2.23.000127", "uraian": "Pustakawan pada Perpustakaan khusus binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan\/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.\r\nJumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus di wilayah provinsi\r\n\r\nJumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3029, "kode_ssd": "2.23.000128", "uraian": "Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan\/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.\r\nJumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi\r\n\r\nJumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Dasar\/sederajat di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3030, "kode_ssd": "2.23.000129", "uraian": "Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan\/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.\r\nJumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi\r\n\r\nJumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama\/sederajat di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3031, "kode_ssd": "2.23.000130", "uraian": "Pustakawan pada Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan\/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.\r\nJumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi\r\n\r\nJumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Kecamatan di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3032, "kode_ssd": "2.23.000131", "uraian": "Pustakawan pada Perpustakaan desa\/Kelurahan binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan\/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.\r\nJumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi\r\n\r\nJumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Desa\/Kelurahan di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3033, "kode_ssd": "2.23.000132", "uraian": "Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3034, "kode_ssd": "2.23.000133", "uraian": "Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3035, "kode_ssd": "2.23.000134", "uraian": "Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan Sekolah dasar (SD) \/Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3036, "kode_ssd": "2.23.000135", "uraian": "Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Menegah Pertama (SMP) \/ Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3037, "kode_ssd": "2.23.000136", "uraian": "Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3038, "kode_ssd": "2.23.000137", "uraian": "Anggota perpustakaan desa\/Kelurahan binaan Kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan desa\/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3039, "kode_ssd": "2.23.000138", "uraian": "Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3040, "kode_ssd": "2.23.000139", "uraian": "Penggiat literasi binaan kabupaten\/kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.\r\n\r\nDuta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media.\r\n\r\nBunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca\r\n\r\nPengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi diwilayah Kab\/Kota", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3041, "kode_ssd": "2.23.000140", "uraian": "Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3042, "kode_ssd": "2.23.000141", "uraian": "Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial", "satuan": "Orang", "definisi": "Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan\r\nperpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpusnas", "bidang_urusan": "2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3043, "kode_ssd": "2.24.000001", "uraian": "Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis", "satuan": "Arsip", "definisi": "&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA.\r\n\r\nPengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip.\r\n\r\nPreservasi yang dimaksud meliputi :\r\n-Restorasi, \r\n-Penyimpanan\r\n-Reproduksi\/Digitalisasi\r\n-Pengujian Arsip\r\n\r\nAkses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 10, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3044, "kode_ssd": "2.24.000002", "uraian": "Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana", "satuan": "Arsip", "definisi": "Arsip yang dimaksud meliputi arsip yang telah dilakukan perbaikan arsip dampak bencana", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3045, "kode_ssd": "2.24.000005", "uraian": "Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun", "satuan": "Arsip", "definisi": "Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik\/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi.\r\n\r\nPengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan\r\nPemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 14, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3046, "kode_ssd": "2.24.000006", "uraian": "Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan", "satuan": "Berkas", "definisi": "Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat:\r\n1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai \r\n2) Persetujuan tertulis dari gubenur.\r\n\r\nPelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. \r\n\r\nPengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3047, "kode_ssd": "2.24.000007", "uraian": "Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup", "satuan": "Arsip", "definisi": "Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll.\r\n\r\nKriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3048, "kode_ssd": "2.24.000013", "uraian": "Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Daftar", "definisi": "Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah Provinsi. Kegiatan meliputi :\r\n- penaataan dan pendaftaran arsip \r\n- verifikasi\/penilaian arsip\r\n -penyerahan dan pemusnahan arsip", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3049, "kode_ssd": "2.24.000015", "uraian": "Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip", "satuan": "Arsip", "definisi": "Kegiatan meliputi :\r\n- menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3050, "kode_ssd": "2.24.000016", "uraian": "Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang", "satuan": "Arsip", "definisi": "Kegiatan meliputi :\r\n-Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3051, "kode_ssd": "2.24.000017", "uraian": "Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan", "satuan": "Arsip", "definisi": "Kegiatan meliputi :\r\n-Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3052, "kode_ssd": "2.24.000018", "uraian": "Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan", "satuan": "Arsip", "definisi": "Kegiatan meliputi :\r\n-Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3053, "kode_ssd": "2.24.000019", "uraian": "Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip", "satuan": "Arsip", "definisi": "Kegiatan meliputi :\r\n-Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3054, "kode_ssd": "2.24.000020", "uraian": "Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan", "satuan": "Arsip", "definisi": "Kegiatan meliputi :\r\n-Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3055, "kode_ssd": "2.24.000021", "uraian": "Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman", "satuan": "Arsip", "definisi": "Kegiatan meliputi :\r\n-Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3056, "kode_ssd": "2.24.000027", "uraian": "Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten\/Kota Melalui JIKN", "satuan": "Pengguna", "definisi": "Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN:\r\n1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat\r\nmelihat metadata termasuk isi (kopi digital) \r\n2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,\r\nsehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika\r\nterdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan\r\npejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat\r\nmetadata termasuk isi (kopi digital) \r\n3) Informasi yang status keterbukaan\/ketertutupannya belum\r\nditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang,\r\nsehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3057, "kode_ssd": "2.24.000029", "uraian": "Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan", "satuan": "Berkas", "definisi": "Kegiatan meliputi : \r\nPembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3058, "kode_ssd": "2.24.000031", "uraian": "Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan", "satuan": "Berkas", "definisi": "Kegiatan meliputi : \r\nPemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3059, "kode_ssd": "2.24.000032", "uraian": "Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI", "satuan": "Arsip", "definisi": "kegiatan meliputi :\r\nidentifikasi, pendataan, pelaporan arsip terjaga dan penyerahan salinan otentik arsip terjaga ke ANRI", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3060, "kode_ssd": "2.24.000034", "uraian": "SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan", "satuan": "SOP", "definisi": "Acuan yang digunakan dalam penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3061, "kode_ssd": "2.24.000035", "uraian": "Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten\/Kota", "satuan": "Arsip", "definisi": "Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah. Kegiatan meliputi :\r\n- penaataan dan pendaftaran arsip \r\n- verifikasi\/penilaian arsip\r\n -penyerahan dan pemusnahan arsip", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 9, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3062, "kode_ssd": "2.24.000036", "uraian": "Data Base Arsiparis", "satuan": "Orang", "definisi": "Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti.", "bidang_urusan": "2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN", "subkegiatan": 15, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3063, "kode_ssd": "3.25.000006", "uraian": "Benih ikan", "satuan": "Paket", "definisi": "Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan\r\nukuran tertentu yang belum dewasa.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3064, "kode_ssd": "3.25.000007", "uraian": "dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3065, "kode_ssd": "3.25.000010", "uraian": "Data pengendalian residu", "satuan": "Dokumen", "definisi": "data yang didapatkan setelah dilakukan Pengendalian Residu yaitu upaya yang dilakukan agar Ikan konsumsi hasil pembudidayaan bebas dari residu Obat Ikan dan\/atau metabolitnya, bahan kimia dan\/atau metabolitnya, dan Kontaminan atau memiliki kandungan residu di bawah ambang batas yang dipersyaratkan.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3066, "kode_ssd": "3.25.000012", "uraian": "Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pengolahan Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3067, "kode_ssd": "3.25.000013", "uraian": "Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pemasaran Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3068, "kode_ssd": "3.25.000020", "uraian": "Data pengendalian lingkungan budidaya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan informasi pengendalian lingkungan budidaya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3069, "kode_ssd": "3.25.000021", "uraian": "Data pengendalian penyakit ikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan informasi pengendalian penyakit ikan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3070, "kode_ssd": "3.25.000023", "uraian": "Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan data dan informasi prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3071, "kode_ssd": "3.25.000027", "uraian": "Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan data dan informasi Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3072, "kode_ssd": "3.25.000028", "uraian": "Data rehabilitasi lingkungan budidaya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan informasi rehabilitasi lingkungan budidaya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3073, "kode_ssd": "3.25.000032", "uraian": "Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3074, "kode_ssd": "3.25.000036", "uraian": "Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3075, "kode_ssd": "3.25.000044", "uraian": "Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3076, "kode_ssd": "3.25.000045", "uraian": "Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha", "satuan": "Dokumen", "definisi": "penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3077, "kode_ssd": "3.25.000046", "uraian": "Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3078, "kode_ssd": "3.25.000047", "uraian": "Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha", "satuan": "Dokumen", "definisi": "penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3079, "kode_ssd": "3.25.000050", "uraian": "Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan data dan informasi volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3080, "kode_ssd": "3.25.000051", "uraian": "Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3081, "kode_ssd": "3.25.000058", "uraian": "Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan data dan informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3082, "kode_ssd": "3.25.000063", "uraian": "hasil tangkapan yang di daratkan", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah hasil tangkapan yang di daratkan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3083, "kode_ssd": "3.25.000064", "uraian": "hasil tangkapan yang dilelang", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah hasil tangkapan yang dilelang", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3084, "kode_ssd": "3.25.000065", "uraian": "ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/kota", "satuan": "Ton", "definisi": "Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3085, "kode_ssd": "3.25.000066", "uraian": "ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/kota", "satuan": "Ton", "definisi": "Data dan informasi ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3086, "kode_ssd": "3.25.000072", "uraian": "Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3087, "kode_ssd": "3.25.000076", "uraian": "Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3088, "kode_ssd": "3.25.000079", "uraian": "Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3089, "kode_ssd": "3.25.000080", "uraian": "Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3090, "kode_ssd": "3.25.000081", "uraian": "Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3091, "kode_ssd": "3.25.000082", "uraian": "Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3092, "kode_ssd": "3.25.000085", "uraian": "Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Data dan Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3093, "kode_ssd": "3.25.000093", "uraian": "Junlah alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan", "satuan": "Unit", "definisi": "Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan\/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan\/ atau mengawetkan ikan.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3094, "kode_ssd": "3.25.000098", "uraian": "kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "&Jumlah kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1\r\nkab\/kota&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3095, "kode_ssd": "3.25.000109", "uraian": "kelompok nelayan kecil", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah kelompok nelayan kecil yang berada pada Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3096, "kode_ssd": "3.25.000110", "uraian": "kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan", "satuan": "Nelayan\/KUB\/Koperasi", "definisi": "Kelompok Nelayan di Daerah yang mendapatkan mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3097, "kode_ssd": "3.25.000112", "uraian": "kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan seperti pembentukan koperasi", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3098, "kode_ssd": "3.25.000113", "uraian": "kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3099, "kode_ssd": "3.25.000114", "uraian": "kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3100, "kode_ssd": "3.25.000115", "uraian": "kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi", "satuan": "Kelompok", "definisi": "&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3101, "kode_ssd": "3.25.000116", "uraian": "kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3102, "kode_ssd": "3.25.000117", "uraian": "kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan", "satuan": "Kelompok", "definisi": "&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3103, "kode_ssd": "3.25.000118", "uraian": "kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya", "satuan": "Kelompok", "definisi": "&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya di bidang pemasaran, pengolahan dan kerjasama operasional untuk pengembangan kapasitas usaha&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3104, "kode_ssd": "3.25.000119", "uraian": "Kelompok Usaha Bersama (KUB)", "satuan": "KUB", "definisi": "Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan kecil berdasarkan hasil\r\nkesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3105, "kode_ssd": "3.25.000121", "uraian": "Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan)", "satuan": "Koperasi", "definisi": "Jumlah Koperasi Perikanan Pada Bidang Penangkapan Ikan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3106, "kode_ssd": "3.25.000123", "uraian": "Laporan hasil pengujian sampel", "satuan": "Dokumen", "definisi": "1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah,\r\npenyakit ikan, pakan ikan, dan obat \r\n2. pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi\r\nair, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit,\r\njamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan\r\nkontaminan pakan ikan, mutu dan\r\nkontaminan obat ikan, dan produk rekayasa\r\n dan\r\n3. diagnosa penyakit secara klinis dan \r\n\r\nKegiatan diatas yang dilakukan dilaporkan dalam laporan hasil pengujian sampel", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3107, "kode_ssd": "3.25.000127", "uraian": "Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas lahan yang telah direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pembudidayaan ikan di darat.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3108, "kode_ssd": "3.25.000133", "uraian": "nelayan kecil", "satuan": "Orang", "definisi": "Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3109, "kode_ssd": "3.25.000134", "uraian": "Obat Ikan", "satuan": "Unit", "definisi": "Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk\r\nmengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi\r\nproses kimia dalam tubuh Ikan.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3110, "kode_ssd": "3.25.000136", "uraian": "Pakan Ikan", "satuan": "Unit", "definisi": "Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3111, "kode_ssd": "3.25.000139", "uraian": "Panjang saluran air", "satuan": "Meter", "definisi": "Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3112, "kode_ssd": "3.25.000143", "uraian": "pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan", "satuan": "Pelabuhan", "definisi": "Jumlah Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Kab\/Kota di perairan umum daratan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3113, "kode_ssd": "3.25.000144", "uraian": "pelaksanaan kegiatan pendidikan dan\/atau pelatihan untuk nelayan kecil", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan\/atau pelatihan untuk nelayan kecil", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3114, "kode_ssd": "3.25.000146", "uraian": "pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3115, "kode_ssd": "3.25.000147", "uraian": "pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3116, "kode_ssd": "3.25.000148", "uraian": "pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3117, "kode_ssd": "3.25.000149", "uraian": "pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3118, "kode_ssd": "3.25.000154", "uraian": "pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat", "satuan": "Orang", "definisi": "pembudidaya ikan yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)\r\nagar semakin meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3119, "kode_ssd": "3.25.000161", "uraian": "permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3120, "kode_ssd": "3.25.000164", "uraian": "permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3121, "kode_ssd": "3.25.000165", "uraian": "permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diusulkan oleh pelaku usaha budidaya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3122, "kode_ssd": "3.25.000176", "uraian": "permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3123, "kode_ssd": "3.25.000177", "uraian": "Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diProses", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses sesuai dengan kewenangan Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3124, "kode_ssd": "3.25.000178", "uraian": "Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3125, "kode_ssd": "3.25.000179", "uraian": "permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3126, "kode_ssd": "3.25.000180", "uraian": "permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3127, "kode_ssd": "3.25.000182", "uraian": "permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3128, "kode_ssd": "3.25.000183", "uraian": "permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3129, "kode_ssd": "3.25.000186", "uraian": "Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab\/kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3130, "kode_ssd": "3.25.000187", "uraian": "persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3131, "kode_ssd": "3.25.000188", "uraian": "Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3132, "kode_ssd": "3.25.000189", "uraian": "Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan", "satuan": "Unit", "definisi": "Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah\r\nlaboratorium yang digunakan untuk melakukan\r\nkegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa\r\nkesehatan ikan dan lingkungan.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3133, "kode_ssd": "3.25.000207", "uraian": "pupuk ikan", "satuan": "Paket", "definisi": "Pupuk yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan dapat berupa dan n harus memenuhi standar persyaratan keamanan pangan dan lingkungan.:\r\na. pupuk dan\/atau\r\nb. pupuk anorganik.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3134, "kode_ssd": "3.25.000208", "uraian": "rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3135, "kode_ssd": "3.25.000212", "uraian": "rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3136, "kode_ssd": "3.25.000215", "uraian": "rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "&Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3137, "kode_ssd": "3.25.000216", "uraian": "Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diproses dan diterbitkan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3138, "kode_ssd": "3.25.000217", "uraian": "Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3139, "kode_ssd": "3.25.000218", "uraian": "rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3140, "kode_ssd": "3.25.000219", "uraian": "rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3141, "kode_ssd": "3.25.000226", "uraian": "sampel yang diuji", "satuan": "Sampel", "definisi": "Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3142, "kode_ssd": "3.25.000227", "uraian": "Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan", "satuan": "Unit", "definisi": "Sarana yang dimiliki oleh Laboratorium Kesehetan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tingkatan level laboratorium.\r\nperalatan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi\r\nair, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur,\r\nbakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu\r\ndan kontaminan pakan ikan, mutu dan\r\nkontaminan obat ikan, dan produk rekayasa\r\n\r\nb. peralatan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia,\r\ndan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan\r\n(parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi,\r\nresidu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu\r\ndan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa\r\n\r\nperalatan penyimpan sampel, bahan uji, vaksin,\r\nisolat, primer DNA, dan kontrol \r\nd. peralatan keselamatan kerja yaitu jas\r\nlaboratorium, kaca mata goggle, sarung tangan,\r\nalas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam\r\napi \r\ne. peralatan administrasi dan \r\nf. bahan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air,\r\nkualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur,\r\nbakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan\r\npakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan\r\nproduk rekayasa dan\r\ng. bahan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan\r\nbiologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit,\r\njamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan\r\nkontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan\r\nobat ikan, dan produk rekayasa genetik.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3143, "kode_ssd": "3.25.000229", "uraian": "SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3144, "kode_ssd": "3.25.000233", "uraian": "Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara", "satuan": "TPI", "definisi": "Jumlah TPI sesuai kewenangan Kab\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3145, "kode_ssd": "3.25.000238", "uraian": "unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan", "satuan": "Unit", "definisi": "Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan\r\nberupa bangunan yang memenuhi:\r\na. persyaratan dan\r\nb. persyaratan dan standar sarana penyimpanan.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3146, "kode_ssd": "3.25.000241", "uraian": "unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Jumlah pelaku usaha pemsaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3147, "kode_ssd": "3.25.000242", "uraian": "unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3148, "kode_ssd": "3.25.000245", "uraian": "unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3149, "kode_ssd": "3.25.000246", "uraian": "unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3150, "kode_ssd": "3.25.000258", "uraian": "wadah pembudidayaan ikan", "satuan": "Unit", "definisi": "wadah budidaya merupakan tempat atau sarana untuk memelihara dan mengembangkan suatu komoditas perairan seperti ikan, rumput laut, dan lainnya untuk di budidaya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3151, "kode_ssd": "3.25.000391", "uraian": "Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan\/atau pendampingan untuk nelayan kecil", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "&Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan\/atau pendampingan untuk nelayan kecil&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3152, "kode_ssd": "3.25.000401", "uraian": "Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan", "satuan": "Hari Operasi", "definisi": "Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang Perikanan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3153, "kode_ssd": "3.25.000402", "uraian": "Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat", "satuan": "Unit", "definisi": "1) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang \r\n2) Operasi kapal pengawas perikanan kab\/kota dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas VI (& 15 meter);\r\n3) Perawatan kapal pengawas Perikanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kesiapan dan kelaikan operasi kapal pengawas perikanan. Perawatan kapal pengawas perikanan meliputi: perawatan pencegahan, prediktif, dan darurat dilakukan terhadap kapal pengawas perikanan berbagai ukuran yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) kab\/\r\n4) Perawatan pencegahan adalah perawatan kapal pengawas perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perawatan rutin, pengedokan\/pelimbungan, servis, analisa teknis, dan \r\n5) Perawatan prediktif adalah perewatan kapal pengawas perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perbaikan mesin pada bagian atas (top overhaul), perbaikan setengah bagian mesin (in frame overhaul), perbaikan keseluruhan mesin (general overhaul), kalibrasi perlengkapan keselamatan, navigasi, dan komunikasi, pergantian plat kapal (replating), dan suku \r\n6) Perawatan darurat meliputi kegiatan perbaikan Kapal Pengawas yang mengalami kerusakan tidak terduga sehingga peralatan, perlengkapan, dan\/atau konstruksi Kapal Pengawas tidak dapat berfungsi dengan baik saat berlayar atau saat sandar.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3154, "kode_ssd": "3.25.000403", "uraian": "Sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten\/kota yang ditangani", "satuan": "Perkara", "definisi": "1) Sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten\/kota diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah kabupaten\/kota. 2) Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan adalah setiap badan usaha dan\/atau perorangan dan\/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang meliputi: usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil 3) Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten\/kota dilakukan dengan tahapan\/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan\/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan\/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3155, "kode_ssd": "3.25.000404", "uraian": "Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "1) Prasarana pengawasan sumber daya perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan yang terdiri dari lahan, pos pengawas, bangunan operator, bangunan penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serbaguna, dan \r\n2) Pos Pengawas adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan sumber daya \r\n3) Bangunan Operator adalah adalah tempat tinggal untuk Pengawas \r\n4) Rumah penampungan sementara adalah ruang yang berfungsi sebagai hunian sementara untuk mengamankan para pelaku pelanggaran perikanan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan \r\n5) Gudang adalah bangunan tertutup untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan selain benda sitaan \r\n6) Tempat penyimpanan benda sitaan negara adalah ruang terbuka dan\/atau tertutup yang digunakan untuk menyimpan benda sitaan pada tahap \r\n7) Gedung Serba Guna adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan, rapat atau hal lain yang berskala besar dan berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya \r\n8) Dermaga adalah tempat yang digunakan untuk menambatkan kapal pengawas perikanan, dan kapal ikan illegal hasil tangkapan.