Dasar Hukum

A. Undang-Undang

• Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
• Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Peraturan Pemerintah

• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Peraturan Presiden

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

D. Peraturan & Keputusan Kementerian Lembaga (K/L)

D.0. Petunjuk Pelaksanaan Menteri PPN / Kepala Bappenas

• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 4/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Tata Cara Integrasi Portal Satu Data Indonesia.
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 5/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data.
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Penggunaan Logo Satu Data Indonesia.
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Penyusunan Daftar Data.
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas.
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 9/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat.
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan SDI di Pemda.
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 11/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Pembuatan & Perubahan Akun Pengguna Portal SDI.

D.1. Peraturan & Keputusan Menteri PPN / Kepala Bappenas

• Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
• Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.
• Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
• Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 33A Tahun 2023 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2023.
• Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2024.

D.2. Peraturan BPS & Kepala BPS

• Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
• Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
• Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
• Peraturan Badan Pusat Statistik No. 5 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
• Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 126 Tahun 2020 tentang Master File Standart Data Statistik Tahun 2020.
• Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional.
• Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional.
• Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional.

D.3. Peraturan Menkominfo

• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

D.4. Peraturan Mendagri

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

E. Peraturan Kepala Daerah

• Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
• Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.
• Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2024 tentang Jaringan Informasi Geospasial.
• Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah.

F. Surat Edaran Kepala Daerah

• Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor: ST.00/07/SE/BUPATI/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Belitung Timur.
• Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor: ST.00/08/SE/BUPATI/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Data Statistik (SDS) di Kabupaten Belitung Timur.
• Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor: ST.00/09/SE/BUPATI/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Metadata Statistik (MS) di Kabupaten Belitung Timur.
• Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor: ST.00/10/SE/BUPATI/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Interoperabilitas Data (ID) di Kabupaten Belitung Timur.
• Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor: ST.00/11/SE/BUPATI/2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kode Referensi Dan/Atau Data Induk (KRDI) di Kabupaten Belitung Timur.