Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan kepala daerah di tingkat desa tidak dapat ditentukan secara pasti, karena tidak ada angka pasti yang ditetapkan. Namun, secara umum, pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).