Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2021-2025
Navigasi rentang tahun
2021-2025
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2021 2022 2023 2024 2025
2001 2.10.000075
Laporan survei batas tanah ulayat
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuat... 0 0 0 0 -
2002 2.10.000076
layanan bantuan hukum perkara pertanahan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Penerima Bantuan Huk... 0 0 0 0 -
2003 2.10.000077
Lembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Dokumen Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan dar... 0 0 0 0 -
2004 2.10.000078
Nomor identifikasi bidang tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.1.01.0002 - Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
  • 2.10.07.2.01.0003 - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Dokumen Surat permohonan penomoran identifikasi bidang tanah 0 0 0 0 -
2005 2.10.000080
Penetapan nilai oleh tim Penilai
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.05.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan nilai oleh tim Penilai 0 0 0 0 -
2006 2.10.000081
Perda tentang RTRW Provinsi
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Dokumen Bukan Urusan Pertanahan 0 0 1 0 -
2007 2.10.000082
Peta Bidang Tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.05.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Dokumen Lembaran peta bidang tanah 0 0 0 0 -
2008 2.10.000083
Peta desain konsolidasi tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Dokumen Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan dar... 0 0 0 0 -
2009 2.10.000084
Peta lokasi HGU/HGB
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB 0 0 0 0 -
2010 2.10.000085
Peta lokasi tanah hak milik masyarakat
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat 0 0 0 0 -
2011 2.10.000086
Rencana aksi
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Dokumen Catatan resmi pelaksanaan rencana aksi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah 0 0 0 0 -
2012 2.10.000088
Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Pelaksanaan penetapan daftar subyek untuk diberikan santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 -
2013 2.10.000089
Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.04.1.01.0001 - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.10.04.2.01.0001 - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Sengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik : perselisihan pertanahan... 0 0 0 0 -
2014 2.10.000091
Surat tanda bukti hak atas tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.10.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
  • 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Surat Semua bidang tanah yang telah ditetapkan keputusan pemberian haknya diterbitkan Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah termasuk TP dan/atau TUB. 0 0 0 0 -
2015 2.10.000098
Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota
Berita Acara Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian Sengketa... 0 0 0 1 -
2016 2.10.000103
Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.08.2.02.0003 - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong
Berita Acara hasil Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong berupa berita acara 0 0 0 0 -
2017 2.10.000105
Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.17.7.01.0004 - Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
Berita Acara Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian sengketa d... 0 0 0 0 -
2018 2.10.000116
Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.17.7.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Berita Acara Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian sengketa S... 0 0 0 0 -
2019 2.10.000118
Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.17.7.01.0001 - Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Dokumen Data. 0 0 0 0 -
2020 2.10.000120
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.17.7.01.0002 - Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan
Layanan Layanan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan 0 0 0 0 -
2021 2.10.000142
Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.01.0004 - Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
  • 2.10.07.4.01.0004 - Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
Dokumen hasil Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna banguna... 0 0 0 0 -
2022 2.10.000144
Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.02.0001 - Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.
  • 2.10.07.4.02.0001 - Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.
Laporan hasil Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. berupa laporan 0 0 0 0 -
2023 2.10.000145
Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.02.0002 - Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
  • 2.10.07.4.02.0002 - Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
Berita Acara hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota berupa berita acara 0 0 0 0 -
2024 2.10.000148
Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.03.0001 - Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
  • 2.10.07.4.03.0001 - Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
Dokumen hasil Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat verupa dokumen 0 0 0 0 -
2025 2.10.000149
Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.04.0001 - Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak
  • 2.10.07.4.04.0001 - Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak
Dokumen hasil Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak berupa dokumen 0 0 0 0 -
2026 2.10.000150
Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.04.0002 - Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
  • 2.10.07.4.04.0002 - Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
Laporan hasil Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik berupa laporan 0 0 0 0 -
2027 2.10.000152
Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.05.0001 - Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat
  • 2.10.07.4.05.0001 - Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat
Dokumen hasil Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat berupa dokumen 0 0 0 0 -
2028 2.10.000153
Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.06.0001 - Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat
  • 2.10.07.4.06.0001 - Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat
Sertifikat Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat berupa sertifikat 0 0 0 0 -
2029 2.10.000154
Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.07.0001 - Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan
  • 2.10.07.4.07.0001 - Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan
Dokumen hasil Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan... 0 0 0 0 -
2030 2.10.000155
Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.07.0002 - Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota
  • 2.10.07.4.07.0002 - Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota
Dokumen hasil Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di ting... 0 0 0 0 -
2031 2.10.000156
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.08.0001 - Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum
  • 2.10.07.4.08.0001 - Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum
Dokumen hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk kep... 0 0 0 0 -
2032 2.10.000157
Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.09.0001 - Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
  • 2.10.07.4.09.0001 - Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Laporan hasil Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota berupa laporan 0 0 0 0 -
2033 2.10.000158
Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.09.0002 - Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
  • 2.10.07.4.09.0002 - Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Berita Acara hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota berupa berit... 0 0 0 0 -
2034 2.10.000159
Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.06.2.02.0003 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota berupa dokumen 0 0 0 0 -
2035 2.10.000160
Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.06.2.02.0004 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan... 0 0 0 0 -
2036 2.10.000161
Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.10.0001 - Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
  • 2.10.07.4.10.0001 - Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
Laporan hasil Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi berupa laporan 0 0 0 0 -
2037 2.10.000162
Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.10.0002 - Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota
  • 2.10.07.4.10.0002 - Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota
Laporan hasil Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota berupa laporan 0 0 0 0 -
2038 2.10.000163
Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.12.0001 - Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota
  • 2.10.07.4.12.0001 - Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota
Laporan hasil Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota berupa laporan 0 0 0 0 -
2039 2.10.000164
Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.07.3.12.0002 - Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota
  • 2.10.07.4.12.0002 - Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota
Laporan hasil Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota berupa laporan 0 0 0 0 -
2040 2.10.000165
Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Dokumen Hasil Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berupa Dokumen 0 0 0 0 -
2041 2.10.000166
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.01.0002 - Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
Dokumen Hasil Pemeliharaan Dokumen Pertanahan berupa dokumen 0 0 0 0 -
2042 2.10.000167
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten
Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten berupa dokumen 0 0 0 0 -
2043 2.10.000168
Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
Dokumen Hasil Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa berupa dokumen 0 0 0 0 -
2044 2.10.000169
Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.01.0005 - Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
Dokumen Hasil Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa dokumen 0 0 0 1 -
2045 2.10.000170
Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.01.0006 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa Laporan 0 0 0 0 -
2046 2.10.000171
Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.01.0007 - Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
Dokumen Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan berupa Dokumen 0 0 0 0 -
2047 2.10.000172
Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
Dokumen Hasil Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa Dokumen 0 0 0 0 -
2048 2.10.000173
Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
Berita Acara Hasil Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa berupa Berita Acara 0 0 0 0 -
2049 2.10.000174
Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.02.0003 - Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan
Dokumen Hasil Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan berupa Dokumen 0 0 0 0 -
2050 2.10.000175
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.10.11.5.03.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
Unit Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan berupa Unit 0 0 0 0 -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2001 - 2050) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)