SIPD E-walidata - Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2551	2.15.000153	Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.01.0002` - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota `2.15.02.2.01.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota `2.15.05.2.01.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2552	2.15.000156	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.01.0007` - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota `2.15.02.2.01.0002` - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2553	2.15.000158	Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.01.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2554	2.15.000163	Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.01.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota `2.15.02.2.03.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2555	2.15.000165	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.12.0001` - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.15.02.2.12.0002` - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2556	2.15.000166	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.11.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota `2.15.02.2.11.0002` - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota `2.15.02.2.10.0002` - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2557	2.15.000167	Data rencanan induk pelabuhan kab/kota yang telah ditetapkan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.13.0010` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2558	2.15.000168	Data Ruang Lalu Lintas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.01.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi `2.15.02.2.02.0001` - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota `2.15.02.2.01.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2559	2.15.000172	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.03.0010` - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	-	-	1	1	1	1	3	1	-
2560	2.15.000173	Data Terminal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0010` - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang `2.15.02.6.04.0008` - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang `2.15.02.2.03.0009` - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2561	2.15.000176	Data Terminal Penumpang Tipe C 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.03.0009` - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang `2.15.02.2.03.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2562	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0003` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan `2.15.02.2.02.0003` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2563	2.15.000178	Data UPPKB 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.07.0015` - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor `2.15.02.2.08.0009` - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2564	2.15.000187	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.06.0015` - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	1	1	1	-
2565	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.06.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin `2.15.02.2.07.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	-	-	1	0	0	0	15	7	-
2566	2.15.000191	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2567	2.15.000192	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN GEOPARK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0004` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan `2.15.02.2.02.0004` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	-	-	0	20	0	0	10	0	-
2568	2.15.000193	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2569	2.15.000194	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN GEOPARK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0004` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan `2.15.02.2.02.0004` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2570	2.15.000196	hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.08.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.2.13.0006` - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2571	2.15.000197	Hasil Penilaian Tim Evaluasi 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.06.0004` - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin `2.15.02.1.06.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin `2.15.02.2.07.0006` - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin `2.15.02.2.07.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2572	2.15.000199	Jarak Pelayanan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.07.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.2.09.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2573	2.15.000200	Kajian rencana induk bandar udara 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 14 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.04.3.01.0006` - Pengelolaan Bandara `2.15.04.3.01.0007` - Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara `2.15.04.3.03.0001` - Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara `2.15.04.4.01.0006` - Pengelolaan Bandara `2.15.04.4.01.0007` - Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara `2.15.04.4.03.0001` - Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara `2.15.04.3.03.0002` - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara `2.15.04.4.03.0002` - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara `2.15.04.3.02.0005` - Pengelolaan Bandara `2.15.04.3.02.0006` - Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara `2.15.04.4.02.0007` - Pengelolaan Bandara `2.15.04.4.02.0008` - Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara `2.15.04.3.05.0002` - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara `2.15.04.4.05.0002` - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2574	2.15.000201	Kebutuhan angkutan (demanci); 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 5 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.04.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi `2.15.03.1.05.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi `2.15.03.1.09.0002` - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.2.06.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.2.07.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2575	2.15.000202	Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.04.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi `2.15.03.1.05.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi `2.15.03.2.06.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.2.07.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2576	2.15.000203	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.05.1.02.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah `2.15.05.2.02.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2577	2.15.000204	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.05.1.05.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi `2.15.05.2.05.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2578	2.15.000210	Marka Jalan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	-	-	0	3450	5250	5260	3498	4000	-
2579	2.15.000211	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN GEOPARK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0004` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan `2.15.02.2.02.0004` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2580	2.15.000215	Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.05.0001` - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor `2.15.02.2.05.0007` - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2581	2.15.000218	Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb; 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.04.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.05.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2582	2.15.000219	persyaratan administratif 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.15.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik `2.15.03.2.17.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.18.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2583	2.15.000221	Potensi Perekonomian daerah 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.04.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi `2.15.03.1.05.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi `2.15.03.2.06.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	-	0	0	0	0	-
2584	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	-	-	0	220	100	0	38	50	-
2585	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN GEOPARK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0004` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan `2.15.02.2.02.0004` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	-	-	0	20	28	40	65	40	-
2586	2.15.000226	Rancang Bangun 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B `2.15.02.6.04.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A `2.15.02.2.03.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2587	2.15.000227	Rekomendasi dari bupati/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten/kota 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.08.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.2.10.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.11.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.12.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.12.0004` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.13.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2588	2.15.000228	Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan; 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.04.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi `2.15.03.1.05.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi `2.15.03.2.06.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.2.07.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	1	-
2589	2.15.000231	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); . 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 14 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.04.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi `2.15.03.1.05.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi `2.15.03.1.08.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.10.0002` - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.1.12.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.3.08.0004` - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional `2.15.03.4.08.0004` - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional `2.15.03.2.06.0003` - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.2.10.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.11.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.12.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.13.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.15.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik `2.15.03.2.13.0006` - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	1	-
2590	2.15.000232	Rencana induk terminal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B `2.15.02.6.04.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A `2.15.02.2.03.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2591	2.15.000238	rencana umum tata ruang; 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.04.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	1	-
2592	2.15.000239	Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015; 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.09.0002` - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.10.0002` - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.2.12.0002` - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.13.0002` - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2593	2.15.000243	Tarif pelayanan dasar 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.07.0001` - Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.1.07.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.2.09.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	1	0	-
2594	2.15.000244	Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.06.0005` - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin `2.15.02.2.07.0005` - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Orang	-	-	0	0	0	0	0	1	-
2595	2.15.000245	Marka Jalan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meter	-	-	0	0	5250	5260	3498	4000	-
2596	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.05.0001` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi `2.15.02.3.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.4.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.2.06.0017` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	1	-
2597	2.15.000247	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.05.0001` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi `2.15.02.3.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.4.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.2.06.0017` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	1	1	1	1	1	-
2598	2.15.000248	Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.05.0001` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi `2.15.02.3.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.4.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.2.06.0017` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2599	2.15.000249	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.05.0001` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi `2.15.02.3.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.4.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.2.06.0017` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2600	2.15.000251	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.05.0001` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi `2.15.02.3.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.4.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.2.06.0017` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	1	-

Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Menampilkan 50 data per halaman