Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2019-2023
Navigasi rentang tahun
2019-2023
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2019 2020 2021 2022 2023
2201 2.11.000193
Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
Usaha Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 10 8 4 - 8
2202 2.11.000195
Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.10.2.01.0004 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
Aduan data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani - - - - -
2203 2.11.000197
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0005 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Izin data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota - 16 14 - 0
2204 2.11.000200
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0005 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Izin data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota - - - 3 4
2205 2.11.000201
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0005 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Izin data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan penga... 50 31 50 50 -
2206 2.11.000205
Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.10.2.01.0003 - Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
Perkara Tersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 0
2207 2.11.000207
Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.2.02.0005 - Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
Unit Data sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting - - - - 0
2208 2.11.000208
Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.2.01.0004 - Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
Unit Data dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota - - - - 0
2209 2.11.000209
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Kegiatan Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi ling... - - - - 3
2210 2.11.000211
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
Kegiatan Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air p... - - - - 1
2211 2.11.000213
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
Kegiatan Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan remediasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan... - - - - 3
2212 2.11.000215
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
Kegiatan Area yang telah dilakukan restorasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, member... - - - - 2
2213 2.11.000217
Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.02.1.02.0006 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS
  • 2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS
Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS - - 1 - 2
2214 2.11.000218
Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0005 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dokumen Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penan... - - - - -
2215 2.11.000220
Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
Laporan 1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. ju... - - - - -
2216 2.11.000221
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
  • 2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Dokumen Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber... - - - - -
2217 2.11.000224
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
  • 2.11.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Dokumen Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/ko... 2 2 2 2 2
2218 2.11.000225
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.03.0009 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
  • 2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
Dokumen Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegah... - - - - 1
2219 2.11.000226
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
Dokumen Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestari... - - - - 1
2220 2.11.000227
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.03.0006 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
  • 2.11.03.2.03.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
Dokumen Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan... - - - 1 -
2221 2.11.000230
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Dokumen Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK y... 1 1 1 1 -
2222 2.11.000231
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
  • 2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Dokumen Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/a... 2 2 2 2 1
2223 2.11.000232
Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
Dokumen Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak... - - - 1 1
2224 2.11.000234
Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0006 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
  • 2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas,... - - - 1 3
2225 2.11.000236
Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
Dokumen Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait - - - - 3
2226 2.11.000238
Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
Lembaga Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan p... 1 1 2 2 5
2227 2.11.000241
Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Lokasi Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota - - - - 3
2228 2.11.000243
Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.03.0007 - Pelaksanaan rehabilitasi
  • 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi
Lokasi Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upay... 2 2 2 2 -
2229 2.11.000244
Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.03.0013 - Pelaksanaan remediasi
  • 2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi
Lokasi Aktivitas remediasi pada wilayah lintas provinsi, kabupaten, atau kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah,... - - - - -
2230 2.11.000245
Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.03.0008 - Pelaksanaan Restorasi
  • 2.11.03.2.03.0010 - Pelaksanaan Restorasi
Lokasi Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ek... 2 2 2 - -
2231 2.11.000246
Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
  • 2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
Orang Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas ba... - - - - -
2232 2.11.000247
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.10.2.01.0006 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Perkara Tersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan ka... - - - - -
2233 2.11.000250
Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.10.2.01.0004 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
Aduan Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani - - - - 1
2234 2.11.000251
Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
  • 2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Orang Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD - - - - 1
2235 2.11.000252
Jumlah PPLHD Eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
  • 2.11.06.2.01.0006 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Orang Tersedianya data PPLHD yang aktif - - - - 1
2236 2.11.000253
Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
  • 2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Orang Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud - - - - 1
2237 2.11.000254
Jumlah PPLHD yang dibutuhkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
  • 2.11.06.2.01.0006 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Orang Tersedianya data kebutuhan PPLHD - - - - 3
2238 2.11.000255
Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.10.1.01.0004 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
  • 2.11.10.2.01.0007 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
Orang Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah - - - - -
2239 2.11.000256
Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Ton - - - - - -
2240 2.11.000257
Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
Unit Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara - - - - -
2241 2.11.000259
Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
Unit 1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasea... - - - - 49
2242 2.11.000260
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
Unit tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional - - - - -
2243 2.11.000261
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
Unit Tersedianya data terkait sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan - - - - -
2244 2.11.000262
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.2.02.0005 - Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
Unit Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan - - - - 0
2245 2.11.000263
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
Unit Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan - - - - 0
2246 2.11.000264
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.2.01.0004 - Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
Unit Tersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting 10 8 4 - 23
2247 2.11.000265
Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0014 - Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
Unit 1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3... - - - - -
2248 2.11.000266
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Perkara Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota - - - - 0
2249 2.11.000268
Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
  • 2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Titik Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut 35 0 23 30 52
2250 2.11.000269
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Dokumen Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi ling... - - - - 1
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2201 - 2250) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)