Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2017-2021
Navigasi rentang tahun
2017-2021
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2017 2018 2019 2020 2021
2851 2.19.000071
organisasi kepemudaan berprestasi
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.02.1.02.0004 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
  • 2.19.02.2.02.0002 - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
Organisasi Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan - - 0 0 0
2852 2.19.000072
sentra kewirausahaan pemuda
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
INKLUSI KEUANGAN
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.02.1.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi
  • 2.19.02.1.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
  • 2.19.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
  • 2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
  • 2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
Sentra Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembe... - - 0 0 0
2853 2.19.000073
atlet/olahragawan talenta muda
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
GEOPARK
13 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.03.0001 - Seleksi Atlet Daerah
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.1.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
  • 2.19.03.2.03.0001 - Seleksi Atlet Daerah
  • 2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah
  • 2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
  • 2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
  • 2.19.03.4.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah
  • 2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
  • 2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
Orang Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahu... - - 37 7 89
2854 2.19.000075
atlet/olahragawan disabilitas
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
10 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.03.0001 - Seleksi Atlet Daerah
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.2.03.0001 - Seleksi Atlet Daerah
  • 2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah
  • 2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
  • 2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
  • 2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
Orang Tersediannya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi - - 0 0 0
2855 2.19.000076
kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.3.05.0001 - Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
  • 2.19.03.4.05.0001 - Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
  • 2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
  • 2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
  • 2.19.03.3.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah
  • 2.19.03.4.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah
Kegiatan Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Peka... - - 6 7 10
2856 2.19.000078
kompetisi/kejuaraan single event
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.02.0004 - Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.3.05.0001 - Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
  • 2.19.03.4.05.0001 - Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
  • 2.19.03.2.02.0002 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
  • 2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah - - 6 7 10
2857 2.19.000081
pelatih olahraga yang bersertifikat
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.03.0006 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.2.03.0004 - Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
  • 2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
Orang Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota - - 49 52 96
2858 2.19.000082
Organisasi Olahraga
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
GEOPARK
13 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.03.0006 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.1.04.0001 - Standardisasi Organisasi Keolahragaan
  • 2.19.03.1.04.0002 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
  • 2.19.03.1.04.0003 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
  • 2.19.03.1.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
  • 2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.04.0004 - Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
  • 2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
  • 2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
  • 2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
Lembaga Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota - - 27 27 28
2859 2.19.000083
wasit
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.03.0006 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
  • 2.19.03.2.04.0004 - Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
  • 2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
Orang Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota - - 88 96 100
2860 2.19.000084
Sentra pembinaan Olahraga
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
GEOPARK
12 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
  • 2.19.03.1.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
  • 2.19.03.1.03.0007 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
  • 2.19.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
  • 2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
  • 2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
  • 2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
  • 2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
Lembaga Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota - - 6 7 11
2861 2.19.000085
Sarana Olahraga
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
  • 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
Unit Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota - - 16 16 16
2862 2.19.000086
Prasarana Olahraga
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
  • 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
Unit Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota - - 16 16 16
2863 2.19.000087
Sarana Olahraga Disabilitas
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
  • 2.19.03.1.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.2.05.0003 - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
  • 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
Unit Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota - - 0 0 0
2864 2.19.000088
prasarana olahraga disabilitas
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.03.1.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
  • 2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
  • 2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
  • 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
Unit Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota - - 0 0 0
2865 2.19.000089
organisasi kepramukaan
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
  • 2.19.04.1.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
  • 2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
  • 2.19.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
Organisasi Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daer... - - 1 1 1
2866 2.19.000090
tenaga pendidik pramuka
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
  • 2.19.04.1.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
  • 2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
  • 2.19.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
Orang Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan s... - - 3 3 3
2867 2.19.000091
kegiatan pramuka
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.19.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
  • 2.19.04.1.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
  • 2.19.04.1.01.0008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
  • 2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
  • 2.19.04.2.01.0008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
  • 2.19.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
Orang Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan... - - 120 100 150
2868 2.20.000019
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.2.01.0010 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
  • 2.20.02.1.01.0011 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
Dokumen Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik.... - - 0 0 13
2869 2.20.000020
Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0011 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
  • 2.20.02.2.01.0010 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data - - 0 0 5
2870 2.20.000021
Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.2.01.0010 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
  • 2.20.02.1.01.0011 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang mengggukanan kode referen... - - 0 0 1
2871 2.20.000022
Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.2.01.0009 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
  • 2.20.02.1.01.0008 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
  • 2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.1.01.0021 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral
Dokumen Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik... - - 0 0 1
