Kode Referensi Indikator Pembangunan

Indikator ini mengukur sejauh mana program-program yang tercantum dalam RPJMD dapat diakomodasi dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rumus: Persentase_Kesesuaian_Program_Target_Indikator_dan_Nomenklatur = (Jumlah_Program_Target_Indik...

Persentase Program Renstra PD yang Diverifikasi oleh Bappeda Sebelum Penetapan Mengukur tingkat verifikasi program Renstra PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebelum ditetapkan, memastikan keselarasan dengan RPJMD.

Rumus: Persentase_Program_dalam_RKPD_terhadap_RPJMD = (Jumlah_Program_dalam_RKPD / Jumlah_Program_da...

Persentase pengelolaan informasi daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan/mengimplementasikan (input, upload, proses dan memanfaatkan) sub modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sub Modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD yang harus dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah adalah: E-Walidata, 2. Pemutakhiran, 3. RPJPD, 4. RPJMD, 5. Renstra PD, 6. RKPD, 7. Renja PD, 8. E-Rakortek, 9. E-Fasilitasi, dan 10. Analisa dan Profil Pembangunan Daerah. Sub Moduk tersebut tehitung terselenggara/terimplementasi jika sudah memenuhi sampai dengan tahapan akhir/final sesuai dengan proses bisnis masing-masing modul.

Rumus: Pengelolaan_Informasi_Pembangunan_Daerah = (Jumlah_SubModul_Informasi_Pembangunan_Daerah_yang...

Indeks BerAKHLAK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) mengimplementasikan nilai-nilai inti (core values) BerAKHLAK dalam budaya kerja sehari-hari di instansi pemerintah. BerAKHLAK merupakan akronim dari tujuh nilai utama:​ - Berorientasi Pelayanan: Memberikan layanan prima kepada masyarakat.​ - Akuntabel: Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.​ - Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.​ - Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan.​ - Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.​ - Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.​ - Kolaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis.​ Indeks ini berfungsi sebagai baseline atau garis dasar untuk menetapkan target kerja di masa mendatang serta sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan

Pengukuran Indeks BerAKHLAK dilakukan melalui survei yang menilai implementasi tujuh nilai inti ters...

Indeks Budaya Tertib Arsip Indikator: 1. Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/D Rumus = rata-rata nilai hasil pengawasan per klaster pada tiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang memiliki nilai hasil pengawasan. 2. Tingkat Digitalisasi Arsip (lingkup nasional) 3. Persentase Hasil Akreditasi Kearsipan sekurang-kurangnya bernilai A 4. SDM kearsipan yang lulus sertifikasi

Rumus: (Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/D; bobot 60 %) + (Tingkat Digitalisasi Ars...

Alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indeks ini digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah.

Rumus dasar untuk menghitung IHPK: IHPK = Σ(Si * Bi) / Σ(Bi) Di mana: Si = Skor untuk indikator ke...

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper), datanya diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan data tersebut dapat memberikan gambaran perihal risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei IIN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi

Rumus Perghitungan: IIN = (0,30 Internal + 0,33 Eksternal + 0,37 Eksper) - 0,20 Faktor Koreksi Metod...

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper), datanya diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan data tersebut dapat memberikan gambaran perihal risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei IIN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi

Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional) Penilaian internal tersusun atas 7 (tujuh) dimen...

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper), datanya diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan data tersebut dapat memberikan gambaran perihal risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei IIN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi

Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional) Penilaian Eksternal tersusun atas 3 (tiga) ind...

Indeks Memori Kolektif Bangsa Indikator: 1. Tingkat Ketersediaan Arsip pada pemerintah pusat dan daerah Proyeksi tahun 2024 ketersediaan arsip tingkat pusat 80 (bobot 80%), provinsi 18 (bobot 20%) 2. Tingkat kepuasan masyarakat atas Layanan Arsip Setara Indeks pelayanan informasi kearsipan = Renja ANRI Tahun 2024:80, namun LAKIN 2023: 84,47. Sehingga proyeksi capaian 2024 lebih besar dari capaian tahun 2023, dimana tahun 2025 dapat mencapai 85" 3. Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan JIKN Setara Indeks pelayanan informasi kearsipan = Renja ANRI Tahun 2024:80, namun LAKIN 2023: 84,47. Sehingga proyeksi capaian 2024 lebih besar dari capaian tahun 2023, dimana tahun 2025 dapat mencapai 85" 4. Persentase usulan sertifikasi MKB yang ditetapkan Proyeksi naik tiap tahun 2-3 persen"

Rumus: (Tingkat Ketersediaan Arsip pada pemerintah pusat dan daerah : bobot 50 %) + (Tingkat Kepuasa...

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap a...

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap a...

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap a...

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap a...

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap a...

Indeks pencapaian SPM (IP) SPM adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima

-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi

IPP = ∑ (Nilai Aspek x Bobot Aspek); Nilai Aspek = ∑ Nilai Per Indikator; Nilai Indikator = ∑ ((Nila...

Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

-

Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

-