SIPD E-walidata - Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2801	2.17.000034	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH GEOPARK INFLASI (ASTACITA) INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 34 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.07.1.01.0001` - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan `2.17.07.1.01.0002` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan `2.17.07.1.01.0003` - Pemulihan Usaha-Usaha Kecil `2.17.07.3.03.0001` - Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah `2.17.07.4.03.0001` - Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah `2.17.07.1.01.0004` - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah `2.17.07.1.01.0005` - Penyusunan Basis Data Usaha Kecil `2.17.07.1.01.0006` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan `2.17.07.1.01.0007` - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil `2.17.07.1.01.0008` - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil `2.17.07.1.01.0010` - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil `2.17.07.1.01.0009` - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik `2.17.07.1.01.0011` - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha `2.17.07.1.01.0012` - Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil `2.17.07.3.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.07.4.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.07.2.01.0004` - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0002` - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0003` - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0005` - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0006` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan `2.17.07.2.01.0007` - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil `2.17.07.2.01.0008` - Pemulihan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0009` - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil `2.17.07.2.01.0010` - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0011` - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0012` - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah `2.17.07.2.01.0013` - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik `2.17.07.2.01.0014` - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0015` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan `2.17.07.3.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.07.3.03.0001` - Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah `2.17.07.4.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.07.4.03.0001` - Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Orang	-	-	11.014	12.061	12.713	16.098	18.834	20.379	-
2802	2.17.000035	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH GEOPARK INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 7 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.07.1.01.0001` - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan `2.17.07.1.01.0006` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan `2.17.07.3.03.0001` - Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah `2.17.08.1.01.0002` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM `2.17.07.2.01.0005` - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0006` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan `2.17.07.2.01.0007` - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Unit Usaha	-	-	322	328	329	379	405	410	-
2803	2.17.000036	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INFLASI (ASTACITA) INKLUSI KEUANGAN STUNTING (PROSN) 9 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.07.2.01.0005` - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0001` - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0004` - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro `2.17.08.2.01.0001` - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi `2.17.08.2.01.0002` - Pengembangan Usaha Mikro `2.17.08.2.01.0005` - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0006` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan `2.17.08.2.01.0006` - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi `2.17.08.2.01.0003` - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Unit Usaha	-	-	322	328	329	379	410	410	-
2804	2.17.000037	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.08.2.01.0001` - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	-	-	322	328	329	379	0	410	-
2805	2.17.000038	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.08.2.01.0001` - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	-	-	322	328	329	379	410	410	-
2806	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.08.1.01.0001` - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi `2.17.08.2.01.0006` - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	-	-	322	328	329	379	30	410	-
2807	2.17.000042	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 9 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.06.1.01.0002` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.2.01.0005` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.3.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.4.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.07.3.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.07.4.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.09.3.02.0001` - Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi `2.17.09.4.01.0001` - Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi `2.17.09.4.02.0001` - Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Unit Usaha	-	-	11.357	12.410	13.063	16.540	19.311	20.825	-
2808	2.17.000045	Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 11 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.06.1.01.0002` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.07.3.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.07.4.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.06.1.01.0001` - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.2.01.0009` - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota `2.17.06.2.01.0001` - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota `2.17.06.2.01.0005` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.07.4.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.07.3.02.0001` - Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM `2.17.06.3.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.4.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	-	-	11.357	12.410	13.063	16.540	2609	20.825	-
2809	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 7 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.03.1.01.0003` - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi `2.17.06.1.01.0002` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.09.3.02.0001` - Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi `2.17.03.2.01.0003` - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi `2.17.06.2.01.0005` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.3.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.4.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	-	-	376	1053	840	1.454	2700	10.815	-
2810	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.06.1.01.0002` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.1.01.0008` - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.17.06.2.01.0005` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.2.01.0007` - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	27	12	6	14	15	0	-
2811	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 10 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.03.1.01.0003` - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi `2.17.06.1.01.0009` - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.17.06.1.01.0007` - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.17.09.3.01.0001` - Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi `2.17.09.4.01.0001` - Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi `2.17.06.2.01.0009` - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota `2.17.09.4.01.0001` - Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi `2.17.09.3.01.0001` - Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi `2.17.03.2.01.0003` - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi `2.17.06.2.01.0001` - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	30	13	7	15	127	341	-
2812	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 5 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.06.1.01.0002` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.2.01.0009` - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota `2.17.06.2.01.0005` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.3.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.4.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	-	-	11.357	12.410	13.063	16.540	2700	20.825	-
2813	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 5 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.06.1.01.0002` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.2.01.0005` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.3.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.4.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.08.2.01.0004` - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Unit Usaha	-	-	11.357	12.410	13.063	16.540	1583	20.825	-
2814	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA STUNTING (PROSN) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.06.1.01.0002` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.2.01.0005` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.3.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha `2.17.06.4.01.0003` - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	-	-	11.357	12.410	13.063	16.540	0	20.825	-
2815	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH GEOPARK INFLASI (ASTACITA) INKLUSI KEUANGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 8 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.06.1.01.0006` - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.17.08.4.02.0001` - Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar `2.17.06.2.01.0004` - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota `2.17.07.2.01.0002` - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0014` - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro `2.17.07.3.04.0001` - Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok `2.17.07.4.04.0001` - Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok `2.17.08.2.01.0002` - Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha	-	-	0	368	761	14	45	876	-
2816	2.17.000054	Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INFLASI (ASTACITA) STUNTING (PROSN) 7 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.07.2.01.0002` - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0003` - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0004` - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro `2.17.07.2.01.0006` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan `2.17.07.2.01.0015` - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan `2.17.07.3.04.0001` - Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok `2.17.07.4.04.0001` - Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Unit Usaha	-	-	322	328	329	379	410	410	-
2817	2.17.000055	Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH STUNTING (PROSN) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.07.2.01.0003` - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Unit Usaha	-	-	11.014	12.061	12.713	16.098	2700	20.379	-
2818	2.17.000056	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH EKONOMI SYARIAH 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.17.02.2.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota `2.17.02.2.02.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	0	0	0	0	2609	0	-
2819	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL STUNTING (PROSN) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.05.1.01.0006` - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha `2.18.05.2.01.0005` - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Orang	-	-	0	0	0	0	0	5	-
2820	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL STUNTING (PROSN) 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.05.1.01.0006` - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha `2.18.05.2.01.0005` - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha `1.01.02.3.06.0057` - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan `1.01.02.4.05.0069` - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan `1.01.02.3.05.0072` - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan `1.01.02.4.06.0059` - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	-	-	3	0	0	5	0	9	-
2821	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL STUNTING (PROSN) 10 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.06.1.01.0002` - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik `2.18.04.1.01.0001` - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.18.04.1.01.0006` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik `2.18.04.1.02.0001` - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.18.04.1.02.0007` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik `2.18.06.1.01.0001` - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik `2.18.06.2.01.0002` - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik `2.18.06.2.01.0001` - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.18.04.2.01.0001` - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.18.04.2.01.0006` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	-	-	56	362	1489	2600	34	2309	-
2822	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.04.1.01.0001` - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.18.04.1.01.0006` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	-	-	28	36	35	35	660	53	-
2823	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL STUNTING (PROSN) 9 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.06.1.01.0002` - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik `2.18.06.3.02.0001` - Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi `2.18.06.4.02.0001` - Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi `2.18.07.3.01.0001` - Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi `2.18.07.3.02.0001` - Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi `2.18.07.4.01.0001` - Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi `2.18.07.4.02.0001` - Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi `2.18.04.2.01.0006` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik `2.18.06.2.01.0001` - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	1890	1491	2500	2309	-
2824	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.04.1.01.0008` - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko `2.18.04.2.01.0003` - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	-	-	0	0	1	1	0	0	-
2825	2.18.000010	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.04.2.01.0007` - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Orang	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2826	2.18.000013	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL STUNTING (PROSN) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.04.2.01.0006` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik `2.18.04.2.01.0007` - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Orang	-	-	56	362	1489	2600	2500	2309	-
2827	2.18.000014	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL STUNTING (PROSN) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.04.2.01.0006` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	-	-	773	834	717	522	660	409	-
2828	2.18.000016	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL STUNTING (PROSN) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.04.2.01.0006` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	-	-	56	362	1489	2600	2500	2309	-
2829	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL STUNTING (PROSN) 5 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.04.1.01.0006` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik `2.18.04.1.01.0008` - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko `2.18.04.1.02.0006` - Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko `2.18.04.2.01.0006` - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik `2.18.04.2.01.0007` - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Orang	-	-	56	362	1489	2600	3160	2309	-
2830	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.02.1.02.0001` - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi `2.18.04.1.01.0005` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota `2.18.02.2.02.0001` - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota `2.18.04.2.01.0005` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dokumen	-	-	0	1	1	1	1	1	-
2831	2.18.000021	Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL GEOPARK 12 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.03.1.01.0001` - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi `2.18.03.1.01.0002` - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi `2.18.03.1.01.0003` - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi `2.18.02.1.02.0005` - Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi `2.18.02.1.02.0002` - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi `2.18.02.1.02.0003` - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) `2.18.03.2.01.0003` - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota `2.18.03.2.01.0002` - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota `2.18.03.2.01.0001` - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal `2.18.02.2.02.0002` - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota `2.18.02.2.02.0004` - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota `2.18.02.2.02.0003` - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2832	2.18.000026	peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL EKONOMI SYARIAH GEOPARK 25 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.02.1.01.0001` - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal `2.18.02.1.01.0002` - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal `2.18.02.1.01.0003` - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi `2.18.02.1.02.0004` - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi `2.18.02.3.03.0001` - Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam `2.18.02.3.04.0001` - Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi `2.18.02.3.05.0001` - Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar `2.18.02.4.03.0001` - Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam `2.18.02.4.04.0001` - Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi `2.18.02.4.05.0001` - Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar `2.18.04.1.02.0005` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah `2.18.04.1.02.0004` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah `2.18.04.1.01.0004` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah `2.18.04.1.01.0005` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota `2.18.02.2.01.0001` - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal `2.18.02.2.01.0002` - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal `2.18.04.2.01.0004` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah `2.18.04.2.01.0005` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah `2.18.02.2.01.0003` - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota `2.18.02.3.03.0001` - Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam `2.18.02.3.04.0001` - Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota `2.18.02.3.05.0001` - Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar `2.18.02.4.03.0001` - Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam `2.18.02.4.04.0001` - Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota `2.18.02.4.05.0001` - Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Dokumen	-	-	0	0	1	1	0	1	-
2833	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.02.1.01.0001` - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal `2.18.02.3.06.0001` - Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi. `2.18.02.4.06.0001` - Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi. `2.18.02.2.01.0001` - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal `2.18.02.3.06.0001` - Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. `2.18.02.4.06.0001` - Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Dokumen	-	-	0	0	1	1	1	1	-
2834	2.18.000028	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.02.2.02.0004` - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota `2.18.02.2.02.0002` - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota `2.18.02.2.02.0003` - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) `2.18.02.4.06.0001` - Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. `2.18.02.3.06.0001` - Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Dokumen	-	-	0	1	1	1	1	1	-
2835	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL EKONOMI SYARIAH GEOPARK 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.02.1.01.0003` - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi `2.18.02.1.02.0001` - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi `2.18.02.1.02.0004` - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi `2.18.03.2.01.0002` - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota `2.18.02.2.01.0003` - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota `2.18.02.2.02.0001` - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2836	2.18.000031	Rencana Minat Investasi di luar negeri. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.03.2.01.0002` - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2837	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.05.1.01.0004` - Pengawasan Penanaman Modal `2.18.05.2.01.0006` - Pengawasan Penanaman Modal	Unit Usaha	-	-	12	12	165	50	65	75	-
2838	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.05.1.01.0005` - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya `2.18.05.2.01.0004` - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Unit Usaha	-	-	56	49	12	9	20	28	-
2839	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.02.1.01.0004` - Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko `2.18.02.2.01.0004` - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Unit Usaha	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2840	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.02.1.01.0004` - Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko `2.18.02.2.01.0004` - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Unit Usaha	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2841	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.04.1.02.0008` - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko `2.18.04.2.01.0008` - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Unit Usaha	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2842	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.04.1.02.0008` - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko `2.18.04.2.01.0008` - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Unit Usaha	-	-	56	49	12	9	20	28	-
2843	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL EKONOMI SYARIAH GEOPARK 5 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.02.1.01.0003` - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi `2.18.02.1.02.0004` - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi `2.18.07.3.03.0001` - Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. `2.18.07.4.03.0001` - Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan `2.18.02.2.01.0003` - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	1	3	-
2844	2.18.000045	Dokumen promosi penanaman modal 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.18.03.2.01.0003` - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2845	2.19.000064	Pemuda Kader 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA GEOPARK 8 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.19.02.1.01.0003` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi `2.19.02.1.01.0008` - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi `2.19.02.1.01.0011` - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi `2.19.02.1.01.0012` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi `2.19.02.2.01.0003` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota `2.19.02.2.01.0013` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota `2.19.02.2.01.0014` - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota `2.19.02.2.01.0010` - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Orang	-	-	1.245	1.698	1.868	1.928	2.415	2.415	-
2846	2.19.000065	Pemuda Pelopor 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA GEOPARK 9 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.19.02.1.01.0008` - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi `2.19.02.1.01.0011` - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi `2.19.02.1.01.0012` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi `2.19.02.1.01.0013` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi `2.19.02.2.01.0001` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor `2.19.02.2.01.0010` - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota `2.19.02.2.01.0013` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota `2.19.02.2.01.0014` - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota `2.19.02.2.01.0015` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Orang	-	-	13.921	14.177	14.340	14.400	11.705	11.705	-
2847	2.19.000067	Pemuda wirausaha muda pemula 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA GEOPARK INKLUSI KEUANGAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.19.02.2.01.0002` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula `2.19.02.2.01.0010` - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota `2.19.02.2.01.0014` - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota `2.19.02.2.01.0011` - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Orang	-	-	409	481	520	535	568	963	-
2848	2.19.000068	Pemuda Berprestasi 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.19.02.1.01.0010` - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda `2.19.02.2.01.0007` - Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi `2.19.02.2.01.0012` - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Orang	-	-	2	1	2	2	3	1	-
2849	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA GEOPARK INKLUSI KEUANGAN 8 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.19.02.1.02.0001` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha `2.19.02.1.02.0003` - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda `2.19.02.1.02.0004` - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi `2.19.02.2.01.0007` - Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi `2.19.02.2.02.0001` - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha `2.19.02.2.02.0002` - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota `2.19.02.2.02.0003` - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota `2.19.02.2.02.0004` - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Organisasi	-	-	28	26	21	33	33	33	-
2850	2.19.000070	sarana dan prasarana kepemudaan 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA GEOPARK 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.19.02.1.01.0005` - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi `2.19.02.2.01.0006` - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota `2.19.02.2.01.0016` - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Unit	-	-	0	0	0	0	-	-	-

Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Menampilkan 50 data per halaman