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3156, "kode_ssd": "3.25.000406", "uraian": "Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan", "satuan": "Unit", "definisi": ") Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang 3) Daerah operasi kapal pengawas perikanan kabupaten\/kota adalah di WPPNRI perairan darat dalam wilayah kewenangan kabupaten\/ 4) Pengadaan kapal pengawas perikanan bagi Pemda kab\/kota ditujukan untuk melaksanakan kewenangan dalam Operasi kapal pengawas perikanan kab\/kota yang dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas V (Kurang Dari 12meter)", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3157, "kode_ssd": "3.25.000407", "uraian": "Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan", "satuan": "Unit", "definisi": "Data kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3158, "kode_ssd": "3.25.000408", "uraian": "Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan\/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten\/Kota.", "satuan": "Perkara", "definisi": "Data kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan\/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3159, "kode_ssd": "3.25.000409", "uraian": "Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan\/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan\/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten\/Kota.", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3160, "kode_ssd": "3.25.000410", "uraian": "Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tersedia dan terbentuk", "satuan": "Orang", "definisi": "1) SDM Pengawasan Sumber daya perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan.\r\n2) Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi:\r\n a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II\/\r\n b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan dan\r\n c. sehat jasmani dan rohani\r\n3) PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS Perikanan meliputi:\r\n a. pegawai negeri sipil masa kerja paling singkat 2 tahun\r\n b. pangkat paling rendah Penata Muda\/golongan III.a\r\n c. pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara\r\n d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3161, "kode_ssd": "3.25.000411", "uraian": "Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten\/kota, yang diperiksa kepatuhannya", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "1. Pengawasan ekstraksi garam adalah pengawasan kesesuaian standar perizinan berusaha terhadap kegiatan usaha produksi garam dengan penguapan air garam lainnya di tambak\/empang\/media lainnya dan\/atau penghancuran, pemisahan, dan penyulingan garam.\r\n2. Pengawasan Umum dilaksanakan di kabupaten\/kota yang terdapat aktifitas usaha produksi\/ekstraksi garam skala usaha mikro dengan luas lahan di bawah 15 hektar.\r\n3. Ruang lingkup dan tata cara pengawasan produksi\/ekstraksi garam sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Menteri\r\nKelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.\r\n4. cakupan pengawasan kegiatan usaha ekstraksi garam yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan pengawasan terhadap kegiatan usaha ekstraksi garam dilaksanakan di lokasi ekstraksi garam\r\n5. Batasan pelaku\/unit usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 yaitu KBLI 08930 terkait Ekstraksi Garam", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3162, "kode_ssd": "3.25.000423", "uraian": "Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi Pada Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota Sesuai dengan Kewenangannya", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Data Lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota Sesuai dengan Kewenangannya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3163, "kode_ssd": "3.25.000424", "uraian": "pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "Data pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota Sesuai dengan Kewenangannya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3164, "kode_ssd": "3.25.000425", "uraian": "Kasus Pelanggaran Usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota Sesuai dengan Kewenangannya", "satuan": "Perkara", "definisi": "Jumlah kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota Sesuai dengan Kewenangannya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3165, "kode_ssd": "3.25.000426", "uraian": "Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan\/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota", "satuan": "Perkara", "definisi": "Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan\/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota Sesuai dengan Kewenangannya", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3166, "kode_ssd": "3.25.000427", "uraian": "Pelaku Usaha Pengolahan dan\/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "Pelaku Usaha Pengolahan dan\/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten\/Kota yang diawasi", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3167, "kode_ssd": "3.25.004115", "uraian": "Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3168, "kode_ssd": "3.25.004116", "uraian": "Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3169, "kode_ssd": "3.25.004117", "uraian": "Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3170, "kode_ssd": "3.25.004118", "uraian": "Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3171, "kode_ssd": "3.25.004119", "uraian": "Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pengolahan Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3172, "kode_ssd": "3.25.004120", "uraian": "Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pemasaran Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3173, "kode_ssd": "3.25.004121", "uraian": "SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI:\r\na. KBLI Pengolahan Ikan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3174, "kode_ssd": "3.25.004122", "uraian": "SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI:\r\na. KBLI Pemasaran Ikan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3175, "kode_ssd": "3.25.004123", "uraian": "SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "&Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI:\r\na. KBLI Pasca Panen Penangkapan Ikan&", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3176, "kode_ssd": "3.25.004127", "uraian": "Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3177, "kode_ssd": "3.25.004128", "uraian": "SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3178, "kode_ssd": "3.25.004129", "uraian": "Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3179, "kode_ssd": "3.25.004130", "uraian": "Perahu\/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Perahu\/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3180, "kode_ssd": "3.25.004131", "uraian": "Perahu\/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Perahu\/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3181, "kode_ssd": "3.25.004132", "uraian": "Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3182, "kode_ssd": "3.25.004133", "uraian": "Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3183, "kode_ssd": "3.25.004134", "uraian": "Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3184, "kode_ssd": "3.25.004135", "uraian": "Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3185, "kode_ssd": "3.25.004136", "uraian": "Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan\r\nProduktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3186, "kode_ssd": "3.25.004137", "uraian": "Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3187, "kode_ssd": "3.25.004165", "uraian": "Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan\/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan\/atau Tenaga Kerja Asing", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan adalah banyaknya dokumen rekomendasi yang menjelaskan langkah-langkah dalam enerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan\/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan\/atau Tenaga Kerja Asing", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3188, "kode_ssd": "3.25.004166", "uraian": "SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan\/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan\/atau Tenaga Kerja Asing", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan adalah banyaknya dokumen rekomendasi yang menjelaskan langkah-langkah dalam enerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan\/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan\/atau Tenaga Kerja Asing", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3189, "kode_ssd": "3.25.004167", "uraian": "Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan\/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan\/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan\/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan\/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3190, "kode_ssd": "3.25.004168", "uraian": "Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota yang diterbitkan", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota yang diterbitkan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3191, "kode_ssd": "3.25.004174", "uraian": "Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan\/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan Obat lkan, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan\/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare)", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3192, "kode_ssd": "3.25.004175", "uraian": "Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3193, "kode_ssd": "3.25.004176", "uraian": "Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3194, "kode_ssd": "3.25.004177", "uraian": "Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3195, "kode_ssd": "3.25.004189", "uraian": "pos kesehatan ikan terpadu", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah pos kesehatan ikan terpadu", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3196, "kode_ssd": "3.25.004190", "uraian": "Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat", "bidang_urusan": "3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3197, "kode_ssd": "3.26.000001", "uraian": "Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Melaksanakakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten\/Kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten\/Kota dengan pola penguatan jejaring ekosistem dan tata kelola", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3198, "kode_ssd": "3.26.000002", "uraian": "Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Melaksanakan Pemantapan Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten\/Kota agar terwujud destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten\/Kota dan sudah berkembang dengan pola verifikasi dan sertifikasi", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3199, "kode_ssd": "3.26.000003", "uraian": "Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Melaksanakan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten\/Kota agar tercapai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten\/Kota dengan pola evaluatif, peningkatan fungsi dan pengembalian eksistensi", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3200, "kode_ssd": "3.26.000004", "uraian": "Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kabupaten\/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten\/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3201, "kode_ssd": "3.26.000005", "uraian": "Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota yang Ditetapkan", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARKAB\/KOTA melalui SK penetapan oleh Kepala Daerah (Bupati\/Walikota)", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3202, "kode_ssd": "3.26.000013", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen hasil fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual adalah Bukti Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3203, "kode_ssd": "3.26.000014", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3204, "kode_ssd": "3.26.000015", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3205, "kode_ssd": "3.26.000016", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3206, "kode_ssd": "3.26.000017", "uraian": "Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Kab\/Kota", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3207, "kode_ssd": "3.26.000019", "uraian": "Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan umpan balik pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3208, "kode_ssd": "3.26.000020", "uraian": "Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3209, "kode_ssd": "3.26.000021", "uraian": "Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melakukan kajian monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pemasaran yang telah dilakukan sebagai dasar penentu kebijakan pada tahun berikutnya", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3210, "kode_ssd": "3.26.000022", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten\/Kota Dalam Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten\/kota)", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3211, "kode_ssd": "3.26.000023", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten\/KotaLuar Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten\/kota)", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3212, "kode_ssd": "3.26.000026", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten\/Kota Dalam Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3213, "kode_ssd": "3.26.000027", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten\/Kota Luar Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3214, "kode_ssd": "3.26.000031", "uraian": "Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3215, "kode_ssd": "3.26.000032", "uraian": "Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3216, "kode_ssd": "3.26.000033", "uraian": "Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3217, "kode_ssd": "3.26.000034", "uraian": "Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3218, "kode_ssd": "3.26.000035", "uraian": "Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3219, "kode_ssd": "3.26.000036", "uraian": "Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3220, "kode_ssd": "3.26.000037", "uraian": "Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3221, "kode_ssd": "3.26.000038", "uraian": "Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3222, "kode_ssd": "3.26.000039", "uraian": "Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3223, "kode_ssd": "3.26.000040", "uraian": "Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3224, "kode_ssd": "3.26.000041", "uraian": "Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3225, "kode_ssd": "3.26.000044", "uraian": "Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3226, "kode_ssd": "3.26.000046", "uraian": "Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten\/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf\/Baparekraf Nomor PDM\/3\/DI.00.03\/MK\/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3227, "kode_ssd": "3.26.000048", "uraian": "Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3228, "kode_ssd": "3.26.000049", "uraian": "Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi sesuai dengan Pedoman Menparekraf\/Baparekraf Nomor PDM\/3\/DI.00.03\/MK\/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3229, "kode_ssd": "3.26.000051", "uraian": "Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3230, "kode_ssd": "3.26.000052", "uraian": "Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia", "satuan": "Unit", "definisi": "Pemerintah dan\/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.\r\nInfrastruktur fisik adalah ruang fisik dan\/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan\/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.\r\nInfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan\/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3231, "kode_ssd": "3.26.000054", "uraian": "Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten\/Kota yang Dikembangkan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Pemerintah dan\/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.\r\nInfrastruktur fisik adalah ruang fisik dan\/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan\/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.\r\nInfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan\/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3232, "kode_ssd": "3.26.000056", "uraian": "Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha", "satuan": "Laporan", "definisi": "Sertifikasi Kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi yag dilakukan LSP P3 Sub Sekor Ekonomi Kreatif terhadap SDM Ekonomi Kreatif dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3233, "kode_ssd": "3.26.000057", "uraian": "Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3234, "kode_ssd": "3.26.000060", "uraian": "Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi", "satuan": "Laporan", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3235, "kode_ssd": "3.26.000061", "uraian": "Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif", "satuan": "Laporan", "definisi": "Kegiatan fasilitasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3236, "kode_ssd": "3.26.000062", "uraian": "Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3237, "kode_ssd": "3.26.000063", "uraian": "Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi", "satuan": "Laporan", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3238, "kode_ssd": "3.26.000072", "uraian": "Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": "Membuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional)", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3239, "kode_ssd": "3.26.000076", "uraian": "Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan", "satuan": "Laporan", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3240, "kode_ssd": "3.26.000114", "uraian": "Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3241, "kode_ssd": "3.26.000144", "uraian": "Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab\/Kota", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum\/masuk dalam RIPPARKAB\/KOTA", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3242, "kode_ssd": "3.26.000145", "uraian": "Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab\/Kota", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum\/masuk dalam RIPPARKAB\/KOTA", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3243, "kode_ssd": "3.26.000159", "uraian": "Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3244, "kode_ssd": "3.26.000162", "uraian": "Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif", "satuan": "Unit", "definisi": "&Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.\r\n\r\nInfrastruktur fisik adalah ruang fisik dan\/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan\/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.\r\nInfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi&& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan\/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.&", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3245, "kode_ssd": "3.26.000163", "uraian": "Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata", "satuan": "Data", "definisi": "Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3246, "kode_ssd": "3.26.000165", "uraian": "Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan", "satuan": "Data", "definisi": "Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3247, "kode_ssd": "3.26.000166", "uraian": "Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3248, "kode_ssd": "3.26.000167", "uraian": "Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab\/kota", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3249, "kode_ssd": "3.26.000168", "uraian": "Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri", "satuan": "Laporan", "definisi": "melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3250, "kode_ssd": "3.26.000169", "uraian": "Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan dokumen atau kajian peluang investasi sektor Parekraf.", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3251, "kode_ssd": "3.26.000171", "uraian": "Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten\/Kota yang Ditetapkan", "satuan": "Lokasi", "definisi": "Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam\/budaya\/buatan di lingkup Kabupaten\/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3252, "kode_ssd": "3.26.000172", "uraian": "Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3253, "kode_ssd": "3.26.000174", "uraian": "Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan", "satuan": "Destinasi", "definisi": "&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan\/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten\/Kota, melalui:\r\n1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi\/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.\r\n2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.\r\n3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021).\r\n4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3254, "kode_ssd": "3.26.000175", "uraian": "Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan\/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota, melalui:\r\n1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi\/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.\r\n2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.\r\n3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021).\r\n4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3255, "kode_ssd": "3.26.000178", "uraian": "Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "& Peta jalan memberi panduan arah dan strategi daerah dalam mengembangan ekonomi kreatif sesuai potensi daerahnya.\r\nRencana aksi menjabarkan program\/kegiatan dari setiap stakeholder terkait di daerah dalam jangka waktu 5 tahunan", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3256, "kode_ssd": "3.26.000180", "uraian": "Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif", "satuan": "Unit", "definisi": "Pemerintah dan\/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten\/Kota Kreatif", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3257, "kode_ssd": "3.26.000181", "uraian": "Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab\/Kota di Destinasi Pariwisata", "satuan": "Unit", "definisi": "mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3258, "kode_ssd": "3.26.000182", "uraian": "Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab\/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata", "satuan": "Unit", "definisi": "mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3259, "kode_ssd": "3.26.000184", "uraian": "Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan", "satuan": "Kawasan", "definisi": "Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab\/kota terhadap perwilayahan kab\/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab\/kota melalui SK pimpinan daerah", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3260, "kode_ssd": "3.26.000185", "uraian": "Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3261, "kode_ssd": "3.26.000188", "uraian": "Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Akomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3262, "kode_ssd": "3.26.000189", "uraian": "Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten\/Kota sesuai denganPedoman Menparekraf\/Baparekraf Nomor PDM\/3\/DI.00.03\/MK\/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3263, "kode_ssd": "3.26.000193", "uraian": "Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab\/kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata Kab\/kota", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3264, "kode_ssd": "3.26.000195", "uraian": "Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko", "satuan": "Kegiatan Usaha", "definisi": "Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 8, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3265, "kode_ssd": "3.26.000196", "uraian": "Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor", "satuan": "Laporan", "definisi": "17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3266, "kode_ssd": "3.26.000199", "uraian": "Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif", "satuan": "Unit", "definisi": "Pemerintah dan\/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten\/Kota Kreatif", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3267, "kode_ssd": "3.26.000200", "uraian": "Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab\/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3268, "kode_ssd": "3.26.000201", "uraian": "Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab\/Kota di Destinasi Pariwisata Kab\/Kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab\/Kota di Destinasi Pariwisata Kab\/Kota", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3269, "kode_ssd": "3.26.000202", "uraian": "Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab\/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab\/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab\/Kota", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3270, "kode_ssd": "3.26.000204", "uraian": "Kawasan Strategis Pariwisata Kab\/kota yang Ditetapkan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab\/kota terhadap perwilayahan kab\/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab\/kota melalui SK pimpinan daerah", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3271, "kode_ssd": "3.26.000206", "uraian": "Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota terpadu", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3272, "kode_ssd": "3.26.000210", "uraian": "Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU\/PKS)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri\r\n- Pemerintah daerah melakukan sosialisasi MoU\/PKS kepada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah\r\n- Pemerintah daerah melakukan Implementasi MoU\/PKS yang sudah disepakati", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3273, "kode_ssd": "3.26.000212", "uraian": "Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3274, "kode_ssd": "3.26.000214", "uraian": "Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota yang telah dilakukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3275, "kode_ssd": "3.26.000217", "uraian": "Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota melalui pemberdayaan masyarakat", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3276, "kode_ssd": "3.26.000218", "uraian": "Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota yang telah dilakukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten\/Kota melalui pemberdayaan masyarakat", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3277, "kode_ssd": "3.26.000221", "uraian": "Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota yang telah dilakukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota melalui pemberdayaan masyarakat", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3278, "kode_ssd": "3.26.000222", "uraian": "Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten\/Kota melalui pemberdayaan masyarakat", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3279, "kode_ssd": "3.26.000225", "uraian": "Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": "Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten\/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3280, "kode_ssd": "3.26.000226", "uraian": "Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten\/Kota yang telah dilakukan", "satuan": "Orang", "definisi": "Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten\/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3281, "kode_ssd": "3.26.000229", "uraian": "Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif", "satuan": "Orang", "definisi": "Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3282, "kode_ssd": "3.26.000232", "uraian": "Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3283, "kode_ssd": "3.26.000233", "uraian": "Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan", "satuan": "Orang", "definisi": "Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3284, "kode_ssd": "3.26.000240", "uraian": "Laporan hasil monitoring dan evaluasi", "satuan": "Orang", "definisi": "- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan\r\n- Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf\r\n- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan\r\n- Pelaporan kinerja", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3285, "kode_ssd": "3.26.000245", "uraian": "Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3286, "kode_ssd": "3.26.000246", "uraian": "Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3287, "kode_ssd": "3.26.000247", "uraian": "Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI", "satuan": "Orang", "definisi": "Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3288, "kode_ssd": "3.26.000248", "uraian": "Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan", "satuan": "Orang", "definisi": "Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3289, "kode_ssd": "3.26.000249", "uraian": "Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif", "satuan": "Orang", "definisi": "Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3290, "kode_ssd": "3.26.000250", "uraian": "Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif", "satuan": "Orang", "definisi": "Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3291, "kode_ssd": "3.26.000253", "uraian": "ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI", "satuan": "Orang", "definisi": "Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3292, "kode_ssd": "3.26.000259", "uraian": "Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": "- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan\r\n- Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf\r\n- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan\r\n- Pelaporan kinerja", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3293, "kode_ssd": "3.26.000260", "uraian": "Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Data Pelaku Usaha sektor parekraf yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3294, "kode_ssd": "3.26.000261", "uraian": "Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf", "satuan": "Data", "definisi": "Data yang berisi terkait perizinan atau legalisasi yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Parekraf", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3295, "kode_ssd": "3.26.000262", "uraian": "Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif", "satuan": "Promosi", "definisi": "Kegiatan pendukungan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3296, "kode_ssd": "3.26.000263", "uraian": "Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Mengacu ke Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3297, "kode_ssd": "3.26.000264", "uraian": "Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3298, "kode_ssd": "3.26.000265", "uraian": "Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "Kegiatan Penyediaan bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif, bantuan mencakup bantuan infratruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3299, "kode_ssd": "3.26.000266", "uraian": "Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Kegiatan fasilitasi untuk mendukung perluasan dan pengakuan kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3300, "kode_ssd": "3.26.000267", "uraian": "Fasilitasi pemberian insentif", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "Kegiatan fasilitasi untuk mendukung perluasan pemberian insentif", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3301, "kode_ssd": "3.26.000268", "uraian": "Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15-25 tahun sebagai acuan RIPPAR-KAB\/KOTA. Kab\/Kota diharapkan dapat mensinkronkan RIPPAR-KAB\/KOTA dengan RTRW dan RDTR", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3302, "kode_ssd": "3.26.000269", "uraian": "Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)", "satuan": "Produk", "definisi": "Program pendampingan penciptaan dan pemanfaatan karya di destinasi. Tujuan utama program ini adalah untuk menyasar penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui karya komunal, dengan sinergi antara pelaku ekraf \/bisnis, akademisi, masyarakat\/komunitas, media dan Pemerintah\/Pemerintah Daerah di destinasi dengan inspirasi kearifan lokal\/budaya.", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3303, "kode_ssd": "3.26.000273", "uraian": "Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3304, "kode_ssd": "3.26.000274", "uraian": "Pengembangan Pendidikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3305, "kode_ssd": "3.26.000275", "uraian": "Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3306, "kode_ssd": "3.26.000276", "uraian": "Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3307, "kode_ssd": "3.26.000277", "uraian": "Penetapan\/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3308, "kode_ssd": "3.26.000283", "uraian": "Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) adalah aktivitas untuk mengidentifikasi potensi subsektor ekonomi kreatif pada kabupaten\/kota melalui mekanisme pengisian borang dan uji petik. Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Melakukan pemetaan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten\/kota. 2. Menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif kabupaten\/kota. 3. Menjadi dasar kegiatan fasilitasi dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif kabupaten\/kota. Dalam melaksanakan uji petik PMK3I, OPD kab\/kota setempat harus berkoordinasi dan melibatkan Kementerian yang menjalankan tugas fungsi di bidang ekonomi kreatif sebagai salah satu stakeholder", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3309, "kode_ssd": "3.26.000285", "uraian": "Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan pengukuran indeks pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten\/kota, mengidentifikasi capaian kemajuan pelaksanaan serta tantangan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan mitigasi sedini mungkin. Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten\/Kota. Hasil Evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan tata kelola Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten\/Kota", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3310, "kode_ssd": "3.26.000290", "uraian": "Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha", "satuan": "Badan Usaha", "definisi": "Tersedianya usaha pariwisata yang terstandardisasi dan tersertifikasi dengan tingkat risiko menengah tinggi yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan turunannya Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sektor Pariwisata Berbasis Risiko menjadikan penerapan standar dan sertifikasi usaha sebagai bagian dari perizinan berusaha yang terintegrasi dengan system OSS. Pada saat ini jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata berjumlah 86.668 usaha, dari jumlah tersebut hingga saat ini baru sebanyak 1337 usaha yg telah tersertifikasi atau sebesar 1,5%, arahan Menparekraf mengarahkan agar mencapai 20%. Perlu adanya cascading indicator dari Kemenparekraf, khususnya indicator yang ada Deputi Bidang Industri dan Investasi yaitu Rasio Jumlah Usaha yang terstandardisasi dan tersertifikasi serta turun ke Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha dengan indicator Jumlah Usaha yang Terstandardisasi dan Tersertifikasi Aktifitas: \r\n1. Sosialisasi\/Bimtek\/Coaching Clinic ttg Standar dan Sertifikasi Usaha (Permenparekraf) \r\n2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha bagi UMK dengan usaha berisiko MT atau Tinggi", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3311, "kode_ssd": "3.26.000291", "uraian": "Kegiatan\/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Terpublikasinya kegiatan\/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3312, "kode_ssd": "3.26.000293", "uraian": "Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": "Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan usaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan usaha.", "bidang_urusan": "3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3313, "kode_ssd": "3.27.000051", "uraian": "Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Hasil pengujian terhadap mutu benih dan bibit ternak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3314, "kode_ssd": "3.27.000135", "uraian": "Panjang Jalan Usaha Tani eksisting", "satuan": "KM", "definisi": "panjang usaha tani yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3315, "kode_ssd": "3.27.000137", "uraian": "Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara", "satuan": "KM", "definisi": "Panjang Usaha tani yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3316, "kode_ssd": "3.27.000143", "uraian": "Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar", "satuan": "Laporan", "definisi": "Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3317, "kode_ssd": "3.27.000152", "uraian": "pengawasan peredaran hewan dan produk hewan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dna produk hewan yang baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3318, "kode_ssd": "3.27.000222", "uraian": "Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan", "satuan": "Sertifikat", "definisi": "Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan\/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3319, "kode_ssd": "3.27.000238", "uraian": "Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu‐lintas hewan dan produk hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3320, "kode_ssd": "3.27.000239", "uraian": "Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu‐lintas hewan dan produk hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3321, "kode_ssd": "3.27.000240", "uraian": "Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu‐lintas hewan dan produk hewan di lapangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3322, "kode_ssd": "3.27.000241", "uraian": "Jumlah analisis Risiko produk hewan", "satuan": "Laporan", "definisi": "jumlah kasus pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular prioritas.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3323, "kode_ssd": "3.27.000242", "uraian": "Jumlah analisis Risiko zoonosis", "satuan": "Laporan", "definisi": "jumlah kegiatan analisa risiko kejadian zoonosis di suatu wilayah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3324, "kode_ssd": "3.27.000243", "uraian": "Jumlah Bahan Pakan\/Pakan yang beredar", "satuan": "Ton", "definisi": "Banyaknya bahan pakan dan pakan ternak yang beredar", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3325, "kode_ssd": "3.27.000244", "uraian": "Jumlah bahan pakan\/pakan\/tanaman skala kecil", "satuan": "Ton", "definisi": "Jenis dan banyaknya bahan pakan, pakan dan pakan yang digunakan oleh peternak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3326, "kode_ssd": "3.27.000245", "uraian": "Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun dan dikembangkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3327, "kode_ssd": "3.27.000246", "uraian": "Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3328, "kode_ssd": "3.27.000248", "uraian": "Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan", "satuan": "Batang", "definisi": "Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB\/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3329, "kode_ssd": "3.27.000249", "uraian": "Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya", "satuan": "Batang", "definisi": "Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB\/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3330, "kode_ssd": "3.27.000250", "uraian": "Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia", "satuan": "Batang", "definisi": "Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB\/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3331, "kode_ssd": "3.27.000251", "uraian": "Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan", "satuan": "Ton", "definisi": "Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Umbi\/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB\/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3332, "kode_ssd": "3.27.000252", "uraian": "Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya", "satuan": "Ton", "definisi": "Banyaknya Benih Umbi\/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB\/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3333, "kode_ssd": "3.27.000253", "uraian": "Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia", "satuan": "Ton", "definisi": "Banyaknya Benih Umbi\/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB\/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3334, "kode_ssd": "3.27.000254", "uraian": "Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan", "satuan": "Batang", "definisi": "Banyakanya benih batang perkebunan yang berasal dari kebun sumber benih yang ditetapkan dan disertifikasi oleh BPSB\/ OPD berwenang melakukan sertifikasi benih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3335, "kode_ssd": "3.27.000255", "uraian": "Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya", "satuan": "Batang", "definisi": "Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB\/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3336, "kode_ssd": "3.27.000256", "uraian": "Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia", "satuan": "Batang", "definisi": "Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB\/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3337, "kode_ssd": "3.27.000257", "uraian": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji\/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3338, "kode_ssd": "3.27.000258", "uraian": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji\/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk biji\/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3339, "kode_ssd": "3.27.000259", "uraian": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji\/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji\/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3340, "kode_ssd": "3.27.000260", "uraian": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan", "satuan": "Setek", "definisi": "Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3341, "kode_ssd": "3.27.000261", "uraian": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya", "satuan": "Setek", "definisi": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3342, "kode_ssd": "3.27.000262", "uraian": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia", "satuan": "Setek", "definisi": "Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3343, "kode_ssd": "3.27.000263", "uraian": "Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak\/ diproduksi", "satuan": "Batang", "definisi": "Banyaknya benih batang hortikultura yang diproduksi\/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen\/penangkar benih", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3344, "kode_ssd": "3.27.000264", "uraian": "Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak\/ diproduksi", "satuan": "Ton", "definisi": "Banyaknya benih umbi\/ rimpang hortikultura yang diproduksi\/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen\/penangkar benih", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3345, "kode_ssd": "3.27.000265", "uraian": "Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak\/ diproduksi", "satuan": "Anakan", "definisi": "Banyaknya benih anakan perkebunan yang diproduksi\/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen\/penangkar benih", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3346, "kode_ssd": "3.27.000266", "uraian": "Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak\/ diproduksi", "satuan": "Batang", "definisi": "Banyaknya benih batang perkebunan yang diproduksi\/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen\/penangkar benih", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3347, "kode_ssd": "3.27.000267", "uraian": "Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak\/ diproduksi", "satuan": "Gram", "definisi": "Banyaknya benih perkebunan berbentuk biji yang diproduksi\/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen\/penangkar benih", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3348, "kode_ssd": "3.27.000270", "uraian": "Jumlah Benih Ternak yang beredar", "satuan": "Dosis", "definisi": "Jumlah Benih Ternak yang beredar", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3349, "kode_ssd": "3.27.000271", "uraian": "Jumlah benih ternak yang bermutu", "satuan": "Dosis", "definisi": "Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3350, "kode_ssd": "3.27.000272", "uraian": "Jumlah benih ternak yang bersertifikat", "satuan": "Dosis", "definisi": "Banyaknya benih ternak yang telah disertifikasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3351, "kode_ssd": "3.27.000273", "uraian": "Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan", "satuan": "Dosis", "definisi": "Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3352, "kode_ssd": "3.27.000274", "uraian": "Jumlah Benih Ternak yang tersedia", "satuan": "Dosis", "definisi": "Banyaknya benih ternak yang tersedia", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3353, "kode_ssd": "3.27.000275", "uraian": "Jumlah Benih\/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar", "satuan": "Ton", "definisi": "Jenis dan banyaknya benih\/bibit hijauan pakan ternak yang beredar", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3354, "kode_ssd": "3.27.000276", "uraian": "Jumlah benih\/bibit ternak yang diproduksi", "satuan": "Ekor", "definisi": "Ketersediaan Jumlah Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3355, "kode_ssd": "3.27.000277", "uraian": "Jumlah benih\/bibit ternak yang tersedia", "satuan": "Ekor", "definisi": "Ketersediaan Benih\/Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3356, "kode_ssd": "3.27.000278", "uraian": "Jumlah Bibit Ternak yang beredar", "satuan": "Ekor", "definisi": "Jumlah Bibit Ternak yang beredar dari spesies\/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3357, "kode_ssd": "3.27.000279", "uraian": "Jumlah bibit ternak yang bermutu", "satuan": "Ekor", "definisi": "Bibit ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3358, "kode_ssd": "3.27.000280", "uraian": "Jumlah bibit ternak yang bersertifikat", "satuan": "Ekor", "definisi": "Banyaknya bibit ternak yang telah disertifikasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3359, "kode_ssd": "3.27.000281", "uraian": "Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan", "satuan": "Ekor", "definisi": "Bibit Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3360, "kode_ssd": "3.27.000282", "uraian": "Jumlah Bibit Ternak yang tersedia", "satuan": "Ekor", "definisi": "Banyaknya bibit ternak yang tersedia", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3361, "kode_ssd": "3.27.000283", "uraian": "Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan yang berkualitas", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3362, "kode_ssd": "3.27.000284", "uraian": "Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan Pakan yang berkualitas", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3363, "kode_ssd": "3.27.000285", "uraian": "Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih\/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih\/Bibit Ternak yang berkualitas", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3364, "kode_ssd": "3.27.000286", "uraian": "Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Tanaman Pakan Ternak yang berkualitas", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3365, "kode_ssd": "3.27.000287", "uraian": "Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali", "satuan": "Wilayah", "definisi": "Terkendalinya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3366, "kode_ssd": "3.27.000289", "uraian": "Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Dam parit yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3367, "kode_ssd": "3.27.000290", "uraian": "Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian", "satuan": "Dokumen", "definisi": "pertanian merujuk pada total kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait teknik pertanian, aspek sosial dalam pertanian, ekonomi pertanian, serta inovasi terbaru di bidang pertanian kepada komunitas petani atau stakeholder terkait. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, pelatihan, publikasi, atau media digital. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau laporan kegiatan diseminasi yang telah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam periode waktu tertentu.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3368, "kode_ssd": "3.27.000291", "uraian": "Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan\/ternak akibat bencana alam", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen perencanaan penanganan hewan ternak yang diakibatkan oleh bencana alam", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3369, "kode_ssd": "3.27.000292", "uraian": "Jumlah Eksisting Bahan Pakan yang diproduksi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan hasil penyediaan Bahan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3370, "kode_ssd": "3.27.000293", "uraian": "Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3371, "kode_ssd": "3.27.000294", "uraian": "Jumlah Eksisting Benih\/Bibit Ternak yang diproduksi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan hasil penyediaan Benih\/Bibit Ternak hasil produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3372, "kode_ssd": "3.27.000295", "uraian": "Jumlah eksisting DAM Parit", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah eksisting dam parit yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian dengan debit air minimal 5 lt\/detik dan lebar penampang kurang lebih 5 m", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3373, "kode_ssd": "3.27.000296", "uraian": "Jumlah Eksisting Embung Pertanian", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya embung yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3374, "kode_ssd": "3.27.000297", "uraian": "Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang digunakan dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3375, "kode_ssd": "3.27.000298", "uraian": "Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani", "satuan": "Unit", "definisi": "Panjang jaringan irigasi yang ada, terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3376, "kode_ssd": "3.27.000299", "uraian": "Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Laboratoriium keswan dan kesmavet yang berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3377, "kode_ssd": "3.27.000300", "uraian": "Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet", "satuan": "Unit", "definisi": "Ketersediaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten\/Kota di Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3378, "kode_ssd": "3.27.000301", "uraian": "Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan", "satuan": "Unit", "definisi": "Ketersediaan unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan\/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3379, "kode_ssd": "3.27.000302", "uraian": "Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten\/kota", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten\/Kota (UPTD\/BIDANG\/SEKSI)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3380, "kode_ssd": "3.27.000303", "uraian": "Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah kelembagaan yang menyelanggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3381, "kode_ssd": "3.27.000304", "uraian": "Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar", "satuan": "Dosis", "definisi": "Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3382, "kode_ssd": "3.27.000305", "uraian": "Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan hasil penyediaan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3383, "kode_ssd": "3.27.000306", "uraian": "Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan", "satuan": "Kasus", "definisi": "kasus pelanggaran yang terjadi dan diakibatkan oleh kesalahan dalam penanganan kesejahteraan hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3384, "kode_ssd": "3.27.000307", "uraian": "Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3385, "kode_ssd": "3.27.000308", "uraian": "Jumlah Eksisting Pintu Air", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Pintu Air yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3386, "kode_ssd": "3.27.000309", "uraian": "Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan", "satuan": "Unit", "definisi": "Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang tersedia yang berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3387, "kode_ssd": "3.27.000310", "uraian": "Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3388, "kode_ssd": "3.27.000311", "uraian": "Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3389, "kode_ssd": "3.27.000312", "uraian": "Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana peternakan lainnya yang berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3390, "kode_ssd": "3.27.000313", "uraian": "Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana tanaman pangan lainnya yang berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3391, "kode_ssd": "3.27.000314", "uraian": "Jumlah Eksisting Puskeswan", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya Puskeswan yang berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3392, "kode_ssd": "3.27.000316", "uraian": "Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri\/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang baru terbangun, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3393, "kode_ssd": "3.27.000317", "uraian": "Jumlah Eksisting Sarana Pendukung", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya sarana pendukung yang digunakan dalam kondisi baik. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3394, "kode_ssd": "3.27.000318", "uraian": "Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan hasil penyediaan Tanaman Pakan Ternak yang di produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3395, "kode_ssd": "3.27.000319", "uraian": "Jumlah Eksisting UPTD BIB", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya UPTD inseminasi buatan, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3396, "kode_ssd": "3.27.000320", "uraian": "Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya UPTD pembibitan dan produksi ternak, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3397, "kode_ssd": "3.27.000321", "uraian": "Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah usaha pertanian yang ada dan didampingi dalam pengembangannya", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3398, "kode_ssd": "3.27.000322", "uraian": "Jumlah Eksisting Zona\/Kompartemen Bebas Penyakit", "satuan": "Unit", "definisi": "Kondisi terkini terkait wilayah kompartemen atau zona yang dinyatakan bebas dari penyakit", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3399, "kode_ssd": "3.27.000323", "uraian": "Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya embung yang dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan budidaya pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3400, "kode_ssd": "3.27.000324", "uraian": "Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya embung yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3401, "kode_ssd": "3.27.000325", "uraian": "Jumlah Esksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi)", "satuan": "Unit", "definisi": "Ketersediaan Laboratorium Benih atau Balai Benih yang melakukan peredaran Benih di Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3402, "kode_ssd": "3.27.000326", "uraian": "Jumlah Esksisting Laboratorium Pertanian", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya laboratorium yang digunakan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan\/kultivar\/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3403, "kode_ssd": "3.27.000327", "uraian": "Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3404, "kode_ssd": "3.27.000328", "uraian": "Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian", "satuan": "Galur", "definisi": "Jumlah galur ternak yang dilestarikan dan dimurnikan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3405, "kode_ssd": "3.27.000329", "uraian": "Jumlah galur yang dimanfaatkan", "satuan": "Galur", "definisi": "Jumlah jenis galur yang berkualitas dan telah dimanfaatkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3406, "kode_ssd": "3.27.000330", "uraian": "Jumlah galur yang dinilai", "satuan": "Galur", "definisi": "Sekumpulan atau sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang memiliki karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3407, "kode_ssd": "3.27.000331", "uraian": "Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya", "satuan": "Galur", "definisi": "Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3408, "kode_ssd": "3.27.000332", "uraian": "Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang dibangun atau dikembangkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3409, "kode_ssd": "3.27.000333", "uraian": "Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3410, "kode_ssd": "3.27.000335", "uraian": "Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3411, "kode_ssd": "3.27.000336", "uraian": "Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner", "satuan": "Laporan", "definisi": "Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3412, "kode_ssd": "3.27.000337", "uraian": "Jumlah hewan yang berhasil ditangani", "satuan": "Ekor", "definisi": "Banyaknya hewan yang berhasil ditangani dari penyakit hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3413, "kode_ssd": "3.27.000338", "uraian": "Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar", "satuan": "Ton", "definisi": "Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan yang beredar dari spesies\/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3414, "kode_ssd": "3.27.000339", "uraian": "Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang dibutukan", "satuan": "Ton", "definisi": "Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3415, "kode_ssd": "3.27.000340", "uraian": "Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi", "satuan": "Ton", "definisi": "Ketersediaan Jumlah Hijauan Pakan Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3416, "kode_ssd": "3.27.000341", "uraian": "Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten\/Kota Lain", "satuan": "Ton", "definisi": "Banyaknya hijauan pakan ternak yang didatangkan dari daerah lain", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3417, "kode_ssd": "3.27.000342", "uraian": "Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia", "satuan": "Ton", "definisi": "Banyaknya hijauan pakan ternak yang tersedia", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3418, "kode_ssd": "3.27.000343", "uraian": "Jumlah HPT yang beredar", "satuan": "Ton", "definisi": "Banyaknya hijauan pakan ternak yang beredar", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3419, "kode_ssd": "3.27.000344", "uraian": "Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi", "satuan": "Unit", "definisi": "Ketersediaan Infrastruktur Peternakan yang direhabilitasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3420, "kode_ssd": "3.27.000345", "uraian": "Jumlah izin laboratorium yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Ketersediaan Laboratorium yang memiliki perijinan dserta dalam oprasionalnya berada dalam pengawasan otoritas veteriner berwenang setempat", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3421, "kode_ssd": "3.27.000347", "uraian": "Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang bertujuan untuk mencegah berbagai penyimpangan mutu obat hewan dalam rangka melindungi konsumen", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3422, "kode_ssd": "3.27.000348", "uraian": "Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen", "satuan": "Laporan", "definisi": "Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk penyediaan obat hewan yang memenuhi standar", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3423, "kode_ssd": "3.27.000349", "uraian": "Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "banyaknya izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan yang diawasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3424, "kode_ssd": "3.27.000350", "uraian": "Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "banyaknya izin usaha pasar hewan yang diawasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3425, "kode_ssd": "3.27.000351", "uraian": "Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "banyaknya izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3426, "kode_ssd": "3.27.000352", "uraian": "Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen", "satuan": "Laporan", "definisi": "banyaknya izin usaha obat hewan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3427, "kode_ssd": "3.27.000353", "uraian": "Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Banyaknya izin usaha pertanian yang telah dinilai layak melalui pemberian pertimbangan teknis", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3428, "kode_ssd": "3.27.000354", "uraian": "Jumlah Izin Usaha Produksi Benih\/Bibit Ternak yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "banyaknya izin usaha produksi benih\/bibit ternak yang diawasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3429, "kode_ssd": "3.27.000355", "uraian": "Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "banyaknya