Kode Referensi Indikator Pembangunan

Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone. Dalam hal ini, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi diasosiasikan dengan kegiatan mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.

PD-TIK : Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) JDAI : Jumlah...

Perbandingan harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita pada kecepatan up to 30Mbps

-

Indikator ini mengukur kesejangan kompetensi SDM siber dan sandi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Total Kesenjangan Kompetensi seluruh SDM Siber dan Sandi yang Mengikuti Asesmen Kompetensi (%) dibag...

Jumlah Sistem data dan informasi terpadu dan terintegrasi untuk pemenuhan gizi nasional yang mencakup seluruh sasaran program makan bergizi gratis

Jumlah Sistem data dan informasi terpadu dan terintegrasi untuk pemenuhan gizi nasional yang mencaku...

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah: Merupakan ukuran atau tingkat kemampuan suatu sistem informasi pemerintah untuk melindungi data dan informasi dari ancaman keamanan, seperti serangan siber, penipuan, dan akses tidak sah. 2. Ukuran Keamanan: Dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti: a) Kemampuan Deteksi: Kemampuan sistem untuk mendeteksi adanya serangan atau akses tidak sah. b) Kemampuan Tanggapan: Kemampuan sistem untuk merespons dan mengatasi serangan atau akses tidak sah. c) Kemampuan Pemulihan: Kemampuan sistem untuk memulihkan data dan fungsi setelah serangan.

(Jumlah_Nilai_Per_Area_Keamanan_Informasi / Jumlah_Area_Penilaian) * 100% Keterangan: Jumlah_Nilai_...

Tingkat kesuksesan startup nasional/success rate startup merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan startup untuk menghadapi tantangan seperti menemukan product-market fit, mengelola pendanaan, dan manajemen SDM. Ukuran ini juga mencerminkan kontribusi startup dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi digital, dan keberlanjutan ekosistem kewirausahaan.

Persentase startup yang tetap beroperasi dan/atau mencapai profitabilitas dibandingkan dengan total...

Tingkat pemanfaatan data statistik adalah indikator yang mengukur sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh BPS digunakan oleh pihak-pihak yang relevan, seperti pembuat kebijakan, dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, atau evaluasi kebijakan nasional. Indikator ini mencerminkan efektivitas distribusi, relevansi, kualitas, dan keberhasilan lembaga dalam menjadikan data statistik resmi yang dipublikasikan BPS sebagai dasar bagi perumusan kebijakan publik.

IPDS= (Wx U/Total Kebijakan) X100 persen

Pengukuran indikator Persentase Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik memberikan ruang partisipasi publik dalam mengakses informasi, pengambilan kebijakan publik, dan memantau serta melaporkan badan publik yang tidak sesuai ketentuan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Fisik dan Politik.

Angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tiga lingkungan, yakni angka lingkungan fisik...

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada forum Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi.

-

Mengukur kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi. Indikator ini diukur melalui skor IMDI pilar literasi digital. Pengukuran ini akan dilakukan oleh BPSDM Komdigi

Rata-rata berdasarkan konversi nilai indikator dan pembobotan masing-masing subpilar pembentuk pilar...

Mengukur seberapa luas dan efektif upaya penyebaran informasi dan edukasi mengenai risiko kebakaran telah dilakukan kepada masyarakat di suatu wilayah

P = (M_IE / M_T) * 100% Keterangan: P = Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan k...

Persentase ini menunjukkan tingkat keterisian dan keterpublikasian Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) oleh perangkat daerah ke dalam modul E-Walidata pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (DSSD). Indikator ini mencerminkan kinerja daerah dalam mendukung penyediaan data sektoral yang akurat, mutakhir dan dapat diakses untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan publik.

Rumus: Persentase_Publikasi_DSSD = (Jumlah_data_yang_Disebarluaskan / Total_data_yang_Telah_Disepaka...

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah siap dalam mengamankan informasi melalui lembaga persandian, mencakup aspek kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keamanan informasi.

-

Konsep dan Definisi:Kemerdekaan pers telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pada bagian Menimbang, Kemerdekaan Pers “merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945 harus dijamin”. Tujuan penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) adalah untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan- persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan- perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan- bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Penelitian terhadap kelompok ahli dilakukan karena topik penelitian ini memiliki komponen yang hanya bisa dinilai oleh para pelaku langsung, atau para pengamat serta akademisi yang berkutat dalam komponen- komponen kemerdekaan pers. Para ahli yang memiliki gambaran yang cukup mengenai ‘kemerdekaan pers’. Lokasi survei IKP mencakup 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh 12 responden yang merupakan Informan Ahli. Informan Ahli yang dipilih merupakan personal yang kredibel terkait kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia.

Metode Perhitungan:Penilaian IKP menggunakan dua metode yang saling melengkapi yaitu metode kuantita...

Alat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) di Indonesia yang bisa menjadi rujukan baik dari para akademisi maupun praktisi Kehumasan pemerintah. Selain itu, keberadaan Indeks ini dapat dijadikan sebagai bagian dari early warning ststem, termasuk untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi Dinas Kominfo atau K/L yang memiliki anggaran PIKP yang sama besarnya, tetapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda, dan sebagai acuan penyusunan program-program intervensi Kementerian Kominfo terkait pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Interpretasi.

Penghitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi. Terdapat 4 dimensi, yaitu In...

Integrated Index for Postal Development atau 2IPD adalah indeks komposit yang disusun oleh Universal Postal Union (UPU) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan layanan pos di seluruh dunia

-

Pengukuran ini dimaksudkan untuk melihat dukungan dari kebijakan/regulasi yang ditetapkan dalam rangka implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)

Total dokumen yang disusun/diselesaikan dalam rangka mendukung implementasi SKPN.

Pengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kalasitas SDM dalam bisang jurnalistik dan pers, serta untuk menjaga pengetahuan keilmuan jurnalistik dan pers pada para jurnalis, sehingga tidak hanya mendapat pelatihan ketika akan mengikuti uji kompetensi wartawan saja.

Total peserta pelatihan yang menyelesaikan pelatihan yg menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasita...

Pengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang Kominfo yang bertalenta digital. Dalam beberapa tahun terakhir salah satu kendala pelatihan adalah banyaknya peserta yang tidak menyelesaikan pelatihan

Total peserta pelatihan yang menyelesaikan pelatihan/mendapat completion certificate

Pengukuran indikator Persentase Independensi Pers dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dimaksudkan untuk memantau kondisi pers atas tidak ketergantungan pers terhadap kelompok kepentingan yang berpotensi memengaruhi proses peliputan atau pemberitaan. Indikator ini termasuk dalam Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Ekonomi.

Indeks Kemerdekaan Pers: 70% rata-rata skor informan ahli daerah (38 provinsi) +30% rata-rata skor N...