SIPD E-walidata - Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	2017	2018	2023	2024	2025
2001	2.10.000075	Laporan survei batas tanah ulayat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.1.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.10.07.2.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	-
2002	2.10.000076	layanan bantuan hukum perkara pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	-	-	0	0	-
2003	2.10.000077	Lembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.1.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi `2.10.10.2.01.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2004	2.10.000078	Nomor identifikasi bidang tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.1.01.0002` - Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku `2.10.07.2.01.0003` - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Dokumen	-	-	0	0	-
2005	2.10.000080	Penetapan nilai oleh tim Penilai 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.05.1.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi `2.10.05.2.01.0001` - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota `2.10.05.2.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2006	2.10.000081	Perda tentang RTRW Provinsi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.2.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	-	-	1	0	-
2007	2.10.000082	Peta Bidang Tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.05.1.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi `2.10.10.1.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi `2.10.05.2.01.0001` - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota `2.10.05.2.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota `2.10.10.2.01.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2008	2.10.000083	Peta desain konsolidasi tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.1.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi `2.10.10.2.01.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2009	2.10.000084	Peta lokasi HGU/HGB 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	-	-	0	0	-
2010	2.10.000085	Peta lokasi tanah hak milik masyarakat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	-	-	0	0	-
2011	2.10.000086	Rencana aksi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.1.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi `2.10.10.2.01.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2012	2.10.000088	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.05.2.01.0001` - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2013	2.10.000089	Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah) 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.04.1.01.0001` - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.10.04.2.01.0001` - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2014	2.10.000091	Surat tanda bukti hak atas tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.1.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi `2.10.10.2.01.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Surat	-	-	0	0	-
2015	2.10.000098	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.04.2.01.0003` - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Berita Acara	-	-	0	1	-
2016	2.10.000103	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.08.2.02.0003` - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Berita Acara	-	-	0	0	-
2017	2.10.000105	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.17.7.01.0004` - Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	-	-	0	0	-
2018	2.10.000116	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.17.7.01.0003` - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	-	-	0	0	-
2019	2.10.000118	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.17.7.01.0001` - Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2020	2.10.000120	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.17.7.01.0002` - Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan	-	-	0	0	-
2021	2.10.000142	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.01.0004` - Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir `2.10.07.4.01.0004` - Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Dokumen	-	-	0	0	-
2022	2.10.000144	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.02.0001` - Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. `2.10.07.4.02.0001` - Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan	-	-	0	0	-
2023	2.10.000145	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.02.0002` - Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota `2.10.07.4.02.0002` - Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara	-	-	0	0	-
2024	2.10.000148	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.03.0001` - Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat `2.10.07.4.03.0001` - Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Dokumen	-	-	0	0	-
2025	2.10.000149	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.04.0001` - Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak `2.10.07.4.04.0001` - Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak	Dokumen	-	-	0	0	-
2026	2.10.000150	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.04.0002` - Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik `2.10.07.4.04.0002` - Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan	-	-	0	0	-
2027	2.10.000152	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.05.0001` - Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat `2.10.07.4.05.0001` - Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	-	-	0	0	-
2028	2.10.000153	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.06.0001` - Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat `2.10.07.4.06.0001` - Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Sertifikat	-	-	0	0	-
2029	2.10.000154	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.07.0001` - Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan `2.10.07.4.07.0001` - Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Dokumen	-	-	0	0	-
2030	2.10.000155	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.07.0002` - Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota `2.10.07.4.07.0002` - Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2031	2.10.000156	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.08.0001` - Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum `2.10.07.4.08.0001` - Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Dokumen	-	-	0	0	-
2032	2.10.000157	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.09.0001` - Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota `2.10.07.4.09.0001` - Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Laporan	-	-	0	0	-
2033	2.10.000158	Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.09.0002` - Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota `2.10.07.4.09.0002` - Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara	-	-	0	0	-
2034	2.10.000159	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.2.02.0003` - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2035	2.10.000160	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.2.02.0004` - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	-
2036	2.10.000161	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.10.0001` - Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi `2.10.07.4.10.0001` - Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan	-	-	0	0	-
2037	2.10.000162	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.10.0002` - Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota `2.10.07.4.10.0002` - Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan	-	-	0	0	-
2038	2.10.000163	Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.12.0001` - Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota `2.10.07.4.12.0001` - Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	-
2039	2.10.000164	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.3.12.0002` - Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota `2.10.07.4.12.0002` - Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	-
2040	2.10.000165	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.01.0001` - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dokumen	-	-	0	0	-
2041	2.10.000166	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.01.0002` - Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen	-	-	0	0	-
2042	2.10.000167	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.01.0003` - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	-	-	0	0	-
2043	2.10.000168	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.01.0004` - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen	-	-	0	0	-
2044	2.10.000169	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.01.0005` - Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen	-	-	0	1	-
2045	2.10.000170	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.01.0006` - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan	-	-	0	0	-
2046	2.10.000171	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.01.0007` - Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	-	-	0	0	-
2047	2.10.000172	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.02.0001` - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	-	-	0	0	-
2048	2.10.000173	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.02.0002` - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	-	-	0	0	-
2049	2.10.000174	Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.02.0003` - Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	-	-	0	0	-
2050	2.10.000175	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.11.5.03.0001` - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Unit	-	-	0	0	-

Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Menampilkan 50 data per halaman