Kode Referensi Indikator Pembangunan

Indeks Ketahanan dan Keamanan Siber dan Informasi (IKKSI) merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur tingkat ketahanan dan keamanan siber suatu organisasi. IKKSI dirancang untuk mengukur tingkat kematangan dan efektivitas berbagai aspek ketahanan dan keamanan siber dan sandi, mulai dari kebijakan hingga tingkat kesadaran masyarakat

IKKSI didapatkan pembobotan beberapa komponen, yaitu: - Maturitas PSE - Maturitas Penyelenggaraan Pe...

- Kesiapsiagaan siber (cyber preparedness) merupakan kesiapan dan pemerintah maupun individu dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan melindungi dari ancaman, serangan dan insiden siber - Ketahanan siber (cyber resilience) merupakan kemampuan organisasi untuk terus memberikan layanan bahkan saat menghadapi insiden siber. Hal ini menekankan bahwa organisasi harus dapat memastikan keberlangsungan operasi saat terjadi insiden siber dan kemampuan untuk segera pulih dari insiden siber yang dialami

Pembobotan dari Komponen - Tingkat Responsivitas PSE - Tingkat Deteksi Ancaman Keamanan Siber - Mean...

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di segala tingkatan pemerintahan secara merata dan memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. IKIP menganalisis tiga aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).;Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di segala tingkatan pemerintahan secara merata dan memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.

Angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari tiga lingkungan, yakni angka lingkungan fisik...

Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi.

-

Indeks Pembangunan Statistik mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penilaian pada pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan melalui struktur penilaian y...

Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk: 1. Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan 2. Mengukur kesenjangan digital 3.Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.

Indeks_Pembangunan_TIK = (0.4 * Access) + (0.4 * Use) + (0.2 * Skill) Keterangan: Indeks_Pembangun...

Indeks Ruang Digital Kondusif (IRDK) merupakan indeks yang mengukur sejauh mana ruang digital di Indonesia mencerminkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Pengukuran ini mencakup aspek keterpercayaan, inklusif, efisien, adaptif, serta tingkat literasi digital pengguna yang baik. Indeks ini akan dihitung setiap tahun oleh Kemkomdigi dengan periode waktu tahunan.

-

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pendampingan kepada Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan Daerah, serta menjadi dasar dalam penentuan pemberian insentif dan disinsentif. Evaluasi penyelenggaraan SDI dilaksanakan dengan menghitung nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI).

Penilaian pada Indeks SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, da...

Indeks TDN merupakan konsep ukuran holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital. Indeks TDN pilar Bisnis merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat adopsi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital oleh sektor bisnis dalam mendukung transformasi digital nasional Indeks TDN Pilar Masyarakat merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan digital. Indeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan, Kemenkomdigi dengan lagging 1 tahun pengukuran

Indeks TDN Pilar Pemerintah dibangun oleh 3 domain, yaitu: - Government Effectiveness and E-Governme...

Indeks TDN pilar Bisnis merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat adopsi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital oleh sektor bisnis dalam mendukung transformasi digital nasional

Indeks TDN Pilar Pemerintah dibangun oleh 3 domain, yaitu: - Government Effectiveness and E-Governme...

Indeks TDN Pilar Masyarakat merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan digital.

Indeks TDN Pilar Pemerintah dibangun oleh 3 domain, yaitu: - Government Effectiveness and E-Governme...

Indeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan, Kemenkomdigi dengan lagging 1 tahun pengukuran

Indeks TDN Pilar Pemerintah dibangun oleh 3 domain, yaitu: - Government Effectiveness and E-Governme...

Rasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) dibandingkan dengan total jumlah kecamat

-

Jumlah penduduk yang dapat menerima sinyal siaran radio terestrial dari sebuah stasiun penyiaran radio pada suatu area tertentu, dengan kualitas sinyal yang memadai untuk didengarkan dengan baik dengan mempertimbangkan jangkauan geografis dan jumlah penduduk di area tersebut. Jangkauan geografis minimal 50% dari wilayah siaran dan 50% dari populasi daerah siaran.

Jumlah populasi disandingkan dengan Izin Siaran Radio yang dimiliki oleh RRI

Coverage Population yang terlayani dengan terresterial free to air adalah populasi penduduk Indonesia yang terlayani atau dapat menjangkau siaran TVRI secara gratis dengan konsep terresterial. Perhitungan populasi nantinya dihitung berdasarkan wilayah layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 Adapun wilayah layanan merupakan wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan / interferensi sinyal frekuensi radio

Coverage Population = Jumlah Populasi yang Sudah Tercover di 141 Wilayah Layanan (Chirplus) / Jumlah...

Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) maka informasi publik pada badan publik diukur dengan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi yang dilakukan setiap tahun. Terdapat 5 (lima) indikator penilaian yang mencakup pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria:Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik;Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik;Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; danPeningkatan kewajiban layanan informasi publik.Badan Publik yang mengisi dan dinilai dengan kriteria tersebut terbagi atas 7 (tujuh) kategori yaitu: Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik. Hasil penilaian dari monitoring dan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut akan diperoleh kualifikasi Badan Publik yaitu:Informatif (skor 90-100)Menuju Informatif (skor 80-89,9)Cukup Informatif (skor 60-79,9)Kurang Informatif (skor 40-59,9)Tidak Informatif (skor 39,9)Badan Publik yang menjamin keterbukaan akses informasi kepada publik adalah yang berkualifikasi Informatif.

Metode Perhitungan:Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif(Skor 90 – 100).Rumus: -

Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi adalah total jumlah individu yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan memperoleh sertifikasi yang sesuai dengan standar kompetensi dalam bidang keamanan siber dan sandi. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait perlindungan sistem informasi dan data, serta penerapan teknik kriptografi untuk keamanan data. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa individu tersebut telah memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan dalam bidang keamanan siber dan sandi. Pelatihan dan sertifikasi SDM keamanan siber dan sandi merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu (ASN) dalam bidang keamanan siber dan sandi. Kegiatan dilakukan dengan dua metode yaitu Pelatihan dan Sertifikasi. Pelatihan dilakukan dengan proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep, teknik, dan praktik dalam keamanan siber dan sandi. Sertifikasi dilakukan sebagai bukti keahlian dan kredibilitas SDM profesional di bidang keamanan siber dan sandi.

Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi = Jumlah Peserta yang Mendapatkan Sertifikasi Keterangan:...

Jumlah lulusan pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah total jumlah individu yang telah menyelesaikan pelatihan atau kursus yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam melindungi sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam pemerintahan dari ancaman keamanan siber dan pelanggaran data.

Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan SPBE = Jumlah Individu yang Menyelesaikan Pelatihan Keteranga...

Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi adalah total jumlah individu yang berhasil menyelesaikan program pelatihan teknis yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang keamanan siber dan kriptografi (sandi). Pelatihan ini biasanya mencakup topik seperti perlindungan data, manajemen risiko keamanan siber, dan teknik kriptografi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data.

Jumlah Lulusan = (Jumlah Peserta yang Mendaftar) * (Tingkat Kelulusan)

Konsep dan Definisi:Implementasi rencana statistik nasional berdasarkan National Strategies for the Development of Statistics (NSDS), yang mencakup: pelaksanaan strategi, perancangan strategi, dan proses menunggu adopsi strategi pada tahun berjalan, yang didanai oleh anggaran negara.

Metode Perhitungan:Rencana strategis statistik nasional yang didanai, mencakup:Pelaksanaan strategiP...