SIPD E-walidata - Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1851	2.08.000015	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1852	2.08.000017	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.03.1.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi `2.08.03.2.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota `2.08.03.2.01.0006` - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1853	2.08.000018	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.06.1.02.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi `2.08.06.2.02.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota `2.08.06.1.02.0007` - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1854	2.08.000019	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.02.1.01.0006` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi `2.08.02.2.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.01.0007` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1855	2.08.000021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO POSYANDU (ASTACITA) 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.07.2.01.0004` - Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA `2.08.07.2.01.0006` - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota `2.08.07.2.01.0003` - Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1856	2.08.000023	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) POSYANDU (ASTACITA) 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.07.2.03.0009` - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota `2.08.07.1.03.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi `2.08.07.2.03.0007` - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1857	2.08.000024	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO 12 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.07.2.03.0004` - Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota `2.08.07.2.03.0008` - Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota `2.08.06.2.02.0009` - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.06.2.02.0008` - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.06.2.02.0005` - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.06.2.02.0006` - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.06.2.02.0007` - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.07.2.03.0012` - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota `2.08.07.2.03.0014` - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota `2.08.07.2.03.0013` - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai `2.08.07.2.03.0011` - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota `2.08.07.2.03.0010` - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1858	2.08.000025	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.07.1.03.0008` - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan `2.08.07.2.03.0006` - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1859	2.08.000026	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) GEOPARK KESPRO 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.02.1.01.0005` - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi `2.08.02.2.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG `2.08.02.2.01.0010` - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1860	2.08.000028	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.04.2.03.0001` - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota `2.08.04.2.03.0002` - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota `2.08.04.2.03.0003` - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota `2.08.04.2.03.0006` - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota `2.08.04.2.03.0004` - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota `2.08.04.2.03.0005` - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1861	2.08.000029	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.07.2.02.0006` - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK `2.08.07.2.02.0007` - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Layanan	-	-	-	-	-	-	6	6	-
1862	2.08.000031	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO 9 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.03.1.02.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi `2.08.03.2.02.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.03.2.02.0007` - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota `2.08.03.2.02.0009` - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota `2.08.03.2.02.0008` - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota `2.08.03.2.02.0005` - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota `2.08.03.2.02.0003` - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& `2.08.03.2.02.0004` - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota `2.08.03.2.02.0006` - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan	-	-	-	-	-	-	6	6	-
1863	2.08.000032	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO 12 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.02.2.03.0001` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.03.0004` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.03.0002` - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.03.0010` - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi `2.08.02.2.03.0011` - mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. `2.08.03.2.03.0006` - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.03.2.03.0007` - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.03.2.03.0008` - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.03.0009` - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.03.0008` - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.03.0007` - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.03.2.03.0009` - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1864	2.08.000034	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO 8 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.04.2.02.0001` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota `2.08.03.2.01.0003` - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.04.2.01.0004` - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota `2.08.04.2.01.0005` - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.04.2.01.0006` - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. `2.08.03.2.01.0004` - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.03.2.01.0005` - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi `2.08.04.2.01.0007` - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-	-	-	-	-	2	2	-
1865	2.08.000036	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) INKLUSI KEUANGAN 9 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.02.2.02.0001` - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi `2.08.02.2.02.0002` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi `2.08.02.2.02.0003` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi `2.08.02.2.02.0004` - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi `2.08.02.2.02.0009` - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.02.0006` - Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.02.0007` - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.02.0005` - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.02.0008` - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1866	2.08.000038	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO 7 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.06.1.01.0003` - Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi `2.08.06.2.01.0001` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.04.2.02.0004` - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.04.2.02.0007` - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.04.2.02.0008` - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.04.2.02.0006` - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.04.2.02.0005` - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	-	-	-	-	-	-	2	2	-
1867	2.08.000039	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.07.2.01.0005` - Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota `2.08.07.2.01.0011` - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.07.2.01.0010` - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.07.2.01.0009` - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.07.2.01.0008` - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.07.2.01.0007` - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	-	-	-	-	-	-	11	11	-
1868	2.08.000041	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.04.1.01.0003` - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi `2.08.04.2.01.0003` - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1869	2.08.000042	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.07.2.03.0005` - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1870	2.08.000043	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.04.1.02.0003` - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi `2.08.04.2.02.0003` - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1871	2.08.000044	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.03.1.03.0004` - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota `2.08.03.2.03.0004` - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1872	2.08.000045	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.04.2.01.0001` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	33	33	-
