Beranda
Data Statistik Sektoral Daerah
Data Statistik Sektoral Daerah
DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.
Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2025-2029
| No | Kode SSD | Uraian | Satuan | Definisi Operasional | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 1.03.000316 |
Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
TIGA JUTA RUMAH (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Unit | Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berup... | - | - | - | - | - |
| 902 | 1.03.000332 |
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Laporan hasil kegiatan sosialiasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang | - | - | - | - | - |
| 903 | 1.03.000336 |
Stasiun Pompa Banjir
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Unit | Stasiun pompa yang berfungsi untuk menguras atau mengendalikan kelebihan air untuk dialirkan ke sungai atau ke laut. Lingkup dalam sub kegiatan ini ad... | - | - | - | - | - |
| 904 | 1.03.000341 |
Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Surat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah den... | - | - | - | - | - |
| 905 | 1.03.000342 |
Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan di tandatangani oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur dengan cap basah, atau ta... | - | - | - | - | - |
| 906 | 1.03.000345 |
Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Surat permohonan evaluasi yang di tanda tangani Bupati/Walikota dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standard... | - | - | - | - | - |
| 907 | 1.03.000347 |
Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Surat Persetujuan Substansi di tanda tangani Kementerian ATR/BPN dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standar... | - | - | - | - | - |
| 908 | 1.03.000350 |
Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW) | - | - | - | - | - |
| 909 | 1.03.000351 |
Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR) | - | - | - | - | - |
| 910 | 1.03.000352 |
Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota da... | - | - | - | - | - |
| 911 | 1.03.000357 |
Terowongan/Tunnel
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Terowongan/Tunnel | Bangunan jalan yang melintas di bawah permukaan tanah dengan persyaratan teknis sebagai berikut: a. Memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung... | - | - | - | - | - |
| 912 | 1.03.000364 |
Underpass
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Underpass | jalan tidak sebidang lebih rendah yang melintasi bagian bawah jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yan... | - | - | - | - | - |
| 913 | 1.03.000367 |
Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis | - | - | - | - | - |
| 914 | 1.03.000373 |
Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | &Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA& | - | - | - | - | - |
| 915 | 1.03.000374 |
Jumlah Penilik
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Jumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG | - | - | - | - | - |
| 916 | 1.03.000375 |
Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG | - | - | - | - | - |
| 917 | 1.03.000378 |
Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Paket | Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA | - | - | - | - | - |
| 918 | 1.03.000379 |
Fasilitas Penunjang TPS
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Paket | Fasilitas penunjang TPS adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPS | - | - | - | - | - |
| 919 | 1.03.000384 |
Jumlah Arsitek yang terdaftar
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Jumlah Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek. | - | - | - | - | - |
| 920 | 1.03.000386 |
Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operat... | - | - | - | - | - |
| 921 | 1.03.000387 |
Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Badan Usaha | Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan | - | - | - | - | - |
| 922 | 1.03.000388 |
Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Badan Usaha | Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah 1. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang s... | - | - | - | - | - |
| 923 | 1.03.000390 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | 1. Penataan pada Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan (Prioritas utama pada suboutput ini adalah cagar budaya nasio... | - | - | - | - | - |
| 924 | 1.03.000391 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan agar mengikuti... | - | - | - | - | - |
| 925 | 1.03.000392 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur bangunan Gedung dan penataan bang... | - | - | - | - | - |
| 926 | 1.03.000393 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan | - | - | - | - | - |
| 927 | 1.03.000394 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan perkotaan dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelaya... | - | - | - | - | - |
| 928 | 1.03.000395 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan | - | - | - | - | - |
| 929 | 1.03.000396 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan stand... | - | - | - | - | - |
| 930 | 1.03.000397 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan | - | - | - | - | - |
| 931 | 1.03.000398 |
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung Cagar Budaya | Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem | - | - | - | - | - |
| 932 | 1.03.000399 |
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung Cagar Budaya | &Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan pera... | - | - | - | - | - |
| 933 | 1.03.000400 |
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung Cagar Budaya | &Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan pera... | - | - | - | - | - |
| 934 | 1.03.000401 |
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung Cagar Budaya | &Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan pera... | - | - | - | - | - |
| 935 | 1.03.000404 |
Jumlah Bangunan Gedung Negara
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung Negara | Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan di... | - | - | - | - | - |
| 936 | 1.03.000405 |
Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung Negara | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi Bangunan Gedung Negara... | - | - | - | - | - |
| 937 | 1.03.000406 |
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung | Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sar... | - | - | - | - | - |
| 938 | 1.03.000407 |
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung | Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan... | - | - | - | - | - |
| 939 | 1.03.000409 |
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung | Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan... | - | - | - | - | - |
| 940 | 1.03.000411 |
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung | Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung. | - | - | - | - | - |
| 941 | 1.03.000412 |
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung | Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. | - | - | - | - | - |
| 942 | 1.03.000413 |
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung | Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung. | - | - | - | - | - |
| 943 | 1.03.000414 |
Jumlah Bangunan Konstruksi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Unit | Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APB... | - | - | - | - | - |
| 944 | 1.03.000415 |
Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Unit | Bangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan... | - | - | - | - | - |
| 945 | 1.03.000417 |
Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Jumlah bangunan negara yang sudah direnovasi di Provinsi DKI Jakarta 151 bangunan | - | - | - | - | - |
| 946 | 1.03.000419 |
Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan | - | - | - | - | - |
| 947 | 1.03.000421 |
Jumlah Desa
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERLINDUNGAN ANAK
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
RESPONSIF ANAK
STUNTING (PROSN)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Desa | Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusa... | - | - | - | - | - |
| 948 | 1.03.000422 |
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan peny... | - | - | - | - | - |
| 949 | 1.03.000423 |
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d.... | - | - | - | - | - |
| 950 | 1.03.000424 |
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. L... | - | - | - | - | - |
Total data sebanyak 4467,
menampilkan range data dari
(901 - 950)
(disaring dari 4467 entri keseluruhan)