Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2023-2027
Navigasi rentang tahun
2023-2027
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2023 2024 2025 2026 2027
2601 2.15.000253
Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.3.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.4.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan ganggua... 1 1 - - -
2602 2.15.000255
Trotoar
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.1.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
  • 2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
M2 Tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk memastikan... 0 0 - - -
2603 2.15.000256
Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.3.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.4.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen Penetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/ atau persimpangan, dilakukan melalui tahapan: 1. skema penanganan l... 0 1 - - -
2604 2.15.000257
Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau... 1 1 - - -
2605 2.15.000258
Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
7 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0006 - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
  • 2.15.02.3.16.0002 - Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
  • 2.15.02.4.16.0002 - Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
  • 2.15.02.2.16.0004 - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
  • 2.15.02.3.17.0002 - Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
  • 2.15.02.4.17.0002 - Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
  • 2.15.02.2.06.0018 - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
Dokumen Proses teknologi informasi, elektronika , dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan... 0 1 - - -
2606 2.15.000259
Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
  • 2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Laporan Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun y... 15 7 - - -
2607 2.15.000260
Persetujuan Teknis Hasil Andalalin
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
  • 2.15.02.1.06.0006 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
  • 2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
  • 2.15.02.2.07.0008 - Penetapan Dokumen Teknis Andalalin
Dokumen Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Da... 15 7 - - -
2608 2.15.000261
SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.06.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
  • 2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
Orang Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sika... 1 1 - - -
2609 2.15.000262
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0006 - Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan
  • 2.15.02.2.06.0007 - Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan
Dokumen Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengawasan meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan b. Tindakan korektif terhadap dan c. T... 0 0 - - -
2610 2.15.000263
Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK RESPONSIF ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0007 - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
  • 2.15.02.2.06.0008 - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
Dokumen Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan... 0 1 - - -
2611 2.15.000264
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK RESPONSIF ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0008 - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
  • 2.15.02.2.06.0010 - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
Dokumen Evaluasi pengendalian dilakukan melalui: a. Menginventarisasi kondisi jalan yang terdapat ZoSS b. Membandingkan kondisi pengendalian lalu lintas di... 0 1 - - -
2612 2.15.000265
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0009 - Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
  • 2.15.02.2.06.0009 - Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
Dokumen Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pentahapan Perencanaan evaluasi yang dimulai sejak awal program RASS. Tahapan penentuan program adalah: 1)... 0 0 - - -
2613 2.15.000266
SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0010 - Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
  • 2.15.02.2.06.0011 - Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Orang Semua personel Perusahaan Angkutan Umum yaitu awak kendaraan bermotor dan mekanik sudah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisi mereka masing-m... 0 0 - - -
2614 2.15.000267
Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK RESPONSIF ANAK
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0011 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
  • 2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
Lokasi Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kaw... 0 0 - - -
2615 2.15.000268
Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0012 - Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
  • 2.15.02.2.06.0012 - Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
Unit Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling re... 267 0 - - -
2616 2.15.000269
Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0013 - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
  • 2.15.02.2.06.0006 - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Dokumen Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum berisikan: 1. Pendahuluan 2. Dasar 3. Tujuan dan sasaran 4. Profil perusahaan 5. S... 0 0 - - -
2617 2.15.000270
Halte
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Unit Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi le... 0 0 - - -
2618 2.15.000271
Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Unit Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan 0 0 - - -
2619 2.15.000272
Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen Dokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika... 0 0 - - -
2620 2.15.000273
Laporan Pengawasan ketertiban terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
Laporan Dokumen pengawasan ketertiban terminal meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan f... 0 0 - - -
2621 2.15.000274
Alat Penerangan Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Unit Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan... 3916 75 - - -
2622 2.15.000275
Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
12 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.09.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
  • 2.15.02.1.09.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
  • 2.15.02.1.12.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
  • 2.15.02.1.12.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
  • 2.15.02.1.12.0003 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
  • 2.15.02.1.12.0004 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
  • 2.15.02.2.10.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.13.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.13.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.13.0003 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.13.0004 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi meliputi: a. nama Kawasan Perkotaan b.... 0 0 - - -
2623 2.15.000276
Data Prasarana Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
  • 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Dokumen Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan ka... 1 1 - - -
2624 2.15.000277
Penetapan Tipe dan Kelas Terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen Ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria a. Tingkat permintaan angkutan b. Ket... 1 1 - - -
2625 2.15.000278
Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan... 1 1 - - -
2626 2.15.000289
Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
  • 2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Unit Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e... 1 1 - - -
2627 2.15.000292
Data jumlah jalur
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.05.1.04.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
  • 2.15.05.2.04.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
Jalur Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rei yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api,... 0 0 - - -
2628 2.15.000294
Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0008 - Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0007 - Penyelenggaran sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0008 - Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C
Unit Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual, paling sedikit memuat : 1. trayek dan 2. jadwal kedatangan dan 3. 4.... 0 0 - - -
2629 2.15.000297
Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0008 - Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0007 - Penyelenggaran sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0008 - Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C
Unit Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital melalui Digitalisasi Penumpang Terminal Online yang memuat: a. Sistem Perangk... 0 0 - - -
2630 2.15.000300
Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.15.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.02.1.15.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.02.1.15.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.02.2.16.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.16.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.16.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Komponen Perhitungan Tarif meliputi: - Biaya Langsung - Biaya Tidak Langsung - Total Biaya Per Penumpang untuk Load Factor sama dengan 100% - Tota... 0 0 - - -
2631 2.15.000305
Grosse akta kapal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Grosse Akta Kapal adalah salinan resmi dari minut akta 0 0 - - -
2632 2.15.000306
Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0009 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0009 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
Orang Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan... 3 3 - - -
2633 2.15.000307
Surat ukur kapal yang masih berlaku
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Surat Ukur adalah Surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran 0 0 - - -
2634 2.15.000308
Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Sertifikat Keselamatan Kapal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan... 0 0 - - -
2635 2.15.000310
Data awak kapal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai denga... 5 1 - - -
2636 2.15.000312
Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
  • 2.15.03.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
Laporan Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan penga... 0 0 - - -
2637 2.15.000314
Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.1.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Unit Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di per... 0 0 - - -
2638 2.15.000315
Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Unit Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di per... 0 0 - - -
2639 2.15.000316
Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.01.0006 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen RAK LLAJ Kabupaten/Kota memuat: a. sasaran Pemerintah Kabupaten/ b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, d... 0 0 - - -
2640 2.15.000320
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Dokumen Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar 409 513 - - -
2641 2.15.000321
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Dokumen Bukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor 600 600 - - -
2642 2.15.000322
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Laporan Jumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1 1 - - -
2643 2.15.000323
Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
  • 2.15.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
Laporan Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda me... 0 0 - - -
2644 2.15.000324
Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Unit Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan un... 0 0 - - -
2645 2.15.000325
Dokumen sertifikasi pengawakan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.05.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang me... 2 2 - - -
2646 2.15.000326
Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
11 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.09.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.10.0006 - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.1.10.0007 - Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  • 2.15.03.1.10.0008 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  • 2.15.03.3.17.0001 - Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
  • 2.15.03.4.17.0001 - Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
  • 2.15.03.2.13.0008 - Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  • 2.15.03.2.13.0009 - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.3.20.0001 - Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
  • 2.15.03.4.20.0001 - Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
Orang Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran meliputi : SDM bidang Angkutan Sumber Daya Manusia di Bidang SDM di Bidang Keselamatan dan Keamanan dan SDM... 10 10 - - -
2647 2.15.000327
Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA)
18 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.09.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.11.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.1.11.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.12.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.1.12.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.1.13.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.12.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.12.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
  • 2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  • 2.15.03.2.14.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  • 2.15.03.2.15.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  • 2.15.03.2.15.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.16.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.03.2.16.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen Pengoperasian Pelabuhan dilakukan setelah mendapat persetujuan atau Perizinan Berusaha. Pengoperasian Pelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pel... 0 0 - - -
2648 2.15.000328
Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.15.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.17.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.18.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar per... 0 0 - - -
2649 2.15.000329
Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.15.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.17.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.18.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar per... 0 0 - - -
2650 2.15.000330
Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.1.15.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.17.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.18.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar per... 0 0 - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2601 - 2650) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)