izin usaha produksi pakan ternak yang diawasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3430, "kode_ssd": "3.27.000356", "uraian": "Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "banyaknya izin usaha RPH yang diawasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3431, "kode_ssd": "3.27.000357", "uraian": "Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri\/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner", "satuan": "Laporan", "definisi": "banyaknya izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri\/puskeswan mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner yang diawasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3432, "kode_ssd": "3.27.000358", "uraian": "Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola", "satuan": "Unit", "definisi": "Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3433, "kode_ssd": "3.27.000359", "uraian": "Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola ", "satuan": "Unit", "definisi": "Panjang jaringan irigasi yang mendukung pengelolaan kawasan pertanian dan terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3434, "kode_ssd": "3.27.000360", "uraian": "Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Panjang jaringan irigasi yang dipelihara", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3435, "kode_ssd": "3.27.000361", "uraian": "Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3436, "kode_ssd": "3.27.000362", "uraian": "Jumlah kader zoonosis", "satuan": "Orang", "definisi": "Ketersediaan sumber daya manusia yang berperan dalam pencegahan zoonosis melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3437, "kode_ssd": "3.27.000363", "uraian": "Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah penangaan kasus Gangguan Usaha Perkebunan (misalnya:konflik usaha perkebunan, perizinan usaha)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3438, "kode_ssd": "3.27.000364", "uraian": "Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani", "satuan": "Kasus", "definisi": "Kasus pelanggaran yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penanganan kesejahteraan hewan yang berhasil ditangani", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3439, "kode_ssd": "3.27.000365", "uraian": "Jumlah kasus penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan dan peredaran obat hewan berdasarkan hasil pengawasan obat hewan dan diberhentikan peredarannya oleh otoritas veteriner setempat", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3440, "kode_ssd": "3.27.000367", "uraian": "Jumlah kasus zoonosis pada hewan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah penyakit infeksius yang bersumber pada hewan sebagai dampak kerusakan lingkungan, pemanasan global dan urbanisasi yang progresif", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3441, "kode_ssd": "3.27.000368", "uraian": "Jumlah kasus zoonosis pada manusia", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah kasus penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3442, "kode_ssd": "3.27.000369", "uraian": "Jumlah Kebutuhan Benih", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3443, "kode_ssd": "3.27.000370", "uraian": "Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura", "satuan": "Unit", "definisi": "data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3444, "kode_ssd": "3.27.000371", "uraian": "Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan", "satuan": "Unit", "definisi": "data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan\/gapoktan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3445, "kode_ssd": "3.27.000372", "uraian": "Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3446, "kode_ssd": "3.27.000373", "uraian": "Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura", "satuan": "Unit", "definisi": "data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3447, "kode_ssd": "3.27.000375", "uraian": "Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3448, "kode_ssd": "3.27.000376", "uraian": "Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat \/ lalu lintas strategis", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3449, "kode_ssd": "3.27.000377", "uraian": "Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi", "satuan": "Kasus", "definisi": "Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan dalam keadaan tertangani", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3450, "kode_ssd": "3.27.000378", "uraian": "Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Kasus penyakit hewan yang terjadi dan ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3451, "kode_ssd": "3.27.000379", "uraian": "Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk merujuk pada total organisasi atau kelompok petani yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi petani, seperti koperasi petani, asosiasi, atau unit bisnis lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan akses pasar, dan memajukan kesejahteraan anggota melalui aktivitas ekonomi bersama. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelembagaan ekonomi petani yang telah dibentuk dalam periode waktu tertentu.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3452, "kode_ssd": "3.27.000380", "uraian": "Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3453, "kode_ssd": "3.27.000381", "uraian": "Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3454, "kode_ssd": "3.27.000382", "uraian": "Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3455, "kode_ssd": "3.27.000383", "uraian": "Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3456, "kode_ssd": "3.27.000384", "uraian": "Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan", "satuan": "Kelompok", "definisi": "Jumlah Kelompok Petani adalah total kelompok yang terdiri dari petani yang aktif berkolaborasi dan bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertanian, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelompok petani terbaru dalam periode waktu tertentu.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3457, "kode_ssd": "3.27.000385", "uraian": "Jumlah Ketersediaan Alsintan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di kelompok masyarakat\/masyarakat petani di tingkat provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3458, "kode_ssd": "3.27.000386", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi baik\/ beroperasi dengan baik. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3459, "kode_ssd": "3.27.000387", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi rusak\/tidak dapat digunakan. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3460, "kode_ssd": "3.27.000388", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan\/gapoktan dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3461, "kode_ssd": "3.27.000389", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan\/gapoktan dalam kondisi rusak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3462, "kode_ssd": "3.27.000390", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3463, "kode_ssd": "3.27.000391", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3464, "kode_ssd": "3.27.000392", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi baik\/ beroperasi dengan baik. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3465, "kode_ssd": "3.27.000393", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi rusak\/tidak dapat digunakan. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3466, "kode_ssd": "3.27.000394", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan\/gapoktan dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3467, "kode_ssd": "3.27.000395", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan\/gapoktan dalam kondisi rusak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3468, "kode_ssd": "3.27.000396", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3469, "kode_ssd": "3.27.000397", "uraian": "Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3470, "kode_ssd": "3.27.000398", "uraian": "Jumlah Ketersediaan Pestisida", "satuan": "Liter", "definisi": "Jumlah pestisida yang tersedia secara keseluruhan di masyarakat, baik pengadaan pribadi maupun bantuan pemerintah.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3471, "kode_ssd": "3.27.000399", "uraian": "Jumlah ketersediaan pupuk", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah ketersediaan pupuk di masyarakat secara keseluruhan, baik itu pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3472, "kode_ssd": "3.27.000400", "uraian": "Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersedia dalam kondisi baik di daerah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3473, "kode_ssd": "3.27.000401", "uraian": "Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani", "satuan": "Unit", "definisi": "Melaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan, konstruksi dan pemanfaatan, monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3474, "kode_ssd": "3.27.000402", "uraian": "Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Koordinasi dilakukan minimal 4 kali : (1) dan (2) persiapan (menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Petunjuk Teknis, menentukan CP\/CL), (3) bimbingan (pelaksanaan kegiatan), (4) monitoring dan evaluasi kegiatan (setelah pelaksanaan kegiatan selesai)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3475, "kode_ssd": "3.27.000403", "uraian": "Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait sarana peredaran pertanian. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3476, "kode_ssd": "3.27.000404", "uraian": "Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya", "satuan": "Laporan", "definisi": "adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait penggunaan, pengelolaan, termasuk pemeliharaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3477, "kode_ssd": "3.27.000405", "uraian": "Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya", "satuan": "Laporan", "definisi": "adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3478, "kode_ssd": "3.27.000406", "uraian": "Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu.\r\n\r\n- Jumlah Manajemen Korporasi Petani yang Mendapatkan Pendampingan adalah total individu atau tim manajemen dalam korporasi petani yang telah menerima bimbingan, pelatihan, atau konsultasi dari pihak ketiga (seperti pemerintah, LSM, atau konsultan) untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas manajerial korporasi, dan dapat diukur berdasarkan laporan atau bukti pendampingan yang diterima dalam periode waktu tertentu.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3479, "kode_ssd": "3.27.000407", "uraian": "Jumlah Korporasi Petani", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3480, "kode_ssd": "3.27.000408", "uraian": "Jumlah Laboratorium", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya laboratorium yang digunakan dalam rangka kegiatan analisa kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3481, "kode_ssd": "3.27.000409", "uraian": "Jumlah Laboratorium Benih atau Balai Benih yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Laboratorium Benih atau Balai Benih yang akan dibangun di Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3482, "kode_ssd": "3.27.000410", "uraian": "Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3483, "kode_ssd": "3.27.000411", "uraian": "Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya laboratorium yang dibangun\/dikembangkan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan\/kultivar\/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3484, "kode_ssd": "3.27.000413", "uraian": "Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan\/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius yang akan terbangun pada suatu wilayah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3485, "kode_ssd": "3.27.000414", "uraian": "Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Ketersediaan Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3486, "kode_ssd": "3.27.000415", "uraian": "Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional", "satuan": "Kasus", "definisi": "Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3487, "kode_ssd": "3.27.000416", "uraian": "Jumlah Laporan Pengawasan Benih\/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar", "satuan": "Laporan", "definisi": "Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap benih\/bibit ternak bersertifikat yang beredar", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3488, "kode_ssd": "3.27.000417", "uraian": "Jumlah layanan jasa medik veteriner", "satuan": "Unit", "definisi": "Layanan penanganan penyakit hewan yang dilakukan oleh petugas berwenang (medik veteriner)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3489, "kode_ssd": "3.27.000418", "uraian": "Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas areal hortikultura yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3490, "kode_ssd": "3.27.000419", "uraian": "Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan", "satuan": "Ha", "definisi": "luas area perkebunan yang terdampak bencana alam", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3491, "kode_ssd": "3.27.000420", "uraian": "Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas areal tanaman pangan yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3492, "kode_ssd": "3.27.000421", "uraian": "Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas areal hortikultura melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi\/ penataan kembali", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3493, "kode_ssd": "3.27.000422", "uraian": "Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas areal perkebunan melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi\/ penataan kembali", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3494, "kode_ssd": "3.27.000423", "uraian": "Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani, yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3495, "kode_ssd": "3.27.000424", "uraian": "Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura", "satuan": "Ha", "definisi": "luas area kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim (DPI)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3496, "kode_ssd": "3.27.000425", "uraian": "Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani", "satuan": "Ha", "definisi": "luas kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim yang ditangani (difasilitasi bantuan\/ dilakukan penanganan untuk mengurangi\/ mengantisipasi dampak perubahan iklim)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3497, "kode_ssd": "3.27.000426", "uraian": "Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3498, "kode_ssd": "3.27.000427", "uraian": "Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim dan ditangani oleh OPD yang berwenang", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3499, "kode_ssd": "3.27.000428", "uraian": "Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan", "satuan": "Ha", "definisi": "Jumlah luas area sebagai dampak dari perubahan iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3500, "kode_ssd": "3.27.000429", "uraian": "Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani", "satuan": "Ha", "definisi": "Jumlah luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani sebagai dampak banjir dan kekeringan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3501, "kode_ssd": "3.27.000430", "uraian": "Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi", "satuan": "Ha", "definisi": "Luasan areal penggembalaan umum yang teridentifikasi dapat digunakan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3502, "kode_ssd": "3.27.000431", "uraian": "Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luasan areal penggembalaan umum yang ditetapkan dapat dimanfaatkan\/digunakan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3503, "kode_ssd": "3.27.000432", "uraian": "Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola", "satuan": "Ha", "definisi": "Luasan areal penggembalaan umum yang dikelola pemanfaatannya dengan baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3504, "kode_ssd": "3.27.000433", "uraian": "Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura", "satuan": "Ha", "definisi": "luas area kawasan hortikultura yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3505, "kode_ssd": "3.27.000434", "uraian": "Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani", "satuan": "Ha", "definisi": "Jumlah luas area kawasan hortikultura yang dikendalikan\/ditangani (jumlah\/populasi OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) berkurang\/ intensitas serangan menurun)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3506, "kode_ssd": "3.27.000435", "uraian": "Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan", "satuan": "Ha", "definisi": "luas area perkebunan yang terserang OPT", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3507, "kode_ssd": "3.27.000436", "uraian": "Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani", "satuan": "Ha", "definisi": "luas area perkebunan yang terserang OPT dan dikendalikan \/ditangani oleh OPD yang berwenang", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3508, "kode_ssd": "3.27.000437", "uraian": "Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan", "satuan": "Ha", "definisi": "Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan (hama, penyakit, dan gulma) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan kehidupan atau kematian pada tumbuhan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3509, "kode_ssd": "3.27.000438", "uraian": "Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani", "satuan": "Ha", "definisi": "Jumlah luas areal tanaman pangan yang sembuh (tidak bertambah\/populasi OPT tidak meningkat\/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3510, "kode_ssd": "3.27.000439", "uraian": "Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luasan area kebakaran hutan yang tertangani", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3511, "kode_ssd": "3.27.000440", "uraian": "Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luasan area yang berpotensi mengalami kebakaran lahandan dilakukan upaya pencegahannya", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3512, "kode_ssd": "3.27.000441", "uraian": "Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan", "satuan": "Orang", "definisi": "sekelompok atau golongan masyarakat yang sadar terhadap kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan sanitasi persyaratan teknis", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3513, "kode_ssd": "3.27.000442", "uraian": "Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan", "satuan": "Orang", "definisi": "Banyaknya masayarakat yang teredukasi dan meningkat pemahamannya terhadap kesmavet dan keswan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3514, "kode_ssd": "3.27.000443", "uraian": "Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Ketersediaan Petugas Medik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3515, "kode_ssd": "3.27.000444", "uraian": "Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3516, "kode_ssd": "3.27.000445", "uraian": "Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Ketersediaan Petugas Paramedik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3517, "kode_ssd": "3.27.000446", "uraian": "Jumlah pascapanen perkebunan", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana dan prasarana pascapanen perkebunan guna mendukung pencapaian produksi (misal Bangungan dan alat pascapanen yang digunakan poktan\/gapoktan\/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3518, "kode_ssd": "3.27.000447", "uraian": "Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme", "satuan": "Laporan", "definisi": "pelaksanaan tata kelola yang bertujuan meningkatkan kualitas\/mutu tumbuhan dan organisme", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3519, "kode_ssd": "3.27.000448", "uraian": "Jumlah pelayanan jasa laboratorium", "satuan": "Laporan", "definisi": "banyaknya pelayanan jasa pada laboratorium kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3520, "kode_ssd": "3.27.000449", "uraian": "Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner", "satuan": "Laporan", "definisi": "Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3521, "kode_ssd": "3.27.000450", "uraian": "Jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet", "satuan": "Unit", "definisi": "Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang akan dibangun di seluruh wilayah Kabupaten\/Kota di Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3522, "kode_ssd": "3.27.000451", "uraian": "Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum", "satuan": "Laporan", "definisi": "Banyaknya kegiatan pembinaan dan pengawsan terhadpa lahan penggembalaan umum", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3523, "kode_ssd": "3.27.000452", "uraian": "Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet", "satuan": "Unit", "definisi": "Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan pemeliharaan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten\/Kota di Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3524, "kode_ssd": "3.27.000453", "uraian": "Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3525, "kode_ssd": "3.27.000454", "uraian": "Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3526, "kode_ssd": "3.27.000455", "uraian": "Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda", "satuan": "Laporan", "definisi": "Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3527, "kode_ssd": "3.27.000456", "uraian": "Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pemeriksaan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeeriksaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3528, "kode_ssd": "3.27.000458", "uraian": "Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3529, "kode_ssd": "3.27.000459", "uraian": "Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih\/Bibit Ternak dan Pakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha produksi benih\/bibit ternak dan pakan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3530, "kode_ssd": "3.27.000460", "uraian": "Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah potong hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3531, "kode_ssd": "3.27.000461", "uraian": "Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan\/Pasar Hewan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah sakit hewan\/pasar hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3532, "kode_ssd": "3.27.000462", "uraian": "Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3533, "kode_ssd": "3.27.000463", "uraian": "Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan\/atau Pengeluaran Produk Hewan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan\/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab\/Kota", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3534, "kode_ssd": "3.27.000464", "uraian": "Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain", "satuan": "Dosis", "definisi": "Penyediaan Benih Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus benih ternak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3535, "kode_ssd": "3.27.000465", "uraian": "Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten\/kota Lain", "satuan": "Ekor", "definisi": "Banyaknya bibit ternak yang didatangkan dari daerah lain", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3536, "kode_ssd": "3.27.000466", "uraian": "Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain", "satuan": "Ekor", "definisi": "Penyediaan Bibit Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus bibit ternak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3537, "kode_ssd": "3.27.000467", "uraian": "Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM", "satuan": "Laporan", "definisi": "Kegiatan pengawasan kesehatan hewan di daerah perbatasan tempat pemeriksaan hewan dan media pembawa penyakit", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3538, "kode_ssd": "3.27.000468", "uraian": "Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga tertular kasus penyakit di tempat pemeriksaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3539, "kode_ssd": "3.27.000469", "uraian": "Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3540, "kode_ssd": "3.27.000470", "uraian": "Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan\/atau Pengeluaran Hewan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan\/Pengeluaran Hewan Hidup baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3541, "kode_ssd": "3.27.000471", "uraian": "Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan\/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan\/Pengeluaran Produk berupa media pembawa penyakit hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3542, "kode_ssd": "3.27.000472", "uraian": "Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan\/atau Pengeluaran Produk Hewan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan\/Pengeluaran Produk Hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3543, "kode_ssd": "3.27.000473", "uraian": "Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pengawasan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeriksaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3544, "kode_ssd": "3.27.000474", "uraian": "Jumlah penggunaan alsintan", "satuan": "Unit", "definisi": "Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3545, "kode_ssd": "3.27.000475", "uraian": "Jumlah penggunaan pestisida", "satuan": "Liter", "definisi": "Kegiatan penggunaan pestisida yang meliputi perijinan, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan pestisida di tingkat kabupaten\/kota", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3546, "kode_ssd": "3.27.000476", "uraian": "Jumlah penggunaan pupuk", "satuan": "Ton", "definisi": "kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten\/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan\r\n\r\nKegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3547, "kode_ssd": "3.27.000477", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ asosiasi\/ pelaku usaha hortikultura", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3548, "kode_ssd": "3.27.000478", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ asosiasi\/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3549, "kode_ssd": "3.27.000479", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ asosiasi\/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi rusak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3550, "kode_ssd": "3.27.000480", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ pelaku usaha perkebunan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3551, "kode_ssd": "3.27.000481", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3552, "kode_ssd": "3.27.000482", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ pelaku usaha perkebunanyang rusak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3553, "kode_ssd": "3.27.000483", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3554, "kode_ssd": "3.27.000484", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3555, "kode_ssd": "3.27.000485", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3556, "kode_ssd": "3.27.000486", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya", "satuan": "Unit", "definisi": "Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3557, "kode_ssd": "3.27.000487", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ asosiasi\/ pelaku usaha hortikultura", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3558, "kode_ssd": "3.27.000488", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ asosiasi\/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3559, "kode_ssd": "3.27.000489", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ asosiasi\/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi rusak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3560, "kode_ssd": "3.27.000490", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ pelaku usaha perkebunan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3561, "kode_ssd": "3.27.000491", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3562, "kode_ssd": "3.27.000492", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani\/ gapoktan\/ pelaku usaha perkebunanyang rusak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3563, "kode_ssd": "3.27.000493", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3564, "kode_ssd": "3.27.000494", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3565, "kode_ssd": "3.27.000495", "uraian": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3566, "kode_ssd": "3.27.000496", "uraian": "Jumlah pengolahan hasil perkebunan", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya sarana dan prasarana pengolahan perkebunan guna mendukung nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan (misal Bangungan dan alat pengolahan yang digunakan poktan\/gapoktan\/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3567, "kode_ssd": "3.27.000497", "uraian": "Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kasus", "definisi": "Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dibandingkan tahun sebelumnya dalam satu daerah kab\/kota", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3568, "kode_ssd": "3.27.000498", "uraian": "Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi", "satuan": "Kasus", "definisi": "Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan angka kematian dan\/atau angka kesakitan yang tinggi pada satu kawasan wilayah Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3569, "kode_ssd": "3.27.000499", "uraian": "Jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan dan peredaran obat hewan berdasarkan hasil pengawasan obat hewan oleh otoritas veteriner setempat", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3570, "kode_ssd": "3.27.000500", "uraian": "Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kompetensi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3571, "kode_ssd": "3.27.000501", "uraian": "Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Penyuluh Pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka dan peningkatan kompetensi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3572, "kode_ssd": "3.27.000502", "uraian": "Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet", "satuan": "Unit", "definisi": "Ketersediaan Peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten\/Kota di Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3573, "kode_ssd": "3.27.000503", "uraian": "Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan", "satuan": "Unit", "definisi": "Ketersediaan Peralatan pada Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3574, "kode_ssd": "3.27.000504", "uraian": "Jumlah perbanyakan\/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji\/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah perbanyakan\/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk biji\/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3575, "kode_ssd": "3.27.000505", "uraian": "Jumlah perbanyakan\/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain)", "satuan": "Setek", "definisi": "Jumlah perbanyakan\/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3576, "kode_ssd": "3.27.000506", "uraian": "Jumlah Petugas Medik Veteriner", "satuan": "Orang", "definisi": "Banyaknya petugas medik veteriner di daerah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3577, "kode_ssd": "3.27.000507", "uraian": "Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Ketersediaan Petugas Pengawas Bibit Ternak yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3578, "kode_ssd": "3.27.000508", "uraian": "Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas", "satuan": "Orang", "definisi": "Ketersediaan Petugas Pengawas Mutu Pakan yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan Mutu Pakan, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3579, "kode_ssd": "3.27.000509", "uraian": "Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kersehatan Masayarakat Veteriner yang sesuai standar dan mutu dalam rangka peningkatan mutu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3580, "kode_ssd": "3.27.000510", "uraian": "Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi", "satuan": "Orang", "definisi": "Banyaknya petugas teknis kesehatan hewan, kesmavet dan keswan yang mengikuti pengembangan kompetensi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3581, "kode_ssd": "3.27.000511", "uraian": "Jumlah Pintu Air direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Pintu Air yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3582, "kode_ssd": "3.27.000513", "uraian": "Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian", "satuan": "Ekor", "definisi": "Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dilestarikan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3583, "kode_ssd": "3.27.000514", "uraian": "Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan", "satuan": "Ekor", "definisi": "Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dimanfaatkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3584, "kode_ssd": "3.27.000515", "uraian": "Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan", "satuan": "Ekor", "definisi": "Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3585, "kode_ssd": "3.27.000516", "uraian": "Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling", "satuan": "Unit", "definisi": "Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3586, "kode_ssd": "3.27.000517", "uraian": "Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terbangun dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3587, "kode_ssd": "3.27.000518", "uraian": "Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3588, "kode_ssd": "3.27.000519", "uraian": "Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terpelihara dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3589, "kode_ssd": "3.27.000520", "uraian": "Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana hortikultura yang dibangun dan dikembangkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3590, "kode_ssd": "3.27.000521", "uraian": "Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana hortikultura yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3591, "kode_ssd": "3.27.000522", "uraian": "Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3592, "kode_ssd": "3.27.000523", "uraian": "Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hortikultura", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3593, "kode_ssd": "3.27.000524", "uraian": "Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hasil perkebunan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3594, "kode_ssd": "3.27.000525", "uraian": "Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan", "satuan": "Unit", "definisi": "Ketersediaan prasarana pascapanen hasil peternakan yang sesuai dengan prosedur penanganan pascapanen", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3595, "kode_ssd": "3.27.000526", "uraian": "Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3596, "kode_ssd": "3.27.000527", "uraian": "Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya prasarana pendukung kawasan hortikultura", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3597, "kode_ssd": "3.27.000528", "uraian": "Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya prasarana pendukung perkebunan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3598, "kode_ssd": "3.27.000529", "uraian": "Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana pendukung peternakan yang digunakan dalam rangka mendukung produktivitas hasil peternakan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3599, "kode_ssd": "3.27.000530", "uraian": "Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya prasarana pendukung kawasan tanaman pangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3600, "kode_ssd": "3.27.000531", "uraian": "Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengolahan hortikultura", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3601, "kode_ssd": "3.27.000532", "uraian": "Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan", "satuan": "Unit", "definisi": "banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pasca panen dalam rangka pengolahan hasil perkebunan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3602, "kode_ssd": "3.27.000533", "uraian": "Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah bangunan\/rumah produksi pengolahan hasil tanaman pangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3603, "kode_ssd": "3.27.000534", "uraian": "Jumlah prasarana penyuluhan pertanian", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3604, "kode_ssd": "3.27.000535", "uraian": "Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana perkebunan yang dibangun dan dikembangkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3605, "kode_ssd": "3.27.000536", "uraian": "Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana perkebunan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3606, "kode_ssd": "3.27.000538", "uraian": "Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana peternakan yang dibangun dan dikembangkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3607, "kode_ssd": "3.27.000539", "uraian": "Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana peternakan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3608, "kode_ssd": "3.27.000541", "uraian": "Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana tanaman pangan yang dibangun dan dikembangkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3609, "kode_ssd": "3.27.000542", "uraian": "Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya prasarana tanaman pangan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3610, "kode_ssd": "3.27.000543", "uraian": "Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang terpelihara", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang terpelihara", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3611, "kode_ssd": "3.27.000544", "uraian": "Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratan registrasi produk hewan", "satuan": "Produk", "definisi": "unit usaha produk hewan segar berkemasan yang telah untuk emenuhi syarat persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3612, "kode_ssd": "3.27.000546", "uraian": "Jumlah Produksi Bahan Pakan\/Pakan", "satuan": "Ton", "definisi": "Banyaknya produksi bahan pakan\/pakan ternak yang dihasilkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3613, "kode_ssd": "3.27.000547", "uraian": "Jumlah Produksi Benih Ternak", "satuan": "Dosis", "definisi": "Banyaknya produksi benih ternak yang dihasilkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3614, "kode_ssd": "3.27.000548", "uraian": "Jumlah Produksi Bibit Ternak", "satuan": "Ekor", "definisi": "Banyaknya produksi bibit ternak yang dihasilkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3615, "kode_ssd": "3.27.000549", "uraian": "Jumlah Produksi HPT", "satuan": "Ton", "definisi": "Banyaknya produksi hijau pakan ternak yang dihasilkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3616, "kode_ssd": "3.27.000550", "uraian": "Jumlah Puskeswan yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya Puskeswan yang dibangun dan dikembangkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3617, "kode_ssd": "3.27.000551", "uraian": "Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya Puskeswan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3618, "kode_ssd": "3.27.000553", "uraian": "Jumlah rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet", "satuan": "Unit", "definisi": "Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan rehabilitasi di seluruh wilayah Kabupaten\/Kota di Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3619, "kode_ssd": "3.27.000554", "uraian": "Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3620, "kode_ssd": "3.27.000555", "uraian": "Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": "Dokumen yang berisikan perijinan pengeluaran lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3621, "kode_ssd": "3.27.000556", "uraian": "Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura", "satuan": "Dokumen", "definisi": "banyaknya rencana pengembangan kawasan hortikultura", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3622, "kode_ssd": "3.27.000557", "uraian": "Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "banyaknya rencana pengembangan kawasan perkebunan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3623, "kode_ssd": "3.27.000558", "uraian": "Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Banyaknya rencana pengembangan kawasan peternakan, berupa rencana integrasi pertanian-peternakan, perluasan lahan peternakan, rencana penambahan ternak, dan rencana penggunaan lahan baru untuk peternakan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3624, "kode_ssd": "3.27.000559", "uraian": "Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Banyaknya rencana pengembangan kawasan tanaman pangan, berupa rencana diversifikasi, intensifikasi, maupun rencana perluasan dan penggunaan lahan baru untuk budidaya tanaman pangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3625, "kode_ssd": "3.27.000560", "uraian": "Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura", "satuan": "Dokumen", "definisi": "banyaknya rencana pengembangan prasarana hortikultura", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3626, "kode_ssd": "3.27.000561", "uraian": "Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "banyaknya rencana pengembangan prasarana perkebunan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3627, "kode_ssd": "3.27.000564", "uraian": "Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya RPH yang dibangun dan dikembangkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3628, "kode_ssd": "3.27.000565", "uraian": "Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya RPH yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3629, "kode_ssd": "3.27.000567", "uraian": "Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri\/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3630, "kode_ssd": "3.27.000568", "uraian": "Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri\/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3631, "kode_ssd": "3.27.000569", "uraian": "Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian", "satuan": "Rumpun", "definisi": "Jumlah rumpun ternak yang dilestarikan dan dimurnikan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3632, "kode_ssd": "3.27.000570", "uraian": "Jumlah rumpun yang dimanfaatkan", "satuan": "Rumpun", "definisi": "Jumlah jenis rumpun yang berkualitas dan telah dimanfaatkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3633, "kode_ssd": "3.27.000571", "uraian": "Jumlah rumpun yang dinilai", "satuan": "Rumpun", "definisi": "Rumpun atau Galur (Hewan) adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang memiliki ciri fenotipe khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3634, "kode_ssd": "3.27.000572", "uraian": "Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya", "satuan": "Rumpun", "definisi": "Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3635, "kode_ssd": "3.27.000573", "uraian": "Jumlah Rumpun\/Galur Ternak yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Galur Ternak dalam satu rumpun, memiliki karakteristik tertentu yang dalam pemanfaatan pemuliaannya dilakukan pengawasan untuk tujuan tertentu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3636, "kode_ssd": "3.27.000574", "uraian": "Jumlah Rumpun\/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian", "satuan": "Ekor", "definisi": "Banyaknya rumpun\/galur ternak yang dilestarikan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3637, "kode_ssd": "3.27.000575", "uraian": "Jumlah Rumpun\/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan", "satuan": "Ekor", "definisi": "Banyaknya rumpun\/galur ternak yang dimanfaatkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3638, "kode_ssd": "3.27.000576", "uraian": "Jumlah Sarana Pendukung dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya sarana pendukung yang dibangun atau dikembangkan. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3639, "kode_ssd": "3.27.000577", "uraian": "Jumlah Sarana Pendukung direhabilitas", "satuan": "Unit", "definisi": "Banyaknya sarana pendukung yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3640, "kode_ssd": "3.27.000579", "uraian": "Jumlah sarana penyuluhan pertanian", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah sarana penyuluhan pertanian merujuk pada total alat, fasilitas, atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Sarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ruang kelas, alat peraga, media penyuluhan, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi sarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3641, "kode_ssd": "3.27.000580", "uraian": "Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian", "satuan": "Varietas Unggul Baru (VUB)", "definisi": "Jumlah SDG yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dilakukan pelestarian serta pemurnian mutunya", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3642, "kode_ssd": "3.27.000581", "uraian": "Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan", "satuan": "Varietas Unggul Baru (VUB)", "definisi": "Jumlah jenis SDG yang berkualitas dan telah dimanfaatkan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3643, "kode_ssd": "3.27.000582", "uraian": "Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya", "satuan": "Varietas Unggul Baru (VUB)", "definisi": "Jumlah jenis SDG yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3644, "kode_ssd": "3.27.000583", "uraian": "Jumlah Sebaran Alsintan", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersebar baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat\/masyarakat petani di tingkat provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3645, "kode_ssd": "3.27.000584", "uraian": "Jumlah Sebaran Pestisida", "satuan": "Liter", "definisi": "Jumlah pestisida yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3646, "kode_ssd": "3.27.000585", "uraian": "Jumlah Sebaran pupuk", "satuan": "Ton", "definisi": "Jumlah pupuk subsidi maupun non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3647, "kode_ssd": "3.27.000586", "uraian": "Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian", "satuan": "Unit", "definisi": "jumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersebar di masing-masing kelompok\/ petani, dalam kondisi baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3648, "kode_ssd": "3.27.000587", "uraian": "Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani", "satuan": "Unit", "definisi": "Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani merujuk pada total program pendidikan non-formal yang dilaksanakan di lapangan dan ditujukan khusus untuk kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Sekolah lapang ini biasanya melibatkan pendekatan belajar sambil melakukan (learning by doing) di mana petani diajarkan melalui demonstrasi langsung di lahan pertanian. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi sekolah lapang yang telah diadakan atau sedang berlangsung dalam periode waktu tertentu.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3649, "kode_ssd": "3.27.000588", "uraian": "Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)", "satuan": "Sertifikat", "definisi": "Sertifikat yang tersedia sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, untuk memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3650, "kode_ssd": "3.27.000589", "uraian": "Jumlah Sertifikat Veteriner HPM", "satuan": "Sertifikat", "definisi": "Jumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3651, "kode_ssd": "3.27.000590", "uraian": "Jumlah SKKH\/SKPH HPM", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3652, "kode_ssd": "3.27.000591", "uraian": "Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang disusun dan digunakan sebagai acuan pemberian izin usaha pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3653, "kode_ssd": "3.27.000599", "uraian": "Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis", "satuan": "Wilayah", "definisi": "Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3654, "kode_ssd": "3.27.000601", "uraian": "Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi", "satuan": "Laporan", "definisi": "Ketersediaan wilayah\/daerah pemurnian ternak asli\/lokal Indonesia, sehingga ternak asli\/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin ketersediaan bibit ternak baik secara jumlah maupun mutu", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3655, "kode_ssd": "3.27.000602", "uraian": "Jumlah wilayah terkendali Zoonosis", "satuan": "Wilayah", "definisi": "Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3656, "kode_ssd": "3.27.000603", "uraian": "Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan", "satuan": "Wilayah", "definisi": "Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3657, "kode_ssd": "3.27.000604", "uraian": "Jumlah Zona\/Kompartemen Bebas Penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Wilayah yang bebas dari penyakit hewan menular yang disahkan oleh pejabat otoritas veteriner", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3658, "kode_ssd": "3.27.000605", "uraian": "Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab\/Kota", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3659, "kode_ssd": "3.27.000606", "uraian": "Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi", "satuan": "Ha", "definisi": "Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3660, "kode_ssd": "3.27.000607", "uraian": "Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3661, "kode_ssd": "3.27.000608", "uraian": "Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi", "satuan": "Ha", "definisi": "Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3662, "kode_ssd": "3.27.000609", "uraian": "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ha", "definisi": "LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3663, "kode_ssd": "3.27.000610", "uraian": "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi", "satuan": "Ha", "definisi": "LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3664, "kode_ssd": "3.27.000611", "uraian": "Luas kawasan hortikultura", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura\/SPH)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3665, "kode_ssd": "3.27.000612", "uraian": "Luas kawasan perkebunan", "satuan": "Ha", "definisi": "luas area kawasan perkebunan eksisting", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3666, "kode_ssd": "3.27.000613", "uraian": "Luas kawasan peternakan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas area kawasan peternakan yang diusahakan dalam rangka pemenuhan produk peternakan seperti susu, telur dan daging.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3667, "kode_ssd": "3.27.000614", "uraian": "Luas kawasan tanaman pangan", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas area kawasan tanaman pangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3668, "kode_ssd": "3.27.000615", "uraian": "Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab\/Kota", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3669, "kode_ssd": "3.27.000616", "uraian": "Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi", "satuan": "Ha", "definisi": "Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Provinsi", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3670, "kode_ssd": "3.27.000617", "uraian": "Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ha", "definisi": "Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3671, "kode_ssd": "3.27.000618", "uraian": "Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi", "satuan": "Ha", "definisi": "Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3672, "kode_ssd": "3.27.000619", "uraian": "Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Ha", "definisi": "- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab\/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab\/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian\r\n Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan\/atau di luar kawasan peruntukan\r\n penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan\r\n spasial.&", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3673, "kode_ssd": "3.27.000620", "uraian": "Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi", "satuan": "Ha", "definisi": "- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan\r\n Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi\r\n acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan\r\n Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten\/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian\r\n Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan\/atau di luar kawasan peruntukan\r\n P257 penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan\r\n spasial.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3674, "kode_ssd": "3.27.000624", "uraian": "Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kab\/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kab\/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3675, "kode_ssd": "3.27.000625", "uraian": "Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "-Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kp2B provinsi yang sudah ditetapkan menjadi\r\n acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan\r\n Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten\/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan\r\n spasial.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3676, "kode_ssd": "3.27.000626", "uraian": "Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan kawasan pertanian", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3677, "kode_ssd": "3.27.000632", "uraian": "Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten\/kota Lain", "satuan": "Dosis", "definisi": "Banyaknya benih ternak yang didatangkan dari daerah lain", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3678, "kode_ssd": "3.27.000636", "uraian": "Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Banyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3679, "kode_ssd": "3.27.000637", "uraian": "Jumlah unit usaha pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Unit Usaha Pembibitan Ternak yang tersertifikasi dengan penerapan cara budidaya ternak yang baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3680, "kode_ssd": "3.27.000638", "uraian": "Jumlah unit usaha budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara budidaya ternak yang baik", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "Unit Usaha Budidaya Ternak yang tersertifikasi dengan penerapan cara budidaya ternak yang baik", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3681, "kode_ssd": "3.27.000641", "uraian": "Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi", "satuan": "Unit Usaha", "definisi": "unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3682, "kode_ssd": "3.27.000649", "uraian": "Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah laporan pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian. Pengelolaan UPTD meliputi penataan\/pengembangan dna pemeliharaan (rehabilitasi dan perbaikan)", "bidang_urusan": "3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3683, "kode_ssd": "3.29.000018", "uraian": "Data Penyimpangan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan\/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan", "satuan": "Kasus", "definisi": "Jumlah kasus Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi atau kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan\/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik Lintas Daerah Kabupaten\/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan\/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang implementasinya tidak diperuntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.", "bidang_urusan": "3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL", "subkegiatan": 5, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3684, "kode_ssd": "3.30.000001", "uraian": "Agen dan Pasar Rakyat", "satuan": "Unit", "definisi": "Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan\/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki\/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar", "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3685, "kode_ssd": "3.30.000010", "uraian": "Distributor B2", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3686, "kode_ssd": "3.30.000014", "uraian": "fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan\/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3687, "kode_ssd": "3.30.000015", "uraian": "Gudang yang telah terdaftar", "satuan": "Unit", "definisi": "Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan\/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.", "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3688, "kode_ssd": "3.30.000019", "uraian": "Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3689, "kode_ssd": "3.30.000020", "uraian": "Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3690, "kode_ssd": "3.30.000021", "uraian": "Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3691, "kode_ssd": "3.30.000022", "uraian": "Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3692, "kode_ssd": "3.30.000023", "uraian": "Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3693, "kode_ssd": "3.30.000024", "uraian": "Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3694, "kode_ssd": "3.30.000025", "uraian": "Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3695, "kode_ssd": "3.30.000026", "uraian": "Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3696, "kode_ssd": "3.30.000029", "uraian": "Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3697, "kode_ssd": "3.30.000044", "uraian": "Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan", "satuan": "Lokasi", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3698, "kode_ssd": "3.30.000045", "uraian": "Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3699, "kode_ssd": "3.30.000046", "uraian": "Pameran Dagang Lokal yang Diikuti", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3700, "kode_ssd": "3.30.000047", "uraian": "Pameran Dagang Nasional yang Diikuti", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3701, "kode_ssd": "3.30.000048", "uraian": "Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3702, "kode_ssd": "3.30.000049", "uraian": "Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3703, "kode_ssd": "3.30.000053", "uraian": "Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3704, "kode_ssd": "3.30.000054", "uraian": "Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3705, "kode_ssd": "3.30.000057", "uraian": "Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3706, "kode_ssd": "3.30.000058", "uraian": "Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3707, "kode_ssd": "3.30.000060", "uraian": "Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan alat ukur laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan satuan laporan", "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3708, "kode_ssd": "3.30.000061", "uraian": "Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan", "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3709, "kode_ssd": "3.30.000062", "uraian": "Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan\/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3710, "kode_ssd": "3.30.000063", "uraian": "Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3711, "kode_ssd": "3.30.000064", "uraian": "Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3712, "kode_ssd": "3.30.000065", "uraian": "Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3713, "kode_ssd": "3.30.000066", "uraian": "Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3714, "kode_ssd": "3.30.000067", "uraian": "Pelaku Usaha di Bidang Metrologi", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3715, "kode_ssd": "3.30.000068", "uraian": "Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3716, "kode_ssd": "3.30.000070", "uraian": "Pelaku Usaha Ekspor", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3717, "kode_ssd": "3.30.000071", "uraian": "Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3718, "kode_ssd": "3.30.000073", "uraian": "Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3719, "kode_ssd": "3.30.000074", "uraian": "Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3720, "kode_ssd": "3.30.000075", "uraian": "Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3721, "kode_ssd": "3.30.000076", "uraian": "Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3722, "kode_ssd": "3.30.000077", "uraian": "Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3723, "kode_ssd": "3.30.000078", "uraian": "Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3724, "kode_ssd": "3.30.000079", "uraian": "Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3725, "kode_ssd": "3.30.000080", "uraian": "Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3726, "kode_ssd": "3.30.000081", "uraian": "Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan adalah Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan alat ukur Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan satuan dokumen", "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3727, "kode_ssd": "3.30.000082", "uraian": "Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3728, "kode_ssd": "3.30.000083", "uraian": "Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3729, "kode_ssd": "3.30.000084", "uraian": "Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3730, "kode_ssd": "3.30.000085", "uraian": "Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3731, "kode_ssd": "3.30.000091", "uraian": "Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan", "satuan": "Pelaku