Rumus Penghitungan: Indeks Kemerdekaan Pers: 70% rata-rata skor informan ahli daerah (38 provinsi) +30% rata-rata skor NAC, khususnya pada indikator Etika Pers.
Penghitungan ini juga didukung dengan Data Sekunder berupa:
(1) Data jumlah perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers. Data ada tidaknya upaya dari pemerintah untuk mendorong perusahaan pers memenuhi standar perusahaan pers, berdasarkan (a) Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers; (b) Data kasus pelanggaran kode etik; dan (c) Kasus pelanggaran kode etik, beserta contoh berita.