Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2018-2022
Navigasi rentang tahun
2018-2022
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2018 2019 2020 2021 2022
851 1.03.000212
Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN) TIGA JUTA RUMAH (PROSN)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
  • 1.03.03.1.01.0018 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
  • 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Liter/Detik Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik,... - 10 10 - -
852 1.03.000213
Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN) TIGA JUTA RUMAH (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.03.1.01.0014 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
  • 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Liter/Detik Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik,... - 10 10 - -
853 1.03.000214
Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
  • 1.03.12.1.04.0008 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
  • 1.03.12.3.04.0009 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
  • 1.03.12.4.04.0009 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
  • 1.03.12.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
  • 1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
Kasus Laporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten/Kota - 0 0 0 0
854 1.03.000215
Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
  • 1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
Kasus Laporan Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota - 0 0 0 0
855 1.03.000216
Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
  • 1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
Kasus Laporan Kasus yang diselesaikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota - - 0 - -
856 1.03.000219
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
  • 1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota - 0 0 0 0
857 1.03.000220
Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) - 0 0 0 0
858 1.03.000226
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.03.0007 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
  • 1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Dokumen Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek da... - 0 0 - -
859 1.03.000227
koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota - 0 0 0 0
860 1.03.000228
koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota - 0 0 0 0
861 1.03.000236
Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Lembaga Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi - - - - -
862 1.03.000237
Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.01.0075 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
  • 1.03.02.1.01.0090 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
  • 1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Lembaga Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun - - - - -
863 1.03.000239
Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.03.1.01.0026 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  • 1.03.03.2.01.0023 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Lembaga Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM - - - - -
864 1.03.000241
Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM STUNTING (PROSN)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.05.1.01.0014 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
  • 1.03.12.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
  • 1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
  • 1.03.12.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Ha Laporan luas lahan yang ditertibkan dalam bidang penataan ruang - 0 0 0 0
865 1.03.000243
Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen Materi Teknis Raperda RTRW Kab/Kota dan RDTR Kab/Kota yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam... - - - - -
866 1.03.000244
Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen Naskah akademik rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy). - - - - -
867 1.03.000246
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.01.0118 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
  • 1.03.02.2.01.0109 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
KM Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton - - - - -
868 1.03.000247
Panjang Breakwater
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.01.0086 - Pembangunan Breakwater
  • 1.03.02.1.01.0115 - Rehabilitasi Breakwater
  • 1.03.02.1.01.0032 - Rehabilitasi Breakwater
  • 1.03.02.2.01.0102 - Pembangunan Breakwater
  • 1.03.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Breakwater
  • 1.03.02.2.01.0106 - Rehabilitasi Breakwater
KM Bangunan sejajar pantai yang berfungsi untuk meredam/memecah daya rusak gelombang/ombak sehingga garis pantai dapat terlindungi dari abrasi. Lingkup d... - - - - -
869 1.03.000249
Panjang Jalan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
INFLASI (ASTACITA)
20 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.10.1.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
  • 1.03.10.1.01.0042 - Pembangunan Jalan
  • 1.03.10.1.01.0040 - Pelebaran Jalan Menuju Standar
  • 1.03.10.1.01.0035 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur
  • 1.03.10.1.01.0031 - Rekonstruksi Jalan
  • 1.03.10.1.01.0030 - Rehabilitasi Jalan
  • 1.03.10.1.01.0038 - Pemeliharaan Berkala Jalan
  • 1.03.10.1.01.0033 - Pemeliharaan Rutin Jalan
  • 1.03.10.1.01.0028 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
  • 1.03.10.1.01.0024 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
  • 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
  • 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan
  • 1.03.10.2.01.0037 - Pelebaran Jalan Menuju Standar
  • 1.03.10.2.01.0041 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur
  • 1.03.10.2.01.0033 - Rekonstruksi Jalan
  • 1.03.10.2.01.0044 - Rehabilitasi Jalan
  • 1.03.10.2.01.0034 - Pemeliharaan Berkala Jalan
  • 1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan
  • 1.03.10.2.01.0036 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
  • 1.03.10.2.01.0030 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
KM Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang d... - 669,54 669,54 941,06 941,06
870 1.03.000251
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA) SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
  • 1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
KM Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun - 10,12699 10,12699 12,16499 12,16499
871 1.03.000252
Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA) STUNTING (PROSN) SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
11 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.04.1.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
  • 1.03.02.1.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
  • 1.03.02.1.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