Usaha", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3732, "kode_ssd": "3.30.000092", "uraian": "Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3733, "kode_ssd": "3.30.000094", "uraian": "Produk Unggulan Daerah", "satuan": "Produk", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3734, "kode_ssd": "3.30.000096", "uraian": "Produsen B2 (P-B2)", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3735, "kode_ssd": "3.30.000097", "uraian": "Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten\/Kota", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3736, "kode_ssd": "3.30.000098", "uraian": "Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3737, "kode_ssd": "3.30.000099", "uraian": "Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3738, "kode_ssd": "3.30.000102", "uraian": "Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3739, "kode_ssd": "3.30.000103", "uraian": "Sarana Distribusi Perdagangan", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3740, "kode_ssd": "3.30.000104", "uraian": "Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3741, "kode_ssd": "3.30.000107", "uraian": "Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3742, "kode_ssd": "3.30.000108", "uraian": "UMKM di Tingkat Kabupaten\/Kota", "satuan": "UMKM", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3743, "kode_ssd": "3.30.000109", "uraian": "Verifikasi Dokumen sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan\/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3744, "kode_ssd": "3.30.000110", "uraian": "Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenihan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan\/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3745, "kode_ssd": "3.31.000001", "uraian": "BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3746, "kode_ssd": "3.31.000002", "uraian": "Evaluasi pemenuhan komitmen usaha", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3747, "kode_ssd": "3.31.000003", "uraian": "Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3748, "kode_ssd": "3.31.000004", "uraian": "Hasil pelaksanaan RPIK", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3749, "kode_ssd": "3.31.000006", "uraian": "Kegiatan pemeriksaan dokumen dan\/atau observasi lapangan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3750, "kode_ssd": "3.31.000007", "uraian": "Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3751, "kode_ssd": "3.31.000008", "uraian": "Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3752, "kode_ssd": "3.31.000009", "uraian": "Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3753, "kode_ssd": "3.31.000010", "uraian": "Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3754, "kode_ssd": "3.31.000011", "uraian": "Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3755, "kode_ssd": "3.31.000012", "uraian": "Pelaksanaan kegiatan sistem Pendukung Keputusan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3756, "kode_ssd": "3.31.000013", "uraian": "Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3757, "kode_ssd": "3.31.000014", "uraian": "Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3758, "kode_ssd": "3.31.000015", "uraian": "Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3759, "kode_ssd": "3.31.000016", "uraian": "Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3760, "kode_ssd": "3.31.000017", "uraian": "Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3761, "kode_ssd": "3.31.000018", "uraian": "Pemanfaatan Sumber Daya Alam", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3762, "kode_ssd": "3.31.000019", "uraian": "Pembangunan kawasan industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3763, "kode_ssd": "3.31.000020", "uraian": "Pembangunan Sumber Daya Manusia", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3764, "kode_ssd": "3.31.000021", "uraian": "Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3765, "kode_ssd": "3.31.000022", "uraian": "Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3766, "kode_ssd": "3.31.000023", "uraian": "Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3767, "kode_ssd": "3.31.000024", "uraian": "Pengembangan kawasan peruntukan industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3768, "kode_ssd": "3.31.000025", "uraian": "Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3769, "kode_ssd": "3.31.000026", "uraian": "Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3770, "kode_ssd": "3.31.000027", "uraian": "Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3771, "kode_ssd": "3.31.000029", "uraian": "Penyediaan Informasi dan Analisa Industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3772, "kode_ssd": "3.31.000030", "uraian": "Penyediaan sumber pembiayaan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3773, "kode_ssd": "3.31.000031", "uraian": "Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3774, "kode_ssd": "3.31.000032", "uraian": "Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3775, "kode_ssd": "3.31.000033", "uraian": "Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3776, "kode_ssd": "3.31.000034", "uraian": "Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3777, "kode_ssd": "3.31.000036", "uraian": "Standardisasi industri", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3778, "kode_ssd": "3.31.000037", "uraian": "Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3779, "kode_ssd": "3.31.000038", "uraian": "Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3780, "kode_ssd": "3.31.000039", "uraian": "Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten\/Kota", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3781, "kode_ssd": "3.31.000040", "uraian": "Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3782, "kode_ssd": "3.31.000041", "uraian": "Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten\/Kota", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3783, "kode_ssd": "3.31.000042", "uraian": "Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3784, "kode_ssd": "3.31.000043", "uraian": "Data PDRB Industri Kabupaten\/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3785, "kode_ssd": "3.31.000044", "uraian": "Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3786, "kode_ssd": "3.31.000045", "uraian": "Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3787, "kode_ssd": "3.31.000046", "uraian": "Data persyaratan\/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3788, "kode_ssd": "3.31.000047", "uraian": "Data perusahaan industri di Kabupaten\/Kota berdasarkan Jumlah investasi", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3789, "kode_ssd": "3.31.000048", "uraian": "Data perusahaan industri di Kabupaten\/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3790, "kode_ssd": "3.31.000049", "uraian": "Data perusahaan industri di Kabupaten\/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3791, "kode_ssd": "3.31.000050", "uraian": "Data perusahaan industri di Kabupaten\/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3792, "kode_ssd": "3.31.000051", "uraian": "Data perusahaan industri di Kabupaten\/Kota dalam tahap pembangunan", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3793, "kode_ssd": "3.31.000052", "uraian": "Data perusahaan industri di Kabupaten\/Kota penerima fasilitas", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3794, "kode_ssd": "3.31.000053", "uraian": "Data perusahaan industri di Kabupaten\/Kota telah operasional", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3795, "kode_ssd": "3.31.000054", "uraian": "Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3796, "kode_ssd": "3.31.000055", "uraian": "Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3797, "kode_ssd": "3.31.000056", "uraian": "Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3798, "kode_ssd": "3.31.000057", "uraian": "Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3799, "kode_ssd": "3.31.000058", "uraian": "Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3800, "kode_ssd": "3.31.000059", "uraian": "Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3801, "kode_ssd": "3.31.000060", "uraian": "Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3802, "kode_ssd": "3.31.000061", "uraian": "Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan\/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3803, "kode_ssd": "3.31.000062", "uraian": "Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan\/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten\/Kota", "satuan": "Data", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3804, "kode_ssd": "3.31.000063", "uraian": "Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3805, "kode_ssd": "4.01.000001", "uraian": "Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3806, "kode_ssd": "4.01.000002", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3807, "kode_ssd": "4.01.000003", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3808, "kode_ssd": "4.01.000004", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3809, "kode_ssd": "4.01.000005", "uraian": "Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3810, "kode_ssd": "4.01.000006", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3811, "kode_ssd": "4.01.000007", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3812, "kode_ssd": "4.01.000008", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik ", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3813, "kode_ssd": "4.01.000009", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3814, "kode_ssd": "4.01.000010", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3815, "kode_ssd": "4.01.000011", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3816, "kode_ssd": "4.01.000012", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3817, "kode_ssd": "4.01.000013", "uraian": "Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3818, "kode_ssd": "4.01.000014", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3819, "kode_ssd": "4.01.000015", "uraian": "Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3820, "kode_ssd": "4.01.000016", "uraian": "Kerja Sama Badan Usaha\/Swasta yang Difasilitasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3821, "kode_ssd": "4.01.000017", "uraian": "Kerja Sama yang Dievaluasi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3822, "kode_ssd": "4.01.000018", "uraian": "Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3823, "kode_ssd": "4.01.000019", "uraian": "Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi", "satuan": "Lembaga", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3824, "kode_ssd": "4.01.000020", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3825, "kode_ssd": "4.01.000021", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3826, "kode_ssd": "4.01.000022", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3827, "kode_ssd": "4.01.000023", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3828, "kode_ssd": "4.01.000024", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3829, "kode_ssd": "4.01.000025", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3830, "kode_ssd": "4.01.000026", "uraian": "Produk Hukum Pengaturan yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3831, "kode_ssd": "4.01.000027", "uraian": "Produk Hukum Penetapan yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3832, "kode_ssd": "4.01.000028", "uraian": "Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3833, "kode_ssd": "4.01.000029", "uraian": "Produk Hukum Kabupaten\/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3834, "kode_ssd": "4.01.000030", "uraian": "Masalah Hukum yang Diselesaikan ", "satuan": "Kasus", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3835, "kode_ssd": "4.01.000031", "uraian": "Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan", "satuan": "Kasus", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3836, "kode_ssd": "4.01.000032", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3837, "kode_ssd": "4.01.000033", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3838, "kode_ssd": "4.01.000034", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3839, "kode_ssd": "4.01.000035", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3840, "kode_ssd": "4.01.000036", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3841, "kode_ssd": "4.01.000037", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3842, "kode_ssd": "4.01.000038", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3843, "kode_ssd": "4.01.000039", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3844, "kode_ssd": "4.01.000040", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3845, "kode_ssd": "4.01.000041", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3846, "kode_ssd": "4.01.000042", "uraian": "Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3847, "kode_ssd": "4.01.000043", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3848, "kode_ssd": "4.01.000044", "uraian": "Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3849, "kode_ssd": "4.01.000045", "uraian": "Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3850, "kode_ssd": "4.01.000046", "uraian": "Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3851, "kode_ssd": "4.01.000047", "uraian": "Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3852, "kode_ssd": "4.01.000048", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Orang", "definisi": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa", "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3853, "kode_ssd": "4.01.000049", "uraian": "Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3854, "kode_ssd": "4.01.000050", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan\/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3855, "kode_ssd": "4.01.000051", "uraian": "Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3856, "kode_ssd": "4.01.000052", "uraian": "Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3857, "kode_ssd": "4.01.000053", "uraian": "Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3858, "kode_ssd": "4.01.000054", "uraian": "Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3859, "kode_ssd": "4.01.000055", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3860, "kode_ssd": "4.01.000056", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3861, "kode_ssd": "4.01.000057", "uraian": "Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan ", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3862, "kode_ssd": "4.01.000058", "uraian": "Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3863, "kode_ssd": "4.01.000069", "uraian": "Gedung Serba Guna", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3864, "kode_ssd": "4.01.000070", "uraian": "Perpustakaan", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3865, "kode_ssd": "4.01.000071", "uraian": "Sarana dan Prasarana Olahraga", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3866, "kode_ssd": "4.01.000078", "uraian": "Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi ", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3867, "kode_ssd": "4.01.000079", "uraian": "Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata ", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3868, "kode_ssd": "4.01.000080", "uraian": "Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3869, "kode_ssd": "4.01.000081", "uraian": "Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3870, "kode_ssd": "4.01.000082", "uraian": "Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3871, "kode_ssd": "4.01.000083", "uraian": "Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3872, "kode_ssd": "4.01.000084", "uraian": "Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)", "satuan": "Biaya", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3873, "kode_ssd": "4.01.000085", "uraian": "Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya", "satuan": "Biaya", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3874, "kode_ssd": "4.01.000086", "uraian": "Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3875, "kode_ssd": "4.01.000089", "uraian": "Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3876, "kode_ssd": "4.01.000090", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3877, "kode_ssd": "4.01.000091", "uraian": "Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3878, "kode_ssd": "4.01.000093", "uraian": "Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3879, "kode_ssd": "4.01.000131", "uraian": "Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3880, "kode_ssd": "4.01.000132", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3881, "kode_ssd": "4.01.000133", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3882, "kode_ssd": "4.01.000134", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3883, "kode_ssd": "4.01.000135", "uraian": "Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3884, "kode_ssd": "4.01.000136", "uraian": "Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3885, "kode_ssd": "4.01.000137", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat", "satuan": "Keluarga", "definisi": "", "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3886, "kode_ssd": "4.01.000138", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing", "satuan": "Keluarga", "definisi": "", "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3887, "kode_ssd": "4.01.000139", "uraian": "Produk Hukum Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3888, "kode_ssd": "4.01.000140", "uraian": "Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum", "satuan": "Kasus", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3889, "kode_ssd": "4.01.000141", "uraian": "Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3890, "kode_ssd": "4.01.000142", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3891, "kode_ssd": "4.01.000143", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3892, "kode_ssd": "4.01.000144", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3893, "kode_ssd": "4.01.000145", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3894, "kode_ssd": "4.01.000146", "uraian": "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3895, "kode_ssd": "4.01.000147", "uraian": "Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3896, "kode_ssd": "4.01.000148", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3897, "kode_ssd": "4.01.000150", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3898, "kode_ssd": "4.01.000151", "uraian": "Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3899, "kode_ssd": "4.01.000152", "uraian": "Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3900, "kode_ssd": "4.01.000153", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3901, "kode_ssd": "4.01.000154", "uraian": "Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3902, "kode_ssd": "4.01.000155", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3903, "kode_ssd": "4.01.000156", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3904, "kode_ssd": "4.01.000157", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3905, "kode_ssd": "4.01.000158", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3906, "kode_ssd": "4.01.000159", "uraian": "Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3907, "kode_ssd": "4.01.000161", "uraian": "Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten\/Kota", "satuan": "Lembaga", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3908, "kode_ssd": "4.01.000163", "uraian": "Produk Hukum Kabupaten\/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3909, "kode_ssd": "4.01.000164", "uraian": "Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3910, "kode_ssd": "4.01.000167", "uraian": "Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3911, "kode_ssd": "4.01.000180", "uraian": "Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3912, "kode_ssd": "4.01.000183", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "&Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya mengenai hal-hal yang harus dilakukan Pemda dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat berdasarkan Pasal 354 Ayat 2 UU 23\/2014sebagai berikut:\r\na. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat\r\nb. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat\r\nc. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok & organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif\r\nd. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3913, "kode_ssd": "4.01.000184", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "1. Evaluasi dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya terhadap pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.\r\n\r\n2. Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah", "bidang_urusan": "4.01 - SEKRETARIAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3914, "kode_ssd": "4.02.000001", "uraian": "Dokumentasi DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3915, "kode_ssd": "4.02.000002", "uraian": "Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "", "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3916, "kode_ssd": "4.02.000004", "uraian": "Publikasi DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3917, "kode_ssd": "4.02.000005", "uraian": "Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3918, "kode_ssd": "4.02.000006", "uraian": "Situs resmi dan saluran publikasi DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3919, "kode_ssd": "4.02.000007", "uraian": "Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3920, "kode_ssd": "4.02.000008", "uraian": "Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3921, "kode_ssd": "4.02.000009", "uraian": "Dokumen Kajian Perundang-Undangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3922, "kode_ssd": "4.02.000010", "uraian": "Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan\/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3923, "kode_ssd": "4.02.000011", "uraian": "Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3924, "kode_ssd": "4.02.000012", "uraian": "Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3925, "kode_ssd": "4.02.000013", "uraian": "Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3926, "kode_ssd": "4.02.000014", "uraian": "Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3927, "kode_ssd": "4.02.000015", "uraian": "Dokumen Hasil Pembahasan APBD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3928, "kode_ssd": "4.02.000016", "uraian": "Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3929, "kode_ssd": "4.02.000017", "uraian": "Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester ", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3930, "kode_ssd": "4.02.000018", "uraian": "Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3931, "kode_ssd": "4.02.000019", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3932, "kode_ssd": "4.02.000020", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3933, "kode_ssd": "4.02.000021", "uraian": "Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3934, "kode_ssd": "4.02.000022", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3935, "kode_ssd": "4.02.000023", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3936, "kode_ssd": "4.02.000024", "uraian": "Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3937, "kode_ssd": "4.02.000025", "uraian": "Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3938, "kode_ssd": "4.02.000026", "uraian": "Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3939, "kode_ssd": "4.02.000027", "uraian": "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3940, "kode_ssd": "4.02.000028", "uraian": "Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3941, "kode_ssd": "4.02.000029", "uraian": "Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3942, "kode_ssd": "4.02.000030", "uraian": "Tenaga Ahli Fraksi", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3943, "kode_ssd": "4.02.000031", "uraian": "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3944, "kode_ssd": "4.02.000032", "uraian": "Dokumen Rencana Kerja DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3945, "kode_ssd": "4.02.000033", "uraian": "Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3946, "kode_ssd": "4.02.000034", "uraian": "Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3947, "kode_ssd": "4.02.000035", "uraian": "Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3948, "kode_ssd": "4.02.000036", "uraian": "Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3949, "kode_ssd": "4.02.000038", "uraian": "Kode Etik dan Tata Beracara DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3950, "kode_ssd": "4.02.000039", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3951, "kode_ssd": "4.02.000040", "uraian": "Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3952, "kode_ssd": "4.02.000041", "uraian": "Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3953, "kode_ssd": "4.02.000042", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3954, "kode_ssd": "4.02.000043", "uraian": "Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3955, "kode_ssd": "4.02.000044", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3956, "kode_ssd": "4.02.000045", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3957, "kode_ssd": "4.02.000046", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3958, "kode_ssd": "4.02.000047", "uraian": "Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat\/Tokoh Agama", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3959, "kode_ssd": "4.02.000048", "uraian": "Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3960, "kode_ssd": "4.02.000055", "uraian": "Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3961, "kode_ssd": "4.02.000063", "uraian": "Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "4.02 - SEKRETARIAT DPRD", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3962, "kode_ssd": "5.01.000001", "uraian": "Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan:\r\n1. JF Perencana\r\n2. JF Statistisi\r\n3. JF Analisis Kebijakan\r\n4. JF Pranata Komputer\r\n5. JF Peneliti", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3963, "kode_ssd": "5.01.000002", "uraian": "Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa\/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten\/kota di wilayah kecamatan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3964, "kode_ssd": "5.01.000003", "uraian": "Berita Acara Forum Perangkat Daerah\/Lintas Perangkat Daerah", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten\/kota.", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3965, "kode_ssd": "5.01.000004", "uraian": "Berita Acara Konsultasi Publik", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3966, "kode_ssd": "5.01.000005", "uraian": "Berita Acara Musrenbang Kabupaten\/Kota", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten\/Kota. Musrenbang Kabupaten\/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3967, "kode_ssd": "5.01.000007", "uraian": "Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan", "satuan": "Buku", "definisi": "Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3968, "kode_ssd": "5.01.000009", "uraian": "Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3969, "kode_ssd": "5.01.000010", "uraian": "Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. \r\nDisusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3970, "kode_ssd": "5.01.000011", "uraian": "Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan\/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3971, "kode_ssd": "5.01.000012", "uraian": "Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan\/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3972, "kode_ssd": "5.01.000013", "uraian": "Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3973, "kode_ssd": "5.01.000014", "uraian": "Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3974, "kode_ssd": "5.01.000015", "uraian": "Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3975, "kode_ssd": "5.01.000016", "uraian": "Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3976, "kode_ssd": "5.01.000017", "uraian": "Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3977, "kode_ssd": "5.01.000018", "uraian": "Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA dan dikoordinir Penyusunannya", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3978, "kode_ssd": "5.01.000019", "uraian": "Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten\/Kota yang Ditetapkan(RPJPD\/RPJMD\/RKPD)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten\/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3979, "kode_ssd": "5.01.000022", "uraian": "Dokumen Rancangan Awal RPJMD\/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3980, "kode_ssd": "5.01.000023", "uraian": "Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya", "satuan": "Kerja Sama", "definisi": "Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya. Kerja sama dimaksud dapat berupa:\r\n1. Pemerintah dengan Pemerintah\r\n2. Pemerintah dengan Non Pemerintah", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3981, "kode_ssd": "5.01.000024", "uraian": "Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3982, "kode_ssd": "5.01.000025", "uraian": "Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3983, "kode_ssd": "5.01.000026", "uraian": "Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3984, "kode_ssd": "5.01.000027", "uraian": "Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3985, "kode_ssd": "5.01.000028", "uraian": "Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3986, "kode_ssd": "5.01.000029", "uraian": "Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3987, "kode_ssd": "5.01.000030", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3988, "kode_ssd": "5.01.000031", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3989, "kode_ssd": "5.01.000032", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3990, "kode_ssd": "5.01.000033", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3991, "kode_ssd": "5.01.000034", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3992, "kode_ssd": "5.01.000035", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3993, "kode_ssd": "5.01.000036", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3994, "kode_ssd": "5.01.000037", "uraian": "Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3995, "kode_ssd": "5.01.000038", "uraian": "Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Infrastruktur", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Infrastruktur", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3996, "kode_ssd": "5.01.000039", "uraian": "Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Kewilayahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Kewilayahan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3997, "kode_ssd": "5.01.000040", "uraian": "Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3998, "kode_ssd": "5.01.000041", "uraian": "Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Pemerintahan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Pemerintahan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 