Beranda Data Statistik Sektoral Daerah

Data Statistik Sektoral Daerah

DSSD (Data Statistik Sektoral Daerah) pada E-Walidata merupakan kumpulan data yang dikelola dan dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Data ini dihimpun melalui modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang valid dan akurat.

Total Indikator 4,467
Bidang Urusan 41
Periode 2025-2029
Navigasi rentang tahun
2025-2029
Filter berdasarkan bidang urusan
Pilih jumlah halaman
 
Menampilkan 50 data per halaman
CSV Excel JSON
No Kode SSD Uraian Satuan Definisi Operasional 2025 2026 2027 2028 2029
2501 2.15.000011
Analisis mengenai dampak lingkungan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen Telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan - - - - -
2502 2.15.000018
Buku kerja rancang bangun
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
  • 2.15.02.6.04.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
  • 2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Dokumen merupakan dokumen teknis yang memuat detail engineering design (DED) Terminal - - - - -
2503 2.15.000020
Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.15.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.02.2.15.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki paling sedikit 5 (lima) b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan k... - - - - -
2504 2.15.000023
Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.12.0005 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
Unit Fasilitas pokok antara lain berupa: a. b. gudang lini c. lapangan penumpukan lini d. Terminal e. Terminal peti f. Terminal curah g. Termi... - - - - -
2505 2.15.000026
Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab/kota yang sudah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.08.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
  • 2.15.03.2.08.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Dokumen Perawatan kapal adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan,... - - - - -
2506 2.15.000028
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.13.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.13.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Buapti/Walikota paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuh... - - - - -
2507 2.15.000029
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.13.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.13.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Buapti/Walikota paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuh... - - - - -
2508 2.15.000034
Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.08.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
  • 2.15.03.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah... - - - - -
2509 2.15.000037
Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan la... - - - - -
2510 2.15.000040
Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.10.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran... - - - - -
2511 2.15.000046
Data Audit Terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
  • 2.15.02.1.07.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
  • 2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
  • 2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.08.0006 - Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C
Dokumen Audit Keselamatan LLAJ di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap: a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru d... - - - - -
2512 2.15.000047
Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dokumen (1) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina jalan. (2) Pembina jalan terdiri dari: a. menteri yang men... - - - - -
2513 2.15.000059
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA) KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA)
5 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.10.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.10.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.12.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.12.0005 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
  • 2.15.03.2.15.0003 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah... - - - - -
2514 2.15.000060
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.10.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah... - - - - -
2515 2.15.000061
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah... - - - - -
2516 2.15.000067
Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
  • 2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
  • 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Dokumen Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasili... - - - - -
2517 2.15.000068
Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
  • 2.15.02.6.04.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)
  • 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Dokumen Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasili... - - - - -
2518 2.15.000071
Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
  • 2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
  • 2.15.02.3.17.0001 - Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
  • 2.15.02.4.17.0001 - Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
Dokumen Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e... - - - - -
2519 2.15.000072
Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
  • 2.15.02.6.04.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)
  • 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Dokumen Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e... - - - - -
2520 2.15.000074
Data inspeksi Terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
  • 2.15.02.1.07.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
  • 2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
  • 2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Dokumen Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan te... - - - - -
2521 2.15.000075
Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dokumen 1. Inspeksi Keselamatan LLAJ melalui pemeriksaan : a. unsur dan b. unsur teknis 2. Unsur administrasi meliputi: a. SIM umum yang masih berlaku de... - - - - -
2522 2.15.000077
Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Dokumen Kegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir sepe... - - - - -
2523 2.15.000080
Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.12.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • 2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Kab/Kota memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, ko... - - - - -
2524 2.15.000085
Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperti... - - - - -
2525 2.15.000086
Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.06.0006 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
  • 2.15.02.2.07.0007 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
Dokumen Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun... - - - - -
2526 2.15.000087
Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.07.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  • 2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  • 2.15.02.2.08.0009 - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Dokumen Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, cor... - - - - -
2527 2.15.000090
Data Laporan Angkutan Laut Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
Laporan Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan penga... - - - - -
2528 2.15.000092
Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
Laporan Laporan dilakukan terhadap pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk m... - - - - -
2529 2.15.000094
Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.15.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.16.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilakukan terhadap pemenuhan: a. persyaratan perizinan Angkutan Orang Ti... - - - - -
2530 2.15.000099
Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.1.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  • 2.15.03.2.06.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
  • 2.15.03.2.07.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Laporan Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda me... - - - - -
2531 2.15.000114
Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK PERUBAHAN IKLIM
10 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.1.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
  • 2.15.02.1.05.0003 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.04.3.03.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.03.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.04.3.05.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.05.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
Dokumen pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak - - - - -
2532 2.15.000115
Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK PERUBAHAN IKLIM
10 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.1.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
  • 2.15.02.1.05.0003 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.04.3.03.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.03.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.04.4.05.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.3.05.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
Dokumen pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital - - - - -
2533 2.15.000116
Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK PERUBAHAN IKLIM
10 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.1.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
  • 2.15.02.1.05.0003 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.04.3.03.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.03.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.04.3.05.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
  • 2.15.04.4.05.0003 - Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
Dokumen pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat - - - - -
2534 2.15.000120
Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK PERUBAHAN IKLIM
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.1.05.0007 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dokumen Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi... - - - - -
2535 2.15.000121
Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK PERUBAHAN IKLIM
6 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.1.05.0007 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dokumen Fasilitas pejalanan Kaki (Trotoar) 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a... - - - - -
2536 2.15.000125
Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0003 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen - - - - - -
2537 2.15.000126
Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0003 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen - - - - - -
2538 2.15.000127
Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0003 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen - - - - - -
2539 2.15.000128
Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen - - - - - -
2540 2.15.000130
Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen - - - - - -
2541 2.15.000131
Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
  • 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Dokumen - - - - - -
2542 2.15.000136
Data perizinan Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.17.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  • 2.15.03.2.18.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk memiliki kewajiban: a. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak persetujuan kegiatan kerja keruk sesuai den... - - - - -
2543 2.15.000137
Data perizinan pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang sudah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM (ASTACITA)
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.15.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen - - - - - -
2544 2.15.000139
Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.16.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
Dokumen - - - - - -
2545 2.15.000140
Data perizinan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang telah diberikan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.03.2.05.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen - - - - - -
2546 2.15.000142
Data Perlengkapan Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
GEOPARK INFLASI (ASTACITA) PERUBAHAN IKLIM
9 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
  • 2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.1.05.0007 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  • 2.15.02.3.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.4.05.0006 - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia
  • 2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  • 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  • 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dokumen Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerang... - - - - -
2547 2.15.000143
Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.05.0007 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  • 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Dokumen Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat la... - - - - -
2548 2.15.000144
Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI (ASTACITA)
2 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.1.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
  • 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Dokumen Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu b. Marka c. Alat Pemberi Isy... - - - - -
2549 2.15.000149
Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Dokumen Peningkatan kapasitas SDM dimaksud adalah dengan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam penin... - - - - -
2550 2.15.000151
Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Subkegiatan
Mendukung Subkegiatan:
  • 2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Dokumen Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi: 1. komitmen dan kebijakan 2. pengorganisasian 3. manajemen bahaya dan risiko 4. fas... - - - - -
Total data sebanyak 4467, menampilkan range data dari (2501 - 2550) (disaring dari 4467 entri keseluruhan)