Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2027-2031
Navigasi rentang tahun
2027-2031
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2027 2028 2029 2030 2031
2251 2.11.000271
Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
M² Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota - - - - -
2252 2.11.000273
Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi
Ha Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pe... - - - - -
2253 2.11.000275
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi
Ha Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi ling... - - - - -
2254 2.11.000277
Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0010 - Pelaksanaan Restorasi
Ha Aktivitas rehabilitasi di wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya penc... - - - - -
2255 2.11.000279
Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
  • 2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Poin Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkun... - - - - -
2256 2.11.000280
Persentase luas layanan pengumpulan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
% 1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. tersed... - - - - -
2257 2.11.000281
Tersusunnya dokumen IKLH
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
  • 2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
Dokumen Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL - - - - -
2258 2.11.000282
Tersusunnya dokumen IKPLHD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
  • 2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
Dokumen Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan... - - - - -
2259 2.11.000283
Tersusunnya dokumen SLHD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
  • 2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
Dokumen Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan... - - - - -
2260 2.11.000286
Volume sampah yang didaur ulang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0019 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
Ton 1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap... - - - - -
2261 2.11.000287
Volume sampah yang dimanfaatkan kembali
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0013 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
Ton tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali - - - - -
2262 2.11.000288
Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
Ton 1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. jumlah residu sampah yang di ta... - - - - -
2263 2.11.000289
Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
Ton 1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pus... - - - - -
2264 2.11.000290
Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan
Ton 1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timb... - - - - -
2265 2.11.000296
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERSAMPAHAN (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.1.01.0013 - Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
  • 2.11.11.1.01.0015 - Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
  • 2.11.11.2.01.0029 - Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Ton Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani - - - - -
2266 2.11.000297
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0016 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
  • 2.11.03.2.03.0014 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
Laporan Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenan... - - - - -
2267 2.11.000298
Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0017 - Penyusunan Neraca SDA-LH Provinsi
  • 2.11.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca SDA-LH Kabupaten/Kota
Laporan Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup - - - - -
2268 2.11.000300
&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan par... - - - - -
2269 2.11.000301
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dokumen Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan H... - - - - -
2270 2.11.000302
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3
Usaha Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan - - - - -
2271 2.11.000303
laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.02.0004 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
  • 2.11.03.2.02.0004 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
Laporan laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangan... - - - - -
2272 2.11.000305
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dokumen Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkug... - - - - -
2273 2.11.000306
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Usaha/Kegiatan Data dan informasi terkait izin usaha dan/atau kegiatan yang izinnya telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berada dalam lingkup... - - - - -
2274 2.11.000307
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Usaha/Kegiatan Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima persetujuan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengawas... - - - - -
2275 2.11.000308
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Usaha/Kegiatan Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sedang berada d... - - - - -
2276 2.11.000310
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Usaha/Kegiatan Data dan informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi objek... - - - - -
2277 2.11.000311
Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dokumen Dokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat... - - - - -
2278 2.11.000313
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dokumen Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hi... - - - - -
2279 2.11.000314
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0015 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
  • 2.11.03.1.03.0014 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
Dokumen Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup - - - - -
2280 2.11.000317
Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha
Dokumen Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 ya... - - - - -
2281 2.11.000318
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Usaha Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan - - - - -
2282 2.11.000319
Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah
Unit Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksis... - - - - -
2283 2.11.000320
Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah
Unit Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang... - - - - -
2284 2.11.000321
Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah
Unit Tersedianya data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan... - - - - -
2285 2.11.000322
Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0011 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup
  • 2.11.06.1.01.0010 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup
Unit a. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, ter... - - - - -
2286 2.11.000323
Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0025 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus
Unit Data Fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah - - - - -
2287 2.11.000324
Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0026 - Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus
Unit data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi yang disediakan oleh pemerintah daerah - - - - -
2288 2.11.000325
Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.10.1.01.0011 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup
  • 2.11.10.2.01.0012 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup
Orang Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang be... - - - - -
2289 2.11.000326
jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERSAMPAHAN (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0026 - Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus
Ton data sumber, jenis dan jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah - - - - -
2290 2.11.000327
Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.03.0004 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah
Badan Usaha tersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah. - - - - -
2291 2.11.000328
Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
  • 2.11.11.1.01.0018 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus
  • 2.11.11.2.01.0027 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus
Dokumen Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus - - - - -
2292 2.11.000329
jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.03.0004 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah
Ton tersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah - - - - -
2293 2.11.000330
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
  • 2.11.11.2.01.0027 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus
Ton Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan t... - - - - -
2294 2.11.000331
sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Ton Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya - - - - -
2295 2.11.000332
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.02.4.01.0005 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Provinsi yang telah ditetapkan
  • 2.11.02.2.01.0007 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
Laporan / Dokumen Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH... - - - - -
2296 2.11.000335
1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keteranga... - - - - -
2297 2.11.000336
Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
  • 2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Laporan Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi... - - - - -
2298 2.11.000337
Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.02.0005 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
  • 2.11.03.2.02.0005 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkug... - - - - -
2299 2.11.000338
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.01.0017 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
  • 2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan H... - - - - -
2300 2.11.000339
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.03.0015 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
  • 2.11.03.2.03.0016 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hi... - - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2251 - 2300) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)