Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Tempat penampungan pengungsi yang tersedia

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

KESPRO

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Taruna Siaga Bencana

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) GEOPARK

Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) INFLASI (ASTACITA)

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH KESPRO STUNTING (PROSN)

Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN

Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

EKONOMI SYARIAH

Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

EKONOMI SYARIAH KESPRO

Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

INKLUSI KEUANGAN KESPRO

Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Angkatan Kerja (AK)

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

CPMI/PMI

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Instruktur pemerintah

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Instruktur swasta

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Kapasitas terpasang pemerintah

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

kecelakaan kerja

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA