Kode Referensi Indikator Pembangunan

IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Risk = (Hazard x Vulnerability) / Capacity - Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spas...

Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu negara atau wilayah terhadap ancaman terorisme

Menurut Laporan Kinerja BNPT tahun 2022, Indeks Risiko Terorisme diukur melalui dua dimensi utama:...

Dimensi Target: Menilai kerentanan atau daya tarik suatu wilayah atau objek sebagai target aksi terorisme.

Dimensi Target: Menilai kerentanan atau daya tarik suatu wilayah atau objek sebagai target aksi tero...

Dimensi Supply Pelaku: Mengukur potensi atau ketersediaan individu atau kelompok yang berpotensi melakukan aksi terorisme.

Dimensi Supply Pelaku: Mengukur potensi atau ketersediaan individu atau kelompok yang berpotensi mel...

jumlah wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang telah mengadopsi dan menerapkan strategi serta langkah-langkah yang tertuang dalam RAD Penanganan Konflik Sosial, dimana penerapannya berhasil menunjukkan hasil yang signifikan dalam: 1. Pencegahan Konflik: Adanya penurunan jumlah insiden konflik sosial di daerah tersebut. 2. Penanganan Konflik: Adanya mekanisme penanganan yang efektif saat konflik terjadi, yang dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan respon serta resolusi konflik yang meminimalkan dampak negatif. 3. Pemulihan Pasca Konflik: Adanya upaya dan hasil yang terlihat dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang terdampak konflik. 4. Pelibatan Masyarakat: Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan penanganan konflik, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. 5. Kerjasama Antar Pihak: Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Jumlah Daerah yang Efektif = (Jumlah Daerah yang Melaksanakan RAD Secara Efektif / Jumlah Total Daer...

Total kapasitas yang dimiliki oleh pusat pendidikan khusus untuk Polisi Wanita (Polwan), yaitu jumlah maksimal peserta didik yang dapat ditampung dan dididik dalam satu periode pendidikan di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan).

Indikator ini dihitung berdasarkan kapasitas maksimal fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, as...

Konsep:Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua Bab XXI tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin.

Metode Perhitungan:Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun...

Jumlah kasus hukum yang melibatkan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika dan prekursor narkotika. TPPU adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam konteks ini, sumber harta tersebut adalah kejahatan terkait narkotika dan prekursor narkotika.

Jumlah berkas perkara TPPU hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dihitung dengan men...

Jumlah personel TRC dan Pusdalops di tingkat provinsi yang telah menerima pengembangan kapasitas dalam aspek teknis dan manajerial. Pengembangan teknis mencakup peningkatan keterampilan dalam penanganan bencana, seperti kaji cepat, koordinasi lapangan, dan penggunaan peralatan khusus. Pengembangan manajerial meliputi peningkatan kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian operasi, dan pengambilan keputusan strategis dalam penanggulangan bencana.

Menjumlahkan jumlah personel TRC dan Pusdalops di tingkat provinsi yang telah mengikuti program pela...

Jumlah provinsi yang memiliki kapasitas intelijen dasar dalam mengumpulkan informasi dan menjalankan operasi untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Jumlah provinsi dengan kemampuan intelijen minimal dihitung dengan menjumlahkan seluruh provinsi yan...

Jumlah lembaga pendidikan yang secara khusus didedikasikan untuk mendidik dan melatih Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia. Lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi Polwan sesuai dengan standar dan kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jumlah Pusat Pendidikan Polwan dihitung dengan menjumlahkan semua lembaga pendidikan yang secara res...

a) Layanan Informasi Rawan Bencana: Informasi yang diberikan kepada warga negara tentang potensi risiko bencana, termasuk tindakan pencegahan, peringatan dini, dan cara merespons situasi bencana. Ini bisa berupa informasi yang disebarluaskan melalui berbagai saluran, seperti media massa, aplikasi ponsel, situs web, atau penyuluhan langsung. b) Jumlah Warga Negara: Total individu yang telah menerima atau mengakses layanan informasi tentang rawan bencana dalam periode waktu tertentu.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

a) Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana: Merupakan berbagai jenis informasi, pelatihan, dan tindakan yang diberikan kepada warga negara untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai potensi bencana dan bagaimana cara mempersiapkan dan menghadapinya. Ini termasuk pelatihan evakuasi, penyuluhan, simulasi bencana, dan akses ke panduan atau sumber daya terkait bencana. b) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan: Total individu yang telah menerima atau mengakses layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam periode waktu tertentu.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Indikator kecepatan penyampaian informasi kejadian bencana kepada publik adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa cepat informasi terkait suatu kejadian bencana disampaikan kepada masyarakat umum sejak waktu kejadian tersebut berlangsung

ΔT=Tp​−Tk​ (Selisih Waktu = Waktu Penyampaian Informasi – Waktu Deteksi Kejadian Bencana)

Ketersediaan jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih hingga saat ini

Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih dari dahulu hingga saat ini

Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan oleh sistem peringatan dini bencana di kawasan berisiko bencana

Jumlah kemampuan jangkauan peringatan dini bencana / jumlah populasi jiwa terpapar yang berada di ka...

Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah gangguan ketertiban umum dan keamanan yang berhasil diselesaikan dengan total jumlah gangguan ketertiban umum dan keamanan yang dilaporkan dalam periode tertentu. Ini mengukur tingkat keberhasilan dalam menangani dan menyelesaikan masalah ketertiban umum.

Persentase_Penyelesaian_Pengaduan = (Jumlah_Pengaduan_Diselesaikan / Jumlah_Pengaduan_Masuk) * 100%...

Indikator ini menunjukkan proporsi instansi pemerintah yang aktif berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, yaitu kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam melaksanakan rencana aksi penanggulangan terorisme Mengukur proporsi instansi pemerintah yang terlibat aktif dalam upaya kolaboratif penanggulangan terorisme melalui program sinergisitas antar kementerian/lembaga.

Dihitung dengan membagi jumlah instansi yang berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulanga...

Merupakan nilai yang menunjukkan kesesuaian kegiatan patroli Bakamla RI dengan Rencana Patroli Nasional yang tertuang pada Kebijakan Nasional KKPH PerPres Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Indikator ini menunjukkan kepatuhan pelaksanaan patroli dengan Kebijakan Nasional yang telah ditetapkan.

Dihitung berdasarkan besar persentase kegiatan patroli Bakamla RI terhadap seluruh total Patroli pad...

Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk sub urusan bencana di suatu daerah. SPM sub urusan bencana mencakup tiga jenis pelayanan dasar:​ (1) Pelayanan informasi rawan bencana: Penyediaan informasi mengenai wilayah rawan bencana kepada masyarakat yang berada atau berpotensi terpapar bencana.​ (2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana: Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.​ (3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana: Tindakan penyelamatan dan evakuasi bagi korban saat terjadi bencana.

Jumlah kebutuhan dasar yang terpenuhi / Total kebutuhan dasar yang harus dipenuhi x 100% Jumlah keb...