Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2025-2029
Navigasi rentang tahun
2025-2029
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2025 2026 2027 2028 2029
3151 3.25.000391
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Kegiatan &Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil& - - - - -
3152 3.25.000401
Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0003 - Operasi Kapal Pengawas Perikanan
Hari Operasi Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri... - - - - -
3153 3.25.000402
Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0005 - Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat
Unit 1) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi k... - - - - -
3154 3.25.000403
Sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0010 - Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota
Perkara 1) Sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan... - - - - -
3155 3.25.000404
Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0011 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Unit 1) Prasarana pengawasan sumber daya perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan... - - - - -
3156 3.25.000406
Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0008 - Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan
Unit ) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapa... - - - - -
3157 3.25.000407
Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0001 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
  • 3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Unit Data kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahaka... - - - - -
3158 3.25.000408
Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0001 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
  • 3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Perkara Data kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang da... - - - - -
3159 3.25.000409
Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0001 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
  • 3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Dokumen Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang da... - - - - -
3160 3.25.000410
Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tersedia dan terbentuk
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan
Orang 1) SDM Pengawasan Sumber daya perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 2) Pengawas Perikanan ada... - - - - -
3161 3.25.000411
Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam
Pelaku Usaha 1. Pengawasan ekstraksi garam adalah pengawasan kesesuaian standar perizinan berusaha terhadap kegiatan usaha produksi garam dengan penguapan air gar... - - - - -
3162 3.25.000423
Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi Pada Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0002 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
  • 3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Lokasi Data Lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan d... - - - - -
3163 3.25.000424
pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0002 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
  • 3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Pelaku Usaha Data pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusah... - - - - -
3164 3.25.000425
Kasus Pelanggaran Usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0002 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
  • 3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Perkara Jumlah kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota... - - - - -
3165 3.25.000426
Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Perkara Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam... - - - - -
3166 3.25.000427
Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/... - - - - -
3167 3.25.004115
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.06.2.01.0004 - Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko
Dokumen Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK - - - - -
3168 3.25.004116
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.06.2.01.0004 - Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko
Dokumen Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK - - - - -
3169 3.25.004117
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.06.2.01.0004 - Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko
Pelaku Usaha Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko - - - - -
3170 3.25.004118
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.06.2.01.0004 - Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko
Pelaku Usaha Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko - - - - -
3171 3.25.004119
Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Rekomendasi Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pengolahan Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah - - - - -
3172 3.25.004120
Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Rekomendasi Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pemasaran Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah - - - - -
3173 3.25.004121
SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Dokumen Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan unt... - - - - -
3174 3.25.004122
SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Dokumen &Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan unt... - - - - -
3175 3.25.004123
SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Dokumen &Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar u... - - - - -
3176 3.25.004127
Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.04.0004 - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap
Rekomendasi Jumlah Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabu... - - - - -
3177 3.25.004128
SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.04.0003 - Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
Rekomendasi Jumlah SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di... - - - - -
3178 3.25.004129
Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.04.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap
Dokumen Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi - - - - -
3179 3.25.004130
Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI SYARIAH
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
Unit Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan pe... - - - - -
3180 3.25.004131
Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI SYARIAH
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
Unit Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiata... - - - - -
3181 3.25.004132
Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI SYARIAH
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
Unit Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - - - - -
3182 3.25.004133
Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI SYARIAH
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
Unit Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - - - - -
3183 3.25.004134
Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI SYARIAH
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
Unit Jumlah Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peratur... - - - - -
3184 3.25.004135
Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI SYARIAH
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
Unit Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - - - - -
3185 3.25.004136
Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI SYARIAH
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
Unit Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Per... - - - - -
3186 3.25.004137
Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.03.2.04.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap
Dokumen Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi - - - - -
3187 3.25.004165
Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.03.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 3.25.04.2.01.0004 - Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan adalah banyaknya dokumen rekomendasi yang me... - - - - -
3188 3.25.004166
SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.03.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 3.25.04.2.01.0004 - Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan adalah banyaknya dokumen rekomendasi yang me... - - - - -
3189 3.25.004167
Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Rekomendasi Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (sa... - - - - -
3190 3.25.004168
Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.03.0003 - Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan - - - - -
3191 3.25.004174
Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan Obat lkan, pengenda... - - - - -
3192 3.25.004175
Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Unit Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan - - - - -
3193 3.25.004176
Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Unit Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan - - - - -
3194 3.25.004177
Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Unit Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan - - - - -
3195 3.25.004189
pos kesehatan ikan terpadu
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Unit Jumlah pos kesehatan ikan terpadu - - - - -
3196 3.25.004190
Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.25.04.2.04.0007 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
  • 3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
Kelompok Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat - - - - -
3197 3.26.000001
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Lokasi Melaksanakakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan... - - - - -
3198 3.26.000002
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Lokasi Melaksanakan Pemantapan Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota agar terwujud destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkel... - - - - -
3199 3.26.000003
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Lokasi Melaksanakan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota agar tercapai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berk... - - - - -
3200 3.26.000004
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Lokasi Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan... - - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (3151 - 3200) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)