Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2022-2026
Navigasi rentang tahun
2022-2026
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2022 2023 2024 2025 2026
451 1.01.000652
jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama - - 351 - -
452 1.01.000653
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 46 - -
453 1.01.000654
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 0 - -
454 1.01.000655
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama - - 46 - -
455 1.01.000656
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 48 - -
456 1.01.000657
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 2 - -
457 1.01.000658
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama - - 50 - -
458 1.01.000659
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 70 - -
459 1.01.000660
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 0 - -
460 1.01.000661
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama - - 70 - -
461 1.01.000662
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 85 - -
462 1.01.000663
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 2 - -
463 1.01.000664
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama - - 87 - -
464 1.01.000665
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 191 - -
465 1.01.000666
Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 22 - -
466 1.01.000667
jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama - - 213 - -
467 1.01.000668
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 191 - -
468 1.01.000669
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 22 - -
469 1.01.000670
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama - - 213 - -
470 1.01.000671
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 200 - -
471 1.01.000672
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 22 - -
472 1.01.000673
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama - - 18 - -
473 1.01.000674
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 8 - -
474 1.01.000675
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 4 - -
475 1.01.000676
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama - - 8 - -
476 1.01.000677
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 8 - -
477 1.01.000678
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 4 - -
478 1.01.000679
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama - - 8 - -
479 1.01.000680
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 8 - -
480 1.01.000681
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - - - -
481 1.01.000682
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama - - 4 - -
482 1.01.000683
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 191 - -
483 1.01.000684
Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 22 - -
484 1.01.000685
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama - - 8 - -
485 1.01.000686
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri - - 85 - -
486 1.01.000687
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta - - 2 - -
487 1.01.000688
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Orang Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama - - 87 - -
488 1.01.000883
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.01.02.3.06.0066 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • 1.01.02.3.05.0066 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • 1.01.02.4.05.0066 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • 1.01.02.4.06.0064 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • 1.01.02.1.03.0081 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Komunitas Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 23 104 - -
489 1.01.000884
Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) GEOPARK
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.01.03.3.02.0005 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
  • 1.01.03.4.02.0004 - Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
  • 1.01.03.4.04.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
  • 1.01.03.3.02.0004 - Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Kurikulum Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal - 1 1 - -
490 1.01.000888
Infrastruktur TIK
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK KESPRO PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
44 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.01.02.1.01.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.1.01.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.1.01.0064 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.1.02.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.1.02.0052 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.1.02.0058 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.1.03.0056 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.1.03.0058 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.1.03.0063 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.3.04.0037 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
  • 1.01.02.3.04.0039 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
  • 1.01.02.4.04.0037 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
  • 1.01.02.4.04.0039 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
  • 1.01.02.4.07.0002 - Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan
  • 1.01.02.4.05.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.4.06.0052 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.2.02.0057 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.3.05.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.3.05.0059 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.3.06.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.3.06.0052 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.4.05.0057 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.4.05.0018 - Pembangunan Ruang/Sudut Baca
  • 1.01.02.4.05.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
  • 1.01.02.4.06.0002 - Penambahan Ruang Kelas Sekolah
  • 1.01.02.4.06.0050 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  • 1.01.02.4.06.0011 - Pembangunan Fasilitas Parkir
  • 1.01.02.4.06.0054 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.3.06.0058 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.3.05.0064 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.4.05.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK
  • 1.01.02.4.06.0058 - Penyediaan infrastruktur TIK
Paket Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia - - 102 - -
491 1.01.000889
layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KESPRO PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN)
24 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.01.02.4.05.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.3.05.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.4.06.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.3.06.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.1.02.0059 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.1.03.0066 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.3.04.0040 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
  • 1.01.02.4.04.0040 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
  • 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
  • 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.3.05.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.3.06.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.4.05.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  • 1.01.02.4.06.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan
Kegiatan layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - - 0 - -
492 1.02.000001
Alat uji dan kalibrasi pada RMC
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
  • 1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Unit Alat kalibrasi adalah sebuah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menyesuaikan ukuran atau parameter suatu alat... 0 0 0 - -
493 1.02.000002
Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KESPRO STUNTING (PROSN)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.1.03.0003 - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
  • 1.02.02.1.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
  • 1.02.02.2.03.0003 - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
  • 1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Unit Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menge... 0 0 0 - -
494 1.02.000004
Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Paket Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, menc... 7 1 7 - -
495 1.02.000005
Alkes/alat penunjang medik Fasyankes
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) STUNTING (PROSN)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
  • 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  • 1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Unit Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis... 6527 6527 6097 - -
496 1.02.000008
Anak Usia Pendidikan Dasar
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Orang Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun.... 19399 9996 19298 - -
497 1.02.000009
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Sarana Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada... 40 41 41 - -
498 1.02.000010
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Sarana Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada... 0 0 0 - -
499 1.02.000011
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Sarana Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada... 0 0 0 - -
500 1.02.000012
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Sarana Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada... 40 41 41 - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (451 - 500) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)