3999, "kode_ssd": "5.01.000042", "uraian": "Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Perekonomian", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang Perekonomian", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4000, "kode_ssd": "5.01.000043", "uraian": "Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang SDA", "satuan": "Laporan", "definisi": "Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra\/Renja dengan RKPD\/RPJMD pada Bidang SDA", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4001, "kode_ssd": "5.01.000044", "uraian": "Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4002, "kode_ssd": "5.01.000045", "uraian": "Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4003, "kode_ssd": "5.01.000046", "uraian": "Pelaksanaan Konsultasi Publik", "satuan": "Kali", "definisi": "Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4004, "kode_ssd": "5.01.000048", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4005, "kode_ssd": "5.01.000049", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4006, "kode_ssd": "5.01.000050", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4007, "kode_ssd": "5.01.000051", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4008, "kode_ssd": "5.01.000052", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4009, "kode_ssd": "5.01.000053", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan\/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4010, "kode_ssd": "5.01.000054", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4011, "kode_ssd": "5.01.000055", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4012, "kode_ssd": "5.01.000056", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4013, "kode_ssd": "5.01.000057", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4014, "kode_ssd": "5.01.000058", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4015, "kode_ssd": "5.01.000059", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4016, "kode_ssd": "5.01.000060", "uraian": "Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah\/Lintas Perangkat Daerah", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": "Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten\/kota.", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4017, "kode_ssd": "5.01.000061", "uraian": "Peserta Konsultasi Publik", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4018, "kode_ssd": "5.01.000062", "uraian": "Peserta Musrenbang Provinsi", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Peserta Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4019, "kode_ssd": "5.01.000064", "uraian": "Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4020, "kode_ssd": "5.01.000065", "uraian": "Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan", "satuan": "Usulan", "definisi": "Jumlah usulan Musrenbang Desa\/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan", "bidang_urusan": "5.01 - PERENCANAAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4021, "kode_ssd": "5.02.000001", "uraian": "Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4022, "kode_ssd": "5.02.000002", "uraian": "Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4023, "kode_ssd": "5.02.000003", "uraian": "RKA-SKPD yang Diverifikasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4024, "kode_ssd": "5.02.000004", "uraian": "Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4025, "kode_ssd": "5.02.000006", "uraian": "Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4026, "kode_ssd": "5.02.000007", "uraian": "Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4027, "kode_ssd": "5.02.000008", "uraian": "Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4028, "kode_ssd": "5.02.000009", "uraian": "Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran ", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4029, "kode_ssd": "5.02.000010", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4030, "kode_ssd": "5.02.000011", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4031, "kode_ssd": "5.02.000012", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4032, "kode_ssd": "5.02.000013", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4033, "kode_ssd": "5.02.000014", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4034, "kode_ssd": "5.02.000016", "uraian": "Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten\/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4035, "kode_ssd": "5.02.000017", "uraian": "Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten\/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4036, "kode_ssd": "5.02.000018", "uraian": "Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi ", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4037, "kode_ssd": "5.02.000019", "uraian": "Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4038, "kode_ssd": "5.02.000020", "uraian": "BLUD yang Diasistensi", "satuan": "Lembaga", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4039, "kode_ssd": "5.02.000021", "uraian": "Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten\/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4040, "kode_ssd": "5.02.000022", "uraian": "Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten\/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4041, "kode_ssd": "5.02.000023", "uraian": "Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten\/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4042, "kode_ssd": "5.02.000024", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4043, "kode_ssd": "5.02.000025", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten\/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4044, "kode_ssd": "5.02.000026", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4045, "kode_ssd": "5.02.000027", "uraian": "Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4046, "kode_ssd": "5.02.000028", "uraian": "Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4047, "kode_ssd": "5.02.000029", "uraian": "Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4048, "kode_ssd": "5.02.000030", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4049, "kode_ssd": "5.02.000031", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4050, "kode_ssd": "5.02.000032", "uraian": "Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan\/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan\/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4051, "kode_ssd": "5.02.000033", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4052, "kode_ssd": "5.02.000034", "uraian": "Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4053, "kode_ssd": "5.02.000035", "uraian": "Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4054, "kode_ssd": "5.02.000036", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4055, "kode_ssd": "5.02.000037", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4056, "kode_ssd": "5.02.000038", "uraian": "Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4057, "kode_ssd": "5.02.000039", "uraian": "Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4058, "kode_ssd": "5.02.000040", "uraian": "Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4059, "kode_ssd": "5.02.000041", "uraian": "Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4060, "kode_ssd": "5.02.000042", "uraian": "Dokumen Tanggapan\/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4061, "kode_ssd": "5.02.000043", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4062, "kode_ssd": "5.02.000044", "uraian": "Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4063, "kode_ssd": "5.02.000045", "uraian": "Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4064, "kode_ssd": "5.02.000046", "uraian": "Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4065, "kode_ssd": "5.02.000047", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4066, "kode_ssd": "5.02.000048", "uraian": "BLUD Provinsi yang Dibina", "satuan": "Lembaga", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4067, "kode_ssd": "5.02.000049", "uraian": "Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4068, "kode_ssd": "5.02.000050", "uraian": "Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4069, "kode_ssd": "5.02.000051", "uraian": "Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4070, "kode_ssd": "5.02.000052", "uraian": "Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4071, "kode_ssd": "5.02.000053", "uraian": "Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4072, "kode_ssd": "5.02.000054", "uraian": "Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4073, "kode_ssd": "5.02.000055", "uraian": "Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4074, "kode_ssd": "5.02.000056", "uraian": "Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4075, "kode_ssd": "5.02.000057", "uraian": "Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4076, "kode_ssd": "5.02.000058", "uraian": "Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4077, "kode_ssd": "5.02.000059", "uraian": "Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4078, "kode_ssd": "5.02.000060", "uraian": "Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4079, "kode_ssd": "5.02.000061", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4080, "kode_ssd": "5.02.000062", "uraian": "Standar Harga yang Disusun", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4081, "kode_ssd": "5.02.000063", "uraian": "Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4082, "kode_ssd": "5.02.000064", "uraian": "Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4083, "kode_ssd": "5.02.000065", "uraian": "Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4084, "kode_ssd": "5.02.000066", "uraian": "Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4085, "kode_ssd": "5.02.000067", "uraian": "Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4086, "kode_ssd": "5.02.000068", "uraian": "Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4087, "kode_ssd": "5.02.000069", "uraian": "Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah ", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4088, "kode_ssd": "5.02.000070", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4089, "kode_ssd": "5.02.000071", "uraian": "Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4090, "kode_ssd": "5.02.000072", "uraian": "Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4091, "kode_ssd": "5.02.000073", "uraian": "Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4092, "kode_ssd": "5.02.000074", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4093, "kode_ssd": "5.02.000075", "uraian": "Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4094, "kode_ssd": "5.02.000076", "uraian": "Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4095, "kode_ssd": "5.02.000077", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah", "satuan": "Laporan ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4096, "kode_ssd": "5.02.000078", "uraian": "Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4097, "kode_ssd": "5.02.000079", "uraian": "Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4098, "kode_ssd": "5.02.000080", "uraian": "Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4099, "kode_ssd": "5.02.000081", "uraian": "Dokumen Ketetapan Pajak Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4100, "kode_ssd": "5.02.000082", "uraian": "Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. ", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4101, "kode_ssd": "5.02.000083", "uraian": "Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4102, "kode_ssd": "5.02.000084", "uraian": "Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.", "satuan": "Dokumen SSPD", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4103, "kode_ssd": "5.02.000085", "uraian": "Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti", "satuan": "Dokumen Surat Persetujuan\/Penolakan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4104, "kode_ssd": "5.02.000086", "uraian": "Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4105, "kode_ssd": "5.02.000087", "uraian": "Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4106, "kode_ssd": "5.02.000088", "uraian": "Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4107, "kode_ssd": "5.02.000093", "uraian": "DPA- SKPD yang Diverifikasi", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4108, "kode_ssd": "5.02.000101", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4109, "kode_ssd": "5.02.000117", "uraian": "Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten\/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4110, "kode_ssd": "5.02.000123", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4111, "kode_ssd": "5.02.000124", "uraian": "BLUD Kabupaten\/Kota yang Dibina", "satuan": "Lembaga", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4112, "kode_ssd": "5.02.000125", "uraian": "Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4113, "kode_ssd": "5.02.000126", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4114, "kode_ssd": "5.02.000135", "uraian": "Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4115, "kode_ssd": "5.02.000138", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4116, "kode_ssd": "5.02.000153", "uraian": "Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4117, "kode_ssd": "5.02.000156", "uraian": "Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4118, "kode_ssd": "5.02.000158", "uraian": "Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya", "satuan": "Obyek Pajak ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4119, "kode_ssd": "5.02.000160", "uraian": "Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah", "satuan": "Layanan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4120, "kode_ssd": "5.02.000161", "uraian": "Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4121, "kode_ssd": "5.02.000162", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4122, "kode_ssd": "5.02.000163", "uraian": "Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4123, "kode_ssd": "5.02.000164", "uraian": "Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.02 - KEUANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4124, "kode_ssd": "5.03.000001", "uraian": "Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN", "satuan": "Dokumen ", "definisi": "Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN.", "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4125, "kode_ssd": "5.03.000003", "uraian": "Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4126, "kode_ssd": "5.03.000004", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN ", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4127, "kode_ssd": "5.03.000005", "uraian": "Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4128, "kode_ssd": "5.03.000006", "uraian": "Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4129, "kode_ssd": "5.03.000007", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4130, "kode_ssd": "5.03.000008", "uraian": "Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi", "satuan": "Lembaga ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4131, "kode_ssd": "5.03.000009", "uraian": "Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4132, "kode_ssd": "5.03.000010", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4133, "kode_ssd": "5.03.000011", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4134, "kode_ssd": "5.03.000012", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian", "satuan": "Laporan ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4135, "kode_ssd": "5.03.000013", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4136, "kode_ssd": "5.03.000014", "uraian": "Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4137, "kode_ssd": "5.03.000015", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4138, "kode_ssd": "5.03.000016", "uraian": "ASN yang Meningkat Kapasitasnya", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4139, "kode_ssd": "5.03.000017", "uraian": "Dokumen Pengelolaan Assessment Center", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4140, "kode_ssd": "5.03.000018", "uraian": "Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4141, "kode_ssd": "5.03.000019", "uraian": "Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4142, "kode_ssd": "5.03.000020", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4143, "kode_ssd": "5.03.000021", "uraian": "ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4144, "kode_ssd": "5.03.000022", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN", "satuan": "Laporan ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4145, "kode_ssd": "5.03.000023", "uraian": "ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4146, "kode_ssd": "5.03.000025", "uraian": "ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4147, "kode_ssd": "5.03.000026", "uraian": "Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional", "satuan": "Laporan ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4148, "kode_ssd": "5.03.000027", "uraian": "Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4149, "kode_ssd": "5.03.000028", "uraian": "Fungsional ASN yang Dibina", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4150, "kode_ssd": "5.03.000029", "uraian": "Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4151, "kode_ssd": "5.03.000030", "uraian": "Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional", "satuan": "Laporan ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4152, "kode_ssd": "5.03.000031", "uraian": "Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4153, "kode_ssd": "5.03.000032", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4154, "kode_ssd": "5.03.000033", "uraian": "Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4155, "kode_ssd": "5.03.000034", "uraian": "ASN yang Diberikan Penghargaan ", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4156, "kode_ssd": "5.03.000035", "uraian": "ASN yang Diberikan Tanda Jasa ", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4157, "kode_ssd": "5.03.000036", "uraian": "Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4158, "kode_ssd": "5.03.000037", "uraian": "ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan ", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4159, "kode_ssd": "5.03.000038", "uraian": "Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4160, "kode_ssd": "5.03.000039", "uraian": "Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4161, "kode_ssd": "5.03.000040", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4162, "kode_ssd": "5.03.000047", "uraian": "Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4163, "kode_ssd": "5.03.000059", "uraian": "ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4164, "kode_ssd": "5.03.000061", "uraian": "ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4165, "kode_ssd": "5.03.000064", "uraian": "Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4166, "kode_ssd": "5.03.000065", "uraian": "ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4167, "kode_ssd": "5.03.000066", "uraian": "Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4168, "kode_ssd": "5.03.000067", "uraian": "Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4169, "kode_ssd": "5.03.000068", "uraian": "ASN Fungsional yang Dibina ", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4170, "kode_ssd": "5.03.000069", "uraian": "ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.03 - KEPEGAWAIAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4171, "kode_ssd": "5.04.000001", "uraian": "Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4172, "kode_ssd": "5.04.000002", "uraian": "Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4173, "kode_ssd": "5.04.000003", "uraian": "ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4174, "kode_ssd": "5.04.000004", "uraian": "Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4175, "kode_ssd": "5.04.000005", "uraian": "Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4176, "kode_ssd": "5.04.000006", "uraian": "Dokumen Lembaga Sertifikasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4177, "kode_ssd": "5.04.000007", "uraian": "ASN Provinsi dan Kabupaten\/Kota yang Tersertifikasi", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4178, "kode_ssd": "5.04.000008", "uraian": "Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4179, "kode_ssd": "5.04.000009", "uraian": "Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4180, "kode_ssd": "5.04.000010", "uraian": "Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4181, "kode_ssd": "5.04.000011", "uraian": "ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4182, "kode_ssd": "5.04.000012", "uraian": "Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4183, "kode_ssd": "5.04.000013", "uraian": "ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4184, "kode_ssd": "5.04.000014", "uraian": "ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4185, "kode_ssd": "5.04.000015", "uraian": "ASN Provinsi dan Kabupaten\/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4186, "kode_ssd": "5.04.000016", "uraian": "Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri", "satuan": "Nilai Akreditasi", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4187, "kode_ssd": "5.04.000017", "uraian": "Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4188, "kode_ssd": "5.04.000021", "uraian": "Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4189, "kode_ssd": "5.04.000022", "uraian": "Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4190, "kode_ssd": "5.04.000023", "uraian": "Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten\/Kota yang Terkelola dengan Baik", "satuan": "Lembaga", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4191, "kode_ssd": "5.04.000024", "uraian": "ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten\/Kota", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4192, "kode_ssd": "5.04.000027", "uraian": "Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4193, "kode_ssd": "5.04.000028", "uraian": "Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4194, "kode_ssd": "5.04.000029", "uraian": "Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4195, "kode_ssd": "5.04.000032", "uraian": "ASN Kabupaten\/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4196, "kode_ssd": "5.04.000034", "uraian": "Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4197, "kode_ssd": "5.05.000001", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4198, "kode_ssd": "5.05.000002", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4199, "kode_ssd": "5.05.000003", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4200, "kode_ssd": "5.05.000004", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4201, "kode_ssd": "5.05.000005", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4202, "kode_ssd": "5.05.000006", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4203, "kode_ssd": "5.05.000007", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4204, "kode_ssd": "5.05.000008", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4205, "kode_ssd": "5.05.000009", "uraian": "laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4206, "kode_ssd": "5.05.000010", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4207, "kode_ssd": "5.05.000011", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4208, "kode_ssd": "5.05.000012", "uraian": "Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola ", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4209, "kode_ssd": "5.05.000013", "uraian": "Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan\/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4210, "kode_ssd": "5.05.000014", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4211, "kode_ssd": "5.05.000015", "uraian": "Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4212, "kode_ssd": "5.05.000016", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4213, "kode_ssd": "5.05.000017", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4214, "kode_ssd": "5.05.000018", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4215, "kode_ssd": "5.05.000019", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4216, "kode_ssd": "5.05.000020", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4217, "kode_ssd": "5.05.000021", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4218, "kode_ssd": "5.05.000022", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4219, "kode_ssd": "5.05.000023", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4220, "kode_ssd": "5.05.000024", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4221, "kode_ssd": "5.05.000025", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4222, "kode_ssd": "5.05.000026", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4223, "kode_ssd": "5.05.000027", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4224, "kode_ssd": "5.05.000028", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4225, "kode_ssd": "5.05.000029", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4226, "kode_ssd": "5.05.000030", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4227, "kode_ssd": "5.05.000031", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4228, "kode_ssd": "5.05.000032", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4229, "kode_ssd": "5.05.000033", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4230, "kode_ssd": "5.05.000034", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4231, "kode_ssd": "5.05.000035", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4232, "kode_ssd": "5.05.000036", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4233, "kode_ssd": "5.05.000037", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4234, "kode_ssd": "5.05.000038", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4235, "kode_ssd": "5.05.000039", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4236, "kode_ssd": "5.05.000040", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4237, "kode_ssd": "5.05.000041", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun\/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4238, "kode_ssd": "5.05.000042", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4239, "kode_ssd": "5.05.000043", "uraian": "Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4240, "kode_ssd": "5.05.000044", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4241, "kode_ssd": "5.05.000045", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4242, "kode_ssd": "5.05.000046", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4243, "kode_ssd": "5.05.000047", "uraian": "Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4244, "kode_ssd": "5.05.000048", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4245, "kode_ssd": "5.05.000050", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4246, "kode_ssd": "5.05.000051", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4247, "kode_ssd": "5.05.000052", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4248, "kode_ssd": "5.05.000057", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4249, "kode_ssd": "5.05.000059", "uraian": "Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4250, "kode_ssd": "5.05.000062", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4251, "kode_ssd": "5.05.000063", "uraian": "Riset Kebijakan", "satuan": "naskah", "definisi": "Penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4252, "kode_ssd": "5.05.000064", "uraian": "Publikasi Ilmiah", "satuan": "naskah", "definisi": "Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer-review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4253, "kode_ssd": "5.05.000065", "uraian": "Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi", "satuan": "Lembaga", "definisi": "Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi adalah orang atau kelompok yang berperan dan berkepentingan dalam membentuk kebijakan seputar riset dan inovasi di daerah.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4254, "kode_ssd": "5.05.000066", "uraian": "Peserta Didik", "satuan": "Orang", "definisi": "Peserta Didik adalah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan lulus penilaian akhir yang diselenggarakan di ujung pelatihan sebagai bukti keikutsertaan dan kompetensi yang diperoleh dari keikutsertaan tersebut.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4255, "kode_ssd": "5.05.000067", "uraian": "Repositori Ilmiah", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Repositori Ilmiah adalah sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis dan berbagi data penelitian.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 6, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4256, "kode_ssd": "5.05.000068", "uraian": "Rencana Induk dan Peta Jalan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Rencana Induk dan Peta Jalan adalah dokumen rancangan berisi gagasan inti beserta cara mencapai tujuan kerja organisasi.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4257, "kode_ssd": "5.05.000069", "uraian": "Naskah Kebijakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Naskah Kebijakan adalah dokumen akademik mengenai telaahan dan argumentasi mengenai sebuah kebijakan pemerintah.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4258, "kode_ssd": "5.05.000070", "uraian": "Infrastruktur Riset dan Inovasi", "satuan": "Unit", "definisi": "Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah serangkaian sistem fisik dasar berupa perlengkapan, peralatan, hingga bangunan untuk menopang kegiatan riset dan inovasi.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4259, "kode_ssd": "5.05.000071", "uraian": "Kebun Raya Daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "Kebun Raya Daerah adalah kebun raya botani yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu botani dan ilmu yang berkaitan serta dalam rangka pertunjukan atau sarana rekreasi bagi masyarakat umum.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4260, "kode_ssd": "5.05.000072", "uraian": "Anggaran Riset", "satuan": "TOE\/Milyar Rupiah", "definisi": "Anggaran Riset adalah susunan rencana dan perkiraan mengenai biaya-biayai belanja yang ditujukan untuk melakukan penelitian.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4261, "kode_ssd": "5.05.000073", "uraian": "Hak Kekayaan Intelektual", "satuan": "Unit", "definisi": "Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4262, "kode_ssd": "5.05.000074", "uraian": "Perjanjian Kerja Sama", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4263, "kode_ssd": "5.05.000075", "uraian": "Sosialisasi dan Diseminasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Sosialisasi dan Diseminasi adalah upaya membuat masyarakat kenal, paham, dan menghayati sesuatu serta merupakan proses, cara, dan tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang ditunjukkan.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4264, "kode_ssd": "5.05.000076", "uraian": "Lokakarya, Pameran, dan Promosi", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Lokakarya, Pameran, dan Promosi adalah kegiatan perkumpulan dan perhimpunan orang banyak untuk melihat dan mengambil inspirasi dari kegiatan yang dilakukan pelaku pameran agar dapat meraih ilmu dan pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan keseharian.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4265, "kode_ssd": "5.05.000077", "uraian": "Apresiasi Riset dan Inovasi", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Apresiasi Riset dan Inovasi adalah adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4266, "kode_ssd": "5.05.000078", "uraian": "Perusahaan Rintisan", "satuan": "Unit", "definisi": "Perusahaan Rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk dengan pendekatan dan penekanan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4267, "kode_ssd": "5.05.000079", "uraian": "Kodefikasi Teknologi Masyarakat", "satuan": "Unit", "definisi": "Kodefikasi Teknologi Masyarakat adalah kegiatan mendokumentasikan dan menerapkan kode pada teknologi yang ada beredar di masyarakat umum.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4268, "kode_ssd": "5.05.000080", "uraian": "Produk Unggulan Daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4269, "kode_ssd": "5.05.000081", "uraian": "Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah", "satuan": "Unit", "definisi": "Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah adalah konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu, yang saling berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi pada bidang yang menjadi keunggulan dan keunikan daerah.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4270, "kode_ssd": "5.05.000082", "uraian": "Lokakarya", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4271, "kode_ssd": "5.05.000083", "uraian": "Riset dan Seminar Internasional", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Riset dan Seminar Internasional adalah kegiatan penyampaian suatu karya ilmiah yang berupa ilmu pengetahuan dari seorang akademisi, yang dipresentasikan kepada peserta seminar agar dapat mengambil keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta dengan lingkup mancanegara.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4272, "kode_ssd": "5.05.000084", "uraian": "Pakta Kerja Sama Internasional", "satuan": "naskah", "definisi": "Pakta Kerja Sama Internasional adalah bentuk perjanjian yang merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam lingkup mancanegara yang mana masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4273, "kode_ssd": "5.05.000085", "uraian": "Rapat Koordinasi Teknis", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Rapat Koordinasi Teknis adalah kegiatan permusyawarahan pengarahan atas suatu hal khusus atau bersifat teknis untuk menemukan mufakat dalam penyelesaian atas suatu permasalahan.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4274, "kode_ssd": "5.05.000086", "uraian": "Laporan Monitoring dan Evaluasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah dokumen yang merinci hasil analisis pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk pemantauan dan penilaian atas kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka mengambil penilaian dan pemelajaran untuk masukan bagi kegiatan berikutnya.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4275, "kode_ssd": "5.05.000087", "uraian": "Perangkat Lunak", "satuan": "Aplikasi", "definisi": "Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4276, "kode_ssd": "5.05.000088", "uraian": "Pendampingan Masyarakat", "satuan": "Berita Acara", "definisi": "Pendampingan Masyarakat adalah kegiatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4277, "kode_ssd": "5.05.000089", "uraian": "Daftar Kerja Sama", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daftar Kerja Sama adalah dokumen yang memuat rincian perjanjian kerja sama antara satu pihak dengan pihak atau banyak pihak lain untuk mencatat dan mengelola kerja sama yang dilakukan oleh Instansi dan untuk menjadi bahan pertimbangan sekaligus evaluasi program ke depannya.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4278, "kode_ssd": "5.05.000090", "uraian": "Laporan Kinerja", "satuan": "naskah", "definisi": "Laporan Kinerja adalah ikhtisar dari seluruh pekerjaan baik rutin maupun tambahan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi.", "bidang_urusan": "5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4279, "kode_ssd": "6.01.000001", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4280, "kode_ssd": "6.01.000002", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4281, "kode_ssd": "6.01.000003", "uraian": "Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4282, "kode_ssd": "6.01.000004", "uraian": "Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4283, "kode_ssd": "6.01.000005", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten\/Kota", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4284, "kode_ssd": "6.01.000006", "uraian": "Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk", "satuan": "Kesepakatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4285, "kode_ssd": "6.01.000007", "uraian": "Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP", "satuan": "Dokumen ", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4286, "kode_ssd": "6.01.000008", "uraian": "Laporan Penyelesaian Kerugian Negara\/Daerah yang Ditangani", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4287, "kode_ssd": "6.01.000009", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4288, "kode_ssd": "6.01.000010", "uraian": "Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4289, "kode_ssd": "6.01.000011", "uraian": "Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun ", "satuan": "Rekomendasi", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4290, "kode_ssd": "6.01.000012", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah", "satuan": "Perangkat Daerah", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4291, "kode_ssd": "6.01.000013", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi", "satuan": "perangkat daerah", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4292, "kode_ssd": "6.01.000014", "uraian": "Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", "satuan": "Kegiatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4293, "kode_ssd": "6.01.000015", "uraian": "Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas", "satuan": "perangkat daerah", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4294, "kode_ssd": "6.01.000020", "uraian": "Laporan Hasil Pengawasan Desa", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "6.01 - INSPEKTORAT DAERAH", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4295, "kode_ssd": "7.01.000001", "uraian": "Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4296, "kode_ssd": "7.01.000002", "uraian": "Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4297, "kode_ssd": "7.01.000003", "uraian": "Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4298, "kode_ssd": "7.01.000004", "uraian": "Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4299, "kode_ssd": "7.01.000005", "uraian": "Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4300, "kode_ssd": "7.01.000006", "uraian": "Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4301, "kode_ssd": "7.01.000008", "uraian": "Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4302, "kode_ssd": "7.01.000009", "uraian": "Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4303, "kode_ssd": "7.01.000010", "uraian": "Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan", "satuan": "Lembaga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4304, "kode_ssd": "7.01.000011", "uraian": "Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan", "satuan": "Laporan ", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4305, "kode_ssd": "7.01.000012", "uraian": "Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan", "satuan": "Laporan ", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4306, "kode_ssd": "7.01.000013", "uraian": "Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4307, "kode_ssd": "7.01.000014", "uraian": "Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4308, "kode_ssd": "7.01.000015", "uraian": "Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4309, "kode_ssd": "7.01.000016", "uraian": "Layanan Perizinan KDO\/KDO Khusus", "satuan": "Layanan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4310, "kode_ssd": "7.01.000017", "uraian": "BBM yang Disediakan untuk KDO\/KDO Khusus", "satuan": "Liter", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4311, "kode_ssd": "7.01.000018", "uraian": "KDO Kecamatan yang Dipelihara", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4312, "kode_ssd": "7.01.000019", "uraian": "Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas meliputi pembayaran Gaji dan BPJS Penyedia Jasa Layanan Kapal Dinas (Juru Mudi dan Anak Buah Kapal) serta pengadaan peralatan dan perlengkapan Penyedia Jasa Layanan Kapal Dinas", "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4313, "kode_ssd": "7.01.000020", "uraian": "Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4314, "kode_ssd": "7.01.000021", "uraian": "Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4315, "kode_ssd": "7.01.000022", "uraian": "Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4316, "kode_ssd": "7.01.000023", "uraian": "Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4317, "kode_ssd": "7.01.000024", "uraian": "Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4318, "kode_ssd": "7.01.000025", "uraian": "Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4319, "kode_ssd": "7.01.000026", "uraian": "Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dipelihara", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4320, "kode_ssd": "7.01.000027", "uraian": "Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4321, "kode_ssd": "7.01.000028", "uraian": "Laporan Koordinasi\/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait", "satuan": "Laporan", "definisi": "Koordinasi\/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait meliputi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan meliputi Kegiatan Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kecamatan", "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4322, "kode_ssd": "7.01.000029", "uraian": "Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4323, "kode_ssd": "7.01.000030", "uraian": "Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4324, "kode_ssd": "7.01.000031", "uraian": "Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4325, "kode_ssd": "7.01.000032", "uraian": "Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4326, "kode_ssd": "7.01.000033", "uraian": "Dokumen Koordinasi\/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan\/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4327, "kode_ssd": "7.01.000034", "uraian": "Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta ", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4328, "kode_ssd": "7.01.000035", "uraian": "Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4329, "kode_ssd": "7.01.000036", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4330, "kode_ssd": "7.01.000037", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan ", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4331, "kode_ssd": "7.01.000038", "uraian": "Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ", "satuan": "Lembaga Kemasyarakatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4332, "kode_ssd": "7.01.000039", "uraian": "Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4333, "kode_ssd": "7.01.000040", "uraian": "Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4334, "kode_ssd": "7.01.000041", "uraian": "Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan", "satuan": "Lembaga Kemasyarakatan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4335, "kode_ssd": "7.01.000042", "uraian": "Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4336, "kode_ssd": "7.01.000043", "uraian": "Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan", "satuan": "Pokmas \/ Ormas", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4337, "kode_ssd": "7.01.000044", "uraian": "Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4338, "kode_ssd": "7.01.000045", "uraian": "Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan", "satuan": "Lembaga Kemasyarakatan", "definisi": "Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya", "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4339, "kode_ssd": "7.01.000047", "uraian": "Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4340, "kode_ssd": "7.01.000048", "uraian": "Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4341, "kode_ssd": "7.01.000049", "uraian": "Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4342, "kode_ssd": "7.01.000050", "uraian": "Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4343, "kode_ssd": "7.01.000051", "uraian": "Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4344, "kode_ssd": "7.01.000052", "uraian": "Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4345, "kode_ssd": "7.01.000053", "uraian": "Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4346, "kode_ssd": "7.01.000054", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4347, "kode_ssd": "7.01.000056", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4348, "kode_ssd": "7.01.000057", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4349, "kode_ssd": "7.01.000058", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4350, "kode_ssd": "7.01.000060", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4351, "kode_ssd": "7.01.000061", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4352, "kode_ssd": "7.01.000062", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4353, "kode_ssd": "7.01.000063", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4354, "kode_ssd": "7.01.000064", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4355, "kode_ssd": "7.01.000065", "uraian": "Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas", "satuan": "Keluarga", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4356, "kode_ssd": "7.01.000066", "uraian": "Dokumen Penyelenggaraan Mukim", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4357, "kode_ssd": "7.01.000067", "uraian": "Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4358, "kode_ssd": "7.01.000068", "uraian": "Dokumen Hasil Peresmian Mukim", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4359, "kode_ssd": "7.01.000069", "uraian": "Laporan Pelantikan Imeum Mukim", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4360, "kode_ssd": "7.01.000070", "uraian": "Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan", "satuan": "Unit", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4361, "kode_ssd": "7.01.000071", "uraian": "Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan", "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4362, "kode_ssd": "7.01.000072", "uraian": "Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4363, "kode_ssd": "7.01.000073", "uraian": "Laporan Koordinasi\/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan\/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4364, "kode_ssd": "7.01.000076", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi\/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan\/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4365, "kode_ssd": "7.01.000077", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4366, "kode_ssd": "7.01.000078", "uraian": "Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4367, "kode_ssd": "7.01.000079", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4368, "kode_ssd": "7.01.000080", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional", "satuan": "Orang", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4369, "kode_ssd": "7.01.000081", "uraian": "Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4370, "kode_ssd": "7.01.000082", "uraian": "Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila", "satuan": "Lembaga Masyarakat", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4371, "kode_ssd": "7.01.000083", "uraian": "Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4372, "kode_ssd": "7.01.000084", "uraian": "Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4373, "kode_ssd": "7.01.000085", "uraian": "Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4374, "kode_ssd": "7.01.000086", "uraian": "Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4375, "kode_ssd": "7.01.000087", "uraian": "Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4376, "kode_ssd": "7.01.000088", "uraian": "Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4377, "kode_ssd": "7.01.000089", "uraian": "Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4378, "kode_ssd": "7.01.000090", "uraian": "Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4379, "kode_ssd": "7.01.000091", "uraian": "Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4380, "kode_ssd": "7.01.000092", "uraian": "Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4381, "kode_ssd": "7.01.000093", "uraian": "Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4382, "kode_ssd": "7.01.000094", "uraian": "Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4383, "kode_ssd": "7.01.000095", "uraian": "Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4384, "kode_ssd": "7.01.000096", "uraian": "Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4385, "kode_ssd": "7.01.000097", "uraian": "Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4386, "kode_ssd": "7.01.000098", "uraian": "Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4387, "kode_ssd": "7.01.000099", "uraian": "Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4388, "kode_ssd": "7.01.000100", "uraian": "Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa", "satuan": "Dokumen", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4389, "kode_ssd": "7.01.000101", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4390, "kode_ssd": "7.01.000102", "uraian": "Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan", "satuan": "Laporan", "definisi": null, "bidang_urusan": "7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4391, "kode_ssd": "8.01.000001", "uraian": "Anggota Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan\/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari\r\nUlang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional\/pusat, provinsi, dan kabupaten\/kota.", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4392, "kode_ssd": "8.01.000002", "uraian": "Calon Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4393, "kode_ssd": "8.01.000003", "uraian": "Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4394, "kode_ssd": "8.01.000004", "uraian": "Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4395, "kode_ssd": "8.01.000005", "uraian": "Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "satuan": "Unit", "definisi": "Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Aggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4396, "kode_ssd": "8.01.000006", "uraian": "Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4397, "kode_ssd": "8.01.000007", "uraian": "Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Unit", "definisi": "Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4398, "kode_ssd": "8.01.000008", "uraian": "Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka", "satuan": "Unit", "definisi": "Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4399, "kode_ssd": "8.01.000009", "uraian": "Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka", "satuan": "Unit", "definisi": "Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4400, "kode_ssd": "8.01.000010", "uraian": "Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Unit", "definisi": "Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4401, "kode_ssd": "8.01.000011", "uraian": "Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka", "satuan": "Unit", "definisi": "Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4402, "kode_ssd": "8.01.000012", "uraian": "Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Unit", "definisi": "Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4403, "kode_ssd": "8.01.000013", "uraian": "Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Unit", "definisi": "Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4404, "kode_ssd": "8.01.000014", "uraian": "Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "satuan": "Orang", "definisi": "para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4405, "kode_ssd": "8.01.000015", "uraian": "Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4406, "kode_ssd": "8.01.000016", "uraian": "Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4407, "kode_ssd": "8.01.000017", "uraian": "Pamong\/Pengasuh", "satuan": "Orang", "definisi": "Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4408, "kode_ssd": "8.01.000018", "uraian": "Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "Panitia dalam proses seleksi dan rekuitment calon anggota paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4409, "kode_ssd": "8.01.000019", "uraian": "Pelatih Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4410, "kode_ssd": "8.01.000020", "uraian": "Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4411, "kode_ssd": "8.01.000021", "uraian": "Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4412, "kode_ssd": "8.01.000022", "uraian": "Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4413, "kode_ssd": "8.01.000023", "uraian": "Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4414, "kode_ssd": "8.01.000024", "uraian": "Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4415, "kode_ssd": "8.01.000025", "uraian": "Peserta Calon Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "penyedian sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4416, "kode_ssd": "8.01.000026", "uraian": "Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4417, "kode_ssd": "8.01.000027", "uraian": "Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4418, "kode_ssd": "8.01.000028", "uraian": "Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapakibraka duta pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4419, "kode_ssd": "8.01.000029", "uraian": "Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4420, "kode_ssd": "8.01.000030", "uraian": "Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembiayaan untuk peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4421, "kode_ssd": "8.01.000031", "uraian": "Purnapaskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "pembentukan purnapaskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4422, "kode_ssd": "8.01.000032", "uraian": "Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Orang", "definisi": "Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4423, "kode_ssd": "8.01.000033", "uraian": "Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Pembiayan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4424, "kode_ssd": "8.01.000034", "uraian": "Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembiayan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4425, "kode_ssd": "8.01.000035", "uraian": "Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4426, "kode_ssd": "8.01.000036", "uraian": "Training of Trainer Kepamongan", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Penyelenggaraan TOT Kepamongan bagi Anggota Paskibraka dan Anggota Purnapaskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 4, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4427, "kode_ssd": "8.01.000037", "uraian": "Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka", "satuan": "Unit", "definisi": "kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4428, "kode_ssd": "8.01.000038", "uraian": "Transportasi pada pembentukan paskibraka", "satuan": "Unit", "definisi": "kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4429, "kode_ssd": "8.01.000039", "uraian": "Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka", "satuan": "Unit", "definisi": "kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 3, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4430, "kode_ssd": "8.01.000040", "uraian": "Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyedian ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4431, "kode_ssd": "8.01.000041", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4432, "kode_ssd": "8.01.000042", "uraian": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan", "satuan": "Orang", "definisi": "Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4433, "kode_ssd": "8.01.000043", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan", "satuan": "Laporan", "definisi": "Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4434, "kode_ssd": "8.01.000044", "uraian": "Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Pelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4435, "kode_ssd": "8.01.000045", "uraian": "Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Orang", "definisi": "Pembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4436, "kode_ssd": "8.01.000046", "uraian": "Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4437, "kode_ssd": "8.01.000047", "uraian": "Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4438, "kode_ssd": "8.01.000048", "uraian": "Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4439, "kode_ssd": "8.01.000049", "uraian": "Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4440, "kode_ssd": "8.01.000050", "uraian": "Paskibraka", "satuan": "Orang", "definisi": "Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4441, "kode_ssd": "8.01.000051", "uraian": "Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4442, "kode_ssd": "8.01.000052", "uraian": "Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4443, "kode_ssd": "8.01.000053", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4444, "kode_ssd": "8.01.000054", "uraian": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4445, "kode_ssd": "8.01.000055", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum\/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4446, "kode_ssd": "8.01.000057", "uraian": "Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4447, "kode_ssd": "8.01.000059", "uraian": "Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4448, "kode_ssd": "8.01.000061", "uraian": "Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4449, "kode_ssd": "8.01.000062", "uraian": "Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4450, "kode_ssd": "8.01.000063", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4451, "kode_ssd": "8.01.000064", "uraian": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4452, "kode_ssd": "8.01.000065", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4453, "kode_ssd": "8.01.000066", "uraian": "Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4454, "kode_ssd": "8.01.000067", "uraian": "Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4455, "kode_ssd": "8.01.000068", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4456, "kode_ssd": "8.01.000069", "uraian": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4457, "kode_ssd": "8.01.000070", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4458, "kode_ssd": "8.01.000072", "uraian": "Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Renja dan Lopran Kinerja Tahun Sebelumnya)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4459, "kode_ssd": "8.01.000073", "uraian": "Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4460, "kode_ssd": "8.01.000075", "uraian": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan", "satuan": "Orang", "definisi": "daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4461, "kode_ssd": "8.01.000088", "uraian": "Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka", "satuan": "Kegiatan", "definisi": "Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan pelaksanaan Tugas paskibraka Tahun Sebelumnya", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4462, "kode_ssd": "8.01.000089", "uraian": "Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 1, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4463, "kode_ssd": "8.01.000091", "uraian": "Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah", "satuan": "Orang", "definisi": "Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan\/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4464, "kode_ssd": "8.01.000093", "uraian": "Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah", "satuan": "Laporan", "definisi": "Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4465, "kode_ssd": "8.01.000094", "uraian": "Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4466, "kode_ssd": "8.01.000104", "uraian": "Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten\/Kota", "satuan": "Dokumen", "definisi": "Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten\/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)", "bidang_urusan": "8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK", "subkegiatan": 2, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } }, { "no": 4467, "kode_ssd": "X.XX.000010", "uraian": "Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah", "satuan": "Data", "definisi": "1. Definsi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data pada tahap perencanaan pengumpulan Data SSD.\r\n \r\n2. Kriteria: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dimaksud adalah DSSD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Pendukung lingkup Perangkat Daerah . \r\n\r\n3. Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan pengumpulan DSSD menggunakan aplikasi e-walidata dalam SIPD dan aplikasi pendukung lain yang ditentukan.\r\n\r\n4. Jenis Data: Data SSD mencakup Data Regsosek, yaitu data seluruh penduduk yang mencakup kondisi sosial ekonomi dan memiliki peringkat kesejahteraan. Tahapan Pengumpulan Data Regsosek dalam Pemutakhiran Regsosek, yaitu proses pembaharuan Data Regsosek yang ditujukan untuk menjaga keakuratan dan validitas Data Regsosek.\r\n\r\n5. Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Regsosek: Koordinasi dan Sosialisasi, Pelatihan\/Refreshment, Musyawarah Desa (Pertemuan Ketua Satgas\/SLS, Forum Konsultasi Publik, Penetapan Data), Pemutakhiran (Otomasi, Mandiri dan Penjangkauan Aktif), Verifikasi-Validasi, Monitoring di Tingkat Desa\/Kelurahan dan Kab\/Kota.", "bidang_urusan": "X.XX - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX", "subkegiatan": 0, "data": { "2020": null, "2021": null, "2022": null, "2023": null, "2024": null } } ] }