  • 1.03.02.1.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
  • 1.03.02.1.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
  • 1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas
  • 1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas
  • 1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
  • 1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
  • 1.03.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
  • 1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. - - - - -
872 1.03.000254
Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.1.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
  • 1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Orang Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena... - - - - -
873 1.03.000255
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA) POSYANDU (ASTACITA) RESPONSIF ANAK
11 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.02.02.1.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
  • 1.03.02.1.01.0081 - Peningkatan Kanal Banjir
  • 1.03.02.1.01.0097 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
  • 1.03.02.1.01.0098 - Pembangunan Kanal Banjir
  • 1.03.02.1.01.0099 - Rehabilitasi Kanal Banjir
  • 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
  • 1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
  • 1.03.02.2.01.0081 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
  • 1.03.02.2.01.0099 - Peningkatan Kanal Banjir
  • 1.03.02.2.01.0113 - Pembangunan Kanal Banjir
  • 1.03.02.2.01.0122 - Rehabilitasi Kanal Banjir
Orang Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan me... - - - - -
874 1.03.000257
Panjang Sungai
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.01.0101 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai
  • 1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai
KM Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara - - - - -
875 1.03.000258
Panjang Tanggul
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.01.0107 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
  • 1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
KM Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yan... - - - - -
876 1.03.000268
Penerbitan PKKPR
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
  • 1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
  • 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
  • 1.03.12.3.03.0003 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
  • 1.03.12.3.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
  • 1.03.12.4.03.0003 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
  • 1.03.12.4.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
Dokumen Surat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Rua... - - - - -
877 1.03.000269
Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
  • 1.03.12.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Dokumen Surat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang. - 0 0 0 0
878 1.03.000272
Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0016 - Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Orang Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya d... - - - - -
879 1.03.000276
Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil penyempurnaan oleh Pemda Kab/Kota dengan DPRD Kab/Kota yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Eva... - 0 0 0 0
880 1.03.000278
Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari hasil fasilitasi dari provinsi - 0 0 0 0
881 1.03.000279
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
  • 1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
PPNS Laporan jumlah Penyidik Pegawai Negeri ipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang - 0 0 0 0
882 1.03.000281
Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakya... - - - - -
883 1.03.000285
Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Scan dokumen peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dari lampiran RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terk... - - - - -
884 1.03.000286
Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Scan dokumen peta rencana RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur. - - - - -
885 1.03.000290
Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) - - - - -
886 1.03.000292
Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) - - - - -
887 1.03.000293
Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Dokumen Laporan Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota - 0 0 0 0
888 1.03.000294
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Notulensi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - 0 0 0 0
889 1.03.000296
Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai... - 0 0 0 0
890 1.03.000298
Rapat persetujuan substansi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi r... - - - - -
891 1.03.000299
Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas persetujuan substnasi RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari pa... - 0 0 0 0
892 1.03.000300
Rapat Persiapan persetujuan substansi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota - - - - -
893 1.03.000301
Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR - 0 0 0 0
894 1.03.000303
Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari p... - - - - -
895 1.03.000304
Rekomendasi peta dari BIG
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen duplikasi dengan nomor 271 - - - - -
896 1.03.000306
Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial - - - - -
897 1.03.000307
Rumah Deret
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0011 - Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Rumah - - - - - -
898 1.03.000309
Rumah Tangga
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN) TIGA JUTA RUMAH (PROSN)
8 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.07.1.01.0022 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi
  • 1.03.07.1.01.0009 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi
  • 1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
  • 1.03.05.2.01.0006 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
  • 1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
  • 1.03.05.2.01.0039 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
  • 1.03.07.2.01.0006 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
  • 1.03.07.2.01.0033 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Rumah Tangga - - - - - -
899 1.03.000311
Rumah Tinggal Tunggal
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0011 - Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Rumah - - - - - -
900 1.03.000315
Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.06.1.01.0011 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
  • 1.03.06.2.01.0026 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
Unit Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangun - 0 0 0 0
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (851 - 900) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)