Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2025-2029
Navigasi rentang tahun
2025-2029
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2025 2026 2027 2028 2029
2651 2.15.000332
Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.16.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.19.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DL... - - - - -
2652 2.15.000333
Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.16.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.19.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terdiri dari: 1. Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri... - - - - -
2653 2.15.000342
Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau, yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi... - - - - -
2654 2.15.000343
Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Orang Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai denga... - - - - -
2655 2.15.000346
Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.3.10.0006 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.4.10.0007 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.1.10.0008 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.09.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan sungai dan danau yan gbelum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD berta... - - - - -
2656 2.15.000347
BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Lokal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.12.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.12.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.12.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.12.0005 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
  • 2.15.03.2.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.15.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Dokumen Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan lokal dilaksanakan setelah dilakukan... - - - - -
2657 2.15.000348
Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
  • 2.15.03.2.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Laporan Laporan pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. - - - - -
2658 2.15.000349
Data Fasilitas Pelabuhan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.09.0005 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.10.0009 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.15.0003 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
  • 2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  • 2.15.03.2.12.0005 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
Dokumen Fasilitas Pelabuhan terdiri Fasilitas Pokok, Penunjang dan Fasilitas Pelabuhan lainnya - - - - -
2659 2.15.000350
Pelabuhan Sungai dan Danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.10.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Unit Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunaka... - - - - -
2660 2.15.000351
Perjanjian konsesi pengusahaan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.09.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.12.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kep... - - - - -
2661 2.15.000353
Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.10.0009 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah... - - - - -
2662 2.15.000354
Unit Penyelengggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.12.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen Unit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan - - - - -
2663 2.15.000355
Data Pelabuhan Pengumpan Lokal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.12.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.17.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.18.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Unit Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jum... - - - - -
2664 2.15.000356
Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.10.0009 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.1.10.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  • 2.15.03.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah... - - - - -
2665 2.15.000357
Unit Penyelengggara Pelabuhan Sungai dan Danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Dokumen Unit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan - - - - -
2666 2.15.000358
Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.07.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  • 2.15.03.3.12.0006 - Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota
  • 2.15.03.4.12.0006 - Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota
Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD bertangg... - - - - -
2667 2.15.000359
BAST P3D Pelabuhan Sungai dan Danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Sungai dan Danau dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan personel... - - - - -
2668 2.15.000363
Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
8 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.3.10.0006 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.4.10.0007 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.1.07.0001 - Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.1.07.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.3.12.0006 - Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota
  • 2.15.03.4.12.0006 - Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota
  • 2.15.03.2.09.0001 - Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.09.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Regulasi penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang. - - - - -
2669 2.15.000365
Data Komponen penunjang
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.04.3.05.0001 - Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan
  • 2.15.04.4.05.0001 - Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan
  • 2.15.04.3.04.0001 - Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan
  • 2.15.04.4.04.0001 - Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan
Dokumen Komponen penunjang merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tug... - - - - -
2670 2.15.000373
Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.10.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Dokumen Pengopersian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin - - - - -
2671 2.15.000376
SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.10.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Dokumen Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, linta... - - - - -
2672 2.15.000380
Data daerah lingkungan kepentingan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.04.3.02.0004 - Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara
  • 2.15.04.3.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara merupakan daerah diluar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan... - - - - -
2673 2.15.000381
tahapan pelaksanaan pembangunan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.04.3.02.0004 - Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
  • 2.15.04.4.02.0004 - Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
  • 2.15.04.3.03.0004 - Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
  • 2.15.04.3.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.03.0004 - Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
  • 2.15.04.4.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen Tahapan pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan (demand) pelayanan penumpang dan kargo dengan kajian analisis terhadap: a. rencana tat... - - - - -
2674 2.15.000383
prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.04.3.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen 1. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo merupakan peramalan jumlah pergerakan pesawat udara, penumpang dan kargo (demand).... - - - - -
2675 2.15.000386
kebutuhan fasilitas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.04.3.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.3.03.0006 - Pemeliharaan Lapangan Terbang
  • 2.15.04.4.02.0006 - Pemeliharaan Lapangan Terbang
Unit Kebutuhan fasilitas merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebut... - - - - -
2676 2.15.000387
tata letak fasilitas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.04.3.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.05.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen Tata letak fasilitas direncanakan sesuai dengan kebutuhan fasilitas berdasarkan pada standar teknis dan kondisi lahan, setelah melakukan kajian analis... - - - - -
2677 2.15.000388
Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.09.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang. - - - - -
2678 2.15.000390
Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
Laporan Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau sebggai pelaksanaan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jala... - - - - -
2679 2.15.000391
Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danau
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Dokumen Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau harus sesuai den... - - - - -
2680 2.15.000393
Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.01.0006 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.01.0006 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Laporan Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Jalan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap: 1. Pemenuhan persyaratan laik fungsi 2. Pemenuhan persyar... - - - - -
2681 2.15.000394
Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen RUNK LLAJ memuat: a. visi dan b. c. d. dan e. Program Nasional KLLAJ. Dan penyusunan memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panj... - - - - -
2682 2.15.000395
Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.01.0007 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
  • 2.15.02.2.01.0007 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Laporan Rencana Induk Jaringan LLAJ berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun - - - - -
2683 2.15.000399
Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.04.3.03.0004 - Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.03.0004 - Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.3.05.0004 - Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.05.0004 - Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Laporan Dalam rangka memastikan kepatuhan Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara dalam pembangunan bandar udara yang memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbang... - - - - -
2684 2.15.000402
Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.04.3.08.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
  • 2.15.05.4.09.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
  • 2.15.05.3.06.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.05.4.06.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
Laporan Dalam rekomendasi yang diberikan oleh gubernur terkait penyediaan infrastruktur perkeretaapian, perlu dipastikan sesuai ketentuan perundang-undangan y... - - - - -
2685 2.15.000403
Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran... - - - - -
2686 2.15.000406
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Laporan Data laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor - - - - -
2687 2.15.000407
Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.05.0009 - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Dokumen Peraturan Daerah / Peraturan Bupati/Walikota tentang tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor - - - - -
2688 2.15.000408
Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Dokumen Data laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor - - - - -
2689 2.15.000409
Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.05.0006 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Dokumen Data laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar - - - - -
2690 2.15.000411
Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.05.2.01.0004 - Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.05.1.01.0004 - Penyediaan PeraIatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi
Unit Terdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: a. Pintu perlintasan manual mekanik: b.... - - - - -
2691 2.15.000417
Rambu Larangan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Unit Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a. Rambu larangan berhenti terus karena w... - - - - -
2692 2.15.000419
Pita Penggaduh
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Meter Merupakan kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai: a. Mengurangi kecepatan b. Mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus c.... - - - - -
2693 2.16.000067
Nama Domain Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
Domain -Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/lay... - - - - -
2694 2.16.000068
Nama Sub Domain Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id... - - - - -
2695 2.16.000069
Nama Domain Pemerintah Desa
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
Domain - Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Desa - Nama Domain Pemerintah Desa adalah alamat resmi pemerintah desa yang telah didaftarkan d... - - - - -
2696 2.16.000070
Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0015 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0018 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adal... - - - - -
2697 2.16.000071
Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0015 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0018 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adal... - - - - -
2698 2.16.000072
Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0015 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0018 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mend... - - - - -
2699 2.16.000073
Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0022 - Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0022 - Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah -Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah d... - - - - -
2700 2.16.000074
Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  • 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kom... - - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2651 - 2700) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)