Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2027-2031
Navigasi rentang tahun
2027-2031
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2027 2028 2029 2030 2031
901 1.03.000316
Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM STUNTING (PROSN) TIGA JUTA RUMAH (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.07.1.01.0020 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi
  • 1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
Unit Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berup... - - - - -
902 1.03.000332
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.01.0009 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang
  • 1.03.12.2.01.0012 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
Dokumen Laporan hasil kegiatan sosialiasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang - - - - -
903 1.03.000336
Stasiun Pompa Banjir
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.02.1.01.0013 - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
  • 1.03.02.2.01.0013 - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
Unit Stasiun pompa yang berfungsi untuk menguras atau mengendalikan kelebihan air untuk dialirkan ke sungai atau ke laut. Lingkup dalam sub kegiatan ini ad... - - - - -
904 1.03.000341
Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Dokumen Surat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah den... - - - - -
905 1.03.000342
Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan di tandatangani oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur dengan cap basah, atau ta... - - - - -
906 1.03.000345
Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Surat permohonan evaluasi yang di tanda tangani Bupati/Walikota dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standard... - - - - -
907 1.03.000347
Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Surat Persetujuan Substansi di tanda tangani Kementerian ATR/BPN dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standar... - - - - -
908 1.03.000350
Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
  • 1.03.12.1.02.0007 - Penyusunan RTRW Provinsi
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW) - - - - -
909 1.03.000351
Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dokumen Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR) - - - - -
910 1.03.000352
Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota da... - - - - -
911 1.03.000357
Terowongan/Tunnel
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.10.1.01.0034 - Pembangunan Terowongan/Tunnel
  • 1.03.10.2.01.0045 - Pembangunan Terowongan/Tunnel
Terowongan/Tunnel Bangunan jalan yang melintas di bawah permukaan tanah dengan persyaratan teknis sebagai berikut: a. Memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung... - - - - -
912 1.03.000364
Underpass
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.10.1.01.0037 - Pembangunan Underpass
  • 1.03.10.2.01.0047 - Pembangunan Underpass
Underpass jalan tidak sebidang lebih rendah yang melintasi bagian bawah jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yan... - - - - -
913 1.03.000367
Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.12.1.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
  • 1.03.12.2.01.0002 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.01.0001 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  • 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis - - - - -
914 1.03.000373
Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
Orang &Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA& - - - - -
915 1.03.000374
Jumlah Penilik
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
Orang Jumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG - - - - -
916 1.03.000375
Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
Orang Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG - - - - -
917 1.03.000378
Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.07.2.01.0007 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
  • 1.03.07.2.01.0008 - Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
  • 1.03.07.2.01.0009 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
  • 1.03.07.2.01.0012 - Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
  • 1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
  • 1.03.07.2.01.0019 - Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Paket Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA - - - - -
918 1.03.000379
Fasilitas Penunjang TPS
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.07.1.01.0005 - Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi
Paket Fasilitas penunjang TPS adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPS - - - - -
919 1.03.000384
Jumlah Arsitek yang terdaftar
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.1.01.0017 - Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
Orang Jumlah Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek. - - - - -
920 1.03.000386
Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Orang Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operat... - - - - -
921 1.03.000387
Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
Badan Usaha Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan - - - - -
922 1.03.000388
Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
Badan Usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah 1. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang s... - - - - -
923 1.03.000390
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Kawasan 1. Penataan pada Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan (Prioritas utama pada suboutput ini adalah cagar budaya nasio... - - - - -
924 1.03.000391
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0010 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0009 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Kawasan Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan agar mengikuti... - - - - -
925 1.03.000392
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Kawasan Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur bangunan Gedung dan penataan bang... - - - - -
926 1.03.000393
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0010 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0009 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Kawasan Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan - - - - -
927 1.03.000394
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Kawasan Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan perkotaan dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelaya... - - - - -
928 1.03.000395
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0010 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0009 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Kawasan Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan - - - - -
929 1.03.000396
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Kawasan Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan stand... - - - - -
930 1.03.000397
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.09.1.01.0010 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
  • 1.03.09.2.01.0009 - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Kawasan Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan - - - - -
931 1.03.000398
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0015 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Cagar Budaya Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem - - - - -
932 1.03.000399
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0015 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Cagar Budaya &Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan pera... - - - - -
933 1.03.000400
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0015 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Cagar Budaya &Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan pera... - - - - -
934 1.03.000401
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.1.01.0014 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Bangunan Gedung Cagar Budaya &Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan pera... - - - - -
935 1.03.000404
Jumlah Bangunan Gedung Negara
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.1.01.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
  • 1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Negara Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan di... - - - - -
936 1.03.000405
Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.1.01.0015 - Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
  • 1.03.08.2.01.0014 - Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
Bangunan Gedung Negara Jumlah Bangunan Gedung Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi Bangunan Gedung Negara... - - - - -
937 1.03.000406
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sar... - - - - -
938 1.03.000407
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan... - - - - -
939 1.03.000409
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.1.01.0020 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Bangunan Gedung Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan... - - - - -
940 1.03.000411
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung. - - - - -
941 1.03.000412
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.1.01.0020 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Bangunan Gedung Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. - - - - -
942 1.03.000413
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.1.01.0016 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
  • 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung. - - - - -
943 1.03.000414
Jumlah Bangunan Konstruksi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Unit Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APB... - - - - -
944 1.03.000415
Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
Unit Bangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan... - - - - -
945 1.03.000417
Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Orang Jumlah bangunan negara yang sudah direnovasi di Provinsi DKI Jakarta 151 bangunan - - - - -
946 1.03.000419
Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
Dokumen Data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan - - - - -
947 1.03.000421
Jumlah Desa
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERSAMPAHAN (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
  • 1.03.05.2.01.0034 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
  • 1.03.04.2.01.0014 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
  • 1.03.04.2.01.0021 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusa... - - - - -
948 1.03.000422
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.11.1.02.0008 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
  • 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan peny... - - - - -
949 1.03.000423
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.11.1.02.0008 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
  • 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d.... - - - - -
950 1.03.000424
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.03.11.1.02.0008 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
  • 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. L... - - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (901 - 950) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)