Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2024-2028
Navigasi rentang tahun
2024-2028
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2024 2025 2026 2027 2028
1751 1.06.000150
Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.07.1.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
  • 1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Unit Komponen utama (monumen/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Mak... 1 - - - -
1752 1.06.000161
Tempat penampungan pengungsi yang tersedia
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.1.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
  • 1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
Unit Barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia 40 - - - -
1753 1.06.000162
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.02.1.02.0002 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
  • 1.06.02.3.02.0008 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
  • 1.06.02.2.03.0002 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 1.06.02.3.03.0008 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  • 1.06.02.4.03.0008 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas so... 7 - - - -
1754 1.06.000169
Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.03.1.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
  • 1.06.03.4.06.0001 - Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
  • 1.06.03.3.06.0001 - Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
  • 1.06.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
  • 1.06.03.3.02.0001 - Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
  • 1.06.03.4.02.0001 - Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
Orang warga negara migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun menga... 0 - - - -
1755 1.06.000170
Taruna Siaga Bencana
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) GEOPARK
10 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.3.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
  • 1.06.06.4.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
  • 1.06.06.3.02.0002 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
  • 1.06.06.4.02.0002 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
  • 1.06.06.3.02.0001 - Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah
  • 1.06.06.4.02.0001 - Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah
  • 1.06.06.3.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana
  • 1.06.06.4.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana
  • 1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
  • 1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Orang Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggula... 70 - - - -
1756 1.06.000175
Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.05.3.03.0001 - Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  • 1.06.05.4.03.0001 - Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  • 1.06.05.3.03.0001 - Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial
  • 1.06.05.4.03.0001 - Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial
Dokumen Penyusunan kebijakan program dan skema perlindungan sosial yang meliputi semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan... 0 - - - -
1757 1.06.000178
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH KESPRO STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.02.1.02.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
  • 1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Keluarga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yaitu keluarga yang yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkua... 0 - - - -
1758 1.06.000179
Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.02.1.02.0002 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
  • 1.06.02.2.03.0002 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas so... 7 - - - -
1759 1.06.000180
Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.02.1.02.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
  • 1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
Orang Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dala... 14 - - - -
1760 1.06.000181
Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.02.2.01.0005 - Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT
Lokasi Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap p... 0 - - - -
1761 1.06.000182
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.02.1.02.0014 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi
  • 1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
Orang PSKS Daerah meliputi Karang Taruna, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahtera... 0 - - - -
1762 1.06.000183
Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial
Laporan Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan... 0 - - - -
1763 1.06.000184
Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.1.02.0018 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
  • 1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Orang Melakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan... 1 - - - -
1764 1.06.000185
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Orang Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, pe... 0 - - - -
1765 1.06.000186
Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Orang Penyediaan perbekalan kesehatan kepada anak terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau... 0 - - - -
1766 1.06.000187
Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Orang Penyediaan perbekalan kesehatan kepada lanjut usia terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, da... 0 - - - -
1767 1.06.000188
Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Orang Penyediaan perbekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan,... 0 - - - -
1768 1.06.000189
Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.1.01.0020 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan
  • 1.06.04.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis
Orang Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja,... 0 - - - -
1769 1.06.000190
Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis
Orang Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan l... 0 - - - -
1770 1.06.000191
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
  • 1.06.04.1.02.0021 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Orang Reintegrasi adalah penyiapan penerima layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan... 0 - - - -
1771 1.06.000192
Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Orang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensi... 0 - - - -
1772 1.06.000193
Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Orang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensi... 0 - - - -
1773 1.06.000194
Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Orang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensi... - - - - -
1774 1.06.000195
Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Orang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensi... 0 - - - -
1775 1.06.000196
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
EKONOMI SYARIAH
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.2.02.0017 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