1873	2.08.000047	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.03.1.01.0002` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi `2.08.03.2.01.0002` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	33	33	-
1874	2.08.000048	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.02.2.01.0004` - Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG `2.08.02.2.01.0008` - Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota `2.08.02.2.01.0005` - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	33	33	-
1875	2.08.000049	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KESPRO 5 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.02.2.01.0013` - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.01.0014` - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.01.0011` - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota `2.08.02.2.01.0003` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG `2.08.02.2.01.0006` - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	33	33	-
1876	2.08.000051	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.03.2.03.0003` - Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	-	13	-
1877	2.08.000054	perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.03.2.02.0001` - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	11	13	-
1878	2.08.000055	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.02.2.03.0002` - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	10	10	-
1879	2.08.000057	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.03.2.03.0002` - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	50	50	-
1880	2.08.000059	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.04.2.02.0002` - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	10	10	-
1881	2.08.000061	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.02.1.02.0003` - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi `2.08.02.2.02.0001` - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi `2.08.02.2.01.0012` - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1882	2.08.000067	Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.08.03.2.03.0005` - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	2.09.000021	Jenis pangan lokal 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN EKONOMI SYARIAH INFLASI (ASTACITA) INKLUSI KEUANGAN STUNTING (PROSN) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.1.01.0002` - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal `2.09.03.1.01.0007` - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal `2.09.03.2.01.0002` - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal `2.09.03.2.01.0009` - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
1884	2.09.000030	Konsumsi per kapita per tahun 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN STUNTING (PROSN) 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.1.04.0004` - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi `2.09.03.1.04.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun `2.09.03.2.04.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1885	2.09.000053	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.04.1.01.0001` - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota `2.09.04.2.01.0001` - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1886	2.09.000063	Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.1.02.0002` - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal `2.09.03.2.02.0002` - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
1887	2.09.000068	Target konsumsi pangan per kapita per tahun 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.2.04.0001` - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1888	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN STUNTING (PROSN) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.04.1.02.0004` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi `2.09.04.2.02.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1889	2.09.000078	Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.2.01.0015` - Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	-	-	1	1	12	12	12	12	-
1890	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.1.01.0013` - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) `2.09.03.1.01.0010` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi `2.09.03.2.01.0013` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.2.01.0016` - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) `2.09.03.2.01.0020` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.1.01.0015` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1891	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.1.01.0013` - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) `2.09.03.1.01.0010` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi `2.09.03.2.01.0013` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.2.01.0016` - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) `2.09.03.2.01.0020` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.1.01.0015` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1892	2.09.000082	Data Perdagangan Antar Wilayah 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.1.01.0010` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi `2.09.03.1.01.0013` - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) `2.09.03.2.01.0013` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.2.01.0016` - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) `2.09.03.2.01.0020` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.1.01.0015` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
1893	2.09.000083	Data Produksi Pangan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.2.01.0020` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.1.01.0010` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi `2.09.03.1.01.0013` - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) `2.09.03.2.01.0013` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.2.01.0015` - Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan `2.09.03.1.01.0015` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1894	2.09.000084	Data Stok Pangan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 7 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.2.01.0020` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.1.01.0015` - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi `2.09.03.1.01.0010` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi `2.09.03.1.01.0013` - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) `2.09.03.2.01.0011` - Pemantauan Stok Pangan `2.09.03.2.01.0013` - Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota `2.09.03.2.01.0016` - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1895	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.1.01.0009` - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi `2.09.03.1.01.0012` - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi `2.09.03.2.01.0008` - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota `2.09.03.2.01.0012` - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1896	2.09.000087	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN INFLASI (ASTACITA) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.03.1.01.0012` - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi `2.09.03.1.01.0009` - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi `2.09.03.2.01.0008` - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota `2.09.03.2.01.0012` - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
1897	2.09.000097	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.05.1.01.0011` - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan `2.09.05.2.01.0008` - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
1898	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.05.1.01.0009` - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan `2.09.05.2.01.0009` - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
1899	2.09.000101	Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.05.1.01.0009` - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan `2.09.05.2.01.0009` - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	-	-	0	0	1	1	1	1	-
1900	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.09.05.1.01.0009` - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan `2.09.05.2.01.0009` - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	-	-	0	0	1	1	0	1	-

Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Menampilkan 50 data per halaman