Informasi Dasar

Definisi

Tersedianya regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.HukumHukum dan undang-undang adalah aturan resmi terkait tindakan yang ditentukan, atau secara resmi diakui mengikat dan ditegakkan oleh otoritas pengendali yang mengatur perilaku aktor (termasuk orang-orang, perusahaan, asosiasi, lembaga pemerintah). Mereka diadopsi atau diratifikasi oleh cabang legislative pemerintah dan dapat secara resmi diakui dalam Konstitusi atau ditafsirkan oleh pengadilan. Hukum yang mengatur kesehatan seksual dan reproduksi tidak selalu terkandung dalam satu undang-undang.Peraturan/regulasiRegulasi dianggap sebagai perintah, keputusan eksekutif, Menteri atau administrasi lainnya. Pada tingkat kota, regulasi disebut juga tata cara. Peraturan dan tata cara yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah memiliki kekuatan hukum, meskipun dibatasi oleh tingkat otoritas penerbit. Pada metodologi indikator ini, hanya peraturan dengan aplikasi tingkat nasional yang dipertimbangkan.PembatasanBanyak undang-undang dan regulasi memuat batasan dalam lingkup penerapannya yang meliputi, meskipun tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan persyaratan untuk otorisasi pihak ketiga. Semua pembatasan tersebut merupakan hambatan untuk akses yang setara terhadap layanan, informasi dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.Sistem hukum jamakDidefinisikan sebagai sistem hukum dari berbagai sumber hukum saling berdampingan. Sistem seperti itu biasanya berkembang selama periode waktu tertentu sebagai konsekuensi dari warisan kolonial, agama dan faktor sosial budaya lainnya. Contoh sumber hukum yang mungkin berdampingan di bawah sistem hukum jamak meliputi: hukum umum Inggris, hukum perdata Prancis atau lainnya, hukum perundang-undangan, dan adat dan agama hukum. Konsistensi berbagai sumber hukum dapat menciptakan kontradiksi mendasar dalam sistem hukum, yang menghasilkan hambatan untuk akses penuh dan setara ke layanan, informasi dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.Indikator ini berupaya menyediakan pengukuran global pertama secara komprehensif tentang kerangka kerja hukum dan regulasi yang sejalan dengan Program Aksi pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan 1994 (International Conference on Population and Development/ICPD), Aksi pada Platform Beijing (1995), dan standar HAM internasional.Indikator ini merupakan persentase (%) skala 0 hingga100 (ketersediaan hukum dan regulasi nasional yang menjamin akses yang setara), yang menunjukkan status dan kemajuan suatu negara dalam ketersediaan hukum dan regulasi nasional tersebut. Sebagai catatan, indikator ini hanya mengukur ketersediaan hukum dan regulasi, namun tidak mengukur implementasinya. Indikator mengukur lingkungan hukum dan regulasi pada 4 (empat) area tematik yang didefinisikan sebagai parameter kunci dalam layanan kesehatan seksual dan reproduksi, yaitu diantaranya: 1.Layanan maternal; 2.Keluarga berencana dan kontrasepsi; 3.Pendidikan dan informasi seksualitas yang komprehensif; 4.HIV dan HPV (Human Papilloma Virus).Masing-masing area tematik diwakili oleh komponen individual yang merefleksikan (i) kritis dari perspektif substantif, ii) jangkauan spektrum layanan, informasi dan Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, daniii) subjek kerangka hukum dan regulasi nasional.Secara total terdapat 13 komponen sebagai berikut: AREA I. LAYANAN MATERNAL Komponen 1. Layanan persalinan Komponen 2. Komoditas penyelamatan jiwa Komponen 3. Aborsi Komponen 4. Layanan Pasca Aborsi AREA II. KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI Komponen 5. Kontrasepsi Komponen 6. Inform consent untuk layanan kontrapsesi Komponen 7. Kontrasepsi darurat AREA III. PENDIDIKAN DAN INFORMASI SEKSUALITAS YANG KOMPREHENSIF Komponen 8. Hukum/regulasi Komponen 9. Kurikulum AREA IV. HIV DAN HPV Komponen 10. Tes dan konseling HIV Komponen 11. Penanganan dan perawatan HIV Komponen 12. Kerahasiaan status kesehatan bagi orang yang hidup dengan HIV (ODHA) Komponen 13. Vaksin HPVUntuk masing-masing 13 komponen, dikumpulkan informasi tentang ketersediaan (i) pemungkin hukum tertentu (hukum dan peraturan positif) dan (ii) penghambat hukum. Untuk setiap komponen, faktor pemungkin dan penghambat spesifik didefinisikan sebagai pendukung dan hambatan untuk komponen tersebut. Bahkan pada hukum positif, hambatan hukum dapat merusak akses yang setara ke layanan, informasi dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi sehingga metodologi ini dirancang untuk menangkap hal tersebut.

Rumus Perhitungan

Indikator ini mengukur faktor pemungkin dan penghambat hukum spesifik untuk 13 komponen di empat area. Perhitungan indikator membutuhkan data dari semua 13 komponen.13 komponen diberi skala yang sama, dengan 0% merupakan nilai terendah dan 100% nilai paling optimal. Setiap komponen dihitung secara independen dan diberi bobot yang sama.Rumus: Keterangan:Ci:Data untuk komponen i.Ei: Total jumlah faktor pemungkin pada komponen iei : Jumlahfaktorpemungkin pada komponen iBi : Total jumlah faktor penghambat pada komponen ibi: Jumlahfaktorpenghambat pada komponen ii:Komponen individualNilai akhir untuk indikator merupakan rata-rata dari nilai 13 komponen. Demikian pula halnya dengan nilai untuk setiap area dihitung sebagai rata-rata dari data komponen individualnya

Mapping