Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH STUNTING (PROSN)

Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH

Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) STUNTING (PROSN)

Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK

Anak-Anak Terlantar yang dijangkau

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK

Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK

Fakir Miskin

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) POSYANDU (ASTACITA)

Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) STUNTING (PROSN)

Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK RESPONSIF ANAK

Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH STUNTING (PROSN)

Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH

Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)

keluarga pada KAT

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)