Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2021-2025
Navigasi rentang tahun
2021-2025
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2021 2022 2023 2024 2025
1551 1.05.000133
Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Laporan Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asist... - - - 0 -
1552 1.05.000146
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan... - - 12 12 -
1553 1.05.000147
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api... - 305 365 365 -
1554 1.05.000172
Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Laporan Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota - - 24 36 -
1555 1.05.000173
Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Laporan Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah - - - 0 -
1556 1.05.000178
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Laporan 1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rang... - - 0 0 -
1557 1.05.000181
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Laporan 1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rang... - - 0 0 -
1558 1.05.000187
Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Laporan sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah 0 0 8 12 -
1559 1.05.000188
Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Laporan sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah 0 0 8 12 -
1560 1.05.000193
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Laporan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi - - - 2 -
1561 1.05.000194
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Laporan Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi... - - - 2 -
1562 1.05.000196
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Laporan Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi... - - - 2 -
1563 1.05.000197
Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Laporan Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi... - - - 2 -
1564 1.05.000202
Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
Laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya dan tindakan membantu mengatasi Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Menganca... - 11 7 5 -
1565 1.05.000203
Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Laporan Berisikan laporan hasil Koordinasi penanganan awal pelaksanaan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas yang menjadi urusan kabupaten... - - - 0 -
1566 1.05.000204
Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  • 1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
Laporan Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP 0 0 0 0 -
1567 1.05.000205
Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Laporan Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP 0 0 0 0 -
1568 1.05.000208
Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.1.03.0005 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  • 1.05.03.2.03.0011 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  • 1.05.03.2.03.0005 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  • 1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Laporan Merupakan laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana meliputi antara lain pelaksanaan pengerahan dan pengorganisasian koma... - - - 2 -
1569 1.05.000213
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
Laporan Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP - - 12 0 -
1570 1.05.000214
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
Laporan Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP - - 12 0 -
1571 1.05.000215
Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.01.0004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
  • 1.05.03.2.01.0002 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
  • 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
Orang Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yan... - 868 2576 2623 -
1572 1.05.000216
Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.01.0004 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
Orang Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yan... - 120 595 732 -
1573 1.05.000219
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Unit Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselmatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah ka... - - - 0 -
1574 1.05.000220
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Unit Merupakan penyediaan alat peyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota - - - 0 -
1575 1.05.000221
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Unit Merupakan Penyediaan Peralatanpenyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabubpaten/kota - - 10 10 -
1576 1.05.000224
Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.02.0008 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  • 1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Orang Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilay... - 53 22 20 -
1577 1.05.000225
Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.02.0008 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Orang Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time... - 53 22 20 -
1578 1.05.000227
Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan ku... - - 10 10 -
1579 1.05.000229
Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.1.01.0013 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
  • 1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Unit 1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebag... - 248 248 245 -
1580 1.05.000232
Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan ku... - - 9 9 -
1581 1.05.000233
Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan ku... - - - 0 -
1582 1.05.000236
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Unit Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses u... - 1 2 2 -
1583 1.05.000237
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Unit Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses u... - - - 0 -
1584 1.05.000239
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Unit Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses u... - - - 0 -
1585 1.05.000240
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Unit Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses u... - - - 4 -
1586 1.05.000241
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.02.1.01.0018 - Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
  • 1.05.02.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
  • 1.05.02.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
  • 1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
  • 1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
Orang 1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraa... - - 299 289 -
1587 1.05.000242
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
Dokumen Merupakan tahapan kecepatan respon penaganan awal dalam penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil penilaian secara cep... - - - 0 -
1588 1.05.000243
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
Dokumen Merupakan pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit adalah penanganan awal KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat benc... - - - 0 -
1589 1.05.000244
Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosiali... - - - 21 -
1590 1.05.000245
Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosiali... - - - 592 -
1591 1.05.000246
Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.02.0016 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Orang Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warg... - 988 3541 3655 -
1592 1.05.000247
Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.02.0016 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Orang Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan wa... - 988 3541 3655 -
1593 1.05.000248
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.1.04.0014 - Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)
Laporan BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder... - - - 0 -
1594 1.05.000249
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Orang Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetap... - - - 0 -
1595 1.05.000250
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KESPRO
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Kegiatan Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman,... - - - 0 -
1596 1.05.000251
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Orang Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparat... - 53 22 20 -
1597 1.05.000252
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.04.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
  • 1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021 - - - 4 -
1598 1.05.000253
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
Dokumen Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah - - - 0 -
1599 1.05.000254
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
Orang Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manaje... - 53 22 20 -
1600 1.05.000255
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KESPRO
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Lembaga Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat,... - - 1 0 -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (1551 - 1600) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)