2872 2.20.000023
Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.2.01.0009 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
  • 2.20.02.1.01.0008 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
Persentase Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan... - - 0 0 75
2873 2.20.000024
Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.2.01.0011 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
  • 2.20.02.1.01.0010 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
Dokumen Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik. - - 0 0 14
2874 2.20.000025
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.2.01.0007 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Orang Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik o... - - 0 0 33
2875 2.20.000026
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.2.01.0007 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Orang Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen d... - - 0 0 33
2876 2.20.000028
Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.2.01.0008 - Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
  • 2.20.02.1.01.0009 - Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
Persentase Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD... - - 0 0 90
2877 2.20.000030
Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.2.01.0007 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  • 2.20.02.2.01.0020 - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Laporan Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilaku... - - 0 0 1
2878 2.20.000031
Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.2.01.0008 - Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
  • 2.20.02.1.01.0009 - Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
Laporan Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data. - - 0 0 1
2879 2.20.000050
Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
  • 2.20.02.1.01.0018 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
  • 2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
  • 2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
  • 2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
  • 2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
Kegiatan Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pe... - - 0 1 1
2880 2.20.000051
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
  • 2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
Kegiatan Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pe... - - 0 0 0
2881 2.20.000052
Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
  • 2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
Persentase Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adala... - - 0 0 0
2882 2.20.000053
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan kualitas statistik sektoral
  • 2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
Kegiatan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikat... - - 0 0 0
2883 2.20.000054
Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan kualitas statistik sektoral
  • 2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
Persentase Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandin... - - 0 0 79.9
2884 2.20.000055
Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan kualitas statistik sektoral
  • 2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
Persentase Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia... - - 0 0 0
2885 2.20.000056
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0018 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
  • 2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
Kegiatan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen... - - 0 0 0
2886 2.20.000057
Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0018 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
  • 2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
Persentase Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi doku... - - 0 0 0
2887 2.20.000058
Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
  • 2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
Persentase Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang s... - - 0 0 0
2888 2.20.000059
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
  • 2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
Kegiatan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekome... - - 0 0 0
2889 2.20.000060
Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.20.02.1.01.0021 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral
  • 2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Intern... - - 0 0 0
2890 2.21.000001
Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.21.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.21.02.1.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
  • 2.21.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
Dokumen Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan - - 0 0 1
2891 2.21.000002
Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.21.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.21.02.1.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
  • 2.21.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
Dokumen Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan - - 0 0 1
2892 2.21.000007
Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.21.02.1.01.0004 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.21.02.1.01.0006 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
  • 2.21.02.2.01.0004 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi - - 0 0 33
2893 2.21.000008
Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.21.02.1.02.0001 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.21.02.1.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
  • 2.21.02.2.02.0001 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi - - 0 0 33
2894 2.21.000009
Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.21.02.2.01.0002 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
Laporan Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 0 0 1
2895 2.21.000010
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.21.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  • 2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, p... - - 0 0 0
2896 2.21.000011
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.21.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  • 2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Laporan Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpa... - - 0 0 0
2897 2.21.000012
Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.21.02.2.01.0002 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
Laporan Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada... - - 0 0 0
2898 2.22.000001
Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.22.07.7.01.0006 - Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
  • 2.22.07.7.01.0006 - Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
Dokumen - Adat istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial... - - - - -
2899 2.22.000008
Cagar Budaya yang dipublikasikan
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
GEOPARK
24 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.22.05.1.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya
  • 2.22.05.3.04.0001 - Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
  • 2.22.05.4.04.0001 - Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
  • 2.22.05.3.03.0003 - Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi
  • 2.22.05.4.03.0003 - Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
  • 2.22.05.4.02.0005 - Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.22.05.3.02.0005 - Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.22.05.4.01.0007 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
  • 2.22.05.3.01.0007 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
  • 2.22.05.4.01.0006 - Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
  • 2.22.05.3.01.0005 - Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi
  • 2.22.05.4.01.0005 - Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi
  • 2.22.02.4.01.0006 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.22.02.3.01.0006 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.22.02.4.01.0005 - Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
  • 2.22.02.3.01.0005 - Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
  • 2.22.05.3.01.0006 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota
  • 2.22.05.4.01.0006 - Penetapan cagar budaya peringkat provinsi di Kabupaten/Kota
  • 2.22.05.3.01.0005 - Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.22.05.4.01.0005 - Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.22.02.4.01.0005 - Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
  • 2.22.02.3.01.0005 - Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
  • 2.22.02.4.01.0004 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
  • 2.22.02.3.01.0004 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
Unit &- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya,... - - - - -
2900 2.22.000018
Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
Dokumen - Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di a... - - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2851 - 2900) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)