Kode Referensi Indikator Pembangunan

Standar baku pengkodean dan penyelarasan indikator pembangunan untuk dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Total Indikator 2,396
Walidata Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital
Kementerian PPN/Bappenas
Riwayat Perubahan

[Catatan Rilis] Pemutakhiran Kode Referensi Indikator Pembangunan berdasarkan pemutakhiran Indikator Outcome Pembangunan Daerah dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dasar Hukum

Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025 Tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan

Tanggal Rilis

10 November 2025

Versi
Tunjukkan data
Menampilkan 561–580 dari 2,396 indikator
No Kode Indikator Nama Indikator Tipe Satuan Klasifikasi Definisi Rumus Perhitungan
561 BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR) Parent persen Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota BUMD Air Minum dengan tarif FCR adalah BUMD Air Minum dengan tarif air minum yang ditetapkan BUMD Air Minum untuk mendukung biaya operasional Persentase Jumlah BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR) dibagi dengan jumlah seluruh BUMD Air Minum
562 Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara Parent persen Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar mencakup kelengkapan fisik yang memadai dan dapat mendukung perekonomian dan perkembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara, dalam 5 tahun mendatang difokuskan pada wilayah KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) IKN a. Output Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah = (Jumlah timbulan sampah yang dikumpulkan / jumlah sampah yang terolah) x 100% b. Output Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Layanan Pengumpulan Sampah = (Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan / Jumlah rumah tangga) x 100% c. Output Kapasitas IPAL yang terbangun dan tersambung =: (Kapasitas IPAL terbangun / kapasitas IPAL yang dimanfaatkan) x 100%
563 Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi Parent dolar Amerika Serikat per meter kubik Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Nilai tambah yang diberikan dari penggunaan air irigasi baik yang bersumber dari permukaan, air tanah, rawa, dan tambak terhadap PDB sektor pertanian Rasio antara PDB atas harga konstan sektor pertanian terhadap volume air yang digunakan untuk irigasi
564 Indeks Ketahanan Air Nasional Parent Keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air melalui 5 dimensi pengelolaan sumber daya air (1. Dimensi Konservasi SDA; 2. Dimensi Pendayagunaan SDA; 3. Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Risiko; 4. Dimensi Peran Serta Masyarakat; serta 5. Dimensi SISDA dan Manajemen SISDA)
565 Jumlah bendungan yang direhabilitasi Parent unit Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Jumlah bendungan yang dikembalikan fungsi dan manfaatnya termasuk peningkatan pola operasi dan keamanan bendungan, penggantian instrumentasi, dan dam upgrading Diukur dari kumulatif bendungan yang mengalami peningkatan pola operasi dan keselamatan bendungan
566 Jumlah bendungan yang selesai dibangun Parent unit Banyaknya infrastruktur bendungan yang selesai dibangun dalam periode 2025-2029 Diukur jumlah bendungan yang selesai dibangun dalam periode 2025-2029
567 Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun Parent unit Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Banyaknya tampungan air skala kecil seperti situ dan embung yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air Diukur dari jumlah tampungan air skala kecil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai manfaat
568 Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola Parent unit Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola merupakan jumlah fasilitas atau bangunan yang dirancang untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat daya rusak air, yang saat ini sedang dikelola atau dipelihara. Contoh unit infrastruktur pengendali daya rusak air, antara lain: check dam, kolam retensi, groundsill, bendung gerak Diukur dari jumlah kumulatif dari infrastruktur pengendali daya rusak air yang dibangun dan dikelola
569 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan LLTT Parent kabupaten/ kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Kab/Kot yang melaksanakan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
570 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik Parent kabupaten/ kota Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja di Pesisir Utara Jawa Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja di Pesisir Utara Jawa
571 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik Parent kabupaten/ kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.
572 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD) Parent kabupaten/ kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki kelembagaan operator yang terpisah dari regulator terkait urusan air limbah domestik yang dapat berupa UPTD, BLUD, BUMD, atau diintegrasikan dalam BUMD Air Minum (kumulatif)
573 Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Tarif/Retribusi Layanan Air Limbah Domestik Parent kabupaten/ kota Kabupaten/Kota yang besaran tarif/retribusi untuk jasa pelayanan air limbah domestik yang telah ditetapkan melalui peraturan
574 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan Parent kabupaten/ kota Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan bukti keandalan sebuah bangunan melalui penerbitan PBG dan SLF. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Selanjutnya yang dimaksud sebagai SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Penjumlahan dari jumlah kabupaten/kota yang telah menerbitkan PBG dan SLF
575 Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola Parent meter kubik per detik Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Diukur dari debit layanan sarana prasarana air baku yang bersumber dari air tanah, air permukaan, mata air, air hujan, atau sumber air lainnya
576 Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural Parent kawasan Jumlah kawasan yang telah menerapkan pendekatan non-struktural seperti: nature-based solution, revitalisasi DAS, penataan sempadan sungai di wilayah perkotaan, pengembangan prasarana publik untuk retensi banjir sementara, dll Diukur dari jumlah kawasan yang telah menerapkan pendekatan non-struktural seperti: nature-based solution, revitalisasi DAS, penataan sempadaan sungai di wilayah perkotaan, dll
577 Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola Parent unit Kumulasi dari tampungan air alami seperti danau dan tampungan air buatan lainnya seperti danau, situ, dan embung Diukur dari jumlah bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya yang telah dibangun
578 Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas Parent hektare Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi Tambahan area yang telah dilayani oleh saluran irigasi baik yang dibangun untuk komoditas padi maupun non padi Diukur dari jumlah tampungan air skala kecil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai manfaatDiukur dari tambahan layanan luas lahan pertanian (padi dan non padi) yang dilayani oleh jaringan irigasi permukaan, irigasi air tanah, irigasi pompa, irigasi rawa, irigasi tambak, dan lain-lain
579 Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan Parent hektare Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota Area daerah irigasi yang telah diupayakan pengembalian kapasitasnya dan peningkatan termasuk upaya modernisasi Diukur dari luas lahan pertanian yang telah diupayakan pengembalian kapasitasnya dan atau dimodernisasi
580 Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan Parent dokumen Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Limbah Domestik adalah pedoman yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan air limbah domestik agar memenuhi standar baku mutu lingkungan. Indikator ini mengukur jumlah NSPK yang telah disusun atau diperbarui dan resmi ditetapkan oleh instansi berwenang dalam periode tertentu. Rumus atau Perhitungan: Dihitung dengan menjumlahkan total NSPK Air Limbah Domestik yang telah: - Disusun atau diperbarui (termutakhirkan) - Resmi ditetapkan oleh instansi berwenang Rumus atau Perhitungan: Dihitung dengan menjumlahkan total NSPK Air Limbah Domestik yang telah: - Disusun atau diperbarui (termutakhirkan) - Resmi ditetapkan oleh instansi berwenang