Orang Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesem... 0 - - - -
1776 1.06.000197
Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)
Orang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensi... 0 - - - -
1777 1.06.000198
Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.04.1.05.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya
  • 1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya
Orang Kampanye sosial untuk isu Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya. Meliputi advokasi, pencegahan,... 0 - - - -
1778 1.06.000199
Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi
Orang Fasilitasi proses pengangkatan anak meliputi Pelaporan yaitu proses penyampaian laporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari pekerja sosial profes... 3 - - - -
1779 1.06.000200
Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
EKONOMI SYARIAH KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.05.1.02.0011 - Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  • 1.06.05.2.02.0010 - Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota
Orang Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin dimaksudkan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan a... 0 - - - -
1780 1.06.000201
Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
INKLUSI KEUANGAN KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.05.1.02.0012 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin
  • 1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin
Orang Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan... 0 - - - -
1781 1.06.000202
Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.1.01.0021 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
  • 1.06.06.2.02.0009 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
Dokumen Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL) 0 - - - -
1782 1.06.000203
Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.1.01.0020 - Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial
  • 1.06.06.2.02.0010 - Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial
Daerah Pemetaan rawan konflik sosial meliputi pengumpulan data lokasi, potensi/ancaman konflik sosial, analisis kajian, hingga penyusunan peta dan dokumen ka... 0 - - - -
1783 1.06.000204
Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana
  • 1.06.06.1.01.0019 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana
Orang Penyelenggaran penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana (fase pra, saat, dan pasc... 0 - - - -
1784 1.06.000205
Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.1.01.0018 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
  • 1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
Orang Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS). Kegiatan Tagana Masuk Sekolah diberikan 7 pilihan sub kegiatan... 0 - - - -
1785 1.06.000206
Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.1.01.0022 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
  • 1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
Orang Pelatihan tenaga sukarelawan tenaga Pordam dilaksanakan untuk membantu masyarakat bila terjadi bencana sosial dan non alam 4 - - - -
1786 1.06.000207
Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.1.01.0015 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
  • 1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
Orang Peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang rele... 59 - - - -
1787 1.06.000208
Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.1.01.0016 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
  • 1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
Orang TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana... 59 - - - -
1788 1.06.000209
Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
  • 1.06.06.1.01.0023 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
Desa/Kelurahan Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan masyarakat di wilayah rawan bencana dalam mengantis... 0 - - - -
1789 1.06.000210
Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.2.02.0007 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana
  • 1.06.06.1.01.0017 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana
Orang Bantuan langsung berupa uang tunai yang meliputi: santunan ahli waris, santunan bagi korban luka, bahan bangunan rumah, isi hunian tetap, dan/atau pen... 0 - - - -
1790 1.06.000211
Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  • 1.06.07.1.01.0004 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Orang Fasilitasi perseorangan atau kelompok untuk berziarah atau studi ke TMPN Kabupaten/Kota. Studi berupa penyediaan data dan informasi dari yang dimakamk... 0 - - - -
1791 1.06.000212
orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.07.1.01.0005 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
  • 1.06.07.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Orang OPD Sosial menerima surat pemberitahuan dari Komando Distrik Militer untuk pemakaman. Kemudian OPD Sosial menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, t... 7 - - - -
1792 1.06.000219
Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.02.1.02.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
  • 1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Orang 1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai k... 0 - - - -
1793 1.06.000233
Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 1.06.06.1.01.0021 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
  • 1.06.06.2.02.0009 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
Orang Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL) 0 - - - -
1794 2.07.000001
Angkatan Kerja (AK)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Orang jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran 73.177 - - - -
1795 2.07.000002
Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
  • 2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Asosiasi Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau ba... 6 - - - -
1796 2.07.000005
CPMI/PMI
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  • 2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Orang Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan te... 1 - - - -
1797 2.07.000018
Instruktur pemerintah
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  • 2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Orang Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiat... 3 - - - -
1798 2.07.000019
Instruktur swasta
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  • 2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Orang Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintah 2 - - - -
1799 2.07.000024
Kapasitas terpasang pemerintah
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Orang Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja 108 - - - -
1800 2.07.000029
kecelakaan kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.06.1.01.0001 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Kasus Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja... 0 - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (1751 - 1800) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)