Kode Referensi Indikator Pembangunan

Konsep dan Definisi:Perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.Selanjutnya, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 ini. Undang-Undang juga menetapkan sebagai perdagangan orang jika ada orang yang dibawa ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi dan jika ada orang yang dibawa keluar dari wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, termasuk korban TPPO, melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Sistem ini dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota rill time dan akurat. Sistem dibangun sebagai platform pendataan, monitoring dan evaluasi kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. SIMFONI PPA versi 2 (tahun 2022) menambahkan variabel baru untuk TPPO yang mencakup variable proses, cara dan tujuan dari TPPO. Pada SIMFONI PPA, data korban TPPO menjelaskan unsur TPPO yang terdiri atas cara, proses, dan tujuan. Cara terbagi atas ancaman, jeratan hutang, kekerasan, pemalsuan, penculikan, praktik kerja, adopsi ilegal, janji/iming-iming, penyalahgunaan kekuasaan. Proses TPPP mencakup unsur: lokasi perekrutan, daerah tujuan, daerah tujuan akhir, dan metode pemindahan. Tujuan TPPO mencakup jenis eksploitasi, antara lain ekspoitasi seksual, pernikahan paksa/pengantin pesanan, eksploitasi ekonomi (dijadikan sebagai anak jalanan, pekerja jermal) dan lain sebagainya, serta jenis kerentanan, yang terdiri atas: ancaman, penahanan gaji, menahan dokumen berharga, pembatasan komunikasi, hutang, pembatasan bepergian dan kebebasan, pemaksaaan mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang.

Metode Perhitungan:Jumlah korban perdagangan orang dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terak...

Upaya penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini dari segala bentuk potensi ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak terdapat rumus matematis standar untuk mengukur cakupan deteksi dini dalam intelijen. Namun, e...

Tingkat penyelesaian kasus tindak pidana secara keseluruhan

Tingkat Penyelesaian Kasus = (Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Diselesaikan / Jumlah Total Kasus Tind...

Tingkat penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika = (Jumlah Kasus Narkotika yang Diselesaikan / Jumlah Total Ka...

GTI menilai dampak terorisme di 163 negara, mencakup 99,7% populasi dunia. Indeks ini memberikan skor komposit untuk menyediakan peringkat ordinal negara-negara berdasarkan dampak terorisme, dengan skor 0 menunjukkan tidak ada dampak dari terorisme dan 10 menunjukkan dampak terukur tertinggi dari terorisme.

Rumus atau Perhitungan: Skor GTI untuk suatu negara dalam tahun tertentu didasarkan pada sistem pen...

Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu...

Merupakan nilai yang menggambarkan situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jum...

Pengendalian Keajahatan laut menjadi salah satu dimensi yang diukur pada Indeks Keamanan Laut nasional. Terdapat beberapa sub-dimensi pada Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut, yaitu subdimensi pengendalian angka kejahatan lintas negara/Trans-national Crimes (TnC), subdimensi pengendalian angka perampokan/pencurian di Wilayah Perairan Indonesia dan Subdmensi Pengendalian Penggunaan Senjata Api di wilayah Perairan Indonesia

Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jum...

Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut ini terdapat beberapa subdimensi yaitu pengendalian angka angka pelanggaran kapal ikan nasional yang ditangkap, pengendalian angka pelanggaran kapal ikan asing yang ditangkap, pengendalian pelanggaran kapal niaga berbendera nasional dan berbendera asing yang ditangkap dan pengendalian angka imigram ilegal

Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jum...

Dimensi pengendalian Pencemaran Lautmerupakan nilai yang terbentuk dari dari beberapa subdimensi, yaitu pengendalian angka insiden pencemaran dan perusakan yang bersumber dari kapal di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pengendalian angka insiden pencemaran yang bersumber dari pertambangan minyak dan gas di wiayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dan pengendalian angka pencemaran yang bersumber dari daratan.

Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jum...

Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut merupakan nilai yang terbentuk dari beberapa subdimensi, yaitu pengendalian angka kecelakaan laut, pengendalian angka kematian akibat kecelakaan laut, serrta armada keselamatan

Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jum...

IKLN merupakan nilai yang menggambarkan situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jum...

IKLN merupakan nilai yang menggambarkan situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

Menggunakan rata-rata aritmetika dengan formulasi penghitungan: IKLN = ( 1/6 ) * ( ∑ D ) ∑ D = Jum...

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pelaksanaan survei IKLK ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman p...

