Beranda
Data Statistik Sektoral Daerah
Data Statistik Sektoral Daerah
DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.
Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2021-2025
| No | Kode SSD | Uraian | Satuan | Definisi Operasional | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 2.08.000015 |
DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
Dokumen | KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab/kota | - | - | 1 | 1 | - |
| 1852 | 2.08.000017 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhad... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1853 | 2.08.000018 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1854 | 2.08.000019 |
Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG | - | - | 1 | 1 | - |
| 1855 | 2.08.000021 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
POSYANDU (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhad... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1856 | 2.08.000023 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
POSYANDU (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu | - | - | 1 | 1 | - |
| 1857 | 2.08.000024 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
12 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi | - | - | 1 | 1 | - |
| 1858 | 2.08.000025 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA | - | - | 1 | 1 | - |
| 1859 | 2.08.000026 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
GEOPARK
KESPRO
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenan... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1860 | 2.08.000028 |
Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Layanan | Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia l... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1861 | 2.08.000029 |
layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Layanan | Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenanga... | - | - | 6 | 6 | - |
| 1862 | 2.08.000031 |
Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
9 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Layanan | Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reinte... | - | - | 6 | 6 | - |
| 1863 | 2.08.000032 |
lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
12 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Lembaga | Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu p... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1864 | 2.08.000034 |
Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
8 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Lembaga | Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kuali... | - | - | 2 | 2 | - |
| 1865 | 2.08.000036 |
organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
INKLUSI KEUANGAN
9 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Organisasi | Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempu... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1866 | 2.08.000038 |
Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Organisasi | Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga u... | - | - | 2 | 2 | - |
| 1867 | 2.08.000039 |
organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Organisasi | Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegah... | - | - | 11 | 11 | - |
| 1868 | 2.08.000041 |
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimte... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1869 | 2.08.000042 |
Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu | - | - | 1 | 1 | - |
| 1870 | 2.08.000043 |
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Jejaring Antar Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota dapat diperoleh dari pertemuan koord... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1871 | 2.08.000044 |
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, d... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1872 | 2.08.000045 |
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Perangkat Daerah | Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terka... | - | - | 33 | 33 | - |
| 1873 | 2.08.000047 |
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Perangkat Daerah | Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah ter... | - | - | 33 | 33 | - |
| 1874 | 2.08.000048 |
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Perangkat Daerah | Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawas... | - | - | 33 | 33 | - |
| 1875 | 2.08.000049 |
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Perangkat Daerah | Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion,... | - | - | 33 | 33 | - |
| 1876 | 2.08.000051 |
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan kabupaten/kota | - | - | - | 13 | - |
| 1877 | 2.08.000054 |
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota | - | - | 11 | 13 | - |
| 1878 | 2.08.000055 |
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan k... | - | - | 10 | 10 | - |
| 1879 | 2.08.000057 |
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota | - | - | 50 | 50 | - |
| 1880 | 2.08.000059 |
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Orang | Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Le... | - | - | 10 | 10 | - |
| 1881 | 2.08.000061 |
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Kegiatan | Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawas... | - | - | 1 | 1 | - |
| 1882 | 2.08.000067 |
Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Lembaga | - | - | - | - | - | - |
| 1883 | 2.09.000021 |
Jenis pangan lokal
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
EKONOMI SYARIAH
INFLASI (ASTACITA)
INKLUSI KEUANGAN
STUNTING (PROSN)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Laporan | Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumbe... | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1884 | 2.09.000030 |
Konsumsi per kapita per tahun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Laporan | Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pa... | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1885 | 2.09.000053 |
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan. | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1886 | 2.09.000063 |
Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Jumlah kebutuhan pangan lokal dalam satuan kg/kap/tahun dan ton/tahun selama lima tahun ke depan yang dihitung dari tahun dasar angka konsumsi pangan... | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1887 | 2.09.000068 |
Target konsumsi pangan per kapita per tahun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Sasaran total konsumsi energi (kkal/kap/hari), total konsumsi protein (gram/kap/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang... | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1888 | 2.09.000076 |
Data daerah rentan rawan pangan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Laporan | data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah r... | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1889 | 2.09.000078 |
Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani/peternak... | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| 1890 | 2.09.000079 |
Data Jumlah Penduduk
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per... | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1891 | 2.09.000081 |
Data Konsumsi Pangan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai de... | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1892 | 2.09.000082 |
Data Perdagangan Antar Wilayah
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/k... | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1893 | 2.09.000083 |
Data Produksi Pangan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sud... | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1894 | 2.09.000084 |
Data Stok Pangan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pas... | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1895 | 2.09.000086 |
Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Laporan | Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan... | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1896 | 2.09.000087 |
Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Laporan | Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan)... | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1897 | 2.09.000097 |
Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi/monev keamanan dan mutu pangan, dan/atau berupa penyediaan media cetak/elektronik sebaga... | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1898 | 2.09.000100 |
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pan... | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1899 | 2.09.000101 |
Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah Laporan hasil pembinaan pelaku usaha pangan segar | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1900 | 2.09.000102 |
Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
|
Dokumen | Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
Total data sebanyak 4467,
menampilkan range data dari
(1851 - 1900)
(disaring dari 4467 entri keseluruhan)