Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2024-2028
Navigasi rentang tahun
2024-2028
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2024 2025 2026 2027 2028
1901 2.09.000103
Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.05.1.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
  • 2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Dokumen SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan sesuai dengan persyaratan Peraturan Bad... 0 - - - -
1902 2.09.000105
Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.02.1.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
  • 2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Unit Data gudang CPP, lumbung pangan ataupun infrastruktur lain yang memiliki fungsi yang sama dan sarana pendukung yang dimiliki 1 - - - -
1903 2.09.000109
Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
Dokumen Jumlah sertifikat registrasi PSAT PDUK label hjau yang diterbitkan kepada pelaku usaha PDUK yang telah memenuhi komitmen sesuai persyaratan registrasi... 0 - - - -
1904 2.09.000113
Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0011 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi
  • 2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
Unit Jumlah kelembagaan distribusi pangan untuk aksesibilitas pangan masyarakat 1 - - - -
1905 2.09.000114
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
EKONOMI SYARIAH KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA) STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Keluarga Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pan... 450 - - - -
1906 2.09.000115
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
  • 2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
Laporan Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku... 48 - - - -
1907 2.09.000118
Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
  • 2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
Laporan Jumlah pelaksanaan kegiatan dan volume pendistribusian bahan pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) at... 0 - - - -
1908 2.09.000119
Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
  • 2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
Laporan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh ba... 29 - - - -
1909 2.09.000120
Jumlah pelaku usaha pangan lokal
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA) INKLUSI KEUANGAN STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  • 2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Laporan Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal 0 - - - -
1910 2.09.000126
Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA) STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  • 2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Kegiatan Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal 2 - - - -
1911 2.09.000132
Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
  • 2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Dokumen Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai data dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) y... 12 - - - -
1912 2.09.000134
Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA) KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.02.1.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
  • 2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Unit Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki 0 - - - -
1913 2.09.000135
Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA) KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.02.1.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
  • 2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Unit Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian pangan 0 - - - -
1914 2.09.000137
Jumlah Usaha Pangan Lokal
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
EKONOMI SYARIAH INFLASI (ASTACITA) STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  • 2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Laporan Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang mengolah aneka pangan berbahan baku lokal 0 - - - -
1915 2.09.000138
Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
  • 2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Laporan data banyaknya dan sebaran pangan pokok yang terdistribusi 0 - - - -
1916 2.09.000139
Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
  • 2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Laporan data banyaknya dan sebaran pangan lainnya yang terdistribusi 0 - - - -
1917 2.09.000142
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
  • 2.09.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
Laporan Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penentuan harga minimum pangan pokok lokal 0 - - - -
1918 2.09.000143
Data harga minimum pangan pokok lokal
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.3.03.0002 - Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
  • 2.09.03.4.03.0002 - Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
  • 2.09.03.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
  • 2.09.03.3.03.0002 - Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota
  • 2.09.03.4.03.0002 - Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota
  • 2.09.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
Dokumen Informasi harga pangan pokok lokal yang diproduksi dan/atau dikonsumsi di wilayah setempat untuk dilakukan penentuan harga minimumnya 0 - - - -
1919 2.09.000144
Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
EKONOMI SYARIAH INFLASI (ASTACITA) STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Laporan Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan konsumsi pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota 0 - - - -
1920 2.09.000145
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
  • 2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
Laporan Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta ev... 1 - - - -
1921 2.09.000149
Indeks Ketahanan Pangan Level Desa
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Dokumen Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposi... 1 - - - -
1922 2.09.000152
Data Penerima Manfaat
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.04.1.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Penerima manfaat dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota di desa/kelurahan rentan rawan p... 0 - - - -
1923 2.09.000153
Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.04.1.02.0003 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
  • 2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Dokumen Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kab... 0 - - - -
1924 2.09.000155
Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
Dokumen Jumlah registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan melalui online single submision (OSS) untuk pelaku usaha UMK tanpa klaim dalam jangka waktu satu tahun 0 - - - -
1925 2.09.000159
Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masing-masin... 5 - - - -
1926 2.09.000160
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.05.1.01.0008 - Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pan... 91,86% - - - -
1927 2.09.000190
data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.3.02.0005 - Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota
Dokumen data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan 1 - - - -
1928 2.09.000210
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.02.1.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
  • 2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
Unit Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penguatan penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan, jaringan distribusi pangan antar pe... 0 - - - -
1929 2.09.000211
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
  • 2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Laporan Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan antar instansi dan pelaku usaha dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana logistik pa... 0 - - - -
1930 2.09.000212
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
  • 2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Laporan Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah 1 - - - -
1931 2.09.000213
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.02.0004 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
  • 2.09.03.2.02.0004 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Ton Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara 35,452 - - - -
1932 2.09.000214
Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.02.0005 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
  • 2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
Ton Jumlah stok dan jumlah pelepasan cadangan pangan pemerintah yang dilakukan akibat penurunan mutu 0 - - - -
1933 2.09.000215
Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.02.0006 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
  • 2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
Ton Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan 554,22 - - - -
1934 2.09.000216
Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.03.1.02.0007 - Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
  • 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Ton Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah 0 - - - -
1935 2.09.000217
Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.04.1.02.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
  • 2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Dokumen Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya. 1 - - - -
1936 2.09.000219
Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.05.1.01.0010 - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
  • 2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Unit Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki 1 - - - -
1937 2.09.000255
Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
  • 2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
Dokumen Data jumlah LPM, data pengadaan dan stok pangan yang dikelola LPM, jenis pangan yang dikelola LPM 0 - - - -
1938 2.10.000001
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.04.1.01.0002 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.10.04.2.01.0002 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dan ditanda... 0 - - - -
1939 2.10.000002
Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.05.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Berita Acara Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bentuk ganti kerugian yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir N... 0 - - - -
1940 2.10.000003
Berita Acara kesepakatan desain konsolidasi tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Berita Acara Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan desain konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pi... 0 - - - -
1941 2.10.000004
Berita Acara kesepakatan rencana aksi
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Berita Acara Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan rencana aksi yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang had... 0 - - - -
1942 2.10.000006
Berita Acara pelepasan hak atas tanah/ garapan dalam rangka konsolidasi tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Berita Acara Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan pelepasan hak atas tanah/garapan dalam rangka konsolidasi tanah yang dita... 0 - - - -
1943 2.10.000007
Berita Acara penerapan desain konsolidasi tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Berita Acara Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap penerapan desain konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perw... 0 - - - -
1944 2.10.000008
Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Berita Acara Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap pengumpulan data fisik dan yuridis yang ditandatangani oleh perw... 0 - - - -
1945 2.10.000009
Berita Acara penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah... 0 - - - -
1946 2.10.000012
Daftar Nominatif
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.05.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan daftar nominatif 0 - - - -
1947 2.10.000013
Daftar peniaian Objek Konsolidasi Tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Dokumen Laporan penilaian objek konsolidasi tanah dalam bentuk tabel 0 - - - -
1948 2.10.000014
Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Laporan inventarisasi data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan) 0 - - - -
1949 2.10.000015
Data aset tanah pemerintah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.06.1.01.0005 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
  • 2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
  • 2.10.12.7.01.0001 - Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah
Dokumen Laporan inventarisasi data aset tanah pemerintah 2 - - - -
1950 2.10.000016
Data fisik Objek Pengadaan Tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.05.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen a. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi b. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang c. Hasil pelaksanaan berupa Peta Bidang Tanah 0 - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (1901 - 1950) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)