Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2021-2025
Navigasi rentang tahun
2021-2025
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2021 2022 2023 2024 2025
1801 2.07.000032
Lembaga Bipartit
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  • 2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Lembaga LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terd... 1 1 5 1 -
1802 2.07.000035
Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Unit Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut te... 2 2 1 2 -
1803 2.07.000036
Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
  • 2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Unit Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga... 2 2 2 2 -
1804 2.07.000038
LKS Tripartit
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
  • 2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Lembaga LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusa... 1 1 1 1 -
1805 2.07.000042
LPKS yang dibina
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Lembaga Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pe... 4 4 5 4 -
1806 2.07.000046
Lulusan pelatihan pemerintah
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Orang Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah 1.250 1.326 108 1.326 -
1807 2.07.000047
Lulusan pelatihan swasta
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Orang Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta 377 377 1.326 377 -
1808 2.07.000048
Mediator
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.05.1.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Orang PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pe... 3 3 3 3 -
1809 2.07.000049
Nama Program Pelatihan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  • 2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
  • 2.07.03.3.03.0004 - Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP
  • 2.07.03.4.03.0004 - Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP
  • 2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
Program Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman... 2 2 6 2 -
1810 2.07.000053
Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
  • 2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Orang Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, ba... 168 121 105 105 -
1811 2.07.000056
Pencari Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.04.1.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  • 2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  • 2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja
  • 2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Orang Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, ba... 168 121 105 105 -
1812 2.07.000057
Pencari kerja ditempatkan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Orang Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja... 51 56 100 77 -
1813 2.07.000058
Pencari kerja terdaftar
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Orang Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagak... 168 121 105 105 -
1814 2.07.000059
Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja
  • 2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja
Orang Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, ba... 82 121 1 119 -
1815 2.07.000066
Penduduk Usia Kerja (PUK)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.04.1.01.0002 - Pelayanan Antar Kerja
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Orang jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja 66.713 66.821 70.386 71.254 -
1816 2.07.000070
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.05.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.04.3.05.0002 - Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota
  • 2.07.04.4.05.0002 - Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota
  • 2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja
Dokumen Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pro... 1 1 3 1 -
1817 2.07.000072
Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Kasus Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisiha... 5 6 7 6 -
1818 2.07.000074
Peraturan Perusahaan (WLKP Online)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
  • 2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Dokumen Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pe... 1 1 12 1 -
1819 2.07.000077
Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
  • 2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Dokumen Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam... 0 0 2 0 -
1820 2.07.000078
Perkara Perselisihan yang terselesaikan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kasus Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/bur... 7 10 5 6 -
1821 2.07.000080
Persediaan Tenaga Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Orang jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya 69.332 68.536 72.121 73.177 -
1822 2.07.000082
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
  • 2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
Perusahaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyel... 0 0 5 0 -
1823 2.07.000083
Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Perusahaan Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang atau lebih 21 35 36 36 -
1824 2.07.000084
Perusahaan Kecil
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
Perusahaan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak per... 329 379 410 410 -
1825 2.07.000086
Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Perusahaan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dala... 13.063 16.540 19.311 20.825 -
1826 2.07.000087
Perusahaan peserta jamsostek aktif
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
  • 2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Perusahaan Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 140 150 158 198 -
1827 2.07.000088
Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
13 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
  • 2.07.05.1.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
  • 2.07.05.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  • 2.07.05.1.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.07.06.1.01.0001 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
  • 2.07.06.1.01.0003 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
  • 2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
  • 2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
  • 2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
  • 2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Perusahaan Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online 140 150 158 198 -
1828 2.07.000095
Petugas Antar Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
  • 2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
Orang Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan p... 5 5 5 5 -
1829 2.07.000096
PMI Purna
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.04.0004 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
  • 2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
Orang Pekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik In... 0 0 0 0 -
1830 2.07.000097
PMI yang di tempatkan
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  • 2.07.04.1.04.0003 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
  • 2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  • 2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
Orang Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Re... 2 2 2 1 -
1831 2.07.000100
Produktivitas Tenaga Kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.03.1.04.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
  • 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
  • 2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Juta Rupiah/Tenaga Kerja Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu y... 66.713 66.821 88 10.727 -
1832 2.07.000102
Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
GEOPARK
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
  • 2.07.03.1.01.0004 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
  • 2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
  • 2.07.03.2.01.0006 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
  • 2.07.03.2.01.0005 - Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Unit Sarana dan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja 1 1 7 1 -
1833 2.07.000109
Tenaga Kerja Disabilitas
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) GEOPARK
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.3.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0005 - Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
  • 2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0008 - Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
  • 2.07.04.4.01.0008 - Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
Orang Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan... 0 0 7610 0 -
1834 2.07.000110
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
  • 2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
  • 2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Orang Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 7.554 7.575 7.610 8.654 -
1835 2.07.000114
Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja
  • 2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja
Orang Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun un... 66.713 66.821 3 71.254 -
1836 2.07.000123
Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dokumen Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja 2 2 2 2 -
1837 2.07.000125
Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.03.1.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
  • 2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
Dokumen Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan an... 2 2 2 2 -
1838 2.07.000127
Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
  • 2.07.04.2.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
Lembaga Pengawasan terhadap Lembaga berbadan hukum PT (LPTKS dan Job Portal) dan Lembaga berbadan usaha (LPPRT) yang telah memperoleh ijin tertulis untuk meny... 5 5 100 5 -
1839 2.07.000128
Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) GEOPARK
12 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.01.0002 - Pelayanan Antar Kerja
  • 2.07.04.1.01.0004 - Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
  • 2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0008 - Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan
  • 2.07.04.3.01.0007 - Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
  • 2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja
  • 2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  • 2.07.04.3.01.0010 - Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan
  • 2.07.04.4.01.0010 - Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan
  • 2.07.04.3.01.0009 - Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
  • 2.07.04.4.01.0009 - Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
Orang Pencari kerja yang mendapatkan layanan AKAD dan AKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu mau... 5 5 5 5 -
1840 2.07.000129
Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.07.04.1.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
  • 2.07.04.2.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
Perusahaan Perusahaan yang terdaftar sebagai Lembaga berbadan hukum PT yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga ker... 0 0 0 0 -
1841 2.08.000001
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.03.1.03.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
  • 2.08.03.2.03.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan Sarana antara lain lembaga layanan UPTD PPA, rumah aman - - 1  1 -
1842 2.08.000002
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
9 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.07.2.02.0005 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  • 2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
Orang Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi - - 32  33 -
1843 2.08.000003
Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.06.2.02.0001 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Orang Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang... - - 50  50 -
1844 2.08.000005
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.06.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA - - 1  1 -
1845 2.08.000006
Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESPRO
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA
  • 2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
Dokumen Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota - - 1  1 -
1846 2.08.000008
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.02.1.03.0006 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
  • 2.08.02.2.03.0003 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.02.2.03.0006 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Meliputi : 1. penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2.... - - 1  1 -
1847 2.08.000009
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.06.2.02.0003 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak - - 1  1 -
1848 2.08.000011
Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.04.1.01.0002 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
  • 2.08.04.2.01.0002 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi - - 1  1 -
1849 2.08.000012
Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.06.1.02.0005 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
  • 2.08.06.2.02.0004 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan - - 1  1 -
1850 2.08.000013
Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) KESPRO
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.08.05.2.01.0002 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
Dokumen Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota - - - 0 -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (1801 - 1850) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)