Beranda
Data Statistik Sektoral Daerah
Data Statistik Sektoral Daerah
DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.
Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2024-2028
| No | Kode SSD | Uraian | Satuan | Definisi Operasional | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 1.03.910195 |
Kapasitas perencanaan TPA
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas perencanaan TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan | 0 | - | - | - | - |
| 1252 | 1.03.910196 |
Kapasitas TPA terpakai
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas TPA terpakai adalah kapasitas TPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah | 0 | - | - | - | - |
| 1253 | 1.03.910197 |
Fasilitas penunjang TPA
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Paket | Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA | 0 | - | - | - | - |
| 1254 | 1.03.910198 |
Kapasitas perencanaan TPST
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas perencanaan TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan | 0 | - | - | - | - |
| 1255 | 1.03.910199 |
Kapasitas TPST terpakai
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas TPST terpakai adalah kapasitas TPST yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah | 0 | - | - | - | - |
| 1256 | 1.03.910200 |
Kapasitas perencanaan SPA
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas perencanaan SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan | 0 | - | - | - | - |
| 1257 | 1.03.910201 |
Kapasitas SPA terpakai
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas SPA terpakai adalah kapasitas SPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah | 0 | - | - | - | - |
| 1258 | 1.03.910202 |
Kapasitas perencanaan TPS3R
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas perencanaan TPS3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan | 0 | - | - | - | - |
| 1259 | 1.03.910203 |
Kapasitas TPS3R terpakai
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas TPS3R terpakai adalah kapasitas TPS3R yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah | 0 | - | - | - | - |
| 1260 | 1.03.910204 |
Kapasitas TPS
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk menampung sampah dengan satuan ton per hari | 0 | - | - | - | - |
| 1261 | 1.03.910205 |
Jumlah TPA
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Unit | TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan | 0 | - | - | - | - |
| 1262 | 1.03.910206 |
Kapasitas TPS terpakai
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas TPS terpakai adalah kapasitas TPS yang telah terpakai untuk memproses pengumpulan sampah | 0 | - | - | - | - |
| 1263 | 1.03.910207 |
Jumlah KK terlayani
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
KK | Jumlah KK terlayani adalah rencana cakupan layanan pembangunan TPA/TPSTSPA//TPS3R dalam satuan kepala keluarga | 0 | - | - | - | - |
| 1264 | 1.03.910209 |
Jumlah Bangunan Gedung Hijau
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung | Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghem... | 0 | - | - | - | - |
| 1265 | 1.03.910211 |
Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Unit | Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit | 0 | - | - | - | - |
| 1266 | 1.03.910212 |
Luas bangunan gedung negara yang ditangani
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
M2 | Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2 | 0 | - | - | - | - |
| 1267 | 1.03.910213 |
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan... | 1 | - | - | - | - |
| 1268 | 1.03.910214 |
Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi sete... | 0 | - | - | - | - |
| 1269 | 1.03.910216 |
Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap... | 0 | - | - | - | - |
| 1270 | 1.03.910217 |
Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang... | 0 | - | - | - | - |
| 1271 | 1.03.910220 |
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan Gedung | Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. | 0 | - | - | - | - |
| 1272 | 1.03.910221 |
Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Pengelola Teknis: Tenaga teknis kementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan untuk membantu... | 0 | - | - | - | - |
| 1273 | 1.03.910222 |
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Ged... | 0 | - | - | - | - |
| 1274 | 1.03.910223 |
Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengub... | 100 | - | - | - | - |
| 1275 | 1.03.910224 |
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Persampahan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kelompok Masyarakat | Kelompok Masyarakat Pengelola Persampahan adalah organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan persampahan | 0 | - | - | - | - |
| 1276 | 1.03.910225 |
Kapasitas perencanaan TPS
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Ton/hari | Kapasitas perencanaan TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS memproses pengumpulan sampah sesuai desain perencanaan | 0 | - | - | - | - |
| 1277 | 1.03.910226 |
Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Jakstrada Persampahan Kab/Kota adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah... | 0 | - | - | - | - |
| 1278 | 1.03.910227 |
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani | 0 | - | - | - | - |
| 1279 | 1.03.910228 |
Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan... | 0 | - | - | - | - |
| 1280 | 1.03.910229 |
Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kawasan | Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan na... | 0 | - | - | - | - |
| 1281 | 1.03.910230 |
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan... | 1 | - | - | - | - |
| 1282 | 1.03.910231 |
Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi sete... | 0 | - | - | - | - |
| 1283 | 1.03.910234 |
dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap... | 0 | - | - | - | - |
| 1284 | 1.03.910236 |
Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | SK Cagar Budaya adalah penetapan pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan... | 0 | - | - | - | - |
| 1285 | 1.03.910237 |
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Rencana Penanggulangan Bencana (RPB): Dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang merupakan rencana umum dan menyel... | 0 | - | - | - | - |
| 1286 | 1.03.910238 |
Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan,... | 0 | - | - | - | - |
| 1287 | 1.03.910239 |
Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
M2 | Besaran daerah rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemda | 0 | - | - | - | - |
| 1288 | 1.03.910240 |
Tim Ahli Cagar Budaya
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi pene... | 0 | - | - | - | - |
| 1289 | 1.03.910245 |
Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Jumlah Orang : individu baik perseorangan maupun dalam instansi/lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan pen... | 0 | - | - | - | - |
| 1290 | 1.03.910246 |
Jumlah instansi/ lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Instansi | Jumlah Instansi/Lembaga/Kelompok - Instansi : badan pemerintahan umum, seperti kantor atau jawatan - Lembaga : suatu perusahaan atau badan yang me... | 0 | - | - | - | - |
| 1291 | 1.03.910247 |
Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan tiap penyelenggara
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Laporan Pembinaan dan Pengawasan: Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan d... | 0 | - | - | - | - |
| 1292 | 1.03.910248 |
Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Peraturan | Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL adalah dokumen peraturan tentang RTBL yang diterbitkan | 0 | - | - | - | - |
| 1293 | 1.03.910250 |
Peta Kerawanan Bencana Daerah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Peta Kerawanan Bencana Daerah adalah peta tematik untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami benca... | 0 | - | - | - | - |
| 1294 | 1.03.910254 |
Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERLINDUNGAN ANAK
PERUBAHAN IKLIM
RESPONSIF ANAK
STUNTING (PROSN)
TIGA JUTA RUMAH (PROSN)
17 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Sambungan Rumah (SR) | sambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pen... | 280 | - | - | - | - |
| 1295 | 1.03.910256 |
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
STUNTING (PROSN)
TIGA JUTA RUMAH (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Rumah Tangga | Rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja | 0 | - | - | - | - |
| 1296 | 1.03.910257 |
Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERLINDUNGAN ANAK
RESPONSIF ANAK
STUNTING (PROSN)
TIGA JUTA RUMAH (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Jiwa | Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa... | 12954 | - | - | - | - |
| 1297 | 1.03.910267 |
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUBAHAN IKLIM
POSYANDU (ASTACITA)
STUNTING (PROSN)
TIGA JUTA RUMAH (PROSN)
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Rumah Tangga | Rumah tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | - | - | - | - | - |
| 1298 | 1.04.000001 |
Anggota Fasilitator
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali Penentuan anggota fasilitator b... | 7 | - | - | - | - |
| 1299 | 1.04.000002 |
Anggota Tim Pendamping
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan... | 4 | - | - | - | - |
| 1300 | 1.04.000003 |
Anggota Tim Satgas
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Jumlah anggota tim Satgas OPD yang bertugas: 1. Melakukan pendataan cepat tingkat kerusakan rumah 2. Melakukan verifikasi BNBA penerima layanan 3.... | 0 | - | - | - | - |
Total data sebanyak 4467,
menampilkan range data dari
(1251 - 1300)
(disaring dari 4467 entri keseluruhan)