Indeks Harkamtibmas mengukur kinerja Polri untuk melakukan upaya pemeliharaan Kamtibmas serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan.

Indeks Harkamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari 10 indikator kinerja pembentuk dimensi Har...

Sub Urusan Bencana: Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam menangani dan mengelola kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan upaya pencegahan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi. Beberapa komponen yang mungkin termasuk dalam indeks ini antara lain: 1. Kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti pelatihan, simulasi, dan koordinasi antar instansi terkait. 2. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan saat bencana. 3. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini dan pusat informasi bencana. 4. Tindak lanjut pasca bencana, termasuk pemulihan dan rehabilitasi bagi korban bencana. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah memiliki sistem yang siap dan responsif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi, serta mampu meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat Sub Urusan Trantibum: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan keamanan, pengelolaan potensi kerawanan sosial, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Secara umum, Indeks Trantibum diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan rasa aman bagi warganya. Indeks ini juga berguna untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan terkait pengelolaan ketenteraman sosial. Sub urusan Kebakaran: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, dan mengurangi dampak kebakaran. Indeks ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan penanggulangan kebakaran berjalan dengan baik, termasuk pencegahan kebakaran, respons cepat, serta pemulihan pasca-kebakaran. Beberapa komponen yang dapat dimasukkan dalam indeks ini meliputi: 1. Kesiapsiagaan dan kesiapan petugas pemadam kebakaran, seperti pelatihan, peralatan yang memadai, serta jumlah dan distribusi pos pemadam kebakaran di daerah. 2. Upaya pencegahan kebakaran, termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahannya (misalnya, pemeriksaan rutin terhadap instalasi listrik atau peralatan yang rawan menyebabkan kebakaran). 3. Sistem peringatan dini kebakaran, seperti detektor kebakaran dan sistem alarm yang efektif untuk memperingatkan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran dengan cepat. 4. Koordinasi antarinstansi terkait, seperti antara petugas pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, dan organisasi relawan, dalam menangani kebakaran dengan cepat dan efektif. 5. Tindak lanjut pasca-kebakaran, termasuk pemulihan area yang terkena kebakaran dan pemberian bantuan kepada korban kebakaran. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai seberapa baik pemerintah daerah mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman kebakaran dan seberapa cepat serta efektif respons terhadap kejadian kebakaran, sehingga dapat meminimalkan kerugian dan dampak yang ditimbulkan.

-

Sub Urusan Trantibum: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan keamanan, pengelolaan potensi kerawanan sosial, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Secara umum, Indeks Trantibum diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan rasa aman bagi warganya. Indeks ini juga berguna untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan terkait pengelolaan ketenteraman sosial.

-

Sub Urusan Trantibum: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat (Trantibum) di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan keamanan, pengelolaan potensi kerawanan sosial, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Secara umum, Indeks Trantibum diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan rasa aman bagi warganya. Indeks ini juga berguna untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan terkait pengelolaan ketenteraman sosial.

-

Sub urusan Kebakaran: Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, dan mengurangi dampak kebakaran. Indeks ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan penanggulangan kebakaran berjalan dengan baik, termasuk pencegahan kebakaran, respons cepat, serta pemulihan pasca-kebakaran. Beberapa komponen yang dapat dimasukkan dalam indeks ini meliputi: 1. Kesiapsiagaan dan kesiapan petugas pemadam kebakaran, seperti pelatihan, peralatan yang memadai, serta jumlah dan distribusi pos pemadam kebakaran di daerah. 2. Upaya pencegahan kebakaran, termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahannya (misalnya, pemeriksaan rutin terhadap instalasi listrik atau peralatan yang rawan menyebabkan kebakaran). 3. Sistem peringatan dini kebakaran, seperti detektor kebakaran dan sistem alarm yang efektif untuk memperingatkan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran dengan cepat. 4. Koordinasi antarinstansi terkait, seperti antara petugas pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, dan organisasi relawan, dalam menangani kebakaran dengan cepat dan efektif. 5. Tindak lanjut pasca-kebakaran, termasuk pemulihan area yang terkena kebakaran dan pemberian bantuan kepada korban kebakaran. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai seberapa baik pemerintah daerah mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman kebakaran dan seberapa cepat serta efektif respons terhadap kejadian kebakaran, sehingga dapat meminimalkan kerugian dan dampak yang ditimbulkan.

-

Indeks Profesinalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dimensi Indeks Profesinalitas SDM Polri meliputi: K: SIPK bagi anggota Polri dan e-kinerja bagi PNS...