Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2018-2022
Navigasi rentang tahun
2018-2022
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2018 2019 2020 2021 2022
2551 2.15.000153
Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  • 2.15.05.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
Dokumen Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untu... - 0 0 0 0
2552 2.15.000156
Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.01.0007 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi yang disahkan oleh gubernur merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jarin... - 0 0 0 0
2553 2.15.000158
Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang - 0 0 0 0
2554 2.15.000163
Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen Hasil pemetaan lokasi dan kebutuhan simpul berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang - 0 0 0 0
2555 2.15.000165
Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.12.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan Trayek merupakan simpul transportasi pedesaan dan wilayah lainnya ya... - 0 0 0 0
2556 2.15.000166
Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperti... - 0 0 0 0
2557 2.15.000167
Data rencanan induk pelabuhan kab/kota yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Dokumen - - 0 0 0 0
2558 2.15.000168
Data Ruang Lalu Lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang - 0 0 0 0
2559 2.15.000172
Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan... - 1 1 1 1
2560 2.15.000173
Data Terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0010 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
  • 2.15.02.6.04.0008 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
  • 2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
Dokumen Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e... - 1 1 1 1
2561 2.15.000176
Data Terminal Penumpang Tipe C
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
  • 2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen Data terminal penumpang sebagai simpul transportasi daerah meliputi: a. nama terminal b. tipe terminal c. lokasi d. status pengelolaan - 1 1 1 1
2562 2.15.000177
Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
  • 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Dokumen Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e... - 1 1 1 1
2563 2.15.000178
Data UPPKB
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  • 2.15.02.2.08.0009 - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Dokumen Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan un... - 0 0 0 0
2564 2.15.000187
Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Laporan Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi... - 0 0 0 1
2565 2.15.000189
Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
  • 2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Laporan Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun y... - 1 0 0 0
2566 2.15.000191
Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Unit Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi: a. jalur khusus angkutan b. jalu... - 0 0 0 0
2567 2.15.000192
Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Unit - - 0 20 0 0
2568 2.15.000193
Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Unit Lajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.50... - 0 0 0 0
2569 2.15.000194
Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Unit Lajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.50... - 0 0 0 0
2570 2.15.000196
hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan.
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.08.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah... - 0 0 0 0
2571 2.15.000197
Hasil Penilaian Tim Evaluasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
  • 2.15.02.1.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
  • 2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
  • 2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Dokumen Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai de... - 0 0 0 0
2572 2.15.000199
Jarak Pelayanan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.07.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.09.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu. Tarif Dasar adalah besaran Ta... - 0 0 0 0
2573 2.15.000200
Kajian rencana induk bandar udara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
14 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.04.3.01.0006 - Pengelolaan Bandara
  • 2.15.04.3.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
  • 2.15.04.3.03.0001 - Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara
  • 2.15.04.4.01.0006 - Pengelolaan Bandara
  • 2.15.04.4.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
  • 2.15.04.4.03.0001 - Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara
  • 2.15.04.3.03.0002 - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
  • 2.15.04.4.03.0002 - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
  • 2.15.04.3.02.0005 - Pengelolaan Bandara
  • 2.15.04.3.02.0006 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
  • 2.15.04.4.02.0007 - Pengelolaan Bandara
  • 2.15.04.4.02.0008 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
  • 2.15.04.3.05.0002 - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
  • 2.15.04.4.05.0002 - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
Dokumen - Rencana Induk Bandar udara paling sedikit memuat : a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan b. kebutuhan c. tata letak d... - 0 0 0 0
2574 2.15.000201
Kebutuhan angkutan (demanci);
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.04.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
  • 2.15.03.1.05.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  • 2.15.03.1.09.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.06.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.07.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Kebutuhan angkutan (demand) meliputi: 1. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan pergerakan barang total di Pelabuhan Sungai dan Danau.... - 1 1 1 1
2575 2.15.000202
Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.04.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
  • 2.15.03.1.05.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.06.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.07.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Supply Angkutan Sungai dan Danau adalah penyediaan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau, memenuhi SPM, serta mem... - 1 1 1 1
2576 2.15.000203
Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.05.1.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
  • 2.15.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Untuk memperoleh izin operasi Prasarana Perkeretaapian, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan: a. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah... - 0 0 0 0
2577 2.15.000204
Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.05.1.05.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
  • 2.15.05.2.05.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Laporan Dalam penerbitan izin operasi yang diberikan oleh Gubernur, perlu dipastikan dokumen persyaratan yang telah ditentukan sehingga perlu dilakukan koordi... - 0 0 0 0
2578 2.15.000210
Marka Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Unit Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melint... - 0 3450 5250 5260
2579 2.15.000211
Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Unit Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melint... - 0 0 0 0
2580 2.15.000215
Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  • 2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Dokumen Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan k... - 0 0 0 0
2581 2.15.000218
Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.05.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen - - 0 0 0 0
2582 2.15.000219
persyaratan administratif
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.15.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  • 2.15.03.2.17.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.18.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen - - 0 0 0 0
2583 2.15.000221
Potensi Perekonomian daerah
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.04.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
  • 2.15.03.1.05.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.06.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Peran transportasi dalam menopang potensi kegiatan komersil, sumber daya alam dan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi - 0 - 0 0
2584 2.15.000224
Rambu Lalu Lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Unit Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau p... - 0 220 100 0
2585 2.15.000225
Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Unit Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau p... - 0 20 28 40
2586 2.15.000226
Rancang Bangun
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen a. desain arsitektur meliputi eksterior dan b. desain struktur c. mekanikal berupa tata udara, sanitasi, plumbing, d. elektrikal berupa catu da... - 0 0 0 0
2587 2.15.000227
Rekomendasi dari bupati/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten/kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.08.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.10.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.12.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.12.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
Dokumen - - 0 0 0 0
2588 2.15.000228
Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.04.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
  • 2.15.03.1.05.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.06.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.07.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada... - 0 0 0 0
2589 2.15.000231
Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
14 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.04.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
  • 2.15.03.1.05.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  • 2.15.03.1.08.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.10.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.1.12.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.3.08.0004 - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional
  • 2.15.03.4.08.0004 - Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional
  • 2.15.03.2.06.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.10.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.12.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.15.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  • 2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki P... - 0 0 0 0
2590 2.15.000232
Rencana induk terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen Dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang - 0 0 0 0
2591 2.15.000238
rencana umum tata ruang;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Kegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir sepe... - 0 0 0 0
2592 2.15.000239
Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.09.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.10.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.12.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
Dokumen - - 0 0 0 0
2593 2.15.000243
Tarif pelayanan dasar
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.07.0001 - Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.1.07.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.09.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen - - 0 0 0 0
2594 2.15.000244
Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.06.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
  • 2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
Orang - - 0 0 0 0
2595 2.15.000245
Marka Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Meter Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melint... - 0 0 5250 5260
2596 2.15.000246
Data indentifikasi masalah lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.3.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.4.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. pengguna... - 0 0 0 0
2597 2.15.000247
Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.3.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.4.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen Bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi 1. volume lalu... - 0 1 1 1
2598 2.15.000248
Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.3.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.4.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen Bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan... - 1 1 1 1
2599 2.15.000249
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.3.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.4.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan meliputi pengumpulan data-data yang t... - 1 1 1 1
2600 2.15.000251
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.3.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.4.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalana... - 0 0 0 0
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2551 - 2600) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)