Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467

Bidang Urusan 41

Periode 2018-2022

Pencarian

Tahun Data Navigasi rentang tahun

2018-2022

Bidang Urusan Filter berdasarkan bidang urusan

Data per halaman Pilih jumlah halaman

Menampilkan 50 data per halaman

CSV Excel JSON

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	Definisi Operasional	2018	2022
1951	2.10.000017	Data hasil penanganan permasalahan hukum pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Laporan hasil penanganan permasalahan hukum pertanahan dalam bentuk tabular	-	0
1952	2.10.000018	Data imeum mukim/keuchik yang mengikuti kegiata pembinaan pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.14.7.02.0001` - Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik `2.10.14.7.02.0001` - Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	-	0
1953	2.10.000019	Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.2.01.0002` - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Dokumen	Laporan Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	-	0
1954	2.10.000022	Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.2.01.0001` - Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Dokumen	Data nama pemilik tanah Data alamat	-	0
1955	2.10.000023	Data inventarisasi tanah absente 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.1.02.0001` - Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota `2.10.06.2.02.0001` - Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Data lokasi tanah	-	0
1956	2.10.000024	Data inventarisasi tanah kelebihan maksimum 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.2.02.0001` - Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Data lokasi	-	0
1957	2.10.000026	Data inventarisasi tanah kosong 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 4 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.08.1.02.0002` - Pemanfaatan Tanah Kosong `2.10.08.1.02.0001` - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong `2.10.08.2.02.0001` - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong `2.10.08.2.02.0002` - Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	Data yang di inventarisasi adalah alamat lokasi bidang tanah, perkiraan luas bidang tanah, dan data pemilik bidang tanah.	-	0
1958	2.10.000027	Data masyarakat hukum adat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.2.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki...	-	0
1959	2.10.000028	Data Pemetaan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.1.01.0002` - Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku `2.10.07.2.01.0003` - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Dokumen	Laporan Pemetaan tanah ulayat dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota yang disusun melalui Keputusan Kepala Daerah	-	0
1960	2.10.000029	Data penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.15.7.01.0001` - Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir `2.10.15.7.01.0001` - Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Dokumen	Laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir	-	0
1961	2.10.000030	Data pengukuran 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.1.01.0002` - Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku `2.10.07.2.01.0003` - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Dokumen	Laporan mengenai Pengukuran tanah ulayat dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	-	0
1962	2.10.000031	Data sempadan pantai yang teridentifikasi dan terinventarisasi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.15.7.01.0002` - Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai `2.10.15.7.01.0002` - Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	Dokumen	Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi mengenai Sempadan Pantai	-	0
1963	2.10.000032	Data sengketa, konflik dan perkara 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Sengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik : perselisihan pertanahan...	-	0
1964	2.10.000033	Data spasial (peta) batas tanah ulayat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.1.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.10.07.2.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Setelah dilakukan pengukutan terhadap batas-batas bidang Tanah Ulayan Kesatuan MHA yang telah ditetapkan, maka dilakukan pemetaan atas bidang tanah da...	-	0
1965	2.10.000034	Data tanah milik masyarakat miskin 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.12.7.02.0001` - Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin `2.10.12.7.02.0001` - Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Dokumen	Laporan hasil inevntarisasi tanah milik masyarakat miskin	-	0
1966	2.10.000035	Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.15.7.01.0003` - Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan `2.10.15.7.01.0003` - Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan	Dokumen	Laporan hasil identifikasi dan inventarisai mengenai tanah wilayah perbatasan	-	0
1967	2.10.000036	Data wilayah pulau terpencil yang teridentifikasi dan terinventarisasi 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.15.7.01.0004` - Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil `2.10.15.7.01.0004` - Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Dokumen	Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi mengenai pulau terpencil	-	0
1968	2.10.000037	Data yuridis Objek Pengadaan Tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.05.1.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi `2.10.05.2.01.0001` - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota `2.10.05.2.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, paling kurang: a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak b. nomor induk kependudukan atau i...	-	0
1969	2.10.000038	Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Laporan penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten (terlampir)	-	0
1970	2.10.000040	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.1.01.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota `2.10.06.2.01.0004` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	0
1971	2.10.000041	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.09.2.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	Laporan hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah	-	0
