SIPD E-walidata - Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2601	2.15.000253	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.05.0001` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi `2.15.02.3.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.4.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.2.06.0017` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	0	0	0	1	1	-
2602	2.15.000255	Trotoar 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0001` - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.1.02.0003` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan `2.15.02.2.02.0001` - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota `2.15.02.2.02.0003` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	M2	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2603	2.15.000256	Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.05.0001` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi `2.15.02.3.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.4.05.0006` - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia `2.15.02.2.06.0017` - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	1	-
2604	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.05.0004` - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi `2.15.02.2.06.0004` - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	1	1	1	-
2605	2.15.000258	Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.05.0006` - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas `2.15.02.3.16.0002` - Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas `2.15.02.4.16.0002` - Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas `2.15.02.2.16.0004` - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas `2.15.02.3.17.0002` - Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas `2.15.02.4.17.0002` - Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas `2.15.02.2.06.0018` - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	1	-
2606	2.15.000259	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.06.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin `2.15.02.2.07.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	-	-	1	0	0	0	15	7	-
2607	2.15.000260	Persetujuan Teknis Hasil Andalalin 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.06.0004` - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin `2.15.02.1.06.0006` - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin `2.15.02.2.07.0006` - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin `2.15.02.2.07.0008` - Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Dokumen	-	-	1	0	0	0	15	7	-
2608	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.06.0005` - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin `2.15.02.2.07.0005` - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Orang	-	-	1	0	1	1	1	1	-
2609	2.15.000262	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.07.0006` - Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan `2.15.02.2.06.0007` - Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2610	2.15.000263	Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK RESPONSIF ANAK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.07.0007` - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) `2.15.02.2.06.0008` - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	1	-
2611	2.15.000264	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK RESPONSIF ANAK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.07.0008` - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) `2.15.02.2.06.0010` - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Dokumen	-	-	0	1	0	0	0	1	-
2612	2.15.000265	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.07.0009` - Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) `2.15.02.2.06.0009` - Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2613	2.15.000266	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.07.0010` - Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum `2.15.02.2.06.0011` - Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Orang	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2614	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK RESPONSIF ANAK 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.07.0011` - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) `2.15.02.2.06.0013` - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2615	2.15.000268	Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.07.0012` - Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan `2.15.02.2.06.0012` - Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Unit	-	-	0	0	0	4	267	0	-
2616	2.15.000269	Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.07.0013` - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum `2.15.02.2.06.0006` - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2617	2.15.000270	Halte 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0001` - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0001` - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	-	-	0	2	0	0	0	0	-
2618	2.15.000271	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0001` - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0001` - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2619	2.15.000272	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0006` - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B `2.15.02.6.04.0006` - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A `2.15.02.2.03.0006` - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2620	2.15.000273	Laporan Pengawasan ketertiban terminal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0006` - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B `2.15.02.6.04.0006` - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A `2.15.02.2.03.0006` - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2621	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	-	-	150	0	61	1000	3916	75	-
2622	2.15.000275	Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 12 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.09.0001` - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi `2.15.02.1.09.0002` - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi `2.15.02.1.12.0001` - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi `2.15.02.1.12.0002` - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi `2.15.02.1.12.0003` - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi `2.15.02.1.12.0004` - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi `2.15.02.2.10.0001` - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.15.02.2.10.0002` - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.15.02.2.13.0001` - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.15.02.2.13.0002` - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.15.02.2.13.0003` - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.15.02.2.13.0004` - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2623	2.15.000276	Data Prasarana Jalan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0003` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan `2.15.02.2.02.0003` - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2624	2.15.000277	Penetapan Tipe dan Kelas Terminal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B `2.15.02.6.04.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A `2.15.02.2.03.0001` - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2625	2.15.000278	Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0006` - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B `2.15.02.6.04.0006` - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A `2.15.02.2.03.0006` - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	-	-	0	0	0	0	1	1	-
2626	2.15.000289	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0007` - Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) `2.15.02.2.03.0007` - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2627	2.15.000292	Data jumlah jalur 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.05.1.04.0001` - Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi `2.15.05.2.04.0001` - Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jalur	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2628	2.15.000294	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0008` - Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B `2.15.02.6.04.0007` - Penyelenggaran sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A `2.15.02.2.03.0008` - Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2629	2.15.000297	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0008` - Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B `2.15.02.6.04.0007` - Penyelenggaran sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A `2.15.02.2.03.0008` - Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2630	2.15.000300	Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.15.0001` - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.02.1.15.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.02.1.15.0003` - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.02.2.16.0001` - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota `2.15.02.2.16.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota `2.15.02.2.16.0003` - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2631	2.15.000305	Grosse akta kapal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2632	2.15.000306	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.03.0009` - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B `2.15.02.6.04.0009` - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe A `2.15.02.2.03.0010` - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Orang	-	-	3	3	3	3	3	3	-
2633	2.15.000307	Surat ukur kapal yang masih berlaku 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2634	2.15.000308	Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2635	2.15.000310	Data awak kapal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	5	1	1	1	5	1	-
2636	2.15.000312	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi `2.15.03.2.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	1	0	0	0	0	-
2637	2.15.000314	Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.1.02.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.01.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.02.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2638	2.15.000315	Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.02.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.02.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2639	2.15.000316	Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.01.0004` - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota `2.15.02.2.01.0006` - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2640	2.15.000320	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.05.0003` - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-	1525	1181	0	73	409	513	-
2641	2.15.000321	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.05.0004` - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-	0	0	0	0	600	600	-
2642	2.15.000322	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.05.0005` - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2643	2.15.000323	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.02.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi `2.15.03.2.02.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2644	2.15.000324	Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2645	2.15.000325	Dokumen sertifikasi pengawakan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.05.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2	2	-
2646	2.15.000326	Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 11 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.09.0003` - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.09.0004` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.10.0006` - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau `2.15.03.1.10.0007` - Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan `2.15.03.1.10.0008` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.3.17.0001` - Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran `2.15.03.4.17.0001` - Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran `2.15.03.2.13.0008` - Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan `2.15.03.2.13.0009` - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau `2.15.03.3.20.0001` - Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran `2.15.03.4.20.0001` - Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Orang	-	-	10	10	10	10	10	10	-
2647	2.15.000327	Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA) 18 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.09.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.09.0003` - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.11.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.1.11.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.12.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.1.12.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.13.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.1.13.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.2.12.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.12.0003` - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.13.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.13.0010` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan `2.15.03.2.14.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik `2.15.03.2.15.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik `2.15.03.2.15.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.16.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.16.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.14.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2648	2.15.000328	Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.14.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.15.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.2.17.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.18.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2649	2.15.000329	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.14.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.15.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.2.17.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.18.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2650	2.15.000330	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.14.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.15.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.2.17.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.18.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-

Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Menampilkan 50 data per halaman