Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2027-2031
Navigasi rentang tahun
2027-2031
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2027 2028 2029 2030 2031
2301 2.11.000340
&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.2.01.0018 - Penyusunan dan Pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya
  • 2.11.03.1.01.0019 - Penyusunan dan Pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah
Laporan Laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang ber... - - - - -
2302 2.11.000341
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.03.1.01.0020 - Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup
  • 2.11.03.2.01.0019 - Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup
Laporan Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang be... - - - - -
2303 2.11.000342
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.1.01.0004 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi
  • 2.11.05.2.02.0007 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3
Usaha Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya - - - - -
2304 2.11.000343
Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3
Laporan / Dokumen Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan... - - - - -
2305 2.11.000344
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Orang Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan... - - - - -
2306 2.11.000345
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.06.2.01.0011 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup
  • 2.11.06.1.01.0010 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup
Orang Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan... - - - - -
2307 2.11.000346
Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
GEOPARK PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
  • 2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
Sekolah Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Ge... - - - - -
2308 2.11.000347
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.10.1.01.0003 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
  • 2.11.10.1.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
  • 2.11.10.2.01.0006 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
  • 2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Sanksi Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka... - - - - -
2309 2.11.000348
Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.10.1.01.0012 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
  • 2.11.10.2.01.0011 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang... - - - - -
2310 2.11.000349
Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK RESPONSIF ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
Laporan / Dokumen Tersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas... - - - - -
2311 2.11.000350
Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0013 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
Ton Tersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali - - - - -
2312 2.11.000351
Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
Ton Tersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodig... - - - - -
2313 2.11.000352
jumlah tonase sampah yang didaur ulang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0019 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
Ton Tersedianya data jumlah tonase sampah yang berbahsil didaur ulang - - - - -
2314 2.11.000353
Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0021 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
  • 2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
Dokumen Tersedianya dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah - - - - -
2315 2.11.000354
Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.01.0021 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
  • 2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
Ton Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah - - - - -
2316 2.11.000355
Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.2.03.0002 - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
Mendata jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan menghitung persentasenya terhadap ju... - - - - -
2317 2.11.000357
Timbulan Sampah Harian
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
8 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
  • 2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
  • 2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional
  • 2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
  • 2.11.11.2.01.0003 - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  • 2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
  • 2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
  • 2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Ton Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari. - - - - -
2318 2.11.000358
Timbulan Sampah Tahunan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF ANAK STUNTING (PROSN)
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
  • 2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
  • 2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional
  • 2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
  • 2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  • 2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
  • 2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan
Ton Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan - - - - -
2319 2.12.000001
Data Kependudukan Kabupaten/Kota
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Dokumen Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota adalah proses penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari data kependudukan yang... - - - - -
2320 2.12.000002
Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen Pemanfaatan data kependudukan adalah kegiatan pemberian hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna. Data kependudukan adalah hasil dari kegia... - - - - -
2321 2.12.000003
Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Dokumen - - - - - -
2322 2.12.000004
Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.3.03.0003 - Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
  • 2.12.02.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk adalah data perseorangan dan/atau data agregat ya... - - - - -
2323 2.12.000005
Data yang telah diolah dan disajikan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Dokumen Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianali... - - - - -
2324 2.12.000006
Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama dan Pengadilan Agama terkait pencatatan nikah, t... - - - - -
2325 2.12.000008
Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Dokumen Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianali... - - - - -
2326 2.12.000009
Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.03.2.02.0009 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil
Dokumen Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianali... - - - - -
2327 2.12.000010
Dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan... - - - - -
2328 2.12.000012
Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Laporan Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus... - - - - -
2329 2.12.000017
Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen Pelayanan secara aktif dalam pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh... - - - - -
2330 2.12.000020
Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
Dokumen Pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil adalah pemberian hak akses data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna.... - - - - -
2331 2.12.000023
Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
Dokumen Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah proses pencatatan dan penerbitan dokumen yang dilakukan oleh... - - - - -
2332 2.12.000024
Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Dokumen Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan - - - - -
2333 2.12.000025
Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Dokumen Mengacu kepada Permendagri 96 Tahun 2019 Pasal 7 bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam mempero... - - - - -
2334 2.12.000026
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dokumen Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan... - - - - -
2335 2.12.000027
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.03.2.03.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
Dokumen Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan... - - - - -
2336 2.12.000028
Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.03.2.01.0003 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
Dokumen Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil. Catatan... - - - - -
2337 2.12.000032
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
Paket Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan... - - - - -
2338 2.12.000033
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
Dokumen - - - - - -
2339 2.12.000034
Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
Dokumen - - - - - -
2340 2.12.000035
Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Dokumen - - - - - -
2341 2.12.000037
Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Dokumen - - - - - -
2342 2.12.000039
Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
Dokumen - - - - - -
2343 2.12.000040
Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.03.2.02.0005 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
Dokumen - - - - - -
2344 2.12.000042
Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.01.0008 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
Dokumen - - - - - -
2345 2.12.000044
Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Dokumen - - - - - -
2346 2.12.000046
Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
Dokumen - - - - - -
2347 2.12.000047
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil
Dokumen - - - - - -
2348 2.12.000050
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen - - - - - -
2349 2.12.000051
Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dokumen - - - - - -
2350 2.12.000052
Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
Laporan - - - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2301 - 2350) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)