1972	2.10.000042	Dokumen kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.03.7.02.0001` - Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen	Laporan hasil kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN	-	0
1973	2.10.000043	Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan	-	0
1974	2.10.000044	Dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.09.2.01.0002` - Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	-	0
1975	2.10.000045	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.1.01.0003` - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi `2.10.10.2.01.0002` - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah	-	0
1976	2.10.000046	Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah absente 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.1.02.0002` - Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota `2.10.06.2.02.0002` - Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kele...	-	0
1977	2.10.000047	Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.1.02.0002` - Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota `2.10.06.2.02.0002` - Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kele...	-	0
1978	2.10.000049	Dokumen pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.14.7.01.0002` - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Dokumen	penguatan kapasitas kelembagaan pertanahan	-	0
1979	2.10.000050	Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pertanahan kasultanan dan kadipaten 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	peningkatan kapasitas lembaga pertanahan kasultanan dan kadipaten	-	0
1980	2.10.000051	Dokumen pelaksanaan survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	-	2
1981	2.10.000052	Dokumen pemanfaatan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH) 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	SIMTANAH menjadi bagian dari Decision Support Sistem dan Perencanaan Pembangunan	-	0
1982	2.10.000053	Dokumen pembinaan kerjasama pendidikan pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.14.7.01.0001` - Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Dokumen	Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama Pendidikan Pertanahan	-	0
1983	2.10.000054	Dokumen pemeliharaan Dokumen pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dokumen pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan	-	0
1984	2.10.000055	Dokumen penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten dilaksanakan dengan tujuan dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan ma...	-	0
1985	2.10.000056	Dokumen pencatatan dalam daftar tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.07.1.01.0002` - Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku `2.10.07.2.01.0003` - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Dokumen	Laporan hasil pencatatan dalam daftar tanah	-	0
1986	2.10.000057	Dokumen pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	0
1987	2.10.000059	Dokumen peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH) 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.16.7.01.0001` - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	Pelayanan dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi	-	0
1988	2.10.000060	Dokumen perencanaan konsolidasi tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.1.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi `2.10.10.2.01.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	Perencanaan Konsolidasi Tanah adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah.	-	0
1989	2.10.000062	Dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.03.1.01.0001` - Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	Data hasil Inventarisasi Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah. Data yang dihimpun merupakan data pada Tahap Pra Perencanaan, Tahapan Perencanaan dan...	-	0
1990	2.10.000063	Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 3 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.05.1.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi `2.10.05.1.01.0002` - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi `2.10.05.2.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah	-	0
1991	2.10.000064	Dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	0
1992	2.10.000065	Dokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Penyusunan rencana program/kegiatan urusan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	1
1993	2.10.000066	Dokumen sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.06.2.01.0003` - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	Salah satu tahapan pelaksanaan redistribusi tanah adalah Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Pada tahap Sidang Panitia Pertimbangan Landrefo...	-	0
1994	2.10.000067	Dokumen survei dan pengukuran tana hak milik masyarakat 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	-	0
1995	2.10.000068	Dokumen survei dan pengukuran tanah HGU/HGB 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	-	0
1996	2.10.000070	Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.1.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi `2.10.10.2.01.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah	-	0
1997	2.10.000071	Keputusan penegasan tanah objek konsolidasi tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.1.01.0002` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi `2.10.10.2.01.0003` - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penegasan tanah sebagai objek Konsolidasi Tanah dilakukan untuk memberikan kewenangan kepada Tim Perencana/Pelaksana dalam menata kembali bidang tanah...	-	0
1998	2.10.000072	Laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.08.1.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi `2.10.08.2.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Koordinasi dalam penyelesaian permasalahan tanah kosong yang berada dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota atau lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	0
1999	2.10.000073	Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 Subkegiatan Mendukung Subkegiatan: `2.10.10.1.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah `2.10.10.2.01.0001` - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Laporan	Dalam PP 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, p...	-	0
2000	2.10.000074	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	-	0

Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (1951 - 2000) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)

Showing 1951 to 2000 of 4467 results