Kode Referensi Indikator Pembangunan

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan merujuk pada hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Rumus: (Jumlah_produk_hukum_yang_dihasilkan / Target_atau_kapasitas_maksimal) * 100%

Indikator ini mengukur efektivitas dan produktivitas DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan Ranperda menjadi Perda salam satu tahun anggaran. Ranperda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung wajib diajukan kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran N wajib disetujui bersama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun N

Rumus: Persentase_Penetapan_Ranperda = (Jumlah_Ranperda_yang_Ditetapkan_Menjadi_Perda / Jumlah_Ranpe...

Indikator ini mengukur seberapa efektif DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD.

Rumus: Persentase_Pengawasan = (Jumlah_Kegiatan_Pengawasan_yang_Dilaksanakan / Jumlah_Kegiatan_Penga...

Produk Hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

1. Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan P_ProdukHukum = (T_produk_terhasil / T_produk_target) * 1...

Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa jauh sebuah UKPBJ telah mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rumus: Tingkat_Kematangan_UKPBJ = (Σ_(i=1)^n (W_i * S_i)) / (Σ_(i=1)^n W_i) Keterangan: W_i = Bobo...

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan subjektif anggota DPRD terhadap kualitas layanan administratif, teknis, dan pendukung yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, sebagai fasilitator dalam pelaksanaan fungsi legislatif: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Rumus: Tingkat_Kepuasan = (Σ_Skor_jawaban_seluruh_responden / (Jumlah_pertanyaan * Jumlah_responden)...

Jumlah kebijakan, regulasi atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah terkait dengan pemerintah digital, yang mencakup tata kelola, arsitektur, dan evaluasi pemerintah digital.

Menjumlahkan semua kebijakan, regulasi, atau peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah terkait p...

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Jumlah seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan tera...

Rekomendasi kebijakan berupa rumusan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.

-

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah negara yang telah mengadopsi kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata. Ini mengacu pada upaya negara-negara untuk menerapkan Protokol Nagoya tentang Akses ke Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Berkeadilan dari Pemanfaatannya pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (2010) dan Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian (2001).Protokol Nagoya mencakup sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, serta manfaat yang timbul dari pemanfaatannya dengan menetapkan kewajiban inti bagi Para Pihak yang berkontrak untuk mengambil tindakan terkait akses, pembagian manfaat, dan kepatuhan. Tujuan dari Perjanjian Internasional adalah konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dan pembagian manfaat yang adil dan merata dari penggunaannya, selaras dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Indikator tercapai jika terpenuhi ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan terseb...

Kementerian LHK pada tahun 2015 telah mengeluarkan Strategi Nasional dan Arahan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif (JAI) di Indonesia. JAI dapat berupa introduksi antar daerah/pulau maupun yang berasal dari negara lain telah sejak lama diperkirakan menjadi salah satu penyebab yang cukup berpengaruh terhadap penurunan kekayaan keanekaragam hayati.Menurut UN-CBD (The United Nations Convention on Biological Diversity),JAI diartikan sebagai jenis introduksi dan/atau penyebarannya di luar tempat penyebaran alaminya, baik dahulu maupun saat ini, mengganggu atau mencancam keanekaragaman hayati. JAI ini dapat terjadi pada semua kelompok taksonomi, seperti hewan, ikan, tumbuhan, jamur (fungi) dan mikroorganisme.

Indikator tercapai jika telah tersedia kebijakan legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam p...

Penegakan Perda yang dimaksud adalah segala tahapan penegakan perda yang dimulai dari inventaris perda, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan penegakan perda sesuai ketentuan yang diatur dalam perda dan perkada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Persentase_Penegakan_Sanksi = (Jumlah_Perdaperkada_Ditegakkan / Jumlah_Perdaperkada_Bersanksi) * 100...

Tingkatan Kebijakan Pengadaan Publik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa lengkap dan efektif kebijakan pengadaan publik di suatu negara atau organisasi. Ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Implementasi Rencana Aksi adalah proses pelaksanaan langkah-langkah atau tindakan yang ditetapkan dalam rencana aksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti peningkatan efektivitas pengadaan publik. Ini mencakup evaluasi sejauh mana rencana aksi telah diterapkan secara efektif dan hasil yang dicapai.

Tingkat Kebijakan Pengadaan Publik: Tingkat Kebijakan Pengadaan Publik = (Jumlah Kriteria yang Dipen...

Rekomendasi kebijakan berupa rumusan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.

-

[Draf] Persentase jumlah kebijakan yang secara eksplisit mengatur atau mendukung ketahanan ekonomi daerah terhadap total kebijakan yang diterbitkan dalam periode pengukuran dengan acuan arah kebijakan nasional soal ketahanan/pemulihan ekonomi dalam RPJMN 2025–2029.

-

Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kebijakan yang telah diimplementasikan dalam bidang-bidang tersebut dibandingkan dengan jumlah total kebijakan yang direncanakan dalam periode tertentu di suatu daerah.

-

Area terbangun adalah area yang mulai dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan ruangnya. Pada Kawasan Budi Daya area terbangunan adalah pembangunan bangunan gedung (seperti gedung kantor, gedung pusat perbelanjaan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lainnya), sedangkan pada Kawasan Lindung area terbangun adalah pengelolaan kawasan sesuai dengan fungsi kawasan lindung (seperti hutan pendidikan pada rimba kota, pembangunan taman kota, penataan riparian pada kawasan perlindungan setempat, pembangunan embung, dan lainnya).

Perhitungan luasan area terbangun di WP KIPP IKN berdasarkan kondisi eksisiting dan data persil terb...

Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila

IAP = 1/5 dikali (total nilai tiap dimensi sila) Indeks Sila 1 = 1/banyaknya indikator sila ke-1 dik...

Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila

Indeks Sila 1 = 1/banyaknya indikator sila ke-1 dikali (total nilai indikator)

Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila

Indeks Sila 2 = 1/banyaknya indikator sila ke-2 dikali (total nilai indikator)