Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2027-2031
Navigasi rentang tahun
2027-2031
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2027 2028 2029 2030 2031
751 1.02.000322
Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK RESPONSIF ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Orang Jumlah Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan - - - - -
752 1.02.000323
Orang berisiko terjangkit Malaria
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Orang Jumlah Orang berisiko terjangkit Malaria - - - - -
753 1.02.000324
Orang terjangkit (penderita) Malaria
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Orang Jumlah Orang terjangkit (penderita) Malaria - - - - -
754 1.02.000325
Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Dokumen Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi - - - - -
755 1.02.000326
Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Dokumen Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak - - - - -
756 1.02.000327
Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Dokumen Jumlah Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - - - - -
757 1.02.000328
Sarana Air Minum Komunal
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.05.2.01.0002 - Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
Sarana Jumlah Sarana Air Minum Komunal - - - - -
758 1.02.000329
Sarana Sanitasi
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.05.2.01.0002 - Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
Sarana Jumlah Sarana Sanitasi - - - - -
759 1.02.000330
Tatanan kawasan tanpa rokok
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
Kawasan Jumlah Tatanan kawasan tanpa rokok - - - - -
760 1.02.000331
Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
Kawasan Jumlah tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok - - - - -
761 1.03.000005
Bangunan dan Lingkungan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0011 - Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
  • 1.03.09.2.01.0007 - Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
  • 1.03.09.2.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Bangunan dan Lingkungan Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan - - - - -
762 1.03.000006
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan... - - - - -
763 1.03.000007
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0009 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai p... - - - - -
764 1.03.000008
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0009 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional. - - - - -
765 1.03.000009
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional - - - - -
766 1.03.000010
Bangunan Gedung
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
Bangunan Gedung Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ata... - - - - -
767 1.03.000011
Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0016 - Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan... - - - - -
768 1.03.000013
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0015 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan... - - - - -
769 1.03.000015
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan... - - - - -
770 1.03.000018
Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Negara Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan di... - - - - -
771 1.03.000019
Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Negara Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan di... - - - - -
772 1.03.000021
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
  • 1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
  • 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan di... - - - - -
773 1.03.000024
Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bantuan Teknis &Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan pener... - - - - -
774 1.03.000026
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bantuan Teknis &Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan pener... - - - - -
775 1.03.000031
Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dokumen Surat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang. - - - - -
776 1.03.000032
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan perbatasan antar wilayah kabupaten/kota di dalam/luar provinsi yang ditan... - - - - -
777 1.03.000033
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah di... - - - - -
778 1.03.000035
Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Keputusan Gubernur yang diterbitkan dari hasil forum evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten... - - - - -
779 1.03.000037
Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani ole... - - - - -
780 1.03.000038
Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang d... - - - - -
781 1.03.000040
Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.02.0007 - Penyusunan RTRW Provinsi
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakila... - - - - -
782 1.03.000043
Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan d... - - - - -
783 1.03.000044
Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandata... - - - - -
784 1.03.000051
Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.03.0006 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
  • 1.03.13.5.01.0006 - Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
  • 1.03.12.2.03.0006 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
  • 1.03.13.5.01.0006 - Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
Dokumen Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/Kota - - - - -
785 1.03.000055
Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hid... - - - - -
786 1.03.000067
Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. - - - - -
787 1.03.000069
Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.10.1.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
  • 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Dokumen Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang J... - - - - -
788 1.03.000070
Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.10.1.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
  • 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Dokumen Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga... - - - - -
789 1.03.000071
Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
STUNTING (PROSN)
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.03.1.01.0001 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
  • 1.03.03.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  • 1.03.03.1.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
  • 1.03.03.2.01.0001 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
  • 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Dokumen Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi... - - - - -
790 1.03.000075
Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
Dokumen Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota. - - - - -
791 1.03.000076
Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.10.1.01.0041 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
  • 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Dokumen Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwu... - - - - -
792 1.03.000079
Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
  • 1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
Dokumen Jumlah unit yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang - - - - -
793 1.03.000080
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.03.0007 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
  • 1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Dokumen Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek da... - - - - -
794 1.03.000081
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal
  • 1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal
Dokumen Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penet... - - - - -
795 1.03.000083
Dokumen Leger Jalan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.10.1.01.0044 - Pengelolaan Leger Jalan
  • 1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan
Dokumen Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jal... - - - - -
796 1.03.000084
Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Bi... - - - - -
797 1.03.000086
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.01.0119 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
  • 1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
Dokumen Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL - - - - -
798 1.03.000087
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.01.0121 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
  • 1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Dokumen Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL - - - - -
799 1.03.000088
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.02.0032 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
  • 1.03.02.2.02.0035 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Dokumen Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun - - - - -
800 1.03.000089
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.01.0122 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
  • 1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
Dokumen Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL - - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (751 - 800) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)