Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2020-2024
Navigasi rentang tahun
2020-2024
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2020 2021 2022 2023 2024
3651 3.27.000590
Jumlah SKKH/SKPH HPM
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.04.1.04.0003 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
  • 3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
Dokumen Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit h... 0 7 31 7 27
3652 3.27.000591
Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.06.1.01.0001 - Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
  • 3.27.06.2.01.0001 - Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
Dokumen Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang disusun dan digunakan sebagai acuan pemberian izin usaha pertanian 0 0 0 0 0
3653 3.27.000599
Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.05.2.01.0004 - Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
Wilayah Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan 1 1 1 1 1
3654 3.27.000601
Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.02.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
  • 3.27.03.2.03.0002 - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
Laporan Ketersediaan wilayah/daerah pemurnian ternak asli/lokal Indonesia, sehingga ternak asli/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin keterse... 1 1 1 0 1
3655 3.27.000602
Jumlah wilayah terkendali Zoonosis
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.04.1.01.0006 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis
  • 3.27.04.2.01.0007 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis
Wilayah Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan 1 1 1 1 1
3656 3.27.000603
Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
  • 3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
Wilayah Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti 1 1 1 1 1
3657 3.27.000604
Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.04.1.03.0001 - Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
Unit Wilayah yang bebas dari penyakit hewan menular yang disahkan oleh pejabat otoritas veteriner 0 0 0 0 0
3658 3.27.000605
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
Ha Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab/Kota 0 2831 2831 2831 2831
3659 3.27.000606
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0018 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
Ha Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi 0 0 0 0 0
3660 3.27.000607
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
Ha Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi 0 0 3326 3326 3326
3661 3.27.000608
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0018 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
Ha Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi 0 0 0 0 0
3662 3.27.000609
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
Ha LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang diteta... 0 2831 2831 2831 2831
3663 3.27.000610
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0018 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
Ha LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang diteta... 0 0 0 0 0
3664 3.27.000611
Luas kawasan hortikultura
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
  • 3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
Ha Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH) 1352 1523 1621.56 1621,56 1621.56
3665 3.27.000612
Luas kawasan perkebunan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
  • 3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
Ha luas area kawasan perkebunan eksisting 12.737,58 12.755,38 12.764,13 12.861,02 12.889,77
3666 3.27.000613
Luas kawasan peternakan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
  • 3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
Ha Luas area kawasan peternakan yang diusahakan dalam rangka pemenuhan produk peternakan seperti susu, telur dan daging. 198,62 211,40 224,97 230 236,83
3667 3.27.000614
Luas kawasan tanaman pangan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
  • 3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
Ha Luas area kawasan tanaman pangan 703.6 812.3 361.4 312,5 288.45
3668 3.27.000615
Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Ha Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota 0 2831 2831 2831 2831
3669 3.27.000616
Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0015 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
Ha Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Provinsi 0 0 0 0 0
3670 3.27.000617
Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Ha Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang... 0 0 0 0 0
3671 3.27.000618
Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0015 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
Ha Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang... 0 0 0 0 0
3672 3.27.000619
Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Ha - Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ K... 0 2831 2831 2831 2831
3673 3.27.000620
Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0015 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
Ha - Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Renca... 0 0 0 0 0
3674 3.27.000624
Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
Dokumen Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kab/ Peta KP2B memuat... 0 1 1 1 1
3675 3.27.000625
Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.1.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
Dokumen -Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kp2B provinsi yang s... 0 1 1 1 0
3676 3.27.000626
Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
Dokumen Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan kawasan pertanian 0 1 1 1 0
3677 3.27.000632
Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
Dosis Banyaknya benih ternak yang didatangkan dari daerah lain 0 0 527 530 0
3678 3.27.000636
Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
Laporan Banyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan 1 1 1 1 1
3679 3.27.000637
Jumlah unit usaha pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.06.1.01.0004 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak
  • 3.27.06.2.01.0004 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak
Unit Usaha Unit Usaha Pembibitan Ternak yang tersertifikasi dengan penerapan cara budidaya ternak yang baik 0 0 0 0 0
3680 3.27.000638
Jumlah unit usaha budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara budidaya ternak yang baik
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.06.1.01.0004 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak
  • 3.27.06.2.01.0004 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak
Unit Usaha Unit Usaha Budidaya Ternak yang tersertifikasi dengan penerapan cara budidaya ternak yang baik 0 0 0 0 0
3681 3.27.000641
Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
STUNTING (PROSN)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.04.1.03.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
  • 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
Unit Usaha unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal... 12 24 30 35 30
3682 3.27.000649
Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
INFLASI (ASTACITA)
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.27.07.3.02.0003 - Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi
  • 3.27.07.4.02.0003 - Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi
  • 3.27.07.3.01.0007 - Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota
  • 3.27.07.4.01.0007 - Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota
Laporan Jumlah laporan pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian. Pengelolaan UPTD meliputi penataan/pengembangan dna pemeliharaan (rehabilitasi dan perbaikan) 0 0 0 0 0
3683 3.29.000018
Data Penyimpangan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERUBAHAN IKLIM
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.29.05.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
  • 3.29.05.3.05.0003 - Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
  • 3.29.05.4.05.0003 - Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
  • 3.29.05.3.02.0003 - Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
  • 3.29.05.4.02.0003 - Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
Kasus Jumlah kasus Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi atau kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses penguba... - - - - -
3684 3.30.000001
Agen dan Pasar Rakyat
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) INFLASI (ASTACITA) SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
  • 3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
  • 3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Unit Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Ba... 4 4 4 4 4
3685 3.30.000010
Distributor B2
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Orang - 3 3 3 3 3
3686 3.30.000014
fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.02.2.03.0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
Kegiatan - 0 0 0 0 0
3687 3.30.000015
Gudang yang telah terdaftar
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Unit Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus... 6 7 8 9 9
3688 3.30.000019
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan - 12 12 12 12 12
3689 3.30.000020
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) INFLASI (ASTACITA) SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan - 0 0 0 0 0
3690 3.30.000021
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Kegiatan - 0 0 0 0 0
3691 3.30.000022
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Kegiatan - 0 1 1 1 0
3692 3.30.000023
Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
Kegiatan - 1 1 1 1 1
3693 3.30.000024
Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Kegiatan - 0 1 1 1 0
3694 3.30.000025
Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) INFLASI (ASTACITA) SWASEMBADA PANGAN (PROSN)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan - 0 12 12 12 12
3695 3.30.000026
Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.06.2.01.0003 - Penyidikan Metrologi Legal
Kegiatan - 0 0 0 0 0
3696 3.30.000029
Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
Kegiatan - 0 0 0 0 0
3697 3.30.000044
Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Lokasi - 0 1 1 1 1
3698 3.30.000045
Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) INKLUSI KEUANGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
Kegiatan - 0 0 0 0 0
3699 3.30.000046
Pameran Dagang Lokal yang Diikuti
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal
Kegiatan - 0 0 0 0 0
3700 3.30.000047
Pameran Dagang Nasional yang Diikuti
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ASTACITA) EKONOMI SYARIAH INKLUSI KEUANGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional
Kegiatan - 0 0 0 0 0
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (3651 - 3700) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)