Informasi Dasar

Definisi

Program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka: a. pengurangan kawasan kumuh 10-15 b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan dan/atau e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Warga negara terkena relokasi akibat program provinsi adalah warga negara terkena relokasi yang mendapatkan layanan penggantian hak atas pengusasaan tahan dan/atau bangunan, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat relokasi program Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. perumahan di lokasi b. perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan e. perumahan yang berada di daerah rawan f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023). Kalau pemda melakukan minimal pendataan elemen data diisi 1/1, tetapi kalau tidak ada kegiatan sama sekali terkait dengan pengumpulan data elemen data diisi 0/1

Rumus Perhitungan

Persentase_Pelayanan_Relokasi = (Jumlah_WN_Terkena_Relokasi_Terlayani / Jumlah_Rencana_WN_Terkena_Relokasi) * 100%

Keterangan:
Persentase_Pelayanan_Relokasi : Persentase warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N
Jumlah_WN_Terkena_Relokasi_Terlayani : Jumlah warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N
Jumlah_Rencana_WN_Terkena_Relokasi : Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N

Mapping