SIPD E-walidata - Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2651	2.15.000332	Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.16.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.19.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2652	2.15.000333	Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.16.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.2.19.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2653	2.15.000342	Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2654	2.15.000343	Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.03.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Orang	-	-	5	5	5	5	5	5	-
2655	2.15.000346	Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.3.10.0006` - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.4.10.0007` - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.1.10.0008` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.2.09.0003` - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2656	2.15.000347	BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Lokal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA) 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.12.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.12.0003` - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.12.0004` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.12.0005` - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal `2.15.03.2.13.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.15.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2657	2.15.000348	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.03.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi `2.15.03.2.03.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota `2.15.03.2.04.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2658	2.15.000349	Data Fasilitas Pelabuhan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.09.0005` - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.1.10.0009` - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.2.15.0003` - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal `2.15.03.2.13.0011` - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan `2.15.03.2.12.0005` - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Dokumen	-	-	1	1	1	1	6	1	-
2659	2.15.000350	Pelabuhan Sungai dan Danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.10.0002` - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.2.13.0002` - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.04.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2660	2.15.000351	Perjanjian konsesi pengusahaan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA) 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.09.0002` - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional `2.15.03.2.13.0002` - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.12.0002` - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2661	2.15.000353	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.10.0009` - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.2.13.0002` - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2662	2.15.000354	Unit Penyelengggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.12.0004` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2663	2.15.000355	Data Pelabuhan Pengumpan Lokal 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA) 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.12.0002` - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal `2.15.03.2.17.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.18.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2664	2.15.000356	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.10.0009` - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.1.10.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.2.13.0011` - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan `2.15.03.2.04.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik `2.15.03.2.11.0002` - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.11.0003` - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2665	2.15.000357	Unit Penyelengggara Pelabuhan Sungai dan Danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.13.0003` - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.13.0010` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dokumen	-	-	0	1	0	0	0	0	-
2666	2.15.000358	Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.07.0003` - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.2.13.0010` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan `2.15.03.3.12.0006` - Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota `2.15.03.4.12.0006` - Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Unit	-	-	0	1	0	0	0	0	-
2667	2.15.000359	BAST P3D Pelabuhan Sungai dan Danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.13.0003` - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau `2.15.03.2.04.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0	1	0	0	0	0	-
2668	2.15.000363	Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 8 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.3.10.0006` - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.4.10.0007` - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.1.07.0001` - Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.1.07.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.3.12.0006` - Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota `2.15.03.4.12.0006` - Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota `2.15.03.2.09.0001` - Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota `2.15.03.2.09.0002` - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Regulasi	-	-	0	0	0	0	1	1	-
2669	2.15.000365	Data Komponen penunjang 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.04.3.05.0001` - Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan `2.15.04.4.05.0001` - Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan `2.15.04.3.04.0001` - Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan `2.15.04.4.04.0001` - Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2670	2.15.000373	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.10.0003` - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.2.13.0010` - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2671	2.15.000376	SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.1.10.0001` - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.15.03.2.13.0006` - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2672	2.15.000380	Data daerah lingkungan kepentingan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.04.3.02.0004` - Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara `2.15.04.3.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan `2.15.04.4.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2673	2.15.000381	tahapan pelaksanaan pembangunan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.04.3.02.0004` - Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara `2.15.04.4.02.0004` - Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara `2.15.04.3.03.0004` - Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara `2.15.04.3.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan `2.15.04.4.03.0004` - Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara `2.15.04.4.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2674	2.15.000383	prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.04.3.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan `2.15.04.4.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2675	2.15.000386	kebutuhan fasilitas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.04.3.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan `2.15.04.4.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan `2.15.04.3.03.0006` - Pemeliharaan Lapangan Terbang `2.15.04.4.02.0006` - Pemeliharaan Lapangan Terbang	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2676	2.15.000387	tata letak fasilitas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.04.3.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan `2.15.04.4.05.0001` - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2677	2.15.000388	Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.09.0003` - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2678	2.15.000390	Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.13.0007` - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Laporan	-	-	0	1	1	1	0	1	-
2679	2.15.000391	Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danau 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN INFLASI (ASTACITA) 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.03.2.13.0006` - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2680	2.15.000393	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.01.0006` - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi `2.15.02.2.01.0006` - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2681	2.15.000394	Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.01.0005` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi `2.15.02.2.01.0005` - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2682	2.15.000395	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.01.0007` - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi `2.15.02.2.01.0007` - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2683	2.15.000399	Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.04.3.03.0004` - Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan `2.15.04.4.03.0004` - Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan `2.15.04.3.05.0004` - Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan `2.15.04.4.05.0004` - Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2684	2.15.000402	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.04.3.08.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi `2.15.05.4.09.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi `2.15.05.3.06.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota `2.15.05.4.06.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2685	2.15.000403	Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.11.0003` - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2686	2.15.000406	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.05.0010` - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-	1	1	0	1	1	1	-
2687	2.15.000407	Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.05.0009` - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-	1	1	1	1	0	0	-
2688	2.15.000408	Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.05.0008` - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-	1	1	0	1	1	1	-
2689	2.15.000409	Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.2.05.0006` - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Dokumen	-	-	1525	1181	0	73	409	513	-
2690	2.15.000411	Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.05.2.01.0004` - Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota `2.15.05.1.01.0004` - Penyediaan PeraIatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2691	2.15.000417	Rambu Larangan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	-	-	0	0	0	0	0	0	-
2692	2.15.000419	Pita Penggaduh 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.15.02.1.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi `2.15.02.2.02.0002` - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meter	-	-	0	3450	3117	0	933	1580	-
2693	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.16.03.1.01.0004` - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah `2.16.03.2.01.0004` - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Domain	-	-	1	1	1	1	1	1	-
2694	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.16.03.1.01.0004` - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah `2.16.03.2.01.0004` - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa		-	-	40	40	40	70	102	117	-
2695	2.16.000069	Nama Domain Pemerintah Desa 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.16.03.2.01.0004` - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Domain	-	-	0	0	0	0	16	27	-
2696	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.16.03.1.02.0015` - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.1.02.0034` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.2.02.0018` - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.2.02.0037` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		-	-	0	0	0	0	1	1	-
2697	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.16.03.1.02.0015` - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.1.02.0034` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.2.02.0018` - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.2.02.0037` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		-	-	0	0	0	0	1	1	-
2698	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.16.03.1.02.0015` - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.1.02.0034` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.2.02.0018` - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.2.02.0037` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		-	-	0	0	0	0	1	1	-
2699	2.16.000073	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.16.03.1.02.0022` - Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.1.02.0034` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.2.02.0022` - Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.2.02.0037` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		-	-	0	0	0	0	1	1	-
2700	2.16.000074	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.16.03.1.02.0034` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah `2.16.03.2.02.0037` - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		-	-	0	0	0	0	37	37	-

Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Menampilkan 50 data per halaman