Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Powered by : SIPD E-walidata

Beranda
Menampilkan data dari tahun - tahun
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
No Kode SSD Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1801 2.07.000032
Lembaga Bipartit
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  • 2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Lembaga
- - 1  1 1 1 5 1 -
1802 2.07.000035
Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Unit
- - 2  2 2 2 1 2 -
1803 2.07.000036
Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
  • 2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Unit
- - 2 2 2 2 2 2 -
1804 2.07.000038
LKS Tripartit
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
  • 2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Lembaga
- - 1 1 1 1 1 1 -
1805 2.07.000042
LPKS yang dibina
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Lembaga
- - 4 4 4 4 5 4 -
1806 2.07.000046
Lulusan pelatihan pemerintah
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Orang
- - 0 1.473 1.250 1.326 108 1.326 -
1807 2.07.000047
Lulusan pelatihan swasta
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Orang
- - 0 114 377 377 1.326 377 -
1808 2.07.000048
Mediator
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.05.1.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Orang
- - 3  3 3 3 3 3 -
1809 2.07.000049
Nama Program Pelatihan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  • 2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
  • 2.07.03.3.03.0004 - Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP
  • 2.07.03.4.03.0004 - Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP
  • 2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
Program
- - 2 2 2 2 6 2 -
1810 2.07.000053
Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
  • 2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Orang
- - 353 20 168 121 105 105 -
1811 2.07.000056
Pencari Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.04.1.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  • 2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  • 2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja
  • 2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Orang
- - 353 20  168 121 105 105 -
1812 2.07.000057
Pencari kerja ditempatkan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Orang
- - 297 7 51 56 100 77 -
1813 2.07.000058
Pencari kerja terdaftar
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Orang
- - 353 20 168 121 105 105 -
1814 2.07.000059
Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja
  • 2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja
Orang
- - 301 0 82 121 1 119 -
1815 2.07.000066
Penduduk Usia Kerja (PUK)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.04.1.01.0002 - Pelayanan Antar Kerja
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Orang
- - 68.906 67.580 66.713 66.821 70.386 71.254 -
1816 2.07.000070
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.05.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.04.3.05.0002 - Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota
  • 2.07.04.4.05.0002 - Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota
  • 2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja
Dokumen
- - 1 1 1 1 3 1 -
1817 2.07.000072
Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Kasus
- - 9 8 5 6 7 6 -
1818 2.07.000074
Peraturan Perusahaan (WLKP Online)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
  • 2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Dokumen
- - 1 10 1 1 12 1 -
1819 2.07.000077
Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
  • 2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Dokumen
- - 0 3 0 0 2 0 -
1820 2.07.000078
Perkara Perselisihan yang terselesaikan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kasus
- - 13 9 7 10 5 6 -
1821 2.07.000080
Persediaan Tenaga Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Orang
- - 70.103 70.345 69.332 68.536 72.121 73.177 -
1822 2.07.000082
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
  • 2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
Perusahaan
- - 0 0 0 0 5 0 -
1823 2.07.000083
Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Perusahaan
- - 21 21 21 35 36 36 -
1824 2.07.000084
Perusahaan Kecil
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
Perusahaan
- - 322 328 329 379 410 410 -
1825 2.07.000086
Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Perusahaan
- - 11.357 12.410  13.063 16.540 19.311 20.825 -
1826 2.07.000087
Perusahaan peserta jamsostek aktif
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
  • 2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Perusahaan
- - 97 97 140 150 158 198 -
1827 2.07.000088
Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
13 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
  • 2.07.05.1.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
  • 2.07.05.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  • 2.07.05.1.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.06.1.01.0001 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
  • 2.07.06.1.01.0003 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
  • 2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
  • 2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
  • 2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
  • 2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Perusahaan
- - 97 97 140 150 158 198 -
1828 2.07.000095
Petugas Antar Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
  • 2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
Orang
- - 5 5 5 5 5 5 -
1829 2.07.000096
PMI Purna
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.04.0004 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
  • 2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
Orang
- - 0 0 0 0 0 0 -
1830 2.07.000097
PMI yang di tempatkan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  • 2.07.04.1.04.0003 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
  • 2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  • 2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
Orang
- - 2 2 2 2 2 1 -
1831 2.07.000100
Produktivitas Tenaga Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.03.1.04.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Juta Rupiah/Tenaga Kerja
- - 5326711 / 70.103 0 66.713 66.821 88 10.727 -
1832 2.07.000102
Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
  • 2.07.03.1.01.0004 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
  • 2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
  • 2.07.03.2.01.0006 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
  • 2.07.03.2.01.0005 - Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Unit
- - 1 1 1 1 7 1 -
1833 2.07.000109
Tenaga Kerja Disabilitas
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) GEOPARK
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.3.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0005 - Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
  • 2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0008 - Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
  • 2.07.04.4.01.0008 - Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
Orang
- - 0 0 0 0 7610 0 -
1834 2.07.000110
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
  • 2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Orang
- -  7.328 7.328  7.554 7.575 7.610 8.654 -
1835 2.07.000114
Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja
  • 2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja
Orang
- - 68.906 67.580 66.713 66.821 3 71.254 -
1836 2.07.000123
Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dokumen
- - 2 2 2 2 2 2 -
1837 2.07.000125
Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
  • 2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
Dokumen
- - 2 2 2 2 2 2 -
1838 2.07.000127
Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
  • 2.07.04.2.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
Lembaga
- -  5 5 5 5 100 5 -
1839 2.07.000128
Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) GEOPARK
12 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.01.0002 - Pelayanan Antar Kerja
  • 2.07.04.1.01.0004 - Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
  • 2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0008 - Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan
  • 2.07.04.3.01.0007 - Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
  • 2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja
  • 2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0010 - Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan
  • 2.07.04.4.01.0010 - Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan
  • 2.07.04.3.01.0009 - Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
  • 2.07.04.4.01.0009 - Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
Orang
- - 5 5 5 5 5 5 -
1840 2.07.000129
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
  • 2.07.04.2.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
Perusahaan
- - 0 0 0 0 0 0 -
1841 2.08.000001
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.03.1.03.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
  • 2.08.03.2.03.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan
- - - - - - 1  1 -
1842 2.08.000002
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
9 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.07.2.02.0005 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
Orang
- - - - - - 32  33 -
1843 2.08.000003
Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.06.2.02.0001 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Orang
- - - - - - 50  50 -
1844 2.08.000005
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.06.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan
- - - - - - 1  1 -
1845 2.08.000006
Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA
  • 2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
Dokumen
- - - - - - 1  1 -
1846 2.08.000008
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.02.1.03.0006 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
  • 2.08.02.2.03.0003 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.02.2.03.0006 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen
- - - - - - 1  1 -
1847 2.08.000009
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.06.2.02.0003 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
- - - - - - 1  1 -
1848 2.08.000011
Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.04.1.01.0002 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
  • 2.08.04.2.01.0002 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen
- - - - - - 1  1 -
1849 2.08.000012
Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.06.1.02.0005 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
  • 2.08.06.2.02.0004 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
- - - - - - 1  1 -
1850 2.08.000013
Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.05.2.01.0002 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
Dokumen
- - - - - - - 0 -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (1801 - 1850) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)