Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Powered by : SIPD E-walidata

Beranda
Menampilkan data dari tahun - tahun
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
No Kode SSD Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2701 2.16.000075
Data dan informasi dibagipakaikan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0013 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0017 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
  • 2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Data
- - 0 0 0 0 6 6 -
2702 2.16.000076
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
  • 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Aplikasi
- - 0 0 0 0 2 2 -
2703 2.16.000077
Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
  • 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Unit
- - 0 0 0 0 0 0 -
2704 2.16.000078
Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0029 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0016 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
Unit
- - 0 0 0 0 1 1 -
2705 2.16.000079
Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0029 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0016 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
Unit
- - 0 0 0 0 1 1 -
2706 2.16.000080
Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
  • 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Unit
- - 1 1 1 1 1 1 -
2707 2.16.000081
Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
  • 2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Unit
- - 1 1 1 1 1 1 -
2708 2.16.000083
Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Perangkat Daerah
- - 33 33 33 33 33 33 -
2709 2.16.000085
Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0014 - Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0021 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Perangkat Daerah
- - 0 0 0 0 19 19 -
2710 2.16.000086
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0014 - Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0021 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi
- - 0 0 0 0 10 11 -
2711 2.16.000087
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0014 - Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0021 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi
- - 0 0 0 0 1 1 -
2712 2.16.000088
Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0026 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
  • 2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet
- - 300 300 800 1000 1 1000 -
2713 2.16.000089
Perangkat Daerah yang memiliki akses internet
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0026 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
  • 2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet
Perangkat Daerah
- - 31 31 31 33 33 33 -
2714 2.16.000090
Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0026 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
  • 2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet
Perangkat Daerah
- - 31 31 31 33 33 33 -
2715 2.16.000091
Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0026 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
  • 2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet
Titik
- - 0 0 0 5 7 9 -
2716 2.16.000092
Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0017 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
  • 2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0020 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
  • 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi
- - 0 0 4 6 17 17 -
2717 2.16.000093
Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0017 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
  • 2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0020 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
  • 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi
- - 0 0 0 0 0 0 -
2718 2.16.000094
Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0027 - Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0029 - Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi
- - 1 2 4 4 4 5 -
2719 2.16.000095
Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Layanan
- - 0 0 14 22 30 30 -
2720 2.16.000096
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Layanan
- - 0 0 6 10 15 15 -
2721 2.16.000097
Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Layanan
- - 0 0 8 12 15 15 -
2722 2.16.000098
SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Surat Keputusan
- - 1 1 1 1 1 1 -
2723 2.16.000099
Server yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit
- - 6 7 7 7 8 8 -
2724 2.16.000100
Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Persentase
- - 60 63 65 70 70 78 -
2725 2.16.000101
Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit
- - 0 0 0 0 1 1 -
2726 2.16.000102
Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit
- - 198 198 198 198 212 232 -
2727 2.16.000103
Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit
- - 1 1 1 1 1 1 -
2728 2.16.000104
Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit
- - 400 425 445 470 495 495 -
2729 2.16.000105
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Dokumen
- - 0 0 0 0 1 1 -
2730 2.16.000106
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Dokumen
- - 0 0 0 0 1 1 -
2731 2.16.000107
SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Orang
- - 20 28 28 28 27 28 -
2732 2.16.000108
Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.2.02.0027 - Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
- - 0 0 0 1 0 1 -
2733 2.16.000109
Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INFLASI (ASTACITA)
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.3.02.0014 - Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
  • 2.16.03.4.02.0013 - Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota
  • 2.16.03.4.02.0014 - Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
  • 2.16.03.3.02.0013 - Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota
  • 2.16.03.2.02.0027 - Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
Inovasi
- - 0 0 0 3 5 5 -
2734 2.16.000110
Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0028 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.3.01.0015 - Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
  • 2.16.03.4.01.0015 - Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
  • 2.16.03.1.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0028 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.3.02.0015 - Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
  • 2.16.03.4.02.0015 - Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
  • 2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
Orang
- - 50 50 50 50 50 50 -
2735 2.16.000111
Audit TIK internal
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0024 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Dokumen
- - 0 0 0 0 1 1 -
2736 2.16.000112
Audit TIK eksternal
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0024 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Dokumen
- - 0 0 0 0 0 0 -
2737 2.16.000113
Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0017 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Orang
- - 0 0 0 0 125 340 -
2738 2.16.000114
Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Aduan
- - 4 5 9 18 14 12 -
2739 2.16.000115
Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Aduan
- - 0 0 0 0 0 11 -
2740 2.16.000116
Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Kanal
- - 5 5 5 6 6 6 -
2741 2.16.000117
Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Laporan
- - 0 0 0 0 0 0 -
2742 2.16.000120
Strategi Komunikasi Publik yang disusun
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
Dokumen
- - 0 0 0 0 0 2 1
2743 2.16.000121
Komunikasi krisis yang telah dikelola
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
Laporan
- - 0 0 0 0 0 0 -
2744 2.16.000122
Prosedur penanganan komunikasi krisis
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
SOP
- - 0 0 0 0 0 0 -
2745 2.16.000124
Konten Foto
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten Digital
- - 0 0 0 0 816 919 -
2746 2.16.000125
Konten Teks
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten
- - 0 0 417 910 0 717 -
2747 2.16.000126
Konten Grafis
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten
- - 130 126 95 144 311 551 -
2748 2.16.000127
Konten Audio Video
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten
- - 0 0 0 0 136 303 -
2749 2.16.000128
Konten Audio
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten
- - 0 1 1 14 0 0 -
2750 2.16.000129
Konten digital yang menggunakan bahasa setempat
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.1.01.0020 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Konten
- - 0 0 0 33 33 60 -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2701 - 2750) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)