Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2022-2026
Navigasi rentang tahun
2022-2026
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2022 2023 2024 2025 2026
2701 2.16.000075
Data dan informasi dibagipakaikan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0013 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0017 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
  • 2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Data - Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencaku... 0 6 6 - -
2702 2.16.000076
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
  • 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Aplikasi -Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau... 0 2 2 - -
2703 2.16.000077
Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
  • 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Unit -Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional - Pusat Data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang... 0 0 0 - -
2704 2.16.000078
Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0029 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0016 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
Unit -Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunaka... 0 1 1 - -
2705 2.16.000079
Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0029 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0016 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
Unit -Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional -Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendal... 0 1 1 - -
2706 2.16.000080
Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
  • 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Unit -Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah 1 1 1 - -
2707 2.16.000081
Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
  • 2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Unit -Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah 1 1 1 - -
2708 2.16.000083
Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Perangkat Daerah -Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemer... 33 33 33 - -
2709 2.16.000085
Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0014 - Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0021 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Perangkat Daerah -Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah D... 0 19 19 - -
2710 2.16.000086
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0014 - Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0021 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi -Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerint... 0 10 11 - -
2711 2.16.000087
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0014 - Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0021 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi - Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi y... 0 1 1 - -
2712 2.16.000088
Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0026 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
  • 2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet
- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang di... 1000 1 1000 - -
2713 2.16.000089
Perangkat Daerah yang memiliki akses internet
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0026 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
  • 2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet
Perangkat Daerah - Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai deng... 33 33 33 - -
2714 2.16.000090
Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0026 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
  • 2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet
Perangkat Daerah -Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penye... 33 33 33 - -
2715 2.16.000091
Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KESPRO
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0026 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet
  • 2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet
Titik - Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan interne... 5 7 9 - -
2716 2.16.000092
Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0017 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
  • 2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0020 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
  • 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi -Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, d... 6 17 17 - -
2717 2.16.000093
Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0017 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
  • 2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0020 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
  • 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komdigi melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik. 0 0 0 - -
2718 2.16.000094
Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0027 - Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0029 - Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Aplikasi -Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunaka... 4 4 5 - -
2719 2.16.000095
Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Layanan -Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pel... 22 30 30 - -
2720 2.16.000096
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Layanan -Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meli... 10 15 15 - -
2721 2.16.000097
Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  • 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Layanan -Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan d... 12 15 15 - -
2722 2.16.000098
SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Surat Keputusan -Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK 1 1 1 - -
2723 2.16.000099
Server yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah 7 8 8 - -
2724 2.16.000100
Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Persentase persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah 70 70 78 - -
2725 2.16.000101
Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit - jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode a... 0 1 1 - -
2726 2.16.000102
Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit - Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Net... 198 212 232 - -
2727 2.16.000103
Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit - Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jen... 1 1 1 - -
2728 2.16.000104
Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0016 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  • 2.16.03.2.02.0015 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Unit - Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memili... 470 495 495 - -
2729 2.16.000105
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Dokumen -jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,... 0 1 1 - -
2730 2.16.000106
Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Dokumen - jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan... 0 1 1 - -
2731 2.16.000107
SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Orang Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi 28 27 28 - -
2732 2.16.000108
Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.2.02.0027 - Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupaka... 1 0 1 - -
2733 2.16.000109
Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INFLASI (ASTACITA)
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.3.02.0014 - Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
  • 2.16.03.4.02.0013 - Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota
  • 2.16.03.4.02.0014 - Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
  • 2.16.03.3.02.0013 - Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota
  • 2.16.03.2.02.0027 - Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
Inovasi - Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara... 3 5 5 - -
2734 2.16.000110
Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0028 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.3.01.0015 - Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
  • 2.16.03.4.01.0015 - Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
  • 2.16.03.1.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.2.02.0028 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
  • 2.16.03.3.02.0015 - Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
  • 2.16.03.4.02.0015 - Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
  • 2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
Orang -Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Si... 50 50 50 - -
2735 2.16.000111
Audit TIK internal
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0024 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Dokumen -Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawas... 0 1 1 - -
2736 2.16.000112
Audit TIK eksternal
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0024 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Dokumen -Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audi... 0 0 0 - -
2737 2.16.000113
Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0017 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Orang -Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Perat... 0 125 340 - -
2738 2.16.000114
Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Aduan - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada... 18 14 12 - -
2739 2.16.000115
Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Aduan - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamed... 0 0 11 - -
2740 2.16.000116
Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Kanal - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamed... 6 6 6 - -
2741 2.16.000117
Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Laporan 1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Inves... 0 0 0 - -
2742 2.16.000120
Strategi Komunikasi Publik yang disusun
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
Dokumen -Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan int... 0 0 2 1 -
2743 2.16.000121
Komunikasi krisis yang telah dikelola
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
Laporan -Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola -Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang betujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhad... 0 0 0 - -
2744 2.16.000122
Prosedur penanganan komunikasi krisis
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
SOP Prosedur penanganan komunikasi krisis yang diperbaharui minimal 1 tahun sekali dengan mengacu pada panduan nasional 0 0 0 - -
2745 2.16.000124
Konten Foto
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten Digital - Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera 0 816 919 - -
2746 2.16.000125
Konten Teks
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten - Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya 910 0 717 - -
2747 2.16.000126
Konten Grafis
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten - Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual 144 311 551 - -
2748 2.16.000127
Konten Audio Video
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten - Perhitungan Jumlah konten audio visual - Konten Audio Visual adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan se... 0 136 303 - -
2749 2.16.000128
Konten Audio
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Konten - Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan 14 0 0 - -
2750 2.16.000129
Konten digital yang menggunakan bahasa setempat
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
EKONOMI SYARIAH
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.1.01.0020 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  • 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
  • 2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Konten -Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan ba... 33 33 60 - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2701